Oleh: M. FAHRI Inspektorat Jenderal Kemenag RI

Sidrap, 18 Februari 2015

ZI PADA KEMENAG

Kementerian Agama, dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Agama telah mencanangkan bahwa instansinya siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tanggal 18 Desember 2012 dengan tujuan dari pencanangan tersebut agar predikat korupsi, kolusi dan nepotisme Kementerian Agama.

tidak melekat pada 2

PERAN ITJEN

 Pada tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) juga telah berfokus pada persiapan penilaian terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta 10 (sepuluh) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibawahnya sebagai pilot project bakal calon satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

 Namun paska terbitnya peraturan baru terkait pembangunan berlaku.

ZI-WBK/WBBM, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penilaian ulang kepada unit atau satuan kerja sasaran sesuai mekanisme yang 3

 Keberhasilan upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara intensif, serius, dan sungguh-sungguh yang diwujudkan melalui program atau tindakan yang nyata. Upaya ini juga harus dilaksanakan bersama secara terpadu dan komprehensif, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, terutama oleh instansi pemerintah dan aparatur negara.

 Upaya Kementerian Agama dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM dan reformasi birokrasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi misi Kementerian Agama serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan Nasional.

4

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama dilakukan oleh Kementerian Agama setelah pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi satuan kerja Kementerian Agama yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas; Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa unit eselon I pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-bersama.

Sedangkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di satuan kerja daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-bersama dalam satu provinsi/wilayah; Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan ZI untuk Kementerian Agama; 5

Lanjutan…

-

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Menteri Agama.

Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

6

Komponen-Komponen dalam ZI WBK

1.

2.

Komponen Pengungkit Komponen Hasil.

7

SKEMA ZI – WBK/WBBM

P E N G U N G K I T ( 6 0 % ) H A S I L ( 4 0 % Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

8

Komponen Pengungkit

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KOMPONEN PENGUNGKIT

Manajemen Perubahan Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Kinerja Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Penguatan Pelayanan Publik Kualitas 5% 5% 15%

BOBOT (60%)

10% 15% 10% 9

Komponen Hasil

NO

1.

UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT (40%)

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 20% 2.

Pelayanan Masyarakat Publik kepada 20%

10

26 Komponen Indikator ZI menuju WBK/WBBM

NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) 1.

2.

3. 4.

I. MANAJEMEN PERUBAHAN Tim Kerja Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan W BK/WBBM Perubahan pola pikir dan budaya kerja 5.

II. PENATAAN TATALAKSANA Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 6.

7.

E-Office Keterbukaan Informasi Publik BOBOT (60%) 5 1 1 2 1 5 1,5 2 1,5

11

Lanjutan...

NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 8. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 9. Pola Mutasi Internal 10. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 11. Penetapan kinerja individu 12. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 13. Sistem Informasi Kepegawaian IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 14. Keterlibatan pimpinan 15. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja BOBOT 15 2 2 2 4 3 1 10 5 5

12

Lanjutan...

NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) V. PENGUATAN PENGAWASAN 16. Pengendalian Gratifikasi 17. Penerapan SPIP 18. Pengaduan Masyarakat 19. Whistle Blowing System (WBS) 20. Penanganan Benturan Kepentingan VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 21. Standar Pelayanan 22. Budaya Pelayanan Prima 23. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan BOBOT 3 10 3 3 15 3 3 3 3 4

13

Lanjutan...

NO INDIKATOR (HASIL) VII. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 24.

25.

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti VIII. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 26.

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) TOTAL HASIL NILAI ZI WBK/WBBM BOBOT (40%) 20 15 5 20 20 100 %

14

A. Syarat Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM

 Pada level Kementerian Agama  Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan; dan  Mendapatkan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) minimal “CC”.  Pada level Satuan Kerja yang diusulkan     Unit Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis; Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; dan Mengelola sumber daya yang cukup besar. 15

B. Mekanisme Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM



Pengusulan Unit/Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM



Penilaian WBK



Penilaian WBBM



Penetapan WBK dan WBBM

16

C. Evaluasi Predikat WBK/WBBM

 Evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK/WBBM kepada satuan kerja Kementerian Agama dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB, ORI, dan KPK). Apabila hasil penilaian menunjukkan satuan kerja yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut dan secara otomatis satuan kerja bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat WBBM.

17

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB