Transcript Pertemuan #10 ASPEK PEMERIKSAAN DALAM PERPAJAKAN Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan
: 2006
:1
Pertemuan #10
ASPEK PEMERIKSAAN DALAM
PERPAJAKAN
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
membandingkan adanya Pemeriksaan dan
Penyidikan dalam aspek-aspek perpajakan.
2
Outline Materi
Pengertian tentang aspek pemeriksaan dalam
pajak.
Tujuan adanya pemeriksaan.
Kewajiban WP yang dilakukan pemeriksaan.
3
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 6 Tahun
1983 stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1 angka 24).
Dasar hukum pemeriksaan pajak adalah UU No. 6 Tahun 1983
stdtd. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 29 (1), yang berbunyi:
– “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpakaan”.
4
TUJUAN PEMERIKSAAN
1. Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam
rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan
pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Tujuan pemeriksaan, terutama adalah untuk memperoleh/
mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk:
– Menerbitkan SKPKB dan atau SKPKBT.
– Menerbitkan SKPN.
– Menerbitkan SKPLB.
– Hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi
perpajakan.
5
TUJUAN PEMERIKSAAN
…(contd.)
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, dilakukan jika:
a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yg
telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu
yang telah ditetapkan.
d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut
pada huruf c tidak dipenuhi.
6
TUJUAN PEMERIKSAAN
…(contd.)
2. Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksa-
nakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
dilakukan dalam rangka:
– Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
– Penghapusan NPWP.
– Pengukuhan/pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pjk.
– Wajib Pajak mengajukan keberatan.
– Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto.
– Pencocokan data dan atau alat keterangan.
– Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
– Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN/PPh ps 21.
– Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan untuk tujuan lain selain disebut di atas.
7
PEMERIKSAAN PAJAK vs.
PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN
Pemeriksaan Pajak:
– Tujuan: Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain.
– Dasar/standar pemeriksaan: Undang-undang perpajakan.
– Hasil Pemeriksaan Pajak: Diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak (SKP).
Pemeriksaan Kantor Akuntan:
– Tujuan: Untuk menguji tingkat kewajaran laporan keuangan.
– Dasar/standar pemeriksaan: PSAK dan SPAP.
– Hasil Pemeriksaan Pajak: (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2)
Wajar Dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, (4) Menolak
Memberikan Opini.
8
JENIS DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Ruang Lingkup Pemeriksaan, terdiri dari:
– Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau
seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahuntahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan
di tempat Wajib Pajak (dilakukan dengan cara lengkap
dan/atau sederhana).
– Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu
baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang
dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (dilakukan
dengan cara sederhana)
Ditinjau dari segi pelaksanaan tugas, pemeriksaan pajak dibagi
dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
– Pemeriksaan Lengkap.
– Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
– Pemeriksaan Sederhana Kantor.
9
PEMERIKSAAN LENGKAP
Pemeriksaan Lengkap, adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, yg dilakukan Pemeriksa Pajak terhadap
Wajib Pajak yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat
usaha, kantor dan domisili Wajib Pajak.
Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak, baik
tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
Teknik pemeriksaan dilakukan sesuai teknik pemeriksaan pada
umumnya.
Jangka waktu pemeriksaan: 2 (dua) bulan dan dapat
diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan.
10
PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
Pemeriksaan Sederhana Lapangan, adalah serangkaian
kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan
atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, yg dilakukan Pemeriksa Pajak
terhadap WP yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat
usaha, kantor dan domisili WP.
Ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak dan
atau untuk tujuan lain pemeriksaan, baik tahun berjalan atau
tahun-tahun sebelumnya.
Teknik pemeriksaan dilakukan sesuai teknik pemeriksaan
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
Jangka waktu pemeriksaan: 1 (satu) bulan dan dapat
diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
11
PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR
Pemeriksaan Sederhana Kantor, adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau
keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dilakukan Pemeriksa
Pajak terhadap WP yg dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak.
Ruang lingkup pemeriksaan meliputi suatu jenis pajak tertentu
untuk tahun berjalan.
Teknik pemeriksaan dilakukan sesuai teknik pemeriksaan
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
Jangka waktu pemeriksaan: 4 (empat) minggu dan dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam) minggu.
Jika ada indikasi transfer pricing dilakukan WP, maka lingkup
pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan,
jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
Kecuali pemeriksaan terhadap WP tersebut berkenaan dgn SPT
lebih bayar (restitusi).
12
HAK WP DALAM PEMERIKSAAN
Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa.
Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat
menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak.
Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan,
serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara
hasil pemeriksaan dgn SPT mengenai koreksi-koreksi yg dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan.
Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegelan.
13
KEWAJIBAN WP DALAM PEMERIKSAAN
Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan
dengan usaha WP yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak.
Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki
tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa
dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta
pemeriksa.
14
LAIN-LAIN PEMERIKSAAN PAJAK
1. Apabila pd saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, WP atau kuasanya
tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang
ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak
selaku yang mewakili Wajib Pajak, selanjutnya pemeriksaan ditunda
untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
2. Untuk keperluan pengamanan, maka sebelum Pemeriksaan Lapangan
ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.
3. Apabila pd saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin (1), WP atau kuasanya
tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan
terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
4. Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam poin (3) menolak membantu kelancaran
pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
15
LAIN-LAIN PEMERIKSAAN PAJAK
5.
Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam poin (4), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara
Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pemeriksa Pajak.
6.
Dalam hal WP atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP sebagaimana telah diubah,
maka WP atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan Pemeriksaan.
7.
Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam poin (6),
Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
8.
Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara
Penolakan Pemeriksaan dijadikan dasar untuk penetapan besarnya
pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan
16
PENYEGELAN
Dilakukan dengan alasan:
– WP tdk memberi kesempatan kpd pemeriksa pajak untuk
memasuki ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi
petunjuk tentang keadaan usaha WP atau tempat-tempat lain
yang dianggap penting.
– WP tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan.
– WP menolak memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
– Sebagai upaya pengamanan sebelum pemeriksaan dilakukan.
Tata cara penyegelan sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Membuka segel tanpa izin pihak berwenang dikenakan
sanksi pidana sesuai KUHP.
17
18