Transcript kebijakan 2013

 SDM Aparatur merupakan tiang utama pelaksana tugas pemerintahan
dan pembangunan
 Kedudukan PNS menurut UU 43 tahun 1999  Pelayan Masyarakat
yang Profesional, jujur, adil, netral dan akuntabel
 Sejak reformasi ditandai dengan munculnya UU 43 tahun 1999 tentang
Perubahan UU 8 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian 
Manajemen PNS
 Manajemen
PNS
merupakan
keseluruhan
upaya-upaya
utk
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yg meliputi
perencanaan, pengadaaan, pengembangan kualitas, penempatan,
promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian
 Pembinaan SDM PNS dilakukan melalui penerapan manajemen PNS,
yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.



Pasal 12 (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan
untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.
Pasal 12 (2) Untuk mewujudkan penyelengaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui
pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja.
Pasal 20 Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan
kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.
• Distribusi
tidak merata
• Penempatan
dalam
jabatan
belum
mengacu
kompetensi
• Kinerja
masih
rendah
• Perencanaan
pegawai
• Pengadaan PNS
• Penempatan
dalam jabatan
• Penilaian kinerja
• Pengembangan
kualitas
• Penegakan disiplin
• Penggajian dan
kesejahteraan
• Pemberhentian
dan pensiun
PNS yang :
• Perofesional
• Netral
• sejahtera
• Penyelenggar
aan tugas
pemerintahan
dan
pembangunan
secara
berdaya guna
dan berhasil
guna
• pelayanan
publik yang
berkualitas
dan akuntabel
 Rekrutmen dan penataan PNS
 Netralitas PNS
 Profesionalisme dalam pengembangan karier
PNS
 Disiplin PNS
 Pengembangan MIS berbasis teknologi
informasi
 Peningkatan pelayanan PNS
 Remunerasi dan kesejahteraan PNS
1. REKRUTMEN DAN PENATAAN PNS
a. Penyusunan formasi berbasis kompetensi
• Penyusunan formasi PNS sebagai bagian dari perencanaan SDM PNS,
didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi yang meliputi jenis
pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan tuntutan kinerja
organisasi, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia
b. Rekrutment berdasarkan merit system
c. Materi Tes terdiri
• Tes Kompetensi Dasar
• Tes Kompetensi Bidang (Substantif)
d. Pengembangan rekrutmen dan seleksi CPNS dengan Computer Asissted Test
(CAT)
6
Masa Moratorium telah
dimungkinkan bila :
berakhir,
untuk
pengadaan
CPNS
 Pertama perekrutan harus memiliki
peta jabatan
 rencana kebutuhan pegawai untuk 5 tahun ke depan yang didukung
oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja
 memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai
 memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien,
dan akuntabel.
 Kedua, perekrutan hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga/ pemerintah
daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50% dari APBD
 Ketiga perekrutan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari Komite
Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketahui Wakil Presiden.

PP NO 56 TAHUN 2012 jo
PERKA BKN NO 9 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN CPNS
MEKANISME
PERSYARATAN
PEMBENTUKAN TIM
(TIMLAKNAS & INST.)
UJIAN SELEKSI
(TKD & TKB) KHUSUS
TH. K-2 DAN UMUM
PENGADAAN
CPNS
1. T.HONORER K-1
2. T.HONORER K-2
3. PELAMAR UMUM
4. DOKTER
5. TENAGA AHLI
TERTENTU/
KHUSUS
PENETAPAN NIP
PENEMPATAN/
PENUGASAN
PENGANGKATAN
SEBAGAI CPNS
WASDAL
EVALUASI
2. NETRALITAS PNS
1.Peran dan fungsi PNS
sbg alat pemersatu,
pelayan, penyelenggara
pemerintahan
tidak
berjalan
2.Diskriminasi pelayanan
3.Pengkotak-kotakan
PNS
4.Konflik kepentingan
5.Tidak Profesional lagi
1. PNS hrs Profesional
2. PNS harus bebas dari
pengaruh ke-kuatan politik
3. PNS tidak
dlm
pelayanan
diskrimi-natif
membe-rikan
4. PNS
dilarang
menjadi
anggota
dan
atau
pengurus par-tai politik
5. PNS
dilarang
menggunakan
fasilitas
jabatan untuk kepentingan
politik
PNS
YANG
NETRAL
DARI UNSUR
POLITIK
REGULASI
1. Psl 3 UU 43
Th. 1999
2. PP 37 Tahun
2004
3. PP 53 Tahun
2010
9
3. PROFESIONALISME
Ciri Profesioal antara lain :

Berfikir konseptual
peraturan, teori, dsb)

Berfikir alternatif (kreatif, inovatif, inisiatif, change).

Bertindak pragmatis (memiliki keterampilan/ keahlian,
kecakapan diagnosis, & kompetensi yang aplikatif).

Patuh pada etika.
(ada
landasan
berfikir,
mis:
PROFESIONALISME DLM PENGEMBANGAN KARIER
a. Analisis dan evaluasi jabatan oleh setiap instansi
b. Kepastian pola karir PNS  mengatasi Mismatch
c. Pengangkatan
jabatan
didasarkan
pada
standar
kompetensi atas rekomendasi Assessment Center
1) Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Kompetensi
Jabatan
2) Assessment Center.
d. Pengembangan jabatan fungsional “ramping struktur
dan kaya fungsi.”
e. Penilaian prestasi kerja sebagai pertimbangan utama
dalam pengembangan karir
f. Diklat PNS didasarkan analisis kebutuhan diklat
11
4. DISIPLIN PNS
a. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses
dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
b. Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau
perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan
sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat seperti nilai-nilai
yang telah lazim dilakukan.
c. Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan
disiplin dikalangan PNS yaitu :
1) Faktor kesadaran
2) Faktor keteladanan
3) Faktor motivasi
4) Faktor penegakan peraturan
d. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan disiplin PNS
didasarkan kepada reward and punishment
12
1. Kewajiban dan Larangan (Psl 3 dan Psl 4)
a.
b.
17 Kewajiban dan 15 Larangan (PP 30/1980 = 26 kwajiban
dan 18 larangan)
Beberapa larangan masih dirinci
2. PNS tidak mentaati Psl 3 dan Psl 4, dijatuhi hudis
3. PP Disiplin tidak mengesampingkan tuntutan pidana
13
PP No. 53 Thn 2010 PP No. 30 Thn 1980
HUDIS TK. RINGAN
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tdk puas scr
tertulis
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tdk puas
scr tertulis
HUDIS TK. SEDANG
a. Penundaan KGB selama 1
thn
b. Penundaan KP selama 1 thn
c. Penurunan pangkat stingkat
lbh rendah selama 1 thn
a. Penundaan KGB paling
lama 1 thn
b. Penurunan gaji sbsar 1 x
KGB paling lama 1 thn
c. Penundaan KP paling lama
1 thn
PP No. 53 Thn 2010 PP No. 30 Thn 1980
HUDIS TK. BERAT
a. Penurunan pangkat
setingkat lbh rendah
selama 3 thn
b. Pemindahan dlm rangka
penurunan jabt setingkat
lbh rendah
c. Pembebasan dari jabtn
d. PDH tdk atas permintaan
sendiri sbg PNS
e. PTDH sbg PNS
a. Penurunan pangkat
setingkat lbh rendah
paling lama 1 thn
b. Pembebasan dari jabtn
c. PDH tdk atas permintaan
sndiri sbg PNS
d. PTDH sbg PNS
5. PENGEMBANGAN MIS BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI
a. Akurasi Database PNS aktif scr terus menerus
b.
c.
d.
e.
Akurasi Database Pensiun
Akurasi Database Pejabat Negara
MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap
On line System  melalui Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK) :

BKN Pusat dengan seluruh Kanreg

BKN dgn Instansi Pusat & Daerah

BKD Prop dengan BKD Kab/Kota
16
 Untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan PNS perlu
disempurnakan sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS
 Selama ini penilaian pelaksanaan pekerjaan terjebak pada
formalitas
 Tidak merepresentasikan kinerja individu
 Telah ditetapkan peraturan yang mengatur tata cara penilaian
pelaksanaan pekerjaan PNS yaitu dengan PP 46 Th. 2011 Tentang
Penilaian Prestasi kerja PNS dan Peraturan Kepala BKN No. 1 Th
2013
 Akan diberlakukan secara efektif mulai tahun 2014
 Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan menilai secara
sistematis terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja PNS
 Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS
pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan
perilaku kerja
 Sasaran kerja pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target
yang akan dicapai oleh seorang PNS
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
ASPEK:
PRESTASI
KERJA PNS
SKP
KINERJA
PNS
KONTRAK
KINERJA
•KUANTITAS
•KUALITAS
•WAKTU
•BIAYA
BOBOT
60 %
ASPEK:
PERILAKU
KERJA PNS
PENGAMATAN
• ORIENTASI PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
BOBOT
40 %
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
2
NIP
2
NIP
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
4
Jabatan
4
Jabatan
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
NO
III. Kegiatan Tugas Jabatan
ANGKA
KREDIT
TARGET
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU
Jakarta, ….Januari 20..
Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
Nama
Nama
NIP. ...............................
NIP. .............................
BIAYA
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka waktu penilaian …. Januari s/d 31 Desember 20….
TARGET
NO
I. Kegiatan Tugas Jabatan
AK
2
3
1
REALISASI
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
4
5
6
7
AK
8
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
9
10
11
12
PENGHITUNGAN
NILAI
CAPAIAN
SKP
13
14
1
2
3
4
5
II. Tugas
Kreativitas/:
Tambahan
dan
a. Tugas Tambahan
-
-
-
-
-
-
b. Kreativitas
-
-
-
-
-
-
NILAI CAPAIAN SKP
Jakarta, 31 Desember 20….
Pejabat Penilai
Nama
NIP.
► Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek :
Kuantitas :
 Penilaian SKP (kuan) =
RO
TO
X 100
Ket :
RO = Realisasi Output
TO = Target Output
contoh :
 5000

x
 5000

100 ÷ = 100

21
Kualitas :
 Penilaian SKP (kual) =
RK
TK
X 100
Ket :
RK = Realisasi Kualitas
TK = Target Kuallitas
Contoh :



85
100
x 100

÷

= 85
22
c. Aspek Waktu
1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) :
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
x 0 x 100
2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan
sangat baik :
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
x 100
3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai
dengan buruk :
76 -
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
x 100 - 100
4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu :
100 % -
Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
x 100
d. Aspek Biaya
1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol)
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
x 0 x 100
2. Jika tingkat efisiensi ≤ 24 % (bernilai baik-sangat baik)
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
x 100
3. Jika tingkat efisiensi > 24 %, diberikan nilai cukup sampai dengan buruk.
76 -
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
x 100
4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya:
100 % -
Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
x 100 %
- 100
► Tugas Tambahan
No
Tugas Tambahan
Nilai
1
Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1
(satu) tahun sebanyak I (satu) sampai 3
(tiga) kegiatan
1
2
Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1
(satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6
(enam) kegiatan.
2
3
Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1
(satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan
atau lebih.
3
25
► Kreativitas
No
Tugas Tambahan
Nilai
1
Apabila hasil yang ditemukan merupakan
sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit
kerjanya dan dibuktikan dengan surat
keterangan yang ditandatangani oleh kepala
unit kerja setingkat eselon II.
3
2
Apabila hasil yang ditemukan merupakan
sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi
organisasinya serta dibuktikan dengan
surat keterangan yang ditandatangani oleh
PPK.
6
3
Apabila hasil yang ditemukan merupakan
sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi
Negara dengan penghargaan yang diberikan
oleh Presiden.
12
Penilaian Capaian SKP untuk sub kegiatan :
Formula :
Penilaian SKP (Kuan) + Penilaian SKP (Kual)+ Penilaian SKP (Waktu)
3
Contoh :
5000
x 100
5000
85
+
x 100
(1,76 x 12 - 12)
+
x 100
12
100
3
100
+
+
85
76
3
261
=
87,00
3
27
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desemer 2014
TARGET
NO
I. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
AK
2
REALISASI
AK
8
9
10
11
12
-
5000
nota
85
12
-
261,00
87,00
(100+85+76=261)
(261 : 3)
Biaya
3
4
5
6
7
Menetapkan persetujuan
kenaikan pangkat gol.ruang III/d
ke bawah Prov. Lampung dan
instansi vertikal.
-
5000
nota
100
12
-
Menetapkan persetujuan peninjauan masa
kerja gol.ruang III/d ke bawah Provinsi
Lampung dan Instansi vertikal
-
25
nota
100
12
-
-
25 nota
80
12
-
256,00
85,33
Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain
gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung
dan instansi Vertikal
-
20
nota
100
12
-
-
20 nota
80
12
-
256,00
85,33
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat
dan daerah
-
30 SK
100
12
-
-
30 SK
85
12
-
261,00
87,00
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK,
mutasi lain dan pindah instansi pusat dan
daerah
-
2 lap
100
12
-
-
2 lap
80
12
-
256,00
85,33
3
Biaya
14
Waktu
2
Waktu
13
Kual/
Mutu
1
Kual/
Mutu
NILAI
CAPAIAN
SKP
Kuant/
output
1
Kuant/
output
PENGHITUNGAN
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/ Unsur
Penunjang :
a. Tugas Tambahan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
429.99
b. Kreativitas
JUMLAH
NILAI CAPAIAN SKP
(429.99 : 5) =
86,00
(Baik)
Jakarta, 31 Desember 2014
Pejabat Penilai
(Dra. Sri)
NIP. 196305221992012001
4.
UNSUR YANG DINILAI
JUMLAH
86 x 60 %
a. Sasaran Kerja PNS (SKP)
b. Perilaku
Kerja
51,60
1. Orientasi Pelayanan
90
Baik
2. Integritas
90
Baik
3. Komitmen
90
Baik
4. Disiplin
90
Baik
5. Kerjasama
90
Baik
-
6. Kepemimpinan
-
7. Jumlah
450
-
8. Nilai rata – rata
90
-
9. Nilai Perilaku Kerja
90 x 40 %
Nilai Prestasi Kerja
36,00
87,60
(Baik)
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal, ..........................................
29
6.
TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, ........................
7.
KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, .......................
30
8.
REKOMENDASI
Dapat dipromosikan
9. DIBUAT TANGGAL, 2 Januari 2014
PEJABAT PENILAI
(
10.
Dra. Sri
)
NIP. 196305221992012001
DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 2014
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI
(
Elisya, SH
)
NIP. 196803051999042001
11. DITERIMA TANGGAL 12 Januari 2014
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
(Dra. Heri Susilowati, MM)
NIP. 196410091991032001
31
• Dengan perubahan sistem penilaian
pekerjaan berbasis kinerja diharapkan
penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS
lebih obyektif, transparan dan terukur.
• Dengan hasil penilaian pekerjaan yang
lebih obyektif, akan menunjang proses
pembinaan PNS lebih transparan, adil
dan akuntabel.
slawi_bkn yk.
33