Transcript Document 7605148

Akuntansi Perpajakan
Saham dan Investasi
Anang Mury Kurniawan
Penjualan /penerbitan saham
Mencatat penerbitan 4.000 lbr saham nilai
par Rp 4.000.000/lbr dg harga Rp
45.000.000
Kas
45.000.000
Saham
Agio saham
40.000.000
5.000.000
Pembayaran saham dg aktiva
PT Z menerbitkan 200 lbr saham dg nilai par
Rp 100.000/lbr untuk memperoleh sebidang
tanah dengan nilai pasar Rp 30.000.000
Tanah
Saham
Agio saham
30.000.000
20.000.000
10.000.000
Metode akuntansi
Besarnya hak
Hak kendali /
Pemilikan
besarnya pengaruh
Metode
akuntansi
Diatas 50%
Hak kendali
Laporan
konsolidasi
20% sd 50%
Pengaruh penting
Metode
ekuitas
Dibawah 20% Tidak ada pengaruh Metode biaya
penting
Pembelian saham
Perbandingan Cost & Equity Method
Metode Biaya
Metode Ekuitas
Pembelian 5.000 lbr saham dengan harga Rp 20.000
Investasi saham 100.000.000
Kas
100.000.000
Investasi saham 100.000.000
Kas
100.000.000
Diterima deviden
Perbandingan Cost & Equity Method
Metode Biaya
Metode Ekuitas
Diterima deviden Rp 800/lbr
Kas
4.000.000
Pendapatan deviden 4.000.000
Kas
4.000.000
investasi
4.000.000
Mengumumkan laba
Perbandingan Cost & Equity Method
Metode Biaya
Metode Ekuitas
Mengumumkan laba tahun berjalan Rp 60.000.000
Tidak dijurnal
Investasi saham
12.000.000
Pendapatan investasi
12.000.000
(20% x 60.000.000)
Bukan Objek Pajak
pasal 4 ayat (3) huruf c

harta termasuk setoran tunai yang
diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
sebagai pengganti saham atau sebagai
pengganti penyertaan modal;
Objek Pajak
Pasal 4 ayat (1) huruf d

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk :





keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya;
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama
dan dalam bentuk apa pun;
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan;
Pasal 10(5)






Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan
setoran tunai atau pengalihan harta.
Ketentuan ini mengatur tentang penilaian harta yang diserahkan sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan nilai pasar dari
harta yang dialihkan tersebut.
Contoh:
Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp
25.000.000,00 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai
nominal Rp 20.000.000,00.
Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah Rp40.000.000,00. Dalam hal ini PT
Y akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp 40.000.000,00
dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT Y.
Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp
20.000.000,00 (Rp 40.000.000,00 - Rp 20.000.000,00) dibukukan sebagai agio. Bagi
Wajib Pajak X selisih sebesar Rp 15.000.000,00 (Rp 40.000.000,00 - Rp
25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.
Contoh
PT A menukarkan aktiva berupa mesin yang nilai
sisa buku fiskalnya Rp 90.000.000 dengan saham
PT B dengan 1.000 lbr, nilai nominal saham Rp
100.000/lbr yang harga pasarnya Rp 120.000/lbr
Pertanyaan :
Buat jurnal pencatatan bagi PT A
Hitung keuntungan kerugian bagi PT A dan PT B
Deviden terselubung


Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi
dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan,
selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan
harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang
sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk
penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga
pasar.
Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam
kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp
40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual
dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan
demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil
tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila
mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya
dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai
jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi
PT S dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut
selisih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan
penghasilan.
Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2)
huruf c

penghasilan dari transaksi saham dan
sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi
penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura;
Contoh penjualan saham di luar
bursa
2 Januari 2009 PT A membeli 1.000 lbr
saham PT B nilai nominal Rp 5.000/lbr
sesuai harga pasar Rp 60.000/lbr
 2 Februari 2009 PT A menjual seluruh
saham tersebut dengan harga Rp
70.000/lbr

Contoh penjualan saham di bursa
2 Januari 2009 PT X membeli 1.000 lbr
saham PT Y yang diperdagangkan di
bursa efek nilai nominal Rp 5.000/lbr
sesuai harga pasar Rp 60.000/lbr
 2 Februari 2009 PT Y menjual seluruh
saham tersebut dengan harga Rp
70.000/lbr

Deviden/bagian laba yang
bukan objek pajak

Pasal 4 (3) f  dividen atau bagian laba yang diterima atau
diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,
dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :



dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah modal yang disetor;
Pasal 4 (3) I  bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota
dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas sahamsaham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
Pinjaman untuk membeli saham
penjelasan pasal 6 (1) a

pinjaman yang dipergunakan untuk membeli
saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya
sepanjang dividen yang diterimanya tidak
merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman
yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat
dikapitalisasi sebagai penambah harga
perolehan saham.
Deviden/bagian laba yang
bukan objek pajak

Pasal 4 (3) k  penghasilan yang diterima atau
diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba
dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan
syarat badan pasangan usaha tersebut :


merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
Deviden objek pajak
pasal 4 (1) g

dividen, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;
Termasuk dividen












pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan
dalam bentuk apapun;
pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus
yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
pembagian laba dalam bentuk saham;
pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh
pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang
bersangkutan;
pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika
dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran
kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan
secara sah;
pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai
penebusan tanda-tanda laba tersebut;
bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang
dibebankan sebagai biaya perusahaan.
penggabungan penghasilan
berasal dari luar negeri



Laba Usaha/Business Profit  tahun pajak
diperolehnya penghasilan tsb (accrual basis)
Penghasilan WPDN berupa deviden atas
penyertaan (sendiri/bersama dg WPDN lain)
50% atau lebih pd badan usaha di “tax heaven
country”  tahun pajak diperolehnya
penghasilan tsb (accrual basis)
Penghasilan lainnya  tahun pajak diterimanya
penghasilan tsb (cash basis)
KMK Nomor 650/KMK.04/1994 (1)
Dividen tertentu (Pasal 18 ayat (2) UU PPh) adalah
dividen yang diperoleh WP dalam negeri yang:
 memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jml saham yang
disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
 secara bersama-sama dgn WP dalam negeri lainnya
memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham
yang disetor pada badan usaha di luar negeri
atas penyertaan modal pada badan usaha di beberapa
negara tertentu yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek.
KMK Nomor 650/KMK.04/1994 (2)
Negara tertentu
















1. Argentina
2. Bahama
3. Bahrain
4. Balize
5. Bermuda
6. British Isle
7. British Virgin Island
8. Cayman Island
9. Channel Island Greensey
10. Channel Island Jersey
11. Cook Island
12. El Salvador
13. Estonia
14. Hongkong
15. Liechtenstein
16. Lithuania
17. Macau
18. Mauritius
19. Mexico
20. Nederland
21. Nikaragua
22. Panama
23. Paraguay
24. Peru
25. Qatar
26. St.Lucia
27. Saudi Arabia
28. Uruguay
29. Venezuela
30. Vanuatu
31. Yunani
. Zambia
KMK Nomor 650/KMK.04/1994 (3)
Saat perolehan dividen tertentu :
 Pada bulan ke empat setelah berakhirnya batas waktu
kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk
tahun pajak yang bersangkutan.
 Apabila di luar negeri tidak ada ketentuan batas waktu
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau
tidak ada kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan, maka saat diperolehnya dividen ditetapkan
pada bulan ke tujuh setelah tahun pajak berakhir