Transcript 8.PPnBm

PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH (PPnBM)
8.A. KRITERIA BKP MEWAH
EXISTING
Yang dimaksud dengan ”Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah” adalah:
1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi;
4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status;
dan/atau
5. barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan
dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban
masyarakat, seperti minuman beralkohol.
(Penjelasan Psl 5 (1))
PERUBAHAN
(UU 42/2009)
Kriteria nomor 5 dihapus. (Penjelasan Psl 5 (1))
BKP yang tergolong mewah
Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang
termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, kendaraan khusus,
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih
dari 250 CC
Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas
Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen,kondominium,
town house, dan sejenisnya.
Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor
antena.
Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin
pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik
Kelompok wangi-wangian
Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali
untuk keperluan negara atau angkutan umum
Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga
Kelompok minuman yang mengandung alkohol
Bukan objek
PPnBM lagi
Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan
Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau woll
Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan
untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau
keperluan semacam itu.
Peraturan Menkeu No:620/PMK.03/2004
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
PASAL 5 UU PPN
Pungutan
tambahan
disamping
PPN
Dikenakan
sekali
saat
penyerahan
oleh PKP
Pabrikan
saat
impor
Terhadap BKP
Yang Tergolong
Mewah
Tarif :
Paling rendah 10%
Paling Tinggi 200%.
(Psl 8 (1))
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau
PPnBM. Namun, PKP yang mengekspor BKP Yang
Tergolong Mewah dapat meminta kembali PPnBM
yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP
Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut
Pola penghitungan PPN atas BKP Yang
Tergolong Mewah
Sejak 1 Januari 2001
Pabrikan AC menyerahkan produknya kepada pedagang besar:
Harga jual 1 unit AC
Rp2.000.000,00
Terutang: PPN = Rp200.000,00 dan PPnBM (20%) = Rp400.000,00
Pedagang Besar menyerahkan AC kepada pedagang eceran:
Harga beli 1 unit AC
Rp2.400.000,00
Nilai Tambah
Rp 300.000,00
Harga jual
Rp2.700.000,00
PPN terutang = 10% x Rp2.700.000,00 =Rp270.000,00
Pedagang eceran menyerahkan AC kepada konsumen dengan harga beli
Rp2.700.000,00. Apabila nilai tambah adalah Rp300.000,00 maka terutang
PPN = 10% x Rp3.000.000,00 = Rp300.000,00
PPnBM merupakan komponen harga jual
KRITERIA RUMAH MEWAH
Rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas
bangunannya 400 m2 atau lebih atau dengan harga jual
bangunannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih
per m2 tidak termasuk nilai tanahnya.
Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya
dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih atau dengan harga
jual bangunannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau
lebih per m2 tidak termasuk nilai tanahnya.
TARIF PPnBM = 20%
CONTOH PENGHITUNGAN
PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang real estate (developer),
melakukan penyerahan 1 unit apartemen dengan luas 145m2 dengan harga
Rp880.000.000,00 terdiri dari:
Objek
Harga Jual
Tanah
Rp155.000.000,00
Bangunan
Rp725.000.000,00
Total
Rp880.000.000,00
Mengingat bahwa apartemen tsb mempunyai harga bangunan Rp725.000.000,- untuk
luas 145 m2 atau Rp5.000.000,-/m2, maka apartemen tersebut termasuk dalam golongan
apartemen yang dikenakan PPnBM dengan tarif 20%.
Dengan demikian penghitungan PPN dan PPnBM untuk penyerahan apartemen
tersebut adalah:
Harga jual apartemen
:Rp 880.000.000,00
PPN 10%
:Rp
PPnBM (20% x Rp880juta)
:Rp 176.000.000,00
Total
88.000.000,00
:Rp1.144.000.000,00
Penghitungan sesuai Surat Dirjen Pajak: S-559/PJ.51/2005
Perlakuan PPn BM
atas KBm
Terutang PPn BM
Tidak Terutang
PPn BM
Dibebaskan dari
PPn BM
Perlakuan PPn BM
atas KBm
1.
Terutang PPn BM :
a. Penyerahan/impor KBm angkutan orang
dengan kapasitas sampai dengan
15 penumpang termasuk sopir, termasuk pula
hasil rakitan atau perubahan dari Kbm
angkutan barang;
b. Penyerahan/impor KBm beroda dua dengan
kapasitas lebih dari 250 CC:
c. Penyerahan/impor Kbm khusus seperti :
khusus untuk naik gunung, golf, pantai.
Perlakuan PPn BM
atas Kendaraan Bermotor
2.
Tidak terutang, yaitu atas impor atau penyerahan:
a. Kbm angkutan barang;
b. Kbm dalam keadaan CKD, sasis;
c. Kbm angkutan orang dengan
kapasitas penumpang lebih dari
15 termasuk sopir;
d. Kbm beroda dua dengan
kapasitas silinder tidak lebih
dari 250 CC;
Perlakuan PPn BM
atas Kendaraan Bermotor
3.
Dibebaskan, yaitu atas impor/penyerahan:
a. Kbm yang digunakan untuk kendaraan ambulan,
kendaraan jenazah, kendaraan pemadam
kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan
angkutan umum;
b. Kbm yang digunakan untuk protokoler kenegaraan
sepanjang dananya dari APBN/APBD;
c. Kbm untuk angkutan orang dengan kapasitas 10
s.d. 15 orang termasuk sopir yang dipakai untuk
kendaraan dinas TNI/Polri sepanjang dananya
berasal dari APBN/APBD;
d. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk patroli
TNI/Polri sepanjang dananya berasal dari
APBN/APBD.
“Pembebasan PPnBM dilakukan dengan menggunakan SKB”