Perbuatan Hukum Administrasi Negara

Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara

Pertemuan 8-9

Pengantar

Prinsip (welfarestate) meniscayakan campur-tangan negara dalam segala bidang kehidupan masyarakat semakin nyata dan luas. Terdapat 2 (dua) masalah dari hal ini, yaitu: penting dari negara kesejahteraan 1.

2.

ketergantungan masyarakat yang semakin besar atas keputusan2 pejabat administrasi negara; upaya-upaya menjadikan administrasi negara bisa berfungsi secara baik (good governace).

…

Oleh karenanya asas negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), mewajibkan setiap perbuatan administrasi negara (AAN) harus didasarkan pada aturan 2 hukum administrasi negara. Artinya, hukum administrasi negara merupakan legal matrix dari administrasi negara. Aturan

(juridische rechtvaardiging).

2 inilah yang kemudian membenarkan setiap tindakan tersebut secara hukum

Definisi perbuatan hukum administrasi negara

1. Adalah setiap

pemerintah perbuatan

dg maksud yang dilakukan

untuk Menyelenggarakan Kepentingan peraturan Umum

maupun ,

perbuatan ketetapan atau perjanjian

termasuk

mengadakan

mengadakan

(E. Utrecht)

2. Adalah

tindakan-tindakan hukum

(dalam hukum publik) yang dilakukan oleh

menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit

(komisi van poelje)

penguasa dalam

Perbuatan AAN

Perbuatan alat administrasi negara

Perbuatan hukum Perbuatan Mnrt Hk.privat

Bersegi dua Perbuatan bukan perbuatan hukum Perbuatan Mnrt Hk.publik

Perbuatan Mnrt hk publik Bersegi satu Perbuatan Mnrt Hk.publik

Bersegi dua • Perbuatan hukum bersegi satu yaitu apabila dalam perbuatan itu hanya ada satu pihak yang menonjol yang menonjol. Prinsip bersegi satu ini didasarkan pada “teori kehendak (wilstheory) ” bahwa perbuatan pemerintah adl perbuatan mengeluarkan/memberhentikan suatu peraturan, jadi hanya ada satu kehendak yg menonjol yaitu pemerintah.

• Perbuatan hukum bersegi dua yaitu apabila dalam perbuatan itu ada dua kehendak yang sama-sama menonjol (ex : perjanjian kerja jangka pendek antara pemerintah vs swasta)

Macam

2

Perbuatan hukum Administrasi Negara

Perbuatan 2 hukum administrasi negara meliputi 4 (empat) macam, yaitu: 1.

2.

3.

4.

Keputusan/ketetapan (beschikking) Peraturan-peraturan (ex : peraturan ttg syarat2 melamar CPNS, dsb) Rencana-rencana (het plan) (ex ; rencana tata ruang kota, rencana peruntukan tanah, RAPB(D/N), dsb.

Legislasi semu/peraturan kebijaksanaan weitgeving (ex : pedoman, edaran, (pseudo Perbuatan 2 hukum tersebut dituangkan ke dalam bentuk keputusan, yang menciptakan hubungan 2 hukum (rechtsbetrekkingen) administrasi negara, yaitu hubungan hukum antara penguasa dan warga masyarakat di luar hukum perdata.

...

1.

Meski demikian, masyarakat tanpa membedakan macam perbuatan 2 hukum diatas, menyebut semua keputusan pemerintah.

itu sebagai

keputusan

2. Penetapan merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Administrator, dan disebut dengan Keputusan Administrasi

(administratieve beschikking).

3. Keputusan ini merupakan keputusan penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad).

...

Sedangkan rencana, peraturan-peraturan, dan legislasi-semu merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Pemerintah, dan disebut dengan Keputusan Pemerintah (regeringsbesluit) atau Keputusan ini merupakan keputusan pelaksanaan atau eksekutif

(politieke daad).

...

Kewewenangan untuk membentuk kedua macam keputusan tersebut dimiliki oleh pemerintah sebagai Penguasa Negara (overheid; public authority).

Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai

Pemerintah

(penguasa eksekutif) ataupun Administrator (penguasa administratif).

Administratieve Beschikking

1. Penetapan/ketetapan/keputusan

administratif.

administrasi

merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa 2. Perbuatan hukum ini dituangkan dalam keputusan yang norma 2 bersifat administratif

(administratieve

beschikking), yaitu keputusan yang mengandung hukum yang individual (personal), kongkrit (kasuistis), dan sekali-selesai (final).

3. Mengingat norma perbuatan hukum ini mempunyai efek yang langsung 2 dirasakan hukum yang dikandungnya, oleh seorang warga masyarakat.

...

Keputusan yang bersifat administrasi (administratieve beschikking) berarti ketentuan di dalamnya:  individual: ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang tertentu;   kongkrit: mengenai hal atau perilaku yang ditentukan; sekali-selesai: selesai keberlakuannya setelah dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

...

Keputusan yang bersifat administrasi (administratieve beschikking) merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Administrator (bestuur; rule application) untuk penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad) peraturan per-UU-an.

CONTOH:

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Indonesia tentang Pemberian Beasiswa.

Universitas

Peraturan-peraturan

• Disamping mengeluarkan keputusan, AAN juga diperbolehkan mengeluarkan peraturan-peraturan.

• Peraturan ini termasuk dalm UU dalam arti luas yang merupakan sumber hukum tata negara yang bersifat otonom, dapat di ubah bahkan ditambah oleh AAN jika diperlukan dg mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik

Perbedaan Keputusan/Ketetapan Vs Peraturan

Ketetapan/keputusan

• Keputusan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang kongkrit yg telah diketahui lebih dulu oleh AAN dan bersifat kasuistik.

Contoh :

SK Penerimaan Pegawai

(SK tsb jelas memuat nama-nama pelamar yg diterima sbg calon pegawai, dg demkia SK tsb hanya utk para pelamar yg diterima)

Peraturan

• peraturan dibuat utk menyelesaikan hal-hal yg abstrak, umum &belum diketahui lebih dulu dan dapat pula memuat hal-hal yang mungkin akan terjadi.

Contoh

: Peraturan yg mengatur syarat yg harus dipenuhi oleh seorang pelamar CPNS.

“Pelamar” (umum, abstrak, dan blm diketahui nama pelamar yg berniat melamar CPNS.

Tentang peraturan kebijaksanaan (pseudo wetgeving)

• Merupakan peraturan-peraturan yg di buat oleh AAN kebijaksanaan dlm menempuh tertentu krn lgkah-lgkah ada kongkrit&mendesak utk diselesaikan hal-hal

Rencana-rencna (het plan)

• Pemerintah sbg institusi politik yg tujuannya mencapai tujuan negara dg mengacu pada HAN sbg prosedur pelaksanaan tujuan yg sebelumnya dituangkan dalam rencana-rencana • Untuk itu, AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengeluarkan rencana-rencana (het plan) ex : kebijakan anggaran yg tertuang dlm RAPBN. RAPBD dsb

Regeringsbesluit

Rencana, peraturan-peraturan, dan legislasi-semu merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa eksekutif.

Perbuatan hukum ini dituangkan dalam keputusan yang bersifat pengaturan (regeringsbesluit), yaitu keputusan yang mengandung norma 2 hukum yang umum (impersonal), abstrak, dan terus-menerus.

Mengingat norma 2 hukum yang dikandungnya, perbuatan hukum ini mempunyai efek yang tidak langsung dirasakan oleh seorang warga masyarakat.

...

Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings- besluit) berarti ketentuan di dalamnya:  umum: ditujukan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu;   abstrak: mengenai hal atau perilaku yang tidak tertentu; terus-menerus: seseorang atau memenuhinya.

tetap berlaku beberapa walaupun orang telah

...

Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings- besluit) merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Pemerintah (regelend; rule making) untuk pelaksanaan atau eksekusi (politieke daad) undang undang.

Contoh: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

MACAM-MACAM KEPUTUSAN KEPUTUSAN

1. Keputusan/ketetapan positif (contoh : keputusan pemberian izin usaha perdagangan) 2. Keputusan negatif mrpkn keputusan yg dpt berupa pernyataan :

tidak berkuasa, tidak diterima, penolakan.

3. Keputusan deklaratour adl keputusan yg memuat pengakuan atau pernyataan hak seseorang (contoh keputusan pemberian ijin thd bangunan industri yg tidak mengganggu lingkungan sekitar)

Asas Hukum dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan pejabat administrasi negara harus dibuat berdasarkan atas permintaan tertulis dari seseorang atau lembaga.

Keputusan tersebut terikat pada 3 (tiga) asas hukum, yaitu: Ø Ø asas yuridikitas (rechtmatigheid) artinya, keputusan administrasi negara tidak boleh melanggar hukum.

asas legalitas (wetmatigheid) artinya, keputusan administrasi negara harus diambil berdasarkan suatu ketentuan hukum dan perat. per-uu-an.

…

Ø asas diskresi (freies ermessen)

artinya, jika tidak ada hukum dan perat. per-uu an yang mengatur, maka pejabat administrasi negara dapat mengambil keputusan menurutnya pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar kedua asas tersebut di atas.

Asas2 Pemerintahan yang Baik

Asas bonafiditas pemerintahan, terdiri dari: Ø

asas 2 mengenai prosedur, yang jika dilanggar membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum dengan tanpa memeriksa lagi kasusnya.

Ø

asas 2 dipakai mengenai kebenaran dari fakta2 yang sebagai keputusan.

dasar dalam pembentukan

…

Asas

2

Ø mengenai prosedur meliputi: asas yang menyatakan, bahwa orang pribadi di dalam keputusan tersebut; 2 yang ikut menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan Ø Ø asas yang menyatakan, bahwa keputusan merugikan atau mengurangi hak membela kepentingannya; 2 2 yang seorang warga masyarakat tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk Asas yang menyatakan, bahwa konsiderans dari keputusan harus berdasarkan fakta diktum-nya.

2 yang benar dan cocok dengan atau bisa membenarkan

Asas

2

Ø mengenai kebenaran fakta meliputi: asas larangan kesewenang-wenangan; Ø Ø asas larangan detournement de pouvoir; Asas kepastian hukum; Ø Ø Asas larangan diskriminasi; dan Asas batal karena kecerobohan.

…