Transcript 8 PutusanTUNKekuasaanPTUN

Semester IV
Hukum Administrasi Negara
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
1
Pokok Bahasan
•
•
•
•
Pengertian Putusan TUN
Perkecualian & Perluasan Putusan TUN
Kekuasaan Absolut PTUN
Kekuasaan Relatif PTUN
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
2
Pengertian Keputusan TUN
Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun
2004).
Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat
eksekutif) baik di pusat maupun di daerah.
Badan atau Pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “peraturan
perundang-undangan” dalam UU ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat
secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat baik di tingkat pusat
maupun di daerah serta semua keputusan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun
di daerah yang mengikat secara umum.
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
3
Perkecualian Putusan TUN
Berdasarkan UU no. 9 Tahun 2004 Pasal 2, menentukan bahwa tidak
termasuk dalam pengertian keputusan TUN adalah sbb:
a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan
d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan
KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana
e. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
f.
Keputusan TUN mengenai Tata Usaha TNI
g. Keputusan KPU, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil
pemilihan umum
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
4
Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara
Pasal 3 menentukan:
1) Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan,
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan
dengan keputusan TUN
2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau
Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan
yang dimaksud
3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka
setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan,
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap
telah mengeluarkan keputusan penolakan.
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
5
Kekuasaan Absolut PTUN
Kekuasaan Absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
terdapat dalam pasal 47 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata usaha
Negara.
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebgai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
6
Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki
wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu
dikeluarkan:
a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan
b.
bencana alam atau keadaan luar biasa yang
membahayakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
“Kepentingan Umum” adalah kepentingan bangsa dan
negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama
dan/atau kepentingan pembangunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
7
Kekuasaan Relatif PTUN
1.
2.
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan TUN berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Dibentuk dengan keputusan
Presiden.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi TUN berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah propinsi.
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
8
Pasal 54, menentukan:
1.
Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat
2.
Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan
tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu
badan atau pejabat TUN
3.
Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum
pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatan dapat diajukan ke
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat
untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan
4.
Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa TUN yang bersangkutan yang
diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada
pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat
5.
Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri,
gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta
6.
Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri,
gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
9
Satu-satunya manusia yang tak pernah membuat kesalahan adalah
dia yang tak pernah melakukan apapun (Theodore Roosevelt)
http//herwanp.staff.fisip.uns.ac.id
10