Transcript hukum pajak-5

HUKUM PAJAK
( TAX LAW )
MK-5
JULIUS HARDJONO
-
Pembukuan & Pencatatan
Pemeriksaan & Penyidikan Pajak
Pembukuan & Pencatatan
Pembukuan
adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data & informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan Barang
atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.
Pembukuan
Yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan :
a. Wajib Pajak (WP) Badan
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, kecuali WP Orang
Pribadi yang peredaran brutonya dalam
satu tahun lebih dari Rp. 4,8 Milyar
Rupiah.
Pencatatan
yaitu pengumpulan data secara teratur
tentang peredaran bruto dan atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang
termasuk penghasilan yang bukan objek
pajak dan atau yang dikenakan pajak yang
bersifat final .
Pencatatan
Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan :
a. WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan peredaran brutonya
dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 Milyar
Rupiah, dapat menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan norma penghitungan
penghasilan neto, dengan syarat
memberitahukan ke Dir-Jen Pajak jangka
waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang
bersangkutan.
b. WP OP yang tidak melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas
Syarat-Syarat
Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan :
a. Diselenggarakan dengan memperhatikan
itikad baik dan mencerminkan keadaan
atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
b. Diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang Rupiah dan disusun
dalam bahasa Indonesia atau dalam
bahasa asing yang diizinkan oleh
Menteri Keuangan.
c. Diselenggarakan dengan prinsip taat
asas dan dengan stelsel akrual atau
stelsel kas.
d.Pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain Rupiah dapat
diselenggarakan oleh WP setelah mendapat
izin Menteri Keuangan
e.Perubahan terhadap metode pembukuan dan
atau tahun buku, harus mendapat persetujuan
dari Direktur Jenderal Pajak.
f. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari
catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya serta penjualan dan
pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya
pajak yang terutang.
g.Dokumen2 yang menjadi dasar pembukuan &
pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas WP wajib disimpan selama 10 tahun.
Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/
Pencatatan Adalah untuk mempermudah:
a. Pengisian SPT
b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
c. Penghitungan PPN dan PPnBM,
d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk
mengetahui posisi keuangan dan hasil
kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata
Uang Selain Rupiah.
Pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain Rupiah dapat
diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan
dalam rangka Penanaman Modal Asing;
Kontrak Karya; Kontrak Bagi Hasil; BUT;
dan WP yang berafiliasi dengan perusahaan
induk di luar negeri.
Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/
Dokumen
Buku-buku, catatan-catatan, dokumen
dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain WAJIB
disimpan di Indonesia, yaitu untuk :
a. WP orang pribadi, di tempat kegiatan
atau tempat tinggal;
b. WP badan, di tempat kedudukan.
Perubahan Tahun Buku & Metode
Pembukuan
Perubahan tahun buku dan perubahan
metode pembukuan harus mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
Pentingnya menyiapkan Pembukuan &
Pencatatan dalam rangka
Mengantisipasi Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan
&
Penyidikan Pajak
Pemeriksaan
a.
Pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan menghimpun & mengolah : -data,
keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara obyektif
& profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan &/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan
peraturan per-UU Perpajakan.
b. Pemeriksaan Lapangan  di WP
C. Pemeriksaan Kantor  di KPP
d. Pemeriksa Pajak  PNS DJP
e. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
f. Surat Perintah Pemeruksaan
g. Pembukuan
h. Data elektronik : dari Komputer, disimpan
dalam bentuk media elektronik.
i. Penyegelan : barang bergerak/bukan
J. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan :
- koreksi, nilai koreksi, Dasar koreksi
- Perhitungan sementara jumlah pokok
- Pemberian hak untuk WP dalam pembahasan
K. Pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan (Closing Conference)
WP – Pemeriksa (hasil temuan)
ada Berita Acara, WP setuju/tdk.
l. Tim Pembahas – dibentuk DJP
m. Kertas kerja
n. Penghasilan kena Pajak tidak
dapat dihitung
O. Laporan Hasil Pemeriksaan :
Pelaksanaan & Hasil Pemeriksaan
p. Pemeriksaan Ulang
q. Jangka waktu Pembahsan akhir
Hasil Pemeriksaan. (1-2 minggu).
r. Kuesioner Pemeriksaan
s. Pemeriksaan bukti permulaan.
Adanya tindak pidana perpajaakan.
Tujuan Pemeriksaan
a. Untuk menguji Kepatuhan
pemenuhan kewajiban
Perpajakan,
dan/atau
b. Untuk tujuan lain rangka
melaksanakan ketentuan
peraturan per-UU Perpajakan.
Scope Pemeriksaan Pajak
Menguji Kepatuhan :
Jenis Pajak – satu, beberapa, semua
jenis pajak.
Masa/Tahun – satu, beberapa masa,
bagian tahun pajak,
tahun lalu/berjalan
Tujuan lain :
- Penentuan
- Pencocokan
- Pengumpulan materi
Yang berkaitan dengan tujuan
pemeriksaan
Misalnya : Pemberian NPWP,
penghapusan NPWP, pencabutan PKP,
Permintaan info dari Tax treaty
Partner.
Jenis Pemeriksaan
Baik Kepatuhan(compliance)/Tujuan
lain :
1. Pemeriksaan Lapangan  di WP
2. Pemeriksaan Kantor  di KPP
Untuk Kepatuhan :
-Dilihat bobot resiko ketidakpatuhan
menetukan apakah PL/PK
-Indikasi Transfer Pricing/rekayasa
 PL
Kriteria Pemeriksaan
1. Pemeriksaan Rutin
2. Pemeriksaan Khusus
- Bottom up :
dari KPP ke Kanwil
- Top down :
dari Kanwill/Pusat ke KPP
Jangka Waktu Pemeriksaan
Jangka waktu penyelesaian
pemeriksaan :
1. Pemeriksaan Lapangan
- Kepatuhan : 4 bln
- Tujuan lain : 2 bln
2. Pemeriksaan Kantor
- Kepatuhan : 3 bln
- Tujuan lain : 7 hari
Perpanjangan Jangka Waktu
pemeriksaan :
1. Pemeriksaan Lapangan
- Kepatuhan : 4 bln
- Tujuan lain : 2 bln
2. Pemeriksaan Kantor
- Kepatuhan : 3 bln
- Tujuan lain : 7 hari
PENYIDIKAN PAJAK
PENYIDIKAN PAJAK
Penyidikan Pajak adala serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengna bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang
perpajakanyang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
Penyidik  PNS DJP, diatur KUHAP
Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari
hasil pemeriksaan yang mengindikasikan
adanya bukti permulaan tindak pidana
perpajakan.
Berdasarkan KEP - 02/PJ.7/1990, 24-12-1990,
bukti permulaan adalah keadaan dan/atau buktibukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan,
atau benda-benda yang dapat memberi petunjuk
bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah
terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
dapat menimbulkan kerugian pada negara.
Tugas penyidik
adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan yang terjadi serta
menemukan tersangkanya
Wewenang Penyidik:
a.Menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;
b.Meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan;
c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpaj akan;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan;
e. melakukan penggeledahan untk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;
……….
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
10.Menghentikan penyidikan;
11.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Contoh Kasus :
Jumat, 12 Pebruari 2010 (hukumonline.com)
Penyidikan Pajak Grup Bakrie, Murni Karena
Dugaan Penggelapan
“Kita melakukan sama semua wajib pajak, namun karena memang ada
kasus seperti ini (kasus Century, red) orang-orang langsung bilang ini
dikriminalisasikan,” ujar Dirjen Pajak Mochamad Tjiptartdjo.
Tiga perusahan milik Aburizal Bakrie atau yang sering kali disebut Ical,
memang tengah disorot Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian
Keuangan. Ditjen Pajak menemukan dugaan manipulasi pajak pada tahun
2007 sebesar Rp2,1 triliun yang dilakukan tiga perusahaan grup Bakrie. Tiga
perusahaan itu adalah PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC),
dan PT Arutmin Indonesia.
KPC sendiri beberapa waktu lalu telah mengajukan upaya praperadilan
kepada Ditjen Pajak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun
harapan KPC untuk ‘melawan’ Ditjen Pajak pupus. PN Jakarta Selatan
menyatakan
permohonan
KPC
tidak
dapat
diterima
alias
Niet
Ontvankelijkverklaard (NO). Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan
Pajak yang mengabulkan permohonan KPC yang menggugat Ditjen Pajak
sebelumnya.
Lahir
Meninggal
Tuduhan
Hukuman
Al Capone (1899-1947)
Pekerjaan
Alphonse Gabriel
Capone
17 Januari 1899
Brooklyn, New York,
Amerika Serikat
25 Januari 1947
(umur 48)
Pulau Kelapa Sawit,
Florida, Amerika
Serikat
penghindaran pajak
11 tahun kalimat
dalam Alcatraz
Gangster, pembuat
minuman keras,
kriminal, pemeras, bos
Pakaian Chicago
Pasangan
Mae Capone
Anak
Albert Francis
Capone/Albert Francis
"sonny" Capone
(1918–2004)