Transcript PERTEMUAN #10 PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK TERTENTU Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0462 / PPN dan PTLL
: 2006
:1
PERTEMUAN #10
PPN ATAS PENYERAHAN
PRODUK TERTENTU
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
menjelaskan PPN atas penyerahan produk rekaman
gambar/suara serta produk perumahan.
menghitung PPN atas penyerahan produk rekaman
gambar/suara serta produk perumahan.
menjelaskan PPN atas penyerahan produk tembakau
(rokok), emas, dan batubara.
menghitung PPN atas penyerahan produk tembakau
(rokok), emas, dan batubara.
2
OUTLINE MATERI
PPN atas penyerahan produk rekaman gambar.
PPN atas penyerahan produk rekaman suara.
Pengisian SPT Masa PPN Produsen Rekaman Suara.
PPN atas penyerahan produk rumah dan tanah oleh real
estate.
PPN atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat
sederhana.
PPN atas kegiatan membangun sendiri.
PPN atas penyerahan tembakau.
Pengisian SPT Masa PPN pengusha pabrik tembakau.
PPN atas penyerahan produk emas.
PPN atas penyerahan produk batubara.
3
PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN GAMBAR
Berdasarkan KMK No. 86/KMK.03/2002, perlakuan PPN sbb:
Produk rekaman gambar harus dibubuhi stiker Lunas PPN.
Pajak Masukan untuk membayar royalti, pencetakan label, biaya
rekaman, pembelian/pembuatan master rekaman, dan jasa
periklanan dapat digunakan untuk menebus stiker Lunas PPN.
Pengenaan PPN sbb:
–
–
–
–
–
–
–
Harga jual s.d. Rp 10.000,Harga jual >Rp 10.000,- s.d. 20.000,Harga jual >Rp 20.000,- s.d. 40.000,Harga jual >Rp 40.000,- s.d. 60.000,Harga jual >Rp 60.000,- s.d. 80.000,Harga jual >Rp 80.000,- s.d. 100.000,Harga jual >Rp 10.000,-
 PPN Rp 1.000, PPN Rp 1.250, PPN Rp 2.500, PPN Rp 4.750, PPN Rp 6.500, PPN Rp 8.500, PPN Rp 15.000,4
PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN SUARA (KASET)
Berdasarkan KEP-81/PJ/2004, perlakuan PPN sbb:
Pengenaan PPN sebagai berikut:
– Kaset isi jenis A, adalah kaset lagu berbahasa Indonesia atau
campuran bahasa Indonesia dan daerah atau lagu instrimentalia
yang penciptanya WN Indonesia  PPN Rp 800,– Kaset isi jenis B, adalah kaset lagu berbahasa asing atau campuran
bahasa asing dan bahasa Indonesia/daerah kecuali lagu keagamaan, atau kaset lagu/instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya
WN asing  PPN Rp 1.600,– Kaset isi jenis C, adalah kaset yang seluruh isinya berbahasa
daerah dan seluruh penyanyi dan penciptanya WN Indonesia, atau
rekaman cerita, lawak, wayang, atau kaset suara burung dan hewan
lainnya, atau kaset lagu keagamaan  PPN Rp 750,5
PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN SUARA (COMPACT DISK)
Berdasarkan KEP-81/PJ/2004, perlakuan PPN sbb:
Pengenaan PPN sebagai berikut:
– Compact Disk jenis CD.1, adalah CD lagu berbahasa Indonesia atau
campuran bahasa Indonesia dan daerah, atau lagu instrimentalia yg
penciptanya WN Indonesia, atau lagu keagamaan  PPN Rp 200,-
– Compact Disk jenis CD.2, adalah CD lagu berbahasa asing atau
campuran bahasa asing dan bahasa Indonesia/daerah selain lagu
keagamaan, atau CD lagu/instrumentalia yang satu atau lebih
penciptanya WN asing  PPN Rp 4.800,-
6
PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN SUARA (VCD)
Berdasarkan KEP-81/PJ/2004, perlakuan PPN sbb:
VCD dengan harga jual eceran >Rp 10.000,- maka
pengenaan PPN sebagai berikut:
– Video Compact Disk jenis VCDK.1, adalah VCD lagu berbahasa
Indonesia atau campuran bahasa Indonesia dan daerah, atau lagu
instrimentalia yg penciptanya WN Indonesia, atau lagu keagamaan,
semuanya termasuk tayangan gambar  PPN Rp 1.800,– Video Compact Disk jenis VCDK.2, adalah VCD lagu berbahasa
asing atau campuran bahasa asing dan bahasa Indonesia/daerah
selain lagu keagamaan, atau VCD lagu/instrumentalia yang satu
atau lebih penciptanya WN asing semuanya termasuk tayangan
gambar  PPN Rp 5.000,-
7
PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN SUARA (VCD)
Berdasarkan KEP-81/PJ/2004, perlakuan PPN sbb:
VCD dengan harga jual eceran s.d. Rp 10.000,- maka
pengenaan PPN sebagai berikut:
– Video Compact Disk jenis VCDK.Ekonomis, adalah VCD lagu
berbahasa Indonesia atau campuran bahasa Indonesia dan daerah,
atau lagu instrimentalia yg penciptanya WN Indonesia, atau lagu
keagamaan, semuanya termasuk tayangan gambar  PPN Rp
1.000,-
8
PELUNASAN PPN ATAS PENYERAHAN
PRODUK REKAMAN SUARA
PPN terutang dilunasi dgn cara penebusan “Stiker Lunas PPN”.
Kecuali atas PPN terutang untuk jenis rekaman di bawah ini
dilunasi sesuai ketentuan umum PPN:
– Rekaman materi pelajaran umum, pelajaran bahasa, pelajaran
agama.
– Laser Disk Karaoke (LDK).
– Digital Versatile Disk Karaoke (DVDK).
Penyalur, agen, pengecer produk rekaman suara yg sudah ada
“Stiker Lunas PPN” tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP.
9
PENYALUR PRODUK REKAMAN
Penyalur, agen, pengecer yg hanya menyerahkan produk rekaman suara atau gambar yg telah dibubuhi stiker lunas PPN:
– Tidak perlu dikukuhkan sebagak PKP.
– Tidak wajib membuat faktur pajak.
– Tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya.
Penyalur, agen, pengecer yg selain menyerahkan produk rekaman suara atau gambar juga menyerahkan BKP lainnya seperti
kaset/CD/VCD kosong, pembersih kaset, dll:
– Tetap harus dikukuhkan sebagai PKP.
– Tidak perlu memungut PPN atas produk rekaman suara/gambar yg
telah dibubuhi stiker lunas PPN.
Bagi yg mnggunakan norma penghitungan penghasilan neto:
– PK dihitung dari peredaran bruto selain produk yang telah dibubuhi
stiker lunas PPN.
– PM dihitung dari 80% x PK untuk PKP Pedagang Eceran.
– PM dihitung dari 70% x PK untuk PKP selain Pedagang Eceran.
10
SPT PPN PRODUSEN REKAMAN SUARA
Bulan September 2006, PKP “M” menebus stiker lunas PPN senilai Rp
80.000.000,- yg pembayarannya menggunakan Faktur Pajak Masukan
Rp 50.000.000,- sisanya secara tunai Rp 30.000.000,- sementara itu
PM selama bulan September 2006 sebesar Rp 56.000.000,- dan
penyerahan kaset selama bulan September 2006 sebesar Rp
500.000.000,- maka pengisian SPT Masa PPN (Form 1195) sbb:
Masukan ke kode C.1.2.  PK sebesar Rp 80.000.000,-
Masukan ke kode C.4.2.  PPN disetor dimuka Rp 30.000.000,Masukan ke kode C.5.  PK yang harus dipungut sendiri (selisih
C.1.2. dengan C.4.2.) Rp 50.000.000,Masukan ke kode D.1.2.  PM dalam negeri sebesar Rp 56.000.000,-
Masukan ke kode E.2.  Pajak lebih bayar (selisih C.5. dengan D.1.2.)
sebesar Rp 6.000.000,-
11
PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK
RUMAH/TANAH OLEH REAL ESTATE
Berdasarkan SE-22/PJ.51/2002, perlakuan PPN sbb:
Penyerahan Rumah/Tanah Siap Bangun oleh Real Estate:
– Penyerahan sebelum 1 Juni 2002:
 Untuk penyerahan tanah matangnya saja, DPPnya adalah harga
jual tanah matang dikurangi 20%.
 Untuk penyerahan bangunan beserta tanah, DPPnya adalah
harga jual total dikurangi 20% harga jual tanah matang.
– Penyerahan sejak 1 Juni 2002, DPPnya adalah harga jual.
12
PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH
SEDERHANA DAN RSS
Dibebaskan PPN, namun pengembang wajib membuat
Faktur pajak dlm rangkat 3 dan dibubuhkan cap dgn tulisan
PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003
Yang dibebaskan PPN (PMK No. 65/PMK.03/2005) adalah:
– Rumah sederhana, RSS, Rumah Inti Tumbuh (RIT) dengan harga
jual tidak lebih dari Rp 42.000.000,- khusus RIT luas bangunan
maksimal 21 m2 dan luas lahan maskimal 60 m2.
– Rumah susun sederhana, luas maksimal 21 m2.
– Pondok boro, adalah bangunan sederhana yang dibangun oleh
perorangan, koperasi buruh/karyawan yang diperuntukan bagi buruh
tidak tetap atau pekerja sektor informal.
– Asrama mahasiswa/pelajar, adalah asrama yg dibangun universitas
atau sekolah untuk tempat tinggal mahasiswa/pelajar.
13
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN jika:
– Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, artinya
bidang usahanya bukan pemborong.
– Jika yang dibangun adalah bangunan untuk tempat tinggal, tidak
termasuk fasilitas penunjang.
– Jika yang dibangun adalah bangunan untuk tempat usaha, maka
termasuk fasilitas penunjang.
– Luas bangunan minimal 400 m2, jika dibangun sebelum 1 Juli 2002.
– Luas bangunan minimal 200 m2, jika dibangun mulai 1 Juli 2002.
– Bangunan permanen dengan konstruksi utama tahan s.d. 25 tahun.
– Kegiatan pembangunan tidak lebih dari 2 tahun.
Saat pajak terutang adalah saat kegiatan pembangunan
mulai dilakukan.
Dasar Penganaan Pajaknya sebesar 40% dari biaya2.
Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.
14
PPN ATAS PENYERAHAN HASIL
TEMBAKAU (ROKOK)
Berdasarkan KMK No. 62/KMK.03/2002 jo. KEP-103/PJ./2002:
Yang dikenakan PPN:
– Hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha
Pabrikan Hasil Tembakau.
– Impor hasil tembakau.
Pembayaran PPN bersamaan dengan pembayaran Cukai atas
penebusan Pita Cukai Hasil Tembakau.
DPP untuk menghitung pajak terutang adalah:
– Harga jual eceran yg didalamnya sudah termasuk Cukai dan PPN.
– 75% x harga jual eceran untuk pemberian cuma-cuma.
– 50% x harga jual eceran untuk pemakaian sendiri.
Tarif efktif PPN adalah 8,4% x Harga Jual Eceran (HJE).
PPN atas jasa maklon produsen tembakau adalah 10% x imbalan
jasa maklon.
15
PPN PENYERAHAN PRODUK EMAS
Berdasarkan KMK No. 83/KMK.03/2002 jo. KEP-168/PJ./2002:
Perhitungan PPN untuk Toko Emas Perhiasan yang
menggunakan nilai lain sbg Dasar Penganaan Pajak:
– Penyerahan emas perhiasan  PPN = 10% x Harga Jual Perhiasan
– PPN yang harus disetor ke kas negara  10% x 20% x Jumlah
seluruh penyerahan emas perhiasan.
– Pajak masukan tidak dapat direditkan.
– Jika memiliki lebih dari satu toko emas, dan salah satunya menggunakan nilai lain sbg DPP, maka toko lainya juga harus menggunakan
nilai lain sbg DPP.
– Atas penyerahan emas antar tempat penjualan (antar toko emas)
tidak terutang PPN.
Bagi pengusaha toko emas yg tidak menggunakan nilai lain
sbg DPP, tapi menggunakan cara umum pengkreditan pajak
masukan wajib melapor kepada Kepala KPP.
16
PPN PENYERAHAN PRODUK BATUBARA
Berdasarkan KMK No. 702/KMK.04/1996 jo. KMK No. 129/KMK.04/1997:
Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara bukan
merupakan BKP sehingga tidak terutang PPN.
Perusahaan kontraktor batubara wajib menyerahkan 13,5%
dari hasil produksinya kepada pemerintah secara tunai.
PPN dikenakan atas penyerahan 13,5% kepada pemerintah
DPP adalah (100/110) dari 13,5% tersebut.
Tarif PPN sebesar 10% dari DPP.
Karena PPN sudah masuk ke dalam imbalan yang diterima
pemerintah, maka kontraktor swasta batubara tidak perlu
lagi menghitung dan memungut PPN.
PPN yang terutang tidak dapat dikreditkan.
17
18