ZONA INTEGRITAS, IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA

Maman Taufiqurohman Sekertaris Itjen

DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAKORNAS LPSE PADA TGL 22 JULI 2014

1.

Latar Belakang Pembangunan ZI menuju WBK di Kemenag

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan agar Menag melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan korupsi di K/L-nya, dengan menetapkan program WBK; 2.

Untuk mewujudkan dilakukan melalui satker WBK, pembangunan harus Zona Integritas (ZI), dengan didahului penandatanganan berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 dokumen pakta integritas

LANJUTAN.............

3. Inpres 5 Tahun 2004 dipertegas lagi dengan Inpres 9 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 namun, implementasi Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minim sekali dan secara keseluruhan, keberhasilan upaya pencegahan korupsi melalui ke tiga Inpres tersebut s.d. saat ini, kurang optimal;

4. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pencegahan dan penindakan

PENGERTIAN

1. Zona Integritas (ZI)

adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90

3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih

4. Unit Kerja

adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Agama serendah rendahnya Eselon III dan MAN/MTSN dengan mempertimbangkan peran unit tersebut penyelenggaraan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan mengelola anggaran/aset yang relatif besar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

5. Unit Penggerak Integritas (UPI)

adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex- officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenag

6. Tim Penilai Independen

adalah tim yang secara independen akan melakukan penilaian terhadap unit kerja yang dicalonkan memperoleh predikat WBK.

Keanggotaan tim terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI, dan/atau instansi lainnya yang bertugas untuk dan atas nama Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI

INDIKATOR MUTLAK WBK/WBBM

•

Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda adalah Opini Keuangan BPK

sekurang kurangnya WDP pada saat pengajuan calon WBK

Indikator Penilaian WBK (sesuai PermenPAN dan RB No 20/2012 Indikator 1.Indiaktor Mutlak, sbg

persyarat an minimal yang harus dipenuhi sebagai syarat

awal.

1. Nilai minimum penilaian KPK; 2.

3 .

Unsur Indikator indeks integritas berdasarkan Nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB; Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK; 4.

Jumlah maksimum temuan berdasarkan penilaian APIP;

in-efektif

(%)

Indikator Unsur Indikator

5

Jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP;

6

Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berda berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;

7

Persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;

8

Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Indikator Unsur Indikator

2

Indikator Operasional

1 2

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;

LHKPN a

Sub Indikator Utama program pencegahan korupsi, bobot 60%

3 4 5 6

Akuntabilitas kinerja; Laporan keuangan; Kode etik; Sistem perlindungan pelapor (whistle blower system);

7

Program pengendalian gratifikasi;

Indikator Unsur Indikator

8

Kebijakan penanganan (conflict of interest); benturan kepentingan

9

Program Inisiatif Anti Korupsi;

10

Kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy);

11

Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPTK

Indikator Unsur Indikator

b

Sub Indikator Penunjang pro gram pence gahan korupsi, bobot 40%

1 2 3

Promosi jabatan secara terbuka; Rekruitment secara terbuka; Mekanisme pengaduan masyarakat;

4

Pengukuran kinerja individu;

5

e-Procurement; ( pengadaan barang secara elektronik)

6

Keterbukaan informasi publik.

Prosedur Penilaian Satuan Kerja Berpredikat WBK

1. Penilaian internal Kemenag a. Inspektorat Jenderal selaku UPI, melakukan identifikasi/pemilihan calon peserta WBK; b. Penilaian internal tersebut angka 1 dapat dilakukan kepada satuan kerja yang mengusulkan diri kepada Inspektorat Jenderal; c. Penilaian internal oleh Inspektorat Jenderal Kemenag selaku UPI tersebut huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan keputusan Inspektur Jenderal; d. Penilaian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penilaian indikator mutlak; e. Satuan kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih, diusulkan oleh Inspektur Jenderal selaku UPI kepada Menteri Agama; 14

Lanjutan.......

2.

Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB: a. Kementerian PAN dan RB melalui Tim Independen melakukan penilaian terhadap satuan kerja yang diusulkan Kemenag; b. Penilaian dilakukan secara bertahap dimulai dengan penilaian indikator mutlak dan apabila hasilnya memenuhi syarat minimum requirement, penilaian dilanjutkan kepada indikator operasional.

15

Pelaksana/Subjek Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Lingkungan Kemenag Seluruh pimpinan unit kerja/satuan kerja, meliputi:  Pimpinan Unit Eselon I dan II Pusat;  Rektor dan Ketua PTAN;  Kepala Kanwil,  Kepala Kankemenag ,  Kepala Balai, dan  Kepala MAN dan MTsN.

Peran Kakanwil Kemenag Provinsi

Sebagai: pelaksana program dan peggerak integritas Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bagi Kantor Kemenag Kab/Kota dan madrasah aliyah negeri dan tsanawiyah negeri di wilayahnya.

17

Prosedur Pembangunan ZI menuju WBK

Penandatanganan Dokumen Pakta

1

Integritas (PI) (Inpres 17/2011)

2

Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka

3

Proses Pembangunan ZI:  Program pencegahan korupsi: LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower, PIAK, pengendalian Gratifikasi, dll.

 APIP/Itjen sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) Penetapan Unit Kerja sebagai WBK/WBBM *

6 5

Monitoring dan Penilai an oleh Tim Independen • • (KemPAN & RB, KPK, ORI) Indikator Mutlak Indikator Operasional - Indikator Utama - Indikator Penunjang Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK kepada MenPAN & RB

4

*Penetapan WBK dilakukan oleh MenPAN & RB berdasarkan usulan Tim Independen * Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Tim Independen kepada Presiden melalui Menpan dan RB 18

Unit Penggerak Integritas

Inspektur

pelaksana Jenderal, Program di samping Pembangunan sebagai Zona Integritas Menuju WBK juga sebagaiUnit Penggerak Integritas (UPI) danpenanggung jawab pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Kementerian Agama.

Wewenang Inspektur Jenderal

• • • •

Memberikan dorongan dan dukungan teknis kepada satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi; Menyusun rencana pelaksanaan dan pengembangan Program Pembangunan ZI Menuju WBK; Menyusun instrumen penilaian internal dalam membangun ZI menuju WBK; Melakukan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK;

lanjutan

• • • • •

Melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan ZI menuju WBK; Melakukan identifikasi dan penilaian internal kepada satuan kerja Zona Integritas; mengusulkan satuan kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih kepada Menteri Agama untuk dilakukan penilaian oleh MenPAN dan RB; melakukan koordinasi pelaksanaan program Pembangunan ZI menuju WBK dengan instansi terkait; melaporkan pelaksanaan tugas Itjen sebagai UPI kepada Menteri Agama.

KEGIATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEMENTERIAN AGAMA 1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dengan pendekatan agama.

2. Peningkatkan upaya pengawasan yang diarahkan untuk meniadakan perilaku koruptif.

3. Penandatanganan pakta integritas bagi semua pejabat.

4. Penggerakan pelaporan penyelenggara negara atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK.

5. Penyusunan Penetapan Kinerja.

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Melaksanakan sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA).

8. Aktif mengikuti program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

Peran Itjen

I tjen di samping sebagai subjek Pembangunan ZI menuju WBK, juga sebagai UPI, dengan tugas/kewenangan: 1. memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi Integritas Menuju WBK; ; 2. menyusun rencana pelaksanaan dan pengembangan Program Pembangunan Zona 3. menyusun instrumen penilaian internal unit kerja zona integritas; 4. melakukan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, fasilitasi, atau bentuk bentuk pembinaan teknis lainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK; 5. melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan ZI menuju WBK; 6. Melakukan identifikasi dan penilaian internal kepada unit kerja Zona Integritas; 7. mengusulkan unit kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih untuk dilakukan penilaian oleh MenPAN dan RB kepada Menteri Agama 8. melakukan koordinasi pelaksanaan program Pembangunan ZI menuju WBK dengan instansi terkait; dan 9. melaporkan pelaksanaan tugas Itjen sebagai UPI kepada Menteri Agama;

Pembinaan

• Pembinaan dilakukan terhadap satuan kerja yang bersangkutan dan terhadap pegawai pada satuan kerja tersebut. Pembinaan terhadap satuan kerja dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai, pelatihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi; • Sedangkan pembinaan terhadap pegawai lebih bertujuan memperbaiki niat untuk sanggup meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau yang melanggar hukum khususnya korupsi.

Pembinaan terhadap pegawai ini dapat dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan anti korupsi, termasuk melalui pendekatan agama seperti pengawasan dengan pendekatan agama (PPA), atau pembinaan mental agama, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat usia (andragogi);

Pembinaan lanjutan…

• Pembinaan terhadap predikat WBBM; satuan kerja maupun terhadap pegawai dilakukan untuk mendorong tercapainya predikat WBK, dan dilakukan pula untuk memelihara predikat WBK, dan atau • Bagi satuan kerja yang telah berhasil memperoleh predikat WBK, dan atau WBBM, perlu diberikan penghargaan sebagai insentif dan upaya untuk memberikan motivasi bagi unit-satuan kerja lainnya.

Pengawasan

• Terhadap satuan kerja Zona Integritas Menuju WBK dan satuan kerja berpredikat WBK dilakukan pengawasan dan pemantauan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama maupun oleh masyarakat dan atau pemantau independen.

Pemantauan dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Pemantau Independen yang ditunjuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Pengawasan lanjutan…

• Laporan hasil pengawasan dan atau pemantauan internal maupun oleh masyarakat dan pemantau independen dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menggugurkan predikat WBK yang telah diberikan, apabila terbukti adanya peristiwa atau kejadian di satuan kerja WBK yang dapat menggugurkan pemenuhan indikator penilaian.

Pelaporan

• • • Inspektur Jenderal melaporkan hasil pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Agama; Pimpinan satuan kerja pelaksana Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaporkan hasil pelaksanaan programnya ke Menteri Agama melalui Inspektur Jenderal pada setiap akhir tahun; Laporan hasil pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi meliputi: a) Hambatan-hambatan yang terjadi; b) Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; c) Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN AGAMA R.I

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2014