Transcript KEBIJAKAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

KEBIJAKAN PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RPJMN 2010-2014
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN) TELAH DITETAPKAN PRIORITAS PROGRAM YANG
AKAN DILAKSANAKAN PEMERINTAH YAITU :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
PENDIDIKAN
KESEHATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KETAHANAN PANGAN
INFRASTRUKTUR
IKLIM INVESTASI DAN USAHA
ENERGI
LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA
DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK
KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI
SELURUH INSTANSI YG
M’BIDANGI KETENAGAKERJAAN
DUKUNG
IKLIM INVESTASI
DAN USAHA
2
PROGRAM AKSI
IKLIM INVESTASI DAN USAHA
1.
2.
Kepastian hukum : Reformasi regulasi secara
bertahap di tingkat nasional dan daerah
sehingga
terjadi
harmonisasi
peraturan
perundang-undangan yang tidak menimbulkan
ketidakjelasan
dan
inkonsistensi
dalam
implementasinya
Kebijakan Ketenagakerjaan :
Sinkronisasi
kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha
dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
3
RENCANA STRATEGIS
DITJEN PHI DAN JAMSOS TAHUN 2010 - 2014
VISI
:
MISI :
Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Mendukung
Kelangsungan
Usaha
Dan
Peningkatan
Kesejahteraan Pekerja/Buruh
1. Memberdayakan lembaga-lembaga HI
2. Membangun syarat kerja yang meningkatkan
produktivitas kerja
3. Membangun komunikasi dan negosiasi bipartit
yang efektif
PROGRAM : PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
4
RPJMN-RENSTRA 2010 - 2014
DITJEN PHI DAN JAMSOS
Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
1
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan
2
Industrial
Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
3
Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4
Konsolidasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI
5
Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
6
5
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA
BERDASARKAN DATA SAKERNAS
Jenis Data
1. Angkatan Kerja
2. Bekerja
3. Pencari Kerja
4. Penduduk 15 Tahun
5. TKI
6. Pengangguran Terbuka
7. Pengangguran Setengah
8. Pemogokan
1. Kasus PHK
2. Orang Terkena PHK
9. Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak
10. Rata-Rata Upah Minimum Prov.
1. L. Usaha Angkutan
1. L. Usaha Bangunan
1. L. Usaha Industri
1. L. Usaha Jasa
1. L. Usaha Keuangan Dan Asuransi
1. L. Usaha Listrik, Gas, Dan Air
1. L. Usaha Perdagangan
1. L. Usaha Pertambangan
1. L. Usaha Pertanian
Sumber data : Bapenas dan Balitfo Kemenakertrans
Feb
2009
113,833,280
104,870,663
4,707,873
169,328,208
632,172
8,962,617
31,600,000
Feb
2010
115,998,062
107,405,572
8,592,490
171,017,416
477,757
8,592,490
32,802,941
Agustus
2010
116,527,546
108,207,767
8,319,779
172,070,339
4,879
30,181
519
4,831
1,010,372
841,529
6,117,985
5,486,817
12,839,800
14,001,515
1,068,399
1,068,399
5,817,680
4,844,689
13,052,521
15,615,114
1,046,183
908,821
5,619,022
5,592,897
13,824,251
15,956,432
Rp
Orang
Orang
Orang
Orang
1,486,596
1,639,748
1,739,486
Orang
223,054
21,947,823
1,155,233
41,611,840
208,494
22,212,885
1,188,634
42,825,807
234,070
22,492,176
1,254,501
41,494,941
Orang
Satuan
8,319,779
33,269,338
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
1,432
16,393
Kasus
Orang
Rp
Orang
Orang
Orang
KONDISI HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMSOS
DESEMBER 2010
NO
1.
2.
URAIAN
JUMLAH
Jumlah Perusahaan
221.875 Data s.d Juni 2011
Perusahaan Besar >50 orang
17.953
Perusahaan Sedang 25 s/d 49
orang
41.598
Perusahaan Kecil < 25 orang
163.224
Angkatan Kerja
116.530.000
Yang Bekerja
108.210.000
Penganggur
8.320.000
7
Sumber : BPS Des 2010 dan Ditjen PHI dan Jamsos Des 2010
KETERANGAN
-
NO
URAIAN
3.
KELEMBAGAAN HI
JUMLAH
LKS Tripartit Prop
33
LKS Tripartit Kab/Kota
241
LKS Bipartit
13.914
Koperasi Pekerja
18.980
Konfederasi SP
Federasi SP/SB
5
91
(SP/SB) tingkat perusahaan:
11.852
Anggota SP/SB
3.414.455
Sumber : Puslitbang 2010 dan Ditjen PHI dan Jamsos 2010 8
KETERANGAN
Lanjutan Kondisi Hubungan Industrial dan Jamsos
NO
4.
URAIAN
JUMLAH
KETERANGAN
PENGUPAHAN DAN JAMSOS
Kepesertaan Jamsostek DHK
Tenaga Kerja
31.416.652
s.d. Nop 2010
- Aktif
9.225.079
s.d. Nop 2010
- Non aktif
22.191.573
s.d. Nop 2010
Perusahaan
222.679
s.d. Nop 2010
- Aktif
131.965
s.d. Nop 2010
- Non aktif
90.714
s.d. Nop 2010
Kepesertaan Jamsos LHK
505.736
s.d. Agustus 2010
Dewan Pengupahan Propinsi
33
s.d. Des 2010
Dewan Pengupahan Kab/Kota
189
s.d. Des 2010
Upah Minimum Provinsi
- Tertinggi Th 2010
- Terendah Th. 2010
Rp.1.316.500
Rp. 630.000
Papua
Jatim
Nilai UMP >KHL
Kalsel, Sumut,
Kalteng dan Sulut
9
Sumber : Puslitbang 2010 dan Ditjen PHI dan Jamsos 2010
NO
5
URAIAN
JUMLAH
KETERANGAN
PERSYARATAN KERJA
Peraturan Perusahaan
Pusat = 819 Daerah = 864
Pusat dan Daerah = 1683
Selama 1 januari-31 Des 2010
44.882
PKB
Pusat = 184 Daerah = 92
Pusat dan Daerah = 276
Selama 1 januari-31 Des 2010
11.054
Perjanjian Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh
56 Perjanjian *
Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh
40 Perusahaan *
Perusahaan Pemberi Pekerjaan
45 Perusahaan*
Data s.d Juni 2011
SUBSIDI PROGRAM
- Subsidi Perumahan Pekerja /Buruh
4.192 Pekerja
- Subsidi Koperasi Pekerja/Buruh
246 Koperasi
10
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HI DAN JAMSOS
PELAKSANAAN SYARAT-SYARAT KERJA
BERSINERGI
11
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Ketentuan tentang Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar Yang Merupakan Urusan Wajib Daerah
Yang Berhak Diperoleh Setiap Warga
Secara Minimal
13
URUSAN WAJIB BIDANG
KETENAGAKERJAAN
Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar warga negara bidang ketenagakerjaan
yang penyelenggaraanya diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan
hak konstitusi, kepentingan nasional, kesejahteraan
masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional
yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi
internasional
14
INDIKATOR SPM BIDANG
KETENAGAKERJAAN
Tolak Ukur Prestasi Kuantitatif dan Kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan
bagi
daerah
provinsi
dan
daerah
kabupaten/kota yang dapat berupa masukan,
proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat
pelayanan dasar.
15
JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
No
JENIS
PELAYANAN
DASAR
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATO
R
NILAI
BATAS
WAKTU
PENCAPA
IAN
SATKER/
LEMBAGA
PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1.
Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
Besaran
Kasus Yg
Diselesaik
an dgn
Perjanjian
Bersama
(PB)
50%
2016
Dinas/Unit
Ketenagakerjaa
n Prov,
Kab/Kota
Σ Kasus Yg Diselesaikan
dgn Perjanjian Bersama X 100%
Σ Kasus Yg Dicatatkan
2.
Pelayanan
Kepesertaan
Jamsostek
Besaran
Pekerja
yang
menjadi
peserta
jamsostek
.
50%
2016
Dinas/Unit
Ketenagakerjaa
n Prov,
Kab/Kota
Σ Pekerja peserta jamsostek
X 100%
Σ Pekerja Dalam
Hubungan Kerja
16
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Jumlah Mediator seluruh Indonesia yang ada saat ini
sekitar 1.200 orang. Untuk mengatasi keterbatasan
tersebut diupayakan melalui Pengembangan SDM bidang
Hubungan Industrial, antara lain melalui :
a. Diklat Mediator HI
b. Upgrading Pejabat fungsional Meditor HI
c. Peningatan Kemampuan Teknis Pejabat Struktural HI
2. Penyusunan SKKNI Hubungan Industrial dan Uji
Kompetensi
PAKTA LAPANGAN KERJA INDONESIA
18
PENGANTAR
PLK sudah memperoleh kesepakatan melalui DEKLARASI LKS
TRIPARTIT NASIONAL, 13 April 2011
Penandatangan bersama, disaksikan oleh Presiden RI.
• Merupakan Komitmen pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja untuk
bersama-sama mengatasi persoalan ketenagakerjaan menghadapi tantangan
dalam rangka penciptaan lapangan kerja
• Acuan yang digunakan adalah RPJMN 2010 – 2014 dan pencapaian tujuan
millenium development goals (MGDs), khususnya IB.
TUJUAN PLK
• Memberikan kontribusi pada pencapaian target-target spesifik Millenium
Development Goals (MDG’s) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) 2010-2014;
• Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi untuk memberikan
kesejahteraan bagi semua negara melalui penciptaan pekerjaan yang layak
dan produktif
• Mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak guncangan-guncangan
eksternal melalui perbaikan mekanisme perlindungan sosial dalam
pengertian luas yang tidak saja melibatkan sektor ketenagakerjaan namun
juga sektor-sektor lainnya; dan
• Mempercepat restrukturisasi kelembagaan, dimana dengannya aktivitas
ekonomi Indonesia menjadi lebih kompetitif di kawasan regional, siap
menghadapi tantangan di era global, dan siap menghadapi ketidakpastian
dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.
FOKUS PRIORITAS
1. Penciptaan Lapangan Kerja
a. Menciptakan kondisi sosial ekonomi yang
kondusif untuk penciptaan lapangan kerja
b. Melakukan identifikasi potensi pusat-pusta
pertumbuhan ekonomi
c. Lingkungan usaha dan kebijakan
d. Kewirausahaan dan dukungan bagi UKM
e. Penghapusan diskriminasi di tempat kerja
f. Pekerjaan padat karya di sektor publik
FOKUS PRIORITAS
2. Hubungan Industrial
a. Peningkatan kapasitas untuk menciptakan dialog sosial yang
konstruktif
b. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
c. Pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial
d. Penyelenggaraan perselisihan hubungan industrial
e. Pengawasan ketenagakerjaan
FOKUS PRIORITAS
3. Produktifitas Tenaga Kerja
a. Pengembangan sumber daya manusia
b. Pendidikan dan pelatihan kejuruan
c. Peningkatan produktifitas lingkungan kerja
d. Kompensasi dan intensif yang adil berdasarkan kinerja
e. Investasi di bidang produktifitas dan inovasi
FOKUS PRIORITAS
4. Perlindungan Sosial
a. Sistem jaminan sosial nasional
b. Perlindungan sosial
c. Perlindungan tenaga kerja migran
Terima Kasih
25