Transcript HUKUM ACARA PHPU KADA - $AGUNG - Copy.ppt

Fakultas Hukum
Mata Kuliah
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
Perkembangan Wewenang
Setelah Pemilukada dimasukkan ke dalam rezim Pemilu, salah
satu konsekuensinya adalah wewenang memutus perselisihan
hasil Pemilukada kemudian dialihkan kepada Mahkamah
Konstitusi karena UUD 1945 menentukan lembaga yang
berwenang memutus perselisihan hasil Pemilu adalah
Mahkamah Konstitusi. Bersamaan dengan dijadikannya
pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari Pemilu, maka
wewenang memutus perselisihan hasil Pemilukada sudah
seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
2
Perkembangan Wewenang/
Pengalihan Wewenang
Hal itu selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan pasal tersebut
mengamanatkan pengalihan wewenang memutus perselisihan hasil
Pemilukada dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam batas
waktu selambat-lambatnya 18 bulan setelah diundangkannya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengalihan
tersebut dilakukan melalui penandatanganan berita acara oleh Ketua
Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 November
2008. Sejak saat itulah secara resmi memutus perselisihan hasil Pemilukada
menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi.
3
DASAR HUKUM
KEWENANGAN MK
PHPU KADA
 PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945.
 PASAL 10 AYAT (1) UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MK (UU





MK)
UU NO. TAHUN 32 TAHUN 2004 JUNCTO UU NO. 12 TAHUN
2008.
UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA
PEMILU.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG
PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH (DISINGKAT PP 6/2005).
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PMK 15/2008).
BERITA ACARA PENGALIHAN WEWENANG MENGADILI
KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILUKADA DARI MAHKAMAH AGUNG KE MAHKAMAH
KONSTITUSI TANGGAL 29 OKTOBER 2008.
4
ASAS PERADILAN PHPU




ASAS OPENNES DAN TRANSPARANSI
ASAS INDEPENDENSI DAN IMPARSIAL
ASAS FAIR TRIAL DAN OBJEKTIF
ASAS AUDIE ET ALTERAM PARTEM: HAK SEMUA
PIHAK UNTUK DIDENGAR
 ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN
MURAH: HARUS DIPUTUS DALAM TENGGAT 14
(EMPAT) HARI SETELAH PERMOHONAN
KEBERATAN DIREGISTRASI DAN PRO DEO.
 ASAS PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT (FINAL AND
BINDING): TIDAK TERSEDIA MEKANISME UPAYA
HUKUM APAPUN, BAIK UPAYA HUKUM BIASA
MAUPUN LUAR BIASA TERHADAP PUTUSAN MK.
SEMUA PIHAK, BAIK PENYELENGGARA
PEMILUKADA MAUPUN PESERTA PEMILUKADA,
SERTA PIHAK-PIHAK LAINNYA, TERMASUK
PEMERINTAH, WAJIB MELAKSANAKAN PUTUSAN
MK.
5
PENGERTIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILUKADA
PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA
ADALAH PERSELISIHAN YANG BERUPA
KEBERATAN PASANGAN CALON ATAS
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILUKADA OLEH KPU PROVINSI ATAU
KPU KOTA/KABUPATEN SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILUKADA.
6
PARA PIHAK (SUBJECTUM LITIS)
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA
(TERKAIT LEGAL STANDING PARA PIHAK)
 PEMOHON : PASANGAN CALON PESERTA
PEMILUKADA
 TERMOHON : PENYELENGGARA PEMILUKADA,
YAITU KPU/KIP PROVINSI ATAU KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA.
 PIHAK TERKAIT: PASANGAN CALON PEMILUKADA
SELAIN PEMOHON
7
OBJEK PERSELISIHAN
(OBJECTUM LITIS)
OBJEK PERSELISIHAN (OBJECTUM LITIS)
HASIL PEMILUKADA ADALAH PENETAPAN
KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA
MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILUKADA YANG SECARA SIGNIFIKAN
MEMPENGARUHI:
 TERPILIHNYA PASANGAN CALON KEPALA
DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH;
 PENENTUAN PASANGAN CALON YANG DAPAT
MENGIKUTI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA.
8
BUKAN OBJEK PERSELISIHAN
HASIL PEMILUKADA
 PELANGGARAN PEMILUKADA, BAIK
PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN
PELANGGARAN PIDANA.
 PELANGGARAN ADMINISTRASI DISELESAIKAN
OLEH PENITIA PENGAWAS PEMILUKADA,
SEDANGKAN PELANGGARAN PIDANA
DISELESAIKAN OLEH PERADILAN UMUM.
 APABILA PELANGGARAN TIDAK DITANGANI OLEH
YANG BERWENANG, MK AKAN MENEGAKKAN
ASAS PEMILU LUBER & JURDIL (PASAL 22E AYAT
1), TERUTAMA APABILA PELANGGARAN
PEMILUKADA BERSIFAT SISTEMATIK,
TERSTRUKTUR, DAN MASIF.
9
TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN KEBERATAN
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA
SETELAH PENYELENGGARA PEMILUKADA
MENETAPKAN HASIL REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA YANG DIBUKTIKAN
DENGAN BUKTI SURAT BERUPA KEPUTUSAN
TERMOHON MENGENAI HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILUKADA DAN AKTA PENERIMAAN
PERMOHONAN OLEH PANITERA
MAHKAMAH KONSTITUSI.
10
TATA CARA
MENGAJUKAN KEBERATAN
 KEBERATAN DIAJUKAN DALAM BENTUK
PERMOHONAN OLEH PEMOHON ATAU
KUASANYA KEPADA MAHKAMAH
KONSTITUSI.
 PERMOHONAN DIBUAT SECARA TERTULIS
DENGAN BAHASA INDONESIA DALAM
RANGKAP 12 (DUA BELAS) DAN DISERTAI
BUKTI-BUKTI AWAL YANG MENDUKUNG.
11
Pengajuan Permohonan Perselisihan Pemilukada
PERMOHONAN
Pengajuan
Permohonan
Pengumuman
Hasil Pemilu
Termohon
• 12 rangkap
• ditandatangani
oleh Pemohon
atau kuasa
3 x 24 jam
Penerimaan
Permohonan
Oleh MK
12
ISI PERMOHONAN KEBERATAN
PERMOHONAN KEBERATAN MINIMAL MEMUAT:
1. IDENTITAS PEMOHON PRINSIPAL DAN
KUASA HUKUMNYA;
2. POSITA: URAIAN YANG JELAS MENGENAI
FAKTA DAN BUKTI ADANYA KESALAHAN
PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON
DAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR
MENURUT PEMOHON;
3. PETITUM: PERMINTAAN AGAR MK
MEMBATALKAN PENETAPAN TERMOHON
MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILUKADA DAN MENETAPKAN HASIL
PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR.
13
Proses Penerimaan Permohonan
TIDAK
LENGKAP
Penerimaan
Permohonan
Pemeriksaan
Kelengkapan
Permohonan
TIDAK
LENGKAP
Berkas Permohonan
Dikembalikan kepada
Pemohon untuk
dilengkapi dalam
Waktu 1 X 24 jam
LENGKAP
LENGKAP
Diterbitkan
Akta Pernyataan
Permohonan
Tidak Diregistrasi
Dicatat dalam
Buku Registrasi
Perkara Konstitusi
Diterbitkan
Akta Registrasi
Perkara
Penerbitan Akta Penerimaan
Berkas Permohonan
14
REGISTRASI & JADWAL SIDANG
 PERMOHONAN YANG SUDAH LENGKAP DAN MEMENUHI
SYARAT SUBJECTUM LITIS & OBJECTUM LITIS
DIREGISTRASI OLEH PANITERA DALAM BRPK, YANG
BELUM LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT HARUS
DIPERBAIKI SELAMA MASIH DALAM TENGGAT
PENGAJUAN PERMOHONAN.
 SALINAN PERMOHONAN DIKIRIM KEPADA TERMOHON
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH REGISTRASI
DISERTAI PERMINTAAN KETERANGAN TERTULIS
TERMOHON BESERTA ALAT BUKTI YANG MENDUKUNG.
 MAHKAMAH MENETAPKAN HARI SIDANG PERTAMA
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH PERMOHONAN
DIREGISTRASI.
15
PEMERIKSAAN PERMOHONAN

PEMERIKSAAN PERMOHONAN DILAKUKAN OLEH PANEL
HAKIM YANG MINIMAL TERDIRI DARI TIGA ORANG HAKIM
KONSTITUSI ATAU PLENO HAKIM YANG MINIMAL DIHADIRI
OLEH 7 (TUJUH) ORANG HAKIM KONSTITUSI.
 PEMERIKSAAN PERMOHONAN DILAKUKAN DALAM SIDANG
TERBUKA UNTUK UMUM.
 PEMERIKSAAN PERMOHONAN MELIPUTI:
a. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN UNTUK MEMERIKSA
KELENGKAPAN DAN KEJELASAN PERMOHONAN.
DALAM HAL PERMOHONAN BELUM LENGKAP DAN
BELUM JELAS, PEMOHONAN DAPAT MEMPERBAIKI
DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 X 24 JAM;
b. MENDENGARKAN KETERANGAN DAN PENJELASAN
DARI PEMOHON;
c. MENDENGARKAN KETERANGAN DAN PENJELASAN
DARI TERMOHON;
d. MENDENGARKAN KETERANGAN DAN PENEJLASAN
DARI PIHAK TERKAIT APABILA ADA;
e. MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI TULIS
DARI PARA PIHAK;
f. MEMERIKSA PARA SAKSI DARI PARA PIHAK;
g. LAIN-LAIN AGENDA YANG TERKAIT PERMOHONAN.
16
ALAT BUKTI
ALAT BUKTI BERUPA ALAT BUKTI TULIS,
KETERANGAN SAKSI DAN/ATAU AHLI,
KETERANGAN PARA PIHAK, PETUNJUK, DAN
ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI ELEKTRONIK.
17
ALAT BUKTI TULIS
 ALAT BUKTI TULIS BERUPA SURAT
DAN/ATAU DOKUMEN RESMI MENGENAI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA
YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON,
PANWASLU, LEMBAGA PEMANTAU RESMI,
DAN SURAT ATAU DOKUMEN TERTULIS
LAINNYA.
 ALAT BUKTI TULIS HARUS DILEGALISASI
DAN DIBUBUHI MATERAI CUKUP SESUAI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.
18
KETERANGAN SAKSI
 SAKSI ADALAH SESEORANG YANG MELIHAT,
MENDENGAR, DAN MENGALAMI SENDIRI PROSES
PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILUKADA
DARI SEMUA TINGKATAN PENYELENGGARAAN
PEMILUKADA.
 YANG DAPAT MENJADI SAKSI DALAM SIDANG MK
ADALAH:
SAKSI RESMI PASANGAN CALON DALAM
PENGHITUNGAN SUARA;
b. SAKSI DARI PANWASLU DAN PEMANTAU PEMILU;
c. SAKSI LAIN YANG DIPANGGIL OLEH MK.
a.
 SEBELUM MEMBERI KETERANGAN SAKSI HARUS
DISUMPAH ATAU BERJANJI MENURUT
AGAMANYA.
19
RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM
(RPH)
 RPH DIADAKAN UNTUK MENGAMBIL PUTUSAN
ATAS PERKARA SETELAH PEMERIKSAAN
PERMOHONAN SELESAI;
 RPH BERSIFAT TERTUTUP DAN MINIMAL DIHADIRI
OLEH TUJUH ORANG HAKIM KONSTITUSI;
 PENGAMBILAN PUTUSAN DALAM RPH DILAKUKAN
SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT DAN APABILA
MUSYAWARAH TIDAK MENCAPAI MUFAKAT
PUTUSAN DIAMBIL DENGAN SUARA TERBANYAK;
 RPH MENYIAPKAN PUTUSAN YANG TELAH DIAMBIL
UNTUK DIBACAKAN DALAM SIDANG PLENO.
20
PUTUSAN
 PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA
DIBACAKAN/DIUCAPKAN PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS)
HARI SETELAH PERMOHONAN DICATAT DALAM BRPK;
 PUTUSAN DIBACAKAN/DIUCAPKAN DALAM SIDANG PLENO
TERBUKA UNTUK UMUM YANG MINIMAL DIHADIRI OLEH 7
(TUJUH) ORANG HAKIM;
 BUNYI AMAR PUTUSAN DAPAT MENYATAKAN:
a.
b.
c.
PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA APABILA TAK MEMENUHI
SYARAT SUBJECTUM LITIS DAN OBJECTUM LITIS;
PERMOHONAN DITOLAK APABILA TIDAK BERALASAN;
PERMOHON DIKABULKAN APABILA BERALASAN.
 PUTUSAN YANG AMARNYA MENGABULKAN JUGA
MENYATAKAN PEMBATALAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
OLEH TERMOHON DAN MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN
SUARA YANG BENAR MENURUT MAHKAMAH;
 ADA KEMUNGKINAN AMAR PUTUSAN MEMERINTAHKAN
TERMOHON UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA
ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG.
21
Tahap Pemeriksaan Sidang
Perselisihan Hasil Pemilukada
Pemeriksaan
Permohonan
Kelengkapan
dan
Kejelasan
Permohonan
Pemeriksaan
Memeriksa
materi
Permohonan
yang meliputi:
• Kewenangan
• Kedudukan
hukum
• Isi Permohonan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan bukti
yang diajukan
Pemohon, keterangan
Termohon, & buktibukti yang diajukan
oleh Termohon
serta pernyataan
Pihak Terkait
Melalui 2 tahap:
Rapat
Permusyawaratan
Hakim untuk
mengambil putusan
yang tertutup untuk
umum
(Pernyataan Termohon
& Pihak Terkait dapat
dipertimbangkan
pada tahap
Pemeriksaan)
Pengucapan Putusan
dalam Sidang Pleno
terbuka untuk umum
22
TINDAK LANJUT PUTUSAN
 PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILUKADA BERSIFAT FINAL DAN
MENGIKAT;
 TERMOHON DAN PEMERINTAH, SERTA
PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT LAINNYA
WAJIB MENINDAKLANJUTI PUTUSAN
MAHKAMAH;
 PUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA PARA
PIHAK, DPRD SETEMPAT, PEMERINTAH, DAN
PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERKAIT.
23
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
24