Transcript PERANSERTA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

PERANSERTA PEMERINTAH, SWASTA, DAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA SEMARANG
DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2010
SKPD
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAN
KOTA SEMARANG
Urusan Kewenangan :
Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
dibidang Kebersihan dan Pertamanan
berdasarkan asas otonomi dan tugas
pemantauan
Visi :
Terwujudnya Lingkungan Kota
Metropolitan Semarang yang bersih indah
dan sehat.
MISI
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan system dan mekanisme pengolaan
kebersihan mulai dari sumber sampah dari rumah
tangga maupun komersial, sampai dengan Tempat
Pemprosesan Akhir.
Meningkatkan penghijauan dan pertamanan kota
sehingga terwujudnya keindahan, sejuk dan teduh.
Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat
dalam penanganan kebersihan dan keindahan
dilingkungan masing – masing guna menciptakan
lingkungan kota metropolitan Semarang yang bersih,
indah dan sehat.
Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pelayan
prima kepada masyarakat dibidang kebersihan dan
pertamanan.
Optimalisasi penarikan retribusi dalam rangka
meningkatkan PAD
LATAR BELAKANG
1.
Penduduk Kota Semarang sudah mencapai ±
1.430.000 orang
2.
Pertambahan jumlah volume sampah adalah
berbanding lurus dengan pertambahan jumlah
penduduk
3.
Pengelolaan sampah di Kota Semarang saat ini
baru menjangkau 120 Kelurahan dari 177
Kelurahan yang ada di Kota Semarang (tingkat
pelayanan wilayah 70%)
4.
Sampah yang terangkut ke TPA Jatibarang baru 70
% dari seluruh produksi sampah total Kota
Semarang sebesar ± 4.500 m3/ hari
I. D A S A R
a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah.
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TIngkat II Semarang Nomor 15 Tahun
1981 tentang Penghijauan di Kota Semarang.
c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun
1993 tentang Kebersihan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang
e. Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/274 tanggal 1 Juli 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993
f. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 130.2/339 Tahun 2000 tentang
Penyerahan Sebagian Tugas DTB, Dinas Kebersihan, UPD PKL, Dinas
Pertamanan kepada Kelurahan
g. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/2001 tanggal 26 April
2001 tentang Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Kebersihan Kepada
Kecamatan se-Kota Semarang.
h. Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/133 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Kebersihan di Wilayah Kota Semarang.
III.PENGELOLAAN KEBERSIHAN
A. KETENTUAN UMUM
1. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah
Kota Semarang untuk tempat tinggal atau tempat usaha,
pendidikan, sosial dan peribadatan
2. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang
disediakan Pemerintah untuk menampung sampah sebelum
diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
3. Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA) Sampah adalah tempat yang
disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk Pembuangan
Akhir dan Pemusnahan Sampah
4. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah dari
sumbernya
5. Retribusi Kebersihan adalah suatu pungutan oleh Pemerintah Kota
Semarang Kepada Pemakai persil atas jasa Pelayanan Kebersihan
di seluruh wilayah Kota Semarang
6.a. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik
yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan
lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-2454-2002)
b. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk
padat.
Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan / atau volumenya
memerlukan pengelolaan khusus ( UU 18 Tahun 2008 )
Karakteristik Sampah
- Berdasarkan sifat Kimia
–
Sampah Organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik atau tersusun
atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Sampah Organik memiliki
sifat mudah membusuk (daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, serta sampah
sisa makanan)
–
Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme,
sulit membusuk dan bahkan tidak membusuk sama sekali.
- Berdasarkan sifat Fisika


Sampah Basah (Garbage), yaitu sampah yang terdiri dari bahan organik dan
mempunyai sifat mudah membusuk. Sifat umumnya banyak mengandung air, dan
cepat terurai (membusuk) dan menimbulkan bau. Pada umumnya terdiri dari sisasisa makanan, buah-buahan dan sayuran
Sampah Kering, yaitu sampah yang tersusun dari bahan organik dan bahan
anorganik, sifatnya lambat atau tidak membusuk. Sampah jenis ini ada yang mudah
terbakar (combustible), misalnya :kertas, karton, plastik, kain, tekstil, kayu dll dan
sulit terbakar misalnya: gelas, kaca, logam.
7.a. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas :



Sampah rumah tangga
Sampah sejenis sampah rumah tangga
Sampah spesifik
b. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
c. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagimana dimkasud pada ayat (1) huruf b berasal
dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas
umum dan/atau fasilitas lainnya
d. Sampah sepesifik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi :
–
–
–
–
–
–
Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun
Sampah yang timbul akibat bencana
Puing bongkaran bangunan
Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah :dan/atau
Sampah yang timbul secara tidak periodi
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar kententuan sebagaimana
dimaksud pada huruf d di atas diataur dengan Pertaturan Menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup ( UU 18 / 2008 ) pasal 2
8. a.
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas
tanggung jawab, asas berkelanjutan , asas manfaat, asas
keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas
keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi
( UU 18/2008 ) pasal 3
b.
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya ( UU 18/2008 )
Pasal 4
c.
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan
fasilitas pemilahan sampah ( UU 18/2008 ) pasal 13
9. Setiap orang dilarang :
a. Memasukan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
b. Mengimpor sampah
c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
d. Mengelolaa sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
e. Membuanga sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan
dan disediakan
f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka
di TPA dan/atau
g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan
teknis pengelolaan sampah ( UU 18/2008 ) pasal 29
10. Sengeketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri
atas :
a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola sampah ;
dan
b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
c. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan penyelesaiannya
melalaui pengadilan maupun di luar pengadilan.
d. Penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan ( UU 18/2008 ) Pasal 33
e. Penyidikan
Selain Penyidik, Pejabat Polisi Negara RI, pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan
persampahan di beri wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam UU Hukum Acara Pidana ( UU
18/2008 ) pasal 38
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
a. Melakukan pemeriksaan atas kebernaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang pengelolan sampah
d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah
e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang pengelolaan sampah
Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ( UU 18/2008 ) pasal 38
Penyidik pejabat pegawai negeri seipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ( UU 18/2008) pasal 38
12. Ketentuan Pidana ( UU 18 / 2008 )
Pasal 39
a. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukan dan/atau mengimpor sampah
rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke wilayah Negara
kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00
(Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( Tiga milyard rupiah )
b. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukan dan/atau mengimpor sampah
spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana
penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 ( Lima milyard rupiah)
Pasal 40
a.
Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan
kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur,
atau kreteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan
keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 ( Lima milyard rupiah )
b.
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau
luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00
(Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( Lima milyard rupiah)
Pasal 41
a.
Setiap orang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak
memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kreteria yang dapat mengakibatkan gangguan
kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
b.
Jika tindak pidana sebagaimana dimkasud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat,
pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah)
Pasal 42
a.
Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan
dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwewenang mengambil
keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau
memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tertentu
b.
Jika tindak pidana sebagimana dimaksdu pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan
orang-orang baik berdasarkan hubungan kerjasama maupun berdasarkan hubungan lain yang
bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka
yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah , tanpa mengingat apakh orang
dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara
mandiri atau bersama-sama
c.
Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat
panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan
pekerjaan yang tetap
d.
Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan penguruss,
hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan
Pasal 43.
Tidank pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 adalah kejahatan
B. MEKANISME PENGELOLAAN KEBERSIHAN
1. PENYAPUAN
a.Rumah Tangga
- Dilakukan oleh masing-masing pemilik
- Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh pemilik rumah
tangga
b.Niaga
- Dilakukan oleh masing-masing pemilik Niaga
- Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh pemilik Niaga
c.Fasilitas Sosial / Peribadatan
- Dilakukan oleh pemilik / pengelola fasilitas sosial
- Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh pemilik /
Pengelola fasilitas sosial
d.Pendidikan
- Dilakukan oleh Pengelola Pendidikan
- Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh Pengelola
e.Fasilitas Umum
- Dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakta ( KSM) dengan
koordinatir Lurah setempat
- Sarana penyapuan dan pewadahan disediakan oleh Pengelola
2. PENGUMPULAN
a.Rumah Tangga
Dilaksanakan oleh petugas Becak Sampah yang ditunjuk oleh
Kelurahan untuk mengangkut sampah dari tong sampah ke TPS
b.Niaga/Tempat Usaha
Pengumpulan dilakukan oleh masing-masing pemilik
c.Fasilitas Sosial/Tempat Ibadah
Pengumpulan dilakukan oleh pemilik/pengelola
d.Fasilitas Pendidikan
Dilaksanakan oleh pengelola pendidikan dan sarana pewadahannya.
e.Fasilitas Umum
Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan
ALUR PELAYANAN SAMPAH
a. Rumah Tangga
RUMAH
TANGGA
BECAK
SAMPAH
TPA
TPS
SAMPAH
TRUCK SAMPAH
b. Niaga/Tempat Usaha
PERSIL NIAGA /
PASAR
TPA
c. Fasilitas Sosial
FASILITAS
SOSIAL
TRUCK SAMPAH
TPS
SAMPAH
TRUCK SAMPAH
TPA
SAMPAH
TRUCK SAMPAH
TPA
SAMPAH
d. Jalan Protokol
Hasil Penyapuan
Dlm Tong Sampah
Tabel 1.1. Sumber Timbulan Sampah Tahun 2007
No.
Sumber
Jumlah Timbulan
perhari
3.000 M3
1.
Pemukiman / Rumah Tangga
2.
Pasar
690 M3
3.
Komersial (Pertokoan, restoran, hotel)
200 M3
4.
Fasilitas Umum
110 M3
5.
Sapuan Jalan
130 M3
6.
Kawasan Industri (Non B.3)
310 M3
7.
Saluran
60 M3
Jumlah
4500 M3
Tabel 1.2. Karakteristik Timbulan Sampah Tahun 2007
No.
Komposisi
1.
Organi k
2.
Non Organik :
Prosentase
61,95 %
a.
Kertas
b.
Kaca
c.
Plastik
13,39 %
d.
Logam
1,80 %
e.
Kain
1,55 %
f.
Karet
0,50 %
g.
Lain -lain
6,83 %
Jumlah
12,26 %
1,72 %
100,00 %
Tabel 1.3. Prasarana dan Sarana Dinas Kebersihan Kota Semarang
Tahun 2007
No
Jenis Peralatan
Jumlah
1.
Truck hidrolik / Arm Roll
87
2.
Dump Truck Sampah
15
3.
Road Sweeper
2
4.
Gerobak sampah
5
5.
Truck Tinja
2
6.
Crane
1
7.
Wheel Loader
3
8.
Swamp Dozer
1
9.
Shoevel Loader
1
10
Excavator / Back Hoe
2
11.
Trailler Urinoir
2
12.
Becak Sampah
198
13.
Tong Sampah
1585
14.
Kontainer Sampah
446
15.
TPS/Depo Sampah
133
16.
TPA Jatibarang
17.
IPLT
1
1
Keterangan
Luas ± 46 Ha
Luas ± 5 Ha
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD yang
berakibat pada sarana angkutan yang kurang
memadai dari segi jumlah maupun kualitas
pelayanan

Terbatasnya biaya pemeliharaan, Akibatnya
kurang optimal di dalam perawatan kendaraan,
sehingga dimungkinkan cepat rusak
21
RENCANA PEMECAHAN MASALAH
a)
Peranserta
Masyarakat
Pengumpulan
b)
Peranserta Masyarakat Dalam Retribusi
c)
Peranserta
masyarakat
dalam
pengolahan
sampah melalui Penerapan Konsep Pengelolaan
sampah Terpadu di Kota Semarang
d)
Peranserta Sektor Informal
e)
Program Kerjasama Pengolahan Sampah dengan
Pihak Ketiga
Dalam
Tahap
Peranserta Masyarakat Dalam Tahap
Pengumpulan
Pemerintah Kota melalui Keputusan Walikota
Semarang mewajibkan masyarakat untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut :
• Membersihkan lingkungan rumah, pekarangan
dan kebun (persil masing-masing)
• Membersihkan jalan dan lingkungan sekitarnya
serta tidak membuang sampah di sembarang
tempat
• Menyediakan tong-tong sampah atau tempat
sampah
Peranserta Masyarakat Dalam
Retribusi
Sektor Rumah Tangga sebagai penghasil sampah
utama dituntut partisipasinya dalam pembiayaan
pengelolaan sampah, berupa :
• Retribusi kebersihan melalui rekening PDAM
• Membayar iuran pengangkutan sampah dari
sumber sampah (persil masing-masing) ke TPS
yang dikelola RT,RW maupun Kelurahan
• Membayar iuran penyapu jalan yang dikelola
oleh KSM (bagi persil yang menghadap jalan
protokol)
Peranserta Masyarakat dalam
Pengolahan Sampah melalui Konsep
Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju
Zero Waste
Pengolahan sampah secara terpadu
menuju zero waste dilaksanakan dengan
melakukan reduksi sampah semaksimal
mungkin dengan cara pengolahan sampah di
lokasi sedekat mungkin dengan sumber
sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat
Penampungan Sampah Sementara (TPS),
transfer depo maupun di lokasi sekitar
sumber sampah yang sesuai dengan kondisi
setempat.
Tujuan Konsep Pengelolaan Sampah
Terpadu Menuju Zero Waste
• Mengurangi volume timbulan sampah yang
harus dibuang ke TPA (memperpanjang umur
TPA)
• Mengantisipasi penggunaan lahan TPA yang
semakin terbatas
• Mengoptimalkan operasional sarana
transportasi persampahan yang terbatas
• Mengurangi biaya pengangkutan sampah ke
TPA
• Meningkatkan peran aktif masyarakat
Penerapan Konsep Pengelolaan
Sampah Terpadu Menuju Zero Waste
Beberapa wilayah perumahan atau pemukiman telah
melaksanakan Konsep Pengelolaan Sampah Terpadu
dengan bantuan pembinaan dari LSM Bintari adalah :
•
•
•
•
•
•
Perumahan Bukit Kencana
Pemukiman Jomblang Kelurahan Jomblang
Pemukiman Ringin Telu Kelurahan Kalipancur
Pemukiman Kelurahan Bulu Lor
Pemukiman Sendangguwo
Pemukiman Bendan Dhuwur & DAS
Kaligarang,Sampangan
Penerapan Konsep Pengelolaan
Sampah Terpadu Menuju Zero Waste
o Dalam rangka mendukung penerapan Konsep Pengelolaan Sampah
Terpadu di Kota Semarang, Dinas Kebersihan Kota Semarang
mempunyai program kegiatan penyediaan atau pembangunan
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
o Direncanakan akan dibangun masing-masing 1 (satu) unit TPST
(beserta peralatan yang ada didalamnya) pada 16 Kecamatan yang
ada di Kota Semarang.
o Diharapkan sampah sudah terolah dan terkurangi pada tingkat
Kawasan Kecamatan, sehingga hanya residu sampah (sisa sampah
yang benar-benar tidak dapat diolah) yang akan dibawa ke TPA
Jatibarang
o Diharapkan akan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA
dan dapat memperpanjang usia pakai TPA Jatibarang.
Peranserta Sektor Informal
Peranserta sektor informal berupa kegiatan Pemulung, yang
merupakan langkah awal dengan memilah sampah yang
masih mempunyai nilai ekonomis. Hasil dari pemilahan
mereka jual kepada pengumpul yang selanjutnya dijual
kembali ke pabrik-pabrik untuk didaurulang menjadi produk
yang berguna.
Jenis
Bahan
Pemulung di
TPS dan TPA
Plastik
Plastik keras
Plastik rongsokan
Kertas
Duplex
Arsip
Kardus
Logam
Lempeng
Kaleng
Gelas/Kaca
Botol
Penampung/
Pengepul
Polyethylene (botol), Polystyrene (wadah makanan),
Polypropylene (aqua gelas), HDPE (jrigen, ember, botol)
LDPE (wadah), PVC (pipa)
Kertas CPO, kraft, duplex, kertas pamflet/majalah,
cone, koran, HVS, kardus
Aluminium, tembaga, kuningan, seng, besi
Botol bir, botol kecap, botol obat, botol minuman
Program Kerjasama Pengolahan
Sampah dengan Pihak Ketiga
o Sampai saat ini Pihak Ketiga yang berminat
mengadakan kerjasama pengolahan sampah
dengan Pemerintah Kota Semarang adalah PT.
Narpati Karya Agung Persada Lestari (Jakarta)
dan diharapkan pada akhir tahun 2008 dapat
melaksanakan pengolahan sampah di TPA
Jatibarang.