Cecep Darmawan, S.Pd.,S.IP., M.Si

JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKA INDONESIA

Menurut Van Vollenhoven memberikan Administrasi Negara sebagai berikut : definisi Hukum Hukum Administrasi Negara itu merupakan kelanjutan dari Hukum Tata Negara, yaitu bahwa Hukum Administrasi Negara mewujudkan tugas dari Hukum Tata Negara artinya bahwa HTN memberikan wewenang keoada badan-badan kenegaraan yang kemudian berdasarkan wewenangnya itu, masing-masing badan kenegaraan itu meloakukan pelbagai perbuatan, baik perbuatan membuat peraturan, maupun perbuatan-perbuatan yang menyelesaikan peristiwa tertentu ketetapan, dan suatu pemberian keputusan-keputusan yang disebut ketetapan Administrasi Negara.

ini semua konkrit dilakukannya dalam berupa usaha melaksanakan “bestuurszorg”nya, sebagai tugas pokok dari

Menurut E. Utrecht objek hukum administrasi negara adalah semua perbuatan yang tidak termasuk tugas mengadili, meskipun mungkin tugas itu dilakukan oleh badan di luar eksekutif, Selain itu bagi HAN yang penting bukan siapa yang menjalankan tugas itu tetapi adalah masuk ke (bidang) manakah tugas itu.

istimewa hukum administrasi negara merupakan himpunan peraturan-peraturan

 

Objek material

Yang di maksud dengan objek material dalam studi hukum Administrasi Negara adalah manusia, dalam hal ini adalah aparat pemerintah atau aparat Administrasi Negara sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau suatu badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Antara kedua pihak ada hubungan hukum publik, bukan hubungan privat.

Objek formal

Yang dimaksud dengan objek formal adalah perilaku atau kegiatan atau pula keputusan hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan (regeling) maupun yang bersifat ketetapan (beschikking).

           Asas legalitas, bahwa setiap perbuatan Administrasi berdasarkan hukum Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau dengan isrilah lain asas tidak boleh melakukan DETOURNE MENT de POUVOIR Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan Administrasi Negara yang satu oleh yang lainnya atau di sebut asas EXES DE

POUVOIR

Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut asas diskriminatif Asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaatan kepada hukum Administrasi Negara Asas kepastian hukum Asas keadilan sosial Asas orang yang tepat ditempat yang tepat (The right man in the righ place) Asas persatuan dan kesatuan Asas batal karena kecerobohan Asas kebebasan atau asas Freies Ernessen