Transcript Document 7425528

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
PEMBINAAN GURU DALAM
UPAYA PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN ISLAM
SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
www.ummah.net/islam/nusantara/foto/madrasa.gif
SISTEMATIKA
I.
TIGA MASALAH UTAMA GURU
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
AGAMA
II. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
III. SKEMA BANTUAN
www.muis.gov.sg/.../warita6-2000/images/p7-1.jpg
I. TIGA MASALAH UTAMA GURU
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
AGAMA
a. Kuantitas
b. Kualitas
c. Kesejahteraan
A. KUANTITAS
1) Secara umum data jumlah guru pada pendidikan
Agama dan Keagamaan dipandang cukup proporsional
dibanding jumlah siswa (± 1:16)
2) Data jumlah guru pada pendidikan agama dan
keagamaan memuat ± 20% guru paruh waktu yang
mengajar di lebih dari satu madrasah.
3) Distribusi guru masih timpang sehingga lembaga
pendidikan di daerah-daerah tertentu, khususnya
daerah terpencil dan perbatasan masih kekurangan
guru.
4) Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti
pendidikan diniyah dan pondok pesantren pada
umumnya masih kekurangan guru.
B. KUALITAS
Guru pada madrasah dan lembaga-lembaga
pendidikan keagamaan pada umumnya
menghadapi masalah kualitatif, yaitu:
1) Masih berlatar belakang pendidikan dibawah
S1. (Underqualified )
2) Belum memiliki sertifikasi guru profesional.
(Uncertified )
3) Mengajar bidang studi bukan keahliannya (
Missmatch )
C. KESEJAHTERAAN
Adanya ketimpangan kesejahteraan:
1) Antara guru-guru pada madrasah dan
lembaga-lembaga keagamaan dengan guruguru pada sekolah.
2) Antara guru-guru pada madrasah negeri
dengan guru-guru pada madrasah swasta.
3) Antara guru-guru pada madrasah dengan
guru/ustadz pada pendidikan diniyyah dan
pondok pesantren
4) Belum teralokasikannya anggaran untuk
tunjangan profesi bagi guru agama
II. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru PNS.
Bantuan peningkatan kualifikasi guru.
Bantuan sertifikasi guru.
Bantuan Beasiswa Pendidikan S2 (Guru Master).
Bantuan Beasiswa Pendidikan Kompetensi Ganda.
Bantuan tunjangan guru pengganti.
Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS.
Bantuan tunjangan profesi guru.
Penghargaan bagi guru berprestasi.
III. SKEMA BANTUAN
A. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BANTUAN
1. Tepat Sasaran
Bantuan diberikan langsung kepada penerima (orang/lembaga).
2. Tepat Waktu
Bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan
3. Tepat Jumlah
a) Bantuan yang disalurkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan,
tidak ada pemotongan dan tidak ada manajemen fee dalam
pelaksanaan program bantuan.
b) Jumlah sasaran penerima sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Tepat Guna
Bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh
digunakan untuk kepentingan lain.
5. Pertanggung Jawaban
Penerima Bantuan wajib bertanggungjawab dan melaporkan
penggunaan bantuan.
B. TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pelaksanaan program bantuan prioritas nasioal meliputi
tahapan-tahapan:
(1) sosialisasi,
(2) Pendataan dan verifikasi calon penerima,
(3) penetapan penerima bantuan,
(4) penyaluran bantuan melalui rekening penerima,
(5) pemantauan penyaluran bantuan,
(6) pemantauan penggunaan bantuan,
(7) pelaporan pelaksanaan program bantuan,
(8) pelaporan penggunaan bantuan
C. MEKANSIME PENYALURAN BANTUAN DAERAH
1. Sosialisasi
•
Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat
penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing
2. Pendataan dan Verifikasi
•
Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada
Dirjen Pendidikan Islam untuk bahan monitoring.
•
Melakukan verifikasi calon penerima bantuan.
3. Penetapan Penerima
•
Menetapkan daftar penerima bantuan.
•
Membuat SK penerima bantuan.
4. Penyaluran
•
Menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui nomor
rekening lembaga atau perorangan sesuai mekanisme melalui SPM-LS
ke KPPN setempat
5. Pemantauan
•
Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan.
•
Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Dirjen Pendidikan
Islam.
6. Evaluasi dan Pelaporan
•
Menghimpun dan mengevaluasi laporan penggunaan bantuan.
•
Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan Islam.
D.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT DAN DAERAH
NO
TAHAP
01
Sosialisasi
PUSAT
DAERAH
1. Menyusun pedoman
pelaksanaan
pemberian bantuan
2. Sosialisasi kebijakan
dan program bantuan
secara nasional
Sosialisasi teknis
pelaksanaan program
bantuan kepada
masyarakat
penyelenggara dan
pelaksana pendidikan di
wilayah masing-masing
02
Pendataan dan
Verifikasi
Memverifikasi data
calon penerima bantuan
Menghimpun dan
mengirimkan data calon
penerima bantuan kepada
pusat
03
Penetapan
Penerima
Membuat SK bantuan
rehab/RKB dan
tunjangan profesi guru
Mengajukan usulan daftar
penerima bantuan
Menyusun juknis
pemberian bantuan
Membuat SK daftar
penerima bantuan non
rehab/RKB
04
Penyaluran
1. Mengatur pedoman
penyaluran dana
program bantuan
2. Memproses SE
Dirjen
Perbendaharaan
dalam penyaluran
Menyalurkan dana bantuan
sesuai dengan mekanisme
penggunaan anggaran yaitu
melalui nomor rekening
penerima
05
Pemantauan
1. Mengatur pedoman
pemantauan pe
laksanaan program
bantuan
2. Melakukan
pemantauan atas
penyaluran bantuan
1. Melakukan pemantauan
atas penggunaan bantuan
2. Melaporkan hasil
pemantauan tersebut
kepada Pusat
06
Pelaporan
Menyusun pedoman
pelaporan
pelaksanaan dan
penggunaan bantuan
1. Menghimpun laporan
penggunaan bantuan
2. Melaporkan pelaksanaan
program bantuan ke Pusat
NO.
KEGIATAN
WAKTU
PENANGGUNGJAWAB
01
Penyusunan dan sosialisasi
panduan
Januari-Februari
Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam
02
Sosialisasi dan pendataan
calon penerima bantuan
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen
Agama RI
03
Pengusulan daftar penerima
bantuan
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen
Agama RI
04
Penetapan daftar penerima
bantuan
Disesuaikan
Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam
05
Evaluasi tengah-program (midterm evaluation)
Disesuaikan
Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam
06
Penyaluran dana bantuan
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen
Agama RI
07
Pemantauan pelaksanaan
program bantuan
Disesuaikan
Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam
08
Pemantauan penggunaan
program bantuan
Disesuaikan
Kantor Wilayah Departemen
Agama
09
Pelaporan penggunaan
bantuan
Disesuaikan
Penerima Bantuan
10
Pelaporan Pelaksanaan
Program Bantuan
SeptemberNovember
Kantor Wilayah Departemen
Agama
11
Pelaporan Nasional
Pelaksanaan Program Bantuan
NovemberDesember
Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam
E. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN
a)
Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus
memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
b) Wajib menggunakan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen
Pendidikan Islam/Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis
dan Peraturan yang berlaku;
c) Wajib melakukan pengelolaan keuangan dengan baik;
d) Merealisasikan bantuan paling lambat satu bulan setelah bantuan
diterima;
e) Merealisasikan bantuan dengan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat
jumlah;
f) Memenuhi ketentuan perpajakan;
g) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tertulis
kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q pejabat eselon II
terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu
bulan setelah selesai penggunaan dana bantuan.
F. MONITORING DAN PELAPORAN
MONITORING
a) Monitoring bantuan dilakukan untuk mengetahui
dan memantau proses, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pemanfaatan bantuan.
b) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring
yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Departemen Agama dan atau Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama.
c) Tujuan monitoring adalah : Mengukur capaian
sasaran; Mengetahui ketepatan guna, sasaran
dan jumlah; Mengetahui manfaat bantuan;
Melakukan penilaian dan identifikasi
permasalahan yang terjadi, dan memberikan
saran pemecahan terhadap permalasahan yang
dihadapi.
G. PELAPORAN
a) Pelaporan oleh Tim Monitoring Ditjen Pendidikan Islam dan
Kanwil Departemen Agama.
b) Pelaporan oleh Penerima Bantuan: Pemanfaatan bantuan
sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan
atau Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan
Peraturan yang berlaku;
• Bukti penggunaan dana bantuan (kuitansi, faktur, dsb);
• Bukti penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
• Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan
secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam c.q Direktur terkait dan Kepala Kanwil Departemen
Agama, paling lambat satu bulan setelah dana bantuan
digunakan.
c) Pelaporan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama
Menghimpun laporan penggunaan bantuan
Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen
Pendidikan Islam.
Contoh:
Mekanisme Pencairan Bantuan BOS berdasarkan Perdirjen
PER-14/PB/2007 tanggal 26 Maret 2007
KPPN
KAS NEGARA
3
SP2D
4
SPM LS
REKENING
2
5
SEKOLAH
DAERAH
DAERAH
Penerima
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
Bantuan
1
SPP LS
DAERAH
DAERAH
TIM
MANAJEMEN
BOS PROV.
Alur Mekanisme Pencairan Dana Bantuan yang
dananya di dalam DIPA Kantor Wilayah atau PTIN
Ditjen
Pendidikan Islam
Kanwil Depag/
Kandepag
PTIN/Kopertais
KPPN
Bank
Persepsi
Penerima
Bantuan
Pengajuan
Penerbitan
Pelaporan