Transcript Document 7457617

Penggolongan Bank

1.
Bank Sentral/Bank Indonesia (BI)
Status BI
a. Lembaga Negara Yang Independen
BI memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk
menjamin independensi,kedudukan BI berada di luar Pemerintah RI.
b. BI sebagai Badan Hukum
UU no.23 Tahun 1999 merupakan dasar hukum BI sebagai Badan
Hukum. BI berwenang menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat luas
sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
c. Kedudukan BI Dalam Struktur Ketatanegaraan RI
BI mempunyai kedudukan khusus dalam sturktur ketatanegaraan RI.
Kedudukan BI berada diluar pemerintah.Dalam pelaksanaan tugasnya, BI
mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta pemerintah.
Tujuan dan Tugas BI
• Tujuan BI
Dalam UU no.23 tahun 1999 tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah
• Tugas BI
1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
> operasi Pasar Terbuka
> Penetapan Cadangan Wajib Minimum
> Pengaturan Kredit Pembiayaan > Penetapan Tingkat Diskonto
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
> Pengaturan dan Pebyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi
> Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang
3. Mengatur dan Mengawasi Bank
> Memberikan dan mencabut izin usaha bank
> Memberikan izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor bank
> Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
> Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
BI Sebagai Lender of The Last Resort (LoLR)
Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim
keuangan
Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai
bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya
ketidakstabilan sistem keuangan.
Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi
normal maupun krisis.
Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah
likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat
sistemik.
Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang
mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki
kemampuan untuk membayar kembali.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, BI harus menghindari
terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik
dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan
likuiditas tersebut.
HUBUNGAN BI DENGAN
PEMERINTAH
1. BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG KAS
PEMERINTAH
2. UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH BI DAPAT
MENERIMA PINJAMAN LUAR NEGERI,
MENATAUSAHAKAN SERTA MENYELESAIKAN
TAGIHAN DAN KEWAJIBAN KEUANGAN
PEMERINTAH THD PIHAK LUAR NEGERI
3. PEMERINTAH WAJIB MEMINTA PENDAPAT BI
DAN ATAU MENGUNDANG BI DALAM SIDANG
KABINET YANG MEMBAHAS MASALAH EKONOMI,
PERBANKAN DAN KEUANGAN YANG BERKAITAN
DG TUGAS BI
4.MEMBERIKAN PENDAPAT DAN
PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH
MENGENAI RAPBN SERTA KEBIJAKAN LAIN
YG BERKAITAN DEGAN TUGAS DAN
WEWENANG BI
5.DALAM HAL PEMERINTAH MENERBITKAN
SURAT HUTANG NEGARA, PEMERINTAH
WAJIB TERLEBIH DAHULU
BERKONSULTASI DEGAN BI DAN DPR
6. BI DAPAT MEMBANTU PENERBITAN SURAT
HUTANG NEGARA YG DITERBITKAN
PEMERINTAH
7. BI DILARANG MEMBERIKAN KREDIT
KEPADA PEMERINTAH
Bank Umum





Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
Bank umum merupakan Agent Of Development yang bertujuan
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Sesuai SK Direksi BI no.32/33/KEP/DIR-12 Mei 1999 Modal Disetor
untuk mendirikan Bank Umum ditetapkan Sekurang-kurangnya 3
Trilyun Rupiah.
Kegiatan Usaha Pokok Bank Umum diantaranya adalah :
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan Surat Pengakuan Utang
Selain Usaha yang diizinkan, terdapat usaha-usaha yang dilarang
bagi Bank Umum,antara lain usaha perasuransian
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)



BPR adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat
secara konvensional atau prinsip syariah.
Usaha yang dilarang bagi BPR :
1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. melakukan usaha perasuransian
Modal Disetor untuk BPR (SK Direksi BI no.32/35/KEP/DIR – 12 Mei
1999)
1. 2 (Dua) Milyar Rupiah untuk di wilayah pendirian DKI Jakarta,
dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang,Bogor, Bekasi, Karawang.
2. 1 (satu) Milyar Rupiah untuk di wilayah pendirian Ibukota Provinsi
di luar wilayah yang disebutkan dalam huruf (1)
3. Lima Ratus Juta Rupiah untuk di wilayah pendirian di luar wilayah
yang disebut dalam huruf (1) dan (2)
Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Sejarah Singkat Bank Syariah

Awal mula dilakukan di Pakistan dan Malaysia tahun 1940-an
 Mesir pada tahun 1963, kemudian diikuti negara-megara Arab lainnya
 Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam melaksanakan
sistem perbankan syariah secara nasional.
 Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil
kerjasama tim Perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT.Bank
Muamalat tanggal 1 Nopember 1991


Bank berdasar prinsip syariah adalah Bank umum syariah dan BPR
syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau
dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu
kepada ketentuan-ketentuan islam.
Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan
perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain
untuk penyimpanan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah.
Pengertian Riba
Riba menurut istilah bahasa Arab berarti
tambahan,
peningkatan,
ekspansi
atau
pertumbu sebagaihan.
Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan
tambahan (premium) sebagai syarat yang
dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi
pinjaman selain pinjaman pokok.
Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan
bunga sebagaimana konsensus para fuqaha.

10
Jenis-jenis Riba
Dalam fiqih muamalah setidaknya dikenal dua macam riba:
a. Riba Al-Nasi’ah
Istilah Nasiah berasal dari nasa’a yang berarti
penundaan yang mengacu kepada penanggulangan
waktu penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi
dengan jenis barang ribawi lainnya.
Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan,
perubahan, premi, atau tambahan antara yang
diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.
b. Riba al-Fadl
Riba al-fadl adalah pertukaran antara barang-barang
sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, atau
dengan kata lain riba al-fadl muncul
dalam
perdagangan yang tidak adil dan merugikan salah satu
pihak.
11
Fatwa Mengenai Riba di Indonesia
Dua ormas Islam berpengaruh di Indonesia yaitu :
a.Majlis Tarjih Muhammadiyah:
 Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Quran
dan As-Sunnah.
 Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank
tanpa riba hukumnya halal.
 Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara
kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama
ini berlaku , termasuk perkara musytabihat (dianggap
diragukan).
 Koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah,
karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan
pinjam bukan termasuk riba denagn catatan, hendaknya
tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju
inflasi.
12
b.Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama
•
Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank riba
secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Pendapat ini
dengan beberapa variasi keadaan
• Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba,
sehingga hukumnya haram
• Bunga tersebut sama dengan riba sehingga hukumnya
haram. Akan tetapi,boleh dipungut sementara sistem
perbankan yang islami atau tanpa bunga belum beroperasi.
•
Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank
dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Pendapat ini juga
dengan beberapa variasi keadaan :
• Bunga konsumsi sama dengan riba ,hukumnya haram.
• Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
• Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan
riba, hukumnya halal.
• Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan dibank,
hukumnya boleh.
13
Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah



Wadiah (Titipan/ Simpanan)
Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain,baik perorangan
maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja
bila si penitip menghendaki.
Mudharabah (Bagi Hasil)
Adalah akad kerjasama antara dua pihak,dimana pihak pertama
menyediakan
seluruh
modal
dan
pihak
lain
menjadi
pengelola.Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan
dalam kontrak.
1. Mudharabah Muthlaqah merupakan kerjasama yang cakupannya
lebih luas karena tidak dibatasi waktu,spesifikasi usaha dan daerah
bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah. Dimana pihak lain dibatasi oleh waktu,
spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
Musyarakah (Penyertaan)
Adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha
tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan
bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai
kesepakatan.
Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah





Ijarah (Sewa Beli)
Adalah Pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil
manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan
imbalan yang besarnya telah disepakati.
Salam (Pembiayaan di muka)
Yaitu Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari,sedangkan
pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang dianut adalah harus
diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum
awal pembayaran harus dalam bentuk uang.
Istishna (Pembiayaan Bertahap)
Merupakan bentuk khusus dari akad Salam. Istishna adalah kontrak
penjualan antara pembeli dan produsen.Kedua pihak harus sepakat
terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.
Hiwalah (Anjak Piutang)
Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya.
Kafalah (Garansi Bank)
Merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung.
Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah





Rahn (Gadai)
Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Sharf (Transaksi Valuta Asing)
Wardh (Pinjaman Talangan)
Ujrah (Fee)
Wardhul Hasan (Pinjaman sosial)
Adalah Suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban
sosial semata-mata dan peminjam tidak dituntut untuk
mengembalikan kecuali modal pinjaman.
Bank Devisa



Adalah Bank umum, baik bersifat konvensional maupun berdasar
prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas
pembayaran dalam dan luar negeri.
Bank Devisa harus memperoleh Surat Izin dari Bank sentral untuk
dapat melakukan usaha perbankan.
Tugas dan Usaha Bank Devisa :
1)
2)
3)
4)
5)
6)


Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri
Melayani pembukaan dan pembayaran L/C
Melakukan jual beli valuta asing
Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas
Membuka dan membayar Traveller Cheque
Menerima tabungan valas
Tugas dan Usaha bank devisa baru dapat dilakukan apabila telah
mempunyai Bank Koresponden di negara bersangkutan.
Bank Koresponden adalah bank devisa yang ditunjuk oleh bank
responden untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugasnya di
negara bersangkutan.
Organisasi Bank
Organisasi Bank
Organisasi bank yang terbaik menurut Drs.H.Malayu S.P.Hasibuan dengan ciri :
1. Organisasi Lini dan staf merupakan organisasi paling luwes karena
sumber perintah dan tanggung jawab jelas.
2. Pendepartemenan didasarkan atas proses produksi (aktivitas) agar
hubungan pekerjaan serasi terintegrasi dan kontrol internal
berlangsung baik.
3. Struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga vertikal agar
pembagian kerja jelas.
4. Job Description harus ditetapkan secara jelas agar tumpang tindih
pekerjaan terhindar.
5. Adanya Desentralization authority kepada karyawan agar
pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditibngkatkan.
6. Penempatan karyawan berdasar pada prinsip the right man on the
right place sehingga ada keefektifan organisasi.
7. Rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasar pimpinan dan
volume pekerjaan yang akan dikerjakan, biasa berkisar 3 hingga 9
orang.
8. Organisasi bank harus dibagi atas Front Liner dan Back Office
sehingga pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat
Evaluasi Organisasi Bank

Restrukturisasi
Adalah perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal maupun
horisontal agar efektif membantu tercapainya tujuan.
 Restrukturisasi Vertikal
Adalah dengan memperbanyak tingkatan-tingkatan suatu organisasi.
Kebaikannya : 1. Rentang kendali relatif sedikit
2. Pengendalian karyawan lebih muda
3. Koordinasi relatif lebih mudah dan lebih baik
4. Relationship organisasi lebih kecil
Keburukannya : 1. Tingkatan jabatan banyak, tunjangan jabatan
bertambah.
2. Jalur perintah dan tanggung jawab terlalu panjang
3. jalur informasi dan komunikasi cukup panjang
4. Birokrasi semakin banyak.

Restrukturisasi
Restrukturisasi Horizontal
adalah perubahan struktur organisasi dengan car menambah
jumlah bagian atau departemennya.
Kebaikannya : 1. Jalur perintah dan tanggung jawab pendek
2. Tingkatan jabatan sedikit
3. Jalur informasi dan komunikasi pendek
4. Birokrasi relatif sedikit
Keburukannya : 1. Rentang kendali semakin banyak
2. Pengarahan dan pengendalian karyawan
kurang baik
3. Koordinasi relatif akan lebih sulit

Restrukturisasi Kombinasi
Adalah perubahan struktur organisasi bank yang dilakukan
dengan cara mengkombinasikan perubahan vertikal dan horizontal.
Cara ini relatif lebih baik karena kebaikan-kebaikan dimanfaatkan,
sementara keburukannya dibuang.

Evaluasi Organisasi Bank

Reorganisasi Bank
Adalah penyusunan suatu organisasi bank, baik anggaran
dasar, anggaran rumah tangga,maupun struktur organisasinya
agar organisasi bank tersebut dapat lebih efektif mencapai
tujuannya.
Merger, Konsolidasi,dan Akuisisi Bank


Hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS bagi bank yang
bersifat PT yang dihadiri ¾ bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya ¾
bagian jumlah pemegang saham yang hadir.
Saat terjadi merger dan konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger
tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.
Merger Bank

Adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara
tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan
membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih
dahulu.
1. Merger Horizontal
yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status
yang sama menjadi satu bank.
2. Merger Vertikal
yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status
yang tidak sama menjadi satu bank.
3. Merger Konglomerat
yaitu penggabungan dua bank atau lebih yang satu sama
lainnya tidak memiliki hubungan secara lini.
Konsolidasi Bank
Adalah penggabungan dua bank atau
lebih dengan cara mendirikan bank baru
dan membubarkan bank-bank tersebut
tanpa melikuidasi terlebih dahulu
 Akuisisi Bank
Adalah pengambilalihan kepemilikan suatu
bank yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian terhadap bank.

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran,
dan Likuidasi Bank

Pencabutan izin usaha bank dilakukanapabila terjadi
hal-hal berikut.
1. Menurut penilaian BI suatu bank diperkirakan
mengalami
kesulitan
yang
membahayakan
kelangsungan usahanya, dan tidakan penyelamatan
yang dilakukan BI belum cukup mengatasi kesulitan
yang dihadapi bank.
2. Menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat
membahayakan sistem perbankan
3. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang
saham.
Kegiatan Bank

Kegiatan Bank Umum
1. Menghimpun Dana (Funding)
kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan
membeli dana dari masyarakat.dapat dilakuak
dengan menawarkan berbagai jenis simpanan
seperti :
a) Simpanan Giro
b) Simpanan Tabungan
c) Simpanan Deposito
Kegiatan Bank Umum
2.
Menyalurkan Dana (Lending)
Kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun
dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan
bank melalui pemberian pinjaman(kredit)
meliputi :
Kredit investasi
b) Kredit modal kerja
c) Kredit perdagangan
d) Kredit produktif
e) Kredit konsumtif
f) Kredit profesi
a)
Kegiatan Bank Umum
3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (Services)
Merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran
kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.Jasa-jasa yang
ditawarkan meliputi :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Transfer
Kliring
Inkaso
Safe Deposit Box
Kartu Kredit
Bank Notes
Bank Garansi
Bank Draft
Letter Of Credit
Traveller Cheque
Menerima Setoran-Setoran
Melayani Pembayaran-pembayaran
Bermain di Pasar Modal


Kegiatan BPR
Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan
bank umum, hanya saja jumlah jasa bank yang
dilakukan BPR jauh lebih sempit
Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing
1. Dalam mencari dana,juga membuka simpanan giro
dan simpanan deposito namun dilarang menerima
simpanan dalam bentuk tabungan.
2. Dalam hal pemberian kredit lebih diarahkan ke
bidang-bidang tertentu saja seperi perdagangan
internasional, penanaman modal asing.
3. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya
dapat dilakukan selayaknya bank umum yang ada di
Indonesia.
Penggabungan Usaha Bank

Alasan Penggabungan
1.
2.
3.
Masalah Kesehatan
Apabila Bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh BI
setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya,maka
sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan.
Masalah Permodalan
Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit
untuk melakukan perluasan usaha,maka bank dapat
bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga
modal dimiliki menjadi besar.
Masalah Manajemen
Penggabungan Usaha Bank


Teknologi dan Administrasi
Bank yang menggunakan teknologi masih tradisional
sangat menjadi masalah.Diperlukan modal yang tidak
sedikit.Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan
penggabungan dengan bank yang udah memiliki
teknologi canggih.Begitupun dalam hal administrasinya
sehingga diharapkan jadi lebih baik.
Ingin menguasai Pasar
Dengan adanya penggabungan dari beberapa
bank,maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang
dimiliki bertambah. Tujuan ini untuk menghilangkan
atau melawan pesaing yang ada.
Badan Hukum dan Kerahasiaan Bank

Izin Pendirian
Jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang
baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai
persyaratan yang telah ditentukan BI.
Persyaratan yang wajib dipenuhi menurut UU no.10
tahun 1998 sekurang-kurangnya :
1.Susunan organisasi dan kepengurusannya
2.Permodalan
3.Kepemilikan
4.Keahlian di bidang perbankan
5.Kelayakan rencana kerja
Di samping izin yang telah diajukan, pemohon dapat
memilih bentuk badan hukum yang diinginkan dan yang
telah ditentukan.

Bentuk Badan Hukum Bank
Sesuai UU no.10 tahun 1998 bentuk badan hukum Bank umum
dapat berupa :
1.Perseroan Terbatas (PT)
2.Koperasi
3.Perseroan Daerah (PD)
Bentuk Badan Hukum BPR sesuai UU no.10 tahun
1998 dapat berupa :
1.Perusahaan Daerah (PD)
2.Koperasi
3.Perseroan Terbatas (PT)
4.Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pembinaan dan Pengawasan Bank


Dilakukan oleh BI dengan menetapkan kriteria
kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas
manajemen,likuiditas,rentabilitas dan aspek lain yang
berhubungan dengan usaha bank dan wajib
melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehatihatian.
Apabila tindakan BI untuk keberlangsungan bank
tidak mapu mengatasi kesulitan yang dihadapi bank
dan dapat membahayakan sistem perbankan, maka
pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank dan
memerintahkan direksi bank segera
menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan
hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Rahasia Bank
 Bank
harus menjaga rahasia tentang keadaan
keuangan nasabah dan apabila melanggar,
perbankan akan dikenakan sanksi.
 Rahasia bank akan gugur apabila kondisi :
 Untuk kepentingan perpajakan
 Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah
diserahkan kepada Badan Urusan Piutang
Negara.
 Untuk kepentingan peradilan dalam perkara
pidana.
 Dalam rangka tukar menukar informasi antar
bank

Sanksi Administratif
 Sanksi diberikan kepada siapa saja yang
melakukan kegiatan perbankan seperti
menghimpun dana tanpa izin usaha dari
pimpinan BI.
 Sanksi juga diberikan kepada anggota dewan
komisaris, direksi atau pihak terafiliasi lainnya
yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang wajib dirahasiakan .