Transcript ASAS, NORMA DAN ATURAN HUKUM

ASAS, NORMA DAN ATURAN HUKUM
MOH. SALEH, S.H., M.H.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2014
1
ASAS HUKUM
ATURAN HUKUM
NORMA HUKUM
ASAS HUKUM
2
ASAS HUKUM

Setiap perundang-undangan didasari asasasas atau prinsip dasar. Kata asas ialah
dasar atau alas, sedang kata prinsip
merupakan sinonimnya (Wojowasito, 1972:17
dan 227)
 Satjipto Rahardjo : asas hukum merupakan
jantungnya peraturan hukum karena sebagai
landasan yang paling luas bagi lahirnya
peraturan hukum.
3
PRINSIP HUKUM

Prinisp Hukum adalah titik anjak normatif yang
diacu oleh sistem hukum dan dasar yang
dijadikan landasan oleh aturan hukum (P.C.
Ippel, Recht in Perspectief, Boom Juridische
Studieboeken, 2000)
 Prinsip hukum adalah suatu standar yang harus
diikuti agar tercapai keadilan dan fairness dna
domensi moralitas lainnya (Ronald Dworkin,
Philosophy of Law, Oxford University Press,
1986)
BEBERAPA ASAS HUKUM
1. Asas Legalitas atau Nullum delictum, nulla
poena sine praevia lege (tidak dipidana
tanpa adanya aturan yang menentukan
sebelumnya)
2. Asas praduga tak bersalah (presumtion of
innocence)
3. Asas non retroaktif (hukum tidak berlaku
surut)
5
Lanjutan…
4. Asas lex superior derogat legi inferiori (aturan
yang lebih tinggi meniadakan aturan yang lebih
rendah)
5. Asas lex posterior derogat legi priori (aturan
yang sesudahnya meniadakan aturan
sebelumnya)
6. Asas lex specialis derogat legi generalis (aturan
yang khusus meniadakan aturaan yang umum)
6
NORMA HUKUM (KAIDAH HUKUM)

Norma berasal dari bahasa latin Nomos (nilai).
Kaidah berasal dari bahasa arab Qoidah (ukuran
atau nilai pengukur). Karya Plato “Nomoi”
diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Law
(Jimly Asshiddiqie)
 Norm (Jerman) atau norm (Belanda) berarti
standard dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa
Jerman, norm mempunyai beberapa arti dan yang
paling dekat dengan bahasa Inggris adalah
standar untuk mengukur sesuatu (Peter Mahmud
Marzuki)
7
ISI NORMA HUKUM
 Perintah (obligatterre, gebod)
 Larangan (prohibere, verbod)
 Kebolehan (permittere, mogen)
8
SIFAT NORMA HUKUM
a. Imperatif (hukum yang memaksa/dwingendrecht)
b. Fakultatif, dibedakan menjadi norma hukum yang
mengatur (regelendrecht )dan norma hukum yang
menambah (aanvullendrecht)
c. Campuran antara dwingendrecht dan
egelendrecht .
9
JENIS DAN TUJUAN KAIDAH
KAIDAH
Aspek Hidup
Pribadi
Aspek Hidup
antar Pribadi
Kaidah
Agama
Kaidah
Kesusilaan
Kaidah
Kesopanan
Kaidah
Hukum
Untuk Hidup
Beriman
Kebersihan
Hati Nutani
Kebaikan
Hidup brsm
Ketertiban
masyarakat
volunteer (Imposed from within)
Imposed from without
10
TUGAS & TUJUAN KAIDAH HUKUM
TUGAS KAIDAH HUKUM
Untuk Menegakkan
Kebaikan
Kebenaran
Keindahan
Keseimbangan
Ketepatan
Kebahagiaan
Keadilan
Kepastian Hk
Kemanfaatan
TUJUAN KAIDAH HUKUM
11
PENYIMPANGAN
TERHADAP KAIDAH HUKUM
KAIDAH HUKUM
Pengecualian
Penyelewengan
Pelampauan Kekuasaan
Pembenaran
Bebas Kesalahan
(Rechtsvaardigingsgrond)
(Schulddofheffingsgrond)
Keadaan Darurat
Berat Lawan
(Noedtoestand)
(Overmacht)
(Excess de Pouvoir)
Penyelahgunaan Kekuasaan
(Detournement de Pouvoir
Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatige daad)
Perintah UU
(Wettelijkvoorschrift)
Delik/Tindak Pidana
(Straftbaarfeit)
12
PERNYATAAN KAIDAH HUKUM
PERNYATAAN KAIDAH HUKUM
Berlaku Umum
Berlaku Individual
Peraturan Per-UU-an
(Regelings)
Perjanjian atau KTUN
(Contract atau Beschikking)
13
KEBERLAKUAN KAIDAH HUKUM
KAIDAH HUKUM
Sasaran
Wilayah
Landasan
Yuridis
Sosiologis
Filosofis
Proses sesuai
prosedur
Diakui
masyarakat
Sesuai dengan
Yg lebih tinggi
Sesuai dengan
Yg lebih tinggi
Dapat
dipaksanakan
Sesuai
dengan citacita/nilai-nilai
yang hidup
dalam
masyarakat
(Ruimtegebied)
Pribadi
(Personengebied)
Waktu
(Tijdsgebied)
Hal Ikhwal
(Zaaksgebied)
14
Aturan Hukum
 Harus bersifat afirmatif
 Harus diketahui orang banyak
 Harus ada koherensi
 mengandung hubungan yang logis di dalam pasalpasalnya
 Rumusannya harus jelas
 Penggunaan bahasanya harus tepat
 Tata bahasanya harus benar
 Menjadi pegangan bagi pengambilan setiap
keputusan
Prinsip Hukum dan Aturan Hukum

Aturan hukum harus sesuai dengan prinsip
hukum, yaitu harus sesuai dengan aspek fisik
dan aspek eksistensial manusia
 Prinsip hukum dituangkan di dalam aturan
hukum positif dan hukum kebiasaan
 Apabila terjadi benturan antara prinsip hukum
dan aturan hukum yang harus diacu adalah
prinsip hukum
N.SUMATRA
RIAU
C.SULAWESI
MALUKU
JAMBI
S.KALIMANTAN
LAMPUNG
IRIAN
JAYA
PAPUA
S.SULAWESI
C.JAVA
W.JAVA
E.JAVA
BALI
DI YOGYAKARTA
W.NUSA TENGGARA
E.NUSA TENGGARA