Transcript Document 9651799

Matakuliah
Tahun
: LAB PERPAJAKAN
: 2009
Pertemuan 12
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UU NOMOR 18 TAHUN 2000
oleh: Iim Ibrahim Nur, Ir., M.Ak.
Kerjakan Soal-Soal Berikut Ini di
Buku Praktikum Anda:
•
•
•
Menghitung PPN Masukan (Buku 2 hal 54)
Menghitung PPN Keluaran dan PPnBM (Buku 2 hal 55)
Menghitung PPN Kurang atau Lebih Disetor bulan Januari – November
2008 (Buku 2 hal 56)
–
Menghitung PPN dan PPnBM Bulan Januari – November 2008 (buku 2 hal 57)
•
•
•
•
•
•
•
Analisis transaksi penyerahan BKP/Penerimaan Pembayaran dan Penghitungan PPN
& PPnBM (Buku 2 hal 57)
Analisis transaksi perolehan BKP/Pembayaran dan Menghitung PPN & PPnBM
Menghitung PPN keluaran dan PPnBM
Menghitung PPN Masukan
Menghitung PPN Kurang (Lebih) disetor pada bulan Desember 2008
Menghitung PnBM Harus Dibayar/Disetor pada bulan Desember 2008
Formulir
–
Mengisi Formulir Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana (Buku 1 hal
134 – 145)
– Mengisi SPT Masa PPN (Form 1107) (Buku 1 hal 147-149)
Bina Nusantara University
3
DASAR HUKUM
UUD’45 ps. 23 ayat (2)
UU No. 8 Tahun 1983
“Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”
Berlaku sejak 1 April 1985.
UU No. 11 Tahun 1994
Berlaku sejak 1 Januari 1995.
UU No. 18 Tahun 2000
Berlaku sejak 1 Januari 2001.
Nama
Bina Nusantara University
Disebut dengan istilah: “UU PPN 1984”
4
SEJARAH PPN
1. Pajak Pembangunan I (PPb I) sebelum tahun 1950
2. Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)
3. Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)
4. Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dgn UU No. 8 Tahun 1983
Bina Nusantara University
5
SKEMA PPN
Penyerahan BKP/JKP
Membuat Faktur Pajak
Penjual/Pengusaha Jasa
Pembeli/Penerima Jasa
Pemotong Pajak
Pemikul Beban Pajak
PPN
PPN disetor ke negara
Bina Nusantara University
6
KARAKTERISTIK PPN
• PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak
dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban
pajak dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak
yang berbeda.
• PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban
pajak ditentukan oleh objek pajak.
• PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%.
• PPN bersifat multi stage levy, artinya dikenakan pada
setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
• PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri
(destination principle).
• Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak.
• Penghitungan PPN terutang yang disetor ke negara
Bina Nusantara University
7
CONTOH: MULTI STAGE LEVY
(NON-KUMULATIF)
Pajak Penjualan (PPn) bersifat kumulatif
Pengusaha
Harga Jual PPn 10% Setor ke Negara
Benang
1,000
100
100
Tekstil
2,100
210
210
Garment
3,310
331
331
Pedagang Besar
4,641
464
464
Pedangan Eceran
6,105
611
611
Jml yang dibayar pembeli
Jml pajak ditanggung pembeli
Maka beban pajak
6,716
1,716
28%
Pajak Pertambahan (PPN) bersifat non-kumulatif
Pengusaha
Harga Jual PPn 10% Setor ke Negara
Benang
1,000
100
100
Tekstil
2,000
200
200 - 100 = 100
Garment
3,000
300
300 - 200 = 100
Pedagang Besar
4,000
400
400 - 300 = 100
Pedangan Eceran
5,000
500
500 - 400 = 100
Jml yang dibayar pembeli
Jml pajak ditanggung pembeli
Maka beban pajak
Bina Nusantara University
Harga
1,100
2,310
3,641
5,105
6,716
5,500
500
10%
Harga
1,100
2,200
3,300
4,400
5,500
8
BEBERAPA DEFINISI
(UU PPN ps. 1)
• Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perika-tan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia
untuk dipakai…
• Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar
daerah pabean ke dalam daerah pabean.
• Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli & menjual,
terma-suk kegiatan tukar menukar barang tanpa mengubah
bentuk asli.
• Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yg
merupakan satu kesatuan baik yg melakukan kegiatan
usaha maupun tidak…
Bina Nusantara University
9
• Pengusaha adalah OP atau badan yg dalam kegiatan
PENGERTIAN NILAI TAMBAH
DALAM PPN
• Proses menghasilkan yang menurut pasal 1 angka 16
UU Nomor 18 Tahun 2000 menghasilkan adalah
kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk
atau sifat, mempunyai daya guna baru, mengolah
sumber daya alam.
• Pemberian “jasa” seperti terlihat pada definisi jasa.
• Profit yg berkaitan erat dengan perdagangan seperti
yang terlihat pada definisi perdagangan.
• Kegiatan memasukkan barang atau memanfaatkan
barang tak berwujud dan jasa ke dalam daerah pabean.
Bina Nusantara University
10
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
• Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan
Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut UU ini,
tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan KMK.
• Batasan Pengusaha Kecil per-Januari 2004 adalah jika
pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP
kurang dari Rp 600.000.000,• Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
• PKP wajib dikukuhkan dan memiliki NPPKP (Nomor Pokok
Pengu-saha Kena Pajak) yang bentuknya sama dengan NPWP.
• Kewajiban PKP adalah mengenakan, memungut, menyetor dan
melaporkan PPN dan PPnBM.
Bina Nusantara University
11
OBJEK PPN
(UU PPN ps. 4, ps. 16C, ps. 16D)
1. Penyerahn
BKP didlm daerah pabean yg dilakukan oleh
pengusaha
2. Impor BKP.
3. Penyerahn
JKP didlm
daerah
pabean
yg
dilakukan
oleh
pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah
pabean.
6. Ekspor BKP yang dilakukan PKP.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh OP atau badan,
tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
8. Penyerahan aktiva yang dilakukan PKP, yang menurut tujuan
Bina Nusantara University
12
semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar
MEKANISME PPN
• Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan
membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang
terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran
(output tax).
• Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari
PKP lain, maka PKP pemberli/penerima membayar pajak
yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang
dibayar disebut Pajak Masukan (input tax).
• Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan
terhadap Pajak Keluaran.
• Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar,
harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP).
Bina Nusantara University
13
JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN
PPN (PP No. 143 Tahun 2000)
• Hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung
dari sumbernya:
– Minyak mentah (crude oil),
– Gas bumi, kecuali gas bumi yang langsung dikonsumsi masyarakat spt
elpiji,
– Panas bumi,
– Pasir dan kerikil,
– Batubara sebelum diproses dari briket batubara,
– Bijih (besi, timah, emas, tembaga, nikel, dan perak serta bauksit).
• Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat
banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan
garam beryodium/tidak.
• Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,
rumah makah, warung, dan lain-lain.
14
• Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.
Bina Nusantara University
JENIS BARANG YANG DIBEBAS-KAN
DARI PPN (PP No. 146 Tahun 2000)
• Rumah sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama
mahasiswa dan pelajar serta perumahan lain yg ditetapkan KMK.
• Senjata, amunisi, alat angkut di air, alat angkut di bawah air, alat angkut
di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya dan
komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan
amunis oleh PT. PINDAD utk TNI/Polri.
• Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN.
• Buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran.
• Kapal dan suku cadang dan alat keselamatan pelayaran atau alat
kesela-matan manusia yg digunakan oleh perusahaan pelayaran
nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional.
• Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan
dan keselamatan manusia yang digunakan perusahaan airline nasional.
• Kereta api, suku cadang, alat keselamatan yang digunakan PT. KAI.
Bina Nusantara University
15
• Peralatan yg digunakan utk penyediaan data batas negara kepada TNI.
JENIS BARANG YANG DIBEBAS-KAN
DARI PPN (PP No. 12 Tahun 2001)
• Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik tidak termasuk
suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses
menghasilkan BKP
• Makanan ternak, unggas, ikan dan atau bahan baku pembuatan
makan-an ternak, unggas dan ikan.
• Impor atau penyerahan barang didalam daerah pabean bibit dan
atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, penangkaran, atau perikanan.
• Penyerahan di dalam daerah pabean barang hasil pertanian yang
dilakukan oleh petani atau kelompok tani.
• Penyerahan bahan baku perak dlm btk butiran (granule) atau
batangan.
• Bahan baku pembuatan uang kertas rupiah dan uang loga rupiah.
• Penyerahan air bersih yg dialirkan melalui pipa oleh pershn air
minum.
Bina Nusantara University
• Penyerahan listrik kecuali utk perubahan dgn daya lebih dari 6000
16
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN
PPN (PP No. 144 Tahun 2000)……1
• Jasa dibidang pelayanan jasa medik: dukun kampung,
para-normal, dokter, mulai dari puskesmas sampai
rumah sakit mahal.
• Jasa dibidang pelayanan sosial: panti asuhan, panti
wreda, krematorium, yayasan pemakaman, jasa
pemadam kebakaran.
• Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko.
• Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna
usaha dengan hak opsi.
• Jasa dibidang keagamaan.
• Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah
ataupun luar sekolah seperti kursus. Kecuali jasa
pendidikan tersebut berkaitan dengan penyerahan BKP. 17
Bina Nusantara University
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN
PPN (PP No. 144 Tahun 2000)……2
• Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang sudah
dikenakan pajak tontonan.
• Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
• Jasa dibidang angkutan umum di darat dan air, termasuk
jasa angkutan udara luar negeri.
• Jasa dibidang tenaga kerja, selama penyedia jasa tidak
bertanggung-jawab atas hasil kerja tenaga kerja
dimaksud.
• Jasa dibidang perhotelan, meliputi persewaan kamar,
rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas
utk tamu mengi-nap, dan jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan acara.
• Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka
menjalankan pe-merintahan secara umum.
Bina Nusantara University
18
JASA KENA PAJAK TERTENTU
• Jasa kutodian (SE-25/PJ.53/1995), berupa penitipan (safe custody)
yang dilakukan oleh bank meliputi jasa penyimpanan, penjagaan serta
pemeliharaan.
• Jasa Anjak Piutang (SE-06/PJ.53/1997), berupa pembelian atau
pengalihan piutang/tagihan jangka pendek serta penatausahaan
penjualan kredit serta penagihan klien. Dilakukan oleh bank, lem-baga
keuangan bukan bank, perusahaan pembiayaan, PT, dan Koperasi.
DPPnya adalah 5% dari jumlah imbalan yang diterima berupa service
charge, provisi dan diskon.
• Jasa Wali Amanat (SE-03/PJ.32/1996), jasa trusteeship/agency.
• Jasa Periklanan (SE-10/PJ.3/1998).
• Jasa Perdagangan termasuk e-commerce (SE-08/P.52/1996).
• Jasa Biro Perjalanan/Wisata dan Pengiriman Paket (DPP = 10%).
• Jasa Sewa Ruangan, DPP = Harga sewa + (0.4 x service charge).
Bina Nusantara University
19
JENIS JASA YANG DIBEBASKAN DARI
PPN (PP No. 146 Tahun 2000)
• Jasa yang diterima perusahaan pelayaran nasional atau
perusa-haan penangkapan ikan nasional meliputi jasa
persewaan, jasa pelabuhan, jasa perawatan (docking)
kapal.
• Jasa yang diterima perusahaan angkutan udara nasional
meliputi jasa persewaan, perawatan atau reparasi.
• Jasa perawatan atau reparasi yang diterima oleh PT.
KAI.
• Jasa kontraktor bangunan rmh sederhana, RSS, rusun
sederhana, pondok boro, asrama masahasiswa atau
pelajar serta perumahan lainnya yang ditetapkan oleh
KMK.
Bina Nusantara University
20
TARIF PPN
• Tarif PPN yang
dikonsumsi/
dimanfaatkan didalam
daerah pabean adalah
10%
• Tarif PPN ekspor = 0%.
PPN = Tarif x DPP
Bina Nusantara University
21
DASAR PENGENAAN PAJAK
DPP (dasar pengenaan pajak) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang:
• Harga jual, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual krn penyerahan BKP
• Penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta
atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP.
• Nilai impor = CIF + BM + BMT.
• Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta
atau seharusnya diminta oleh eksportir seperti termaktub dalam PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang).
• Nilai lain yang ditetapkan dengan KMK.
Bina Nusantara University
22
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(UU PPN ps. 9)
• Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak keluaran (PK) yang
dipungut pada masa pajak yang sama.
• PM yang belum dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama
dapat dikreditkan sampai dengan selambat-lambatnya dalam bulan
ketiga setelah akhir tahun buku, dengan syarat:
– PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya.
– Belum dilakukan pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam
pembukuan PKP yang bersangkutan.
• Syarat PM dapat dikreditkan jika PM tersebut berhubungan lang-sung
dengan kegiatan usaha.
• Hasil pengkreditan PM terhadap PK:
– Kurang Bayar, jika PM<PK.
– Nihil, jika PM=PK.
– Lebih bayar, jk PM>PK; dapat direstitusi atau dikompensasi.
Bina Nusantara University
23
PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
• PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP.
• Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
• Utk perolehan dan pemeliharaan mobil sedan, jip, station wagon, van,
combi, kecuali barang dagangan atau sesuai dengan usaha.
• Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean sebelum ditetapkan sebagai PKP.
• Tercantum dalam Faktur Pajak (FP) sederhana.
• Tercantum dalam Faktur Pajak standar tapi cacat.
• Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean, yang Faktur Pajaknya cacat.
• Ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
• Ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat
dalam pembukuan PKP yang bersangkutan.
• PK ditanggung pemerintah.
Bina Nusantara University
24
• PK dibebaskan dari pengenaan pajak.
SAAT PAJAK TERUTANG
(UU PPN ps. 11)
• Pada saat penyerahan BKP atau JKP.
• Pada saat impor BKP.
• Pada saat pembayaran, jika pembayaran dilakukan
sebelum penyerahan BKP/JKP.
• Pada saat dimulai pemanfaatan BKP tak
berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam
daerah pabean.
• Pada saat pembayaran, jika pembayaran sebelum
pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar
daerah pabean didalam daerah pabean.
• Saat lain yang ditetapkan dengan KMK.
Bina Nusantara University
• Saat ekspor BKP.
25
TEMPAT PAJAK TERUTANG
(UU PPN ps. 12)
•
•
•
•
•
•
•
•
Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Tempat kegiatan usaha dilakukan.
Tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
Tempat BKP dimasukkan ke dlm daerah pabean, dalam hal
impor.
Tempat OP/Badan terdaftar sebagai NPWP, dalam hal
pemanfaa-tan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah
pabean didalam daerah pabean.
Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
atas permohonan tertulis dari PKP.
Dalam hal kegiatan membangun sendiri, pajak terutang
ditempat bangunan didirikan.
PKP yang memiliki lebih satu tempat usaha dapat
mengajukan permohonan pemusatan tempat pajak terutang
26
secara tertulis kepada Dirjen Pajak.
Bina Nusantara University
FAKTUR PAJAK (FP)
(UU PPN ps. 13)
Merupakan bukti pungut pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan
penyerahan BKP/JKP. FP dibuat selambat-lambatnya:
• Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
dilakukannya penyerahan BKP/JKP secara
keseluruhan.
• Pada saat pembayaran, jika pembayaran
mendahului penyerahan.
• Pada saat pembayaran termin diterima.
• Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan
kepada pemungut PPN.
Bina Nusantara University
27
MACAM-MACAM FAKTUR PAJAK
(UU PPN ps. 13)
• Faktur pajak standar (FPS), adalah FP yang bentuk dan
isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak.
• Faktur pajak gabungan, adalah FP standar yang memuat
lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk satu
pelanggan.
• Faktur pajak sederhana.
• Dokumen lain yang telah ditetapkan sebagai FP standar:
–
–
–
–
–
–
PIB+SSP, untuk impor barang.
SPPB, FP standar untuk Bulog/Dolog.
Tanda pembayaran jasa telkom.
Tiket, Airways bill, dan delivery bills, untuk jasa angkutan udara.
Nota penjualan jasa, untuk jasa pelabuhan.
SSP untuk pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah
pabean didalam daerah pabean.
Bina Nusantara University
– PEB+Invoice, untuk ekspor barang yang sudah difiat oleh DJBC.
– Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP), faktur pajak standar
28
PEMUNGUT PPN
• Secara umum PPN dipungut oleh yang menyerahkan
BKP/JKP.
• Selain itu yang bertugas sebagai pemungut PPN
adalah:
– Instansi pemerintah: Bendaharawan pusat dan daerah serta
Kantor Kas Negara.
– Badan-badan tertentu: Pertamina, BUMN/D, bank pemerintah,
serta kontraktor kontrak bagi hasil/karya dibidang
pertambangan.
Bina Nusantara University
29
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH (PPnBM)
Karakteristik PPnBM:
Dasar Pertimbangan:
• Merupakan pungutan tambahan
disamping PPN.
• Perlu keseimbangan
pembebanan pajak antara
konsumen penghasilan rendah
dengan konsumen penghasilan
tinggi.
• Hanya dipungut satu kali, yaitu
pada saat impor BKP mewah,
pabrikan BKP mewah.
• PPnBM tidak dapat dikreditkan
dengan PPN.
• Namun jika eksportir
mengekspor BKP mewah,
PPnBM yang dibayar pada saat
perolehannya dapat diminta
kembali.
Bina Nusantara University
• Perlu adanya pengendalian
pola konsumsi atas BKP yang
tergolong mewah.
• Perlu adanya perlindungan atas
produsen kecil/tradisional.
• Perlu untuk mengamankan
penerimaan negara.
30
BKP YANG TERGOLONG MEWAH
• Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan
pokok.
• Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu (bersifat
eksklusif).
• Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi.
• Dikonsumsi untuk menunjukkan status.
• Bila dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan
moral serta mengganggun ketertiban
masyarakat.
Bina Nusantara University
31
OBJEK DAN TARIF PPnBM
Objek PPnBM meliputi:
Tarif PPnBM:
• Penyerahan BKP yang
tergolong mewah oleh
pengusaha dari hasil
pabrikasi.
• Berdasarkan KMK Nomor
381/KMK.03/2001 tarif
PPnBM berkisar mulai 10%
s.d. 75%
• Impor BKP yang tergolong
mewah.
Bina Nusantara University
32
Tugas Mandiri
Tentukan apakah kegiatan di bawah ini terutang PPN atau tidak.
1. PT. Tokai International (Jepang) memberikan jasa manajemen kepada
PT. Tokai Indonesia.
2. PT. Microsoft Ltd. (Amerika) memberikan jasa pendidikan kpd PT. ABC
Indonesia sehubungan penyerahan software.
3. Ikatan Alumni UI memasang iklan pengumuman reuni akbar di SCTV.
4. Penjualan motor bekas oleh dealer PT. Maju Makmur.
5. Jasa perbankan dalam menghimpun uang masyarakat oleh BCA.
6. Impor komputer dr PT. IBM International (Amerika) ke PT. Pasti Untung di
Berikat Nusantara Pulogadung.
7. PT. Carefour Indonesia membeli beras dari kelompok tani makmur.
8. PT. Carefour Indonesia membeli madu murni dari PT. Perhutani (Persero)
9. Apotik Kimia Farma jual obat kepada pasen di RSCM.
10. PT. Carefour Indonesia menjual beras rojolele kepada konsumen.
11.
Kantor
pusat PT. Malu-Malu Kucing di Jakarta mengirim mobil dinas atas
Bina Nusantara
University
33
nama kantor pusat ke kantor cabangnya di Maluku.
Bina Nusantara University
34