Transcript KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA

KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA
(STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA
2009
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA


TEORI KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN TAPANULI
–
–

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU RAYA
–
–

1949-1950
1998-SEKARANG
1949-1950
1998-SEKARANG
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
PEMDA
TEORI ORGANISASI





PARADIGMA LAMA DALAM PENGELOLAAN ATAUPUN
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA TERKAIT
DENGAN PEMAHAMAN TENTANG KONSEP ORGANISASI
BERDASARKAN TEORI KLASIK
BEBERAPA TEORI KLASIK BERUMUR SANGAT TUA, SETUA
PERADABAN MESIR KUNO, KERAJAAN ROMAWI, DAN
KEKAISARAN CINA
TEORI YANG ADA SEKARANG, MERUPAKAN HASIL DARI
PEMIKIRAN PARA AHLI DUNIA BARAT TENTANG
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI ABAD KE-20
PARADIGMA BARU DIPELOPORI DENGAN HADIRNYA
MANAJEMEN ORGANISASI PEMERINTAHAN GAYA BARU
YANG BERNAMA PUBLIC MANAGEMENT
KETIKA KONSEP PUBLIC MANAGEMENT DIPERKENALKAN
PERTAMA KALI, FOKUS UTAMA DARI ORGANISASI
DITEKANKAN PADA PENCAPAIN TUJUAN DENGAN
MENGGUNAKAN SEGALA SARANA DAN PRASARANA
YANG ADA TERMASUK DANA DAN SUMBER DAYA
ORGANISASI
TEORI ORGANISASI KLASIK (1)




BIROKRASI, TEORI MENGENAI BIROKRASI KLASIK
DIUTARAKAN OLEH MAX WEBER, SEORANG SOSIOLOG DARI
JERMAN.
TEORI WEBER TERKENAL DENGAN SEBUTAN TEORI IDEAL
ORGANISASI YANG DIKENAL JUGA SEBAGAI TEORI
BIROKRASI.
WEBER MENYEBUTKAN BAHWA BIROKRASI ADALAH BENTUK
ORGANISASI YANG DICIRIKAN OLEH PEMBAGIAN KERJA,
HIRARKI YANG DIDEFINISIKAN DENGAN JELAS, PERATURAN
DAN KETETAPAN YANG RINCI DAN SEJUMLAH HUBUNGAN
IMPERSONAL
CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE WEBER:
–
–
–
MEMPUNYAI TUJUAN,
TIAP ORGANISASI TERDIRI DARI ORANG-ORANG,
SEMUA MENYUSUN STRUKTUR YANG DISENGAJA
TEORI ORGANISASI KLASIK (2)




TEORI MANAJEMEN ADMINISTRATIF, MERUPAKAN TEORI
ORGANISASI KLASIK DIPELOPORI OLEH MOONEY DAN REILEY
MEREKA MENGEMUKAKAN BAHWA ORGANISASI DALAM
PENGERTIAN FORMAL ADALAH TATA TERTIB, SEHINGGA
MEMBUTUHKAN PENGORGANISASIAN DAN PROSEDUR
KETATATERTIBAN
TATA TERTIB MERUPAKAN LANDASAN ORGANISASI FORMAL
CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE MANAJEMEN ADMINISTRATIF:
– OBYEKTIFITAS,
– RASIONALITAS,
– KEPASTIAN,
– HIRARKI,
– KEAHLIAN
TEORI NEO-ORGANISASI KLASIK



DI MASA PERALIHAN ANTARA TEORI KLASIK
DAN TEORI MODEREN
TERDAPAT TEORI ORGANISASI NEO- KLASIK
DIMANA KEMUNCULAN TEORI INI DIWARNAI
DENGAN SENTIMEN KETIDAKPUASAN DARI
PARA PEKERJA AKIBAT PENERAPAN TEORI
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KLASIK
TEORI ORGANISASI NEO-KLASIK BERUSAHA
MEMANUSIAKAN KEMBALI MANUSIA KARENA
MANUSIA BUKANLAH MESIN SEHINGGA
PERLAKUAN MANAJEMEN KLASIK TIDAK DAPAT
DIBENARKAN
TEORI NEO-ORGANISASI MODEREN

ALIRAN PERTAMA NEW PUBLIC MANAGEMENT
ANTARA LAIN: STEWART DAN WALSH (1994)
DAN KOOIMAN.
–

KOOIMAN MENGATAKAN BAHWA POLA HUBUNGAN
MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN SWASTA
MERUPAKAN HUBUNGAN YANG KOMPLEKS, DINAMIS,
DAN DIVERSE (BERAGAM).
ALIRAN KEDUA MANAJEMEN PELAYANAN
MASYARAKAT (NEW PUBLIC SERVICES),
DIKEMUKAKAN OLEH DAVID OSBORNE DAN TED
GAEBLER.
–
REINVENTING GOVERNMENT (1992)
MENGUNGKAPKAN PERAN MASYARAKAT KETIMBANG
PEMERINTAH DALAM MENGELOLA KEBUTUHAN
MEREKA DALAM BERMASYARAKAT. PEMERINTAH
TIDAK DIJADIKAN SENTRA ATAU PUSAT URUSAN,
AKAN TETAPI KEWENANGAN TELAH DILIMPAHKAN KE
MASYARAKAT.
PRINSIP MANAJEMEN PELAYANAN
MASYARAKAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PEMERINTAHAN KATALIS,
MEMBERIKAN WEWENANG KETIMBANG MELAYANI,
MENYUNTIKAN PERSAINGAN KE DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN,
PEMERINTAHAN DIGERAKKAN OLEH MISI DENGAN
MENGUBAH ORGANISASI YANG DIGERAKAN OLEH
PERATURAN,
PEMERINTAH BERORIENTASI PADA HASIL BUKAN
PEMASUKAN,
PEMERINTAH BERORIENTASI PELANGGAN,
PEMERINTAH WIRAUSAHA,
PEMERINTAH ANTISIPATIF,
PEMERINTAH DESENTRALISASI,
PEMERINTAH BERORIENTASI PASAR.
ORGANISASI PEMDA
PROVINSI SUMATERA
UTARA DAN KABUPATEN
TAPANULI
ORGANISASI PEMDA MENUJU
NEGARA KESATUAN SUMATERA
UTARA 1950 (1)






MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1950,
DAERAH RIS, SESUDAH TERBENTUK NEGARA KESATUAN,
TERBAGI MENJADI PROVINSI: JAWA BARAT, JAWA TENGAH,
JAWA TIMUR, SUMATERA UTARA, SUMATERA TENGAH,
SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU,
DAN SUNDA KECIL
PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM ADALAH PEMERINTAHAN
YG MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DISAMPING DAERAH OTONOM TERDAPAT DAERAH
ADMINISTRATIF YG TIDAK ATAU BELUM MEMPUNYAI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TANGGAL 15 AGUSTUS 1950, SUMATERA UTARA MERUPAKAN
SATU DAERAH PROVINSI ADMINISTRATIF-BELUM MEMILIKI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA MENUJU PERSIAPAN SUSUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM
SUMATERA UTARA DAPAT MENJADI DAERAH PROVINSI
OTONOM SETELAH MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA MENUJU NEGARA
KESATUAN SUMATERA UTARA 1950 (2)




DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR,
DAN TAPANULI DIHAPUS BERSAMAAN DGN
DICABUTNYA PERATURAN WAKIL PERDANA
MENTERI TAHUN 1948 TENTANG PEMBAGIAN
SUMATERA UTARA MENJADI DUA PROVINSI
(MASA RIS)
PEMBUBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KARESIDENAN DISAHKAN
DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR,
DAN TAPANULI DITETAPKAN MENJADI PROVINSI
SUMATERA UTARA
PEMBENTUKAN P4 S.U. (PANITIA
PENYELENGGARA PEMBENTUKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA)
BEBERAPA CATATAN PENTING

DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA TERDIRI DARI DAERAH:



SUMATERA TIMUR: LUAS 84.583,2 KM2
ACEH: LUAS 55.550 KM2
TAPANULI: LUAS 39.077 KM2
TUGAS P4 S.U.


MEMPERSIAPKAN DAN MELAKSANAKAN
PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MELIPUTI DAERAH ACEH, TAPANULI, DAN
SUMATERA TIMUR
MEMBAGI PROVINSI KE DALAM 15 DAERAH:





ACEH (5 KABUPATEN)
TAPANULI (4 KABUPATEN)
SUMATERA TIMUR (6 KABUPATEN)
MENGADAKAN ALAT PERLENGKAPAN DAERAH
KABUPATEN DAN DPR-NYA AGAR KABUPATEN
MENJADI OTONOM
SETELAH KABUPATEN OTONOM BARU
MENGUSAHAKAN PEMBENTUKAN DAERAH
PROVINSI OTONOM SUMATERA UTARA
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA
PROVINSI SUMATERA UTARA 1950 (A)




URUSAN RUMAH TANGGA PROVINSI SUMATERA
UTARA DISELENGGARAKAN OLEH PEGAWAI2 YG
TADINYA BEKERJA DI PROVINSI
TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN NEGARA
INDONESIA TIMUR
PEGAWAI PEMPROV SUMUT TERDIRI DARI: 9
ORANG DARI SIBOLGA DAN 8 ORANG DARI
SUMATERA TIMUR, PEGAWAI2 ACEH MENYUSUL
KEMUDIAN KARENA KETERBATASAN
PENGETAHUAN TTG OTONOMI
ACEH MEMINTA OTONOMI SENDIRI DARI
PEMERINTAH PUSAT
PENYEMPURNAAN APARATUR MENJADI PRIORITAS
UTAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ABDUL
HAKIM.
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA
PROVINSI SUMATERA UTARA 1950 (B)




7 KABUPATEN DAERAH ACEH DITUNJUK
SEORANG KOORDINATOR PEMERINTAHANRESIDEN R.M. DANUBROTO
4 KABUPATEN DAERAH TAPANULI SEORANG
KOORDINATOR PEMERINTAHAN-RESIDEN
BINANGA SIREGAR
KOORDINATOR PEMERINTAHAN 6 KABUPATEN
DAN I KOTAPRAJA SUMATERA TIMUR
DIHAPUSKAN
BEKAS KOORDINATOR PEMERINTAHAN
SUMATERA TIMUR DIPERBANTUKAN PADA
KANTOR PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA
UTARA
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA
PROVINSI SUMATERA UTARA 1950 (C)


UNDANG2 HUKUM TANAH MENJADI KOMPETENSI
PEMPUS
KONFERENSI DINAS PEMERINTAHAN SUMATERA
UTARA, MENGUNDANG SELURUH BUPATI DAN
SEKRETARISNYA, MEMBICARAKAN:






SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH
SETINGKATNYA
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
TRANSMIGRASI PENDUDUK
DESENTRALISASI DAN
PERSIAPAN PEMILU
MUTASI BEBERAPA BUPATI, PRO DAN KONTRA
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA
SUMATERA UTARA 1950 (a)

PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TENTANG DPR
SEMENTARA DI KABUPATEN DAN KOTAPRAJA,
BERKAITAN DGN PEMILIHAN KARENA PERBEDAAN
PENDAPAT DLM PARTAI TENTANG “ORGANISASI
YG BERDIRI SENDIRI”




DPR SEMENTARA KABUPATEN TANAH KARO,
DPR SEMENTARA KOTAPRAJA SIBOLGA
DPR-DPR LAIN SEPERTI KABUPATEN TAPANULI
DAN ACEH MASIH BERADA DALAM KEADAAN
SEPERTI SEBELUM PP NO. 39.
LIMA KABUPATEN DAN SATU KOTAPRAJA MEDAN
DI SUMATERA TIMUR BELUM MEMILIKI DPR
DALAM BENTUK APAPUN
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA
SUMATERA UTARA 1950 (b)





KANTOR JAWATAN BELUM CUKUP TERBENTUK DI IBUKOTA
PROVINSI MEDAN
PERUMAHAN BAGI PEGAWAI DARI BEKAS KANTOR JAWATAN
PROVINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR DI SIBOLGA DAN
BEKAS KANTOR JAWATAN PROVINSI ACEH DI KUTARAJA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERIMBANGAN YG
BERASAL DARI MEDAN (BEKAS STATUS NEGARA BAGIAN),
DARI ASAL STATUS KUTARAJA (BEKAS STATUS PROVINSI),
DAN YANG BERASAL DARI SIBOLGA (BEKAS STATUS
PROVINSI)
IDE PEMEKARAN MEMUNCULKAN TIGA PROVINSI: TAPANULI
SELATAN, LABUHAN BATU, DAN ASAHAN;
 NIAS, TAPANULI TENGAH, UTARA, DAN SIMALUNGUN;
 KARO, DELI SERDANG, LANGKAT, DAN
 MEDAN
ALASANNYA ADALAH DEMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN,
KARENA MASING-MASING WILAYAH MEMPUNYAI KEKUATAN
EKONOMI BERUPA PERKEBUNAN DAN PELABUHAN
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA
TAPANULI 1950





PEMBENTUKAN DPR SEMENTARA PROVINSI
SUMUT OLEH P4 S.U. LAMBAT DAN BIROKRATIS
USULAN TAPANULI MENJADI SALAH SATU
ANGGOTA PENYUSUN DPR SEMENTARA PROVINSI
SUMUT BERSAMA ACEH DAN SUMATERA TIMUR
DEWAN LAMA TIDAK BUBAR TAPI MENUNGGU
DEWAN BARU TERBENTUK OLEH P4 S.U.
TAPANULI DIBENTUK KABUPATEN BARU:
KABUPATEN TAPANULI UTARA (DULU BATAK),
TAPANULI TENGAH (DULU SIBOLGA), NIAS (DULU
NIAS)
TAPANULI MEMILIKI BADAN LEGISLATIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA DGN
KEANGGOTAAN DARI PARPOL SETEMPAT
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA
TAPANULI 1998-SEKARANG (1)



USUL PEMEKARAN KEMBALI MENGHANGAT
SEJAK ERA OTONOMI DAERAH
TAHUN 2006, 10 KABUPATEN/KOTA EKS
KARESIDENAN TAPANULI: TAPANULI
UTARA, TAPANULI TENGAH, TOBA
SAMOSIR, HUMBANG HASUNDUTAN,
SAMOSIR, SIBOLGA, NIAS, NIAS SELATAN,
DAIRI, DAN PAKPAK BARAT, MEMBENTUK
PANITIA PEMBENTUKAN PROVINSI
TAPANULI (P3T)
PENDUKUNG PROTAP MENILAI
PEMERINTAH MEDAN MENGANAKTIRIKAN
PESISIR BARAT SUMATERA
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA
TAPANULI 1998-SEKARANG (2)




ANTIPEMEKARAN BERALASAN, SELAMA INI SEBAGIAN
BESAR ANGGARAN DAERAH SUDAH DIBERIKAN UNTUK
PEMBANGUNAN DI WILAYAH TAPANULI
TERNYATA 10 DAERAH PENGGAGAS PROVINSI
TAPANULI MULAI TIDAK KOMPAK
AKHIR TAHUN 2008, DPRD KABUPATEN TAPANULI
TENGAH MENCABUT DUKUNGAN MEREKA
KABUPATEN NIAS DAN NIAS SELATAN, YANG
BERGABUNG DENGAN NIAS UTARA, NIAS BARAT, DAN
GUNUNGSITOLI MENDEKLARASIKAN PEMBENTUKAN
PROVINSI NIAS
KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA
PROVINSI SULAWESI
SELATAN DAN
KABUPATEN LUWU
PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
MENUJU NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN
1950 (1)






GERAKAN MENUJU NEGARA KESATUAN MENDAPAT PERLAWANAN
DARI GOL FEDERAL INGIN MEMPERTAHANKAN N.I.T. SELAMALAMANYA-TERJADI PENANGKAPAN TERHADAP PEMUDA PEJUANG
PRO NEGARA KESATUAN
16 MARET 1950 GAPKI (GABUNGAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN
INDONESIA) DI MAKASSAR MENGADAKAN RAPAT MOSI MENDESAK
PEMERINTAH RIS MEMBUBARKAN N.IT. UTK MASUK KE REPUBLIK
INDONESIA
16 MARET 1950, LANTO DG. PASEWANG KETUA FRAKSI KESATUAN DI
PARLEMEN N.I.T MENGAJUKAN MOSI KE PEMERINTAH R.I.S.
MENUNTUT PEMBUBARAN N.I.T. MASUK KE REPUBLIK INDONESIA
17 MARET 1950 RAKYAT KOTA MAKASSAR BERDEMONSTRASI DIIKUTI
KIRA2 200.000 ORANG
5 APRIL 1950 DITENGAH2 PERTENTANGAN ANTARA GOLONGAN
FEDERALIS DAN UNITARIS MELETUS PENYERANGAN KAPTEN ANDI
AZIS DAN PASUKANNYA MENYERANG TANGSI2 APRIS (TNI) DI KOTA
MAKASSAR, PERWIRA APRIS DITAHAN SEMUANYA
PERISTIWA ANDI AZIS SELANJUTNYA MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN POLITIK SULAWESI
PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
MENUJU NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN 1950
(2)


26 APRIL 1950 DI KOTA MAKASSAR-PEMERINTAH DAN DEWAN
SULAWESI SELATAN MENGUMUMKAN PROKLAMASI “…LEPAS DARI
NEGARA INDONESIA TIMUR DAN MASUK DALAM REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI SATU PROVINSI…”
SULAWESI MENGENAL ADANYA 5 BUAH DPRD:







SULAWESI SELATAN-BEKAS DARAH ADMINISTRATIF RESIDENTIE
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH-BEKAS AFDELING POSO DAN AFDELING DONGGALA
SULAWESI UTARA-BEKAS AFDELING GORONTALO TERMASUK BUOL DAN
BOLAANG MONGONDOW
MINAHASA-BEKAS AFDELING MENADO
SANGIR TALAUD-BEKAS ONDERAFDELING SANGIR TALAUD
DPRD SULAWESI SELATAN TIDAK DIBUBARKAN KECUALI
PERGANTIAN ANGGOTA YG TUNDUK PADA PEMERINTAH N.I.T.DIGANTI MENJADI DPRD SEMENTARA BERTUGAS MENGADAKAN
PERSIAPAN KE ARAH PEMILU
SULAWESI SELATAN MEMILIKI DPR DIKETUAI N. SYAHADAT DAN
DEWAN PEMERINTAH DAERAH DIKETUAI I.A. SALEH D.G. TOMPO
SBG KEPALA DAERAH
TUGAS D.P.D S.S.





MENJALANKAN PEKERJAAN SEHARI-HARI DARI
PEMERINTAHAN SULSEL
MEMPERSIAPKAN SUATU KONSEPSI PEMBENTUKAN
KABUPATEN2 DI SULSEL YG KELAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB LANGSUNG KEPADA PROVINSI SULAWESI YG
BEROTONOMI
MEMAJUKAN KONSEP TSB KPD PEMERINTAH PUSATPERANTARAAN GUBERNUR PROV SULAWESI UTK
DIPERTIMBANGKAN
SAAT KONSEP DIAJUKAN, D.P.D. S.S. MEMPERSIAPKAN PULA
USUL PENGANGKATAN SEORANG ACTING BUPATI ATAU
SEORANG PEGAWAI PUSAT YG SEDERAJAT DGN ITU
MENJALANKAN PEKERJAAN PEMERINTAHAN ADMINISTRATIF
PD TIAP2 KABUPATEN KELAK, SESUDAH ADA PENETAPAN
DARI PEMERINTAH PUSAT TTG PEMBENTUKAN KABUPATEN2
TERSEBUT
PADA SAAT PEMERINTAH PUSAT MENETAPKAN,D.P.D
MENYERAHKAN ALAT2 PEMERINTAHAN SULSEL KPD MEREKA
YAITU ACTING BUPATI2 UTK DIPERGUNAKAN DLM
KABUPATEN2 YG ADMINISTRATIF
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA
SULAWESI SELATAN 1950 (A)



TUGAS D.P.D BERAKHIR -TIDAK MENGGANGGU GUGAT KEDUDUKAN
KEPALA2 AFDELING, KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI, DEMIKIAN
PULA SWAPRAJA DI SELURUH SULSEL
3 AGUSTUS 1951-PEMERINTAH SULSEL SEMENTARA WAKTU SAMPAI
DATANGNYA PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBEKUAN
ATAU PEMBUBARAN D.P.D. DAN DPR SULSEL DI BAWAH TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
MUNCUL PERTENTANGAN DARI PARTAI: P.K.R., FRONT PEMUDA
INDONESIA, P.S.I.I., FRONT ISLAM, MASYUMI, PARINDRA, DAN G.P.I.I.
KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA
SULAWESI SELATAN 1950 (B)


SULAWESI SELATAN DIPAKSA PECAH MENJADI PROVINSI
SULAWESI TIMUR DAN SULAWESI TENGGARA KARENA
SUMBER DAYA SULAWESI SELATAN TERSEDOT UTK
MENEKAN PERJUANGAN DARUL ISLAM
SELANJUTNYA PERTENTANGAN ANTARA DARUL ISLAM
PIMPINAN KAHAR MUZAKKAR DAN PEMERINTAH PUSAT
MEWARNAI KONFLIK BERSENJATA MENGINGINKAN STATUS
OTONOM BAGI BEBERAPA WILAYAH SETINGKAT PROVINSI DI
SULAWESI SELATAN SEPERTI HALNYA LUWU YG MERUPAKAN
TANAH KELAHIRAN KAHAR MUZAKKAR
BEBERAPA CATATAN PENTING







1 MARET 1951- DPRD SULSEL TERJADI PERGANTIAN ANGGOTA2
DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULSEL LAMA
USAHA PEMERINTAHAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT DIJALANKAN OLEH
D.P.D. S.S. (DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN)
SULSEL MENGALAMI BANYAK KESULITAN TERUTAMA DALAM
PENYELESAIAN KEAMANAN PEMBERONTAKKAN KAHAR MUZAKKAR
MENANDAKAN KEINGINAN SEBAGIAN MASYARAKAT SULAWESI
SELATAN UTK MEMBENTUK SATU NEGARA ISLAM MELALUI
PERJUANGAN DARUL ISLAM (JAWA BARAT DAN ACEH)
KAHAR MUZAKKAR BERHARAP MENJADI KOMANDAN BATALION
MILITER YG TDK DISETUJUI OLEH PEMERINTAH PUSAT KRN TDK
MELALUI PROSEDUR SCREENING
SULSEL KEMUDIAN MENJADI PROVINSI OTONOM, TERPISAH DARI
SULAWESI, HAMPIR BERSAMAAN, NAMUN TIDAK BERKAITAN,
DENGAN MUNCULNYA PEMBERONTAKAN KAHAR MUZAKKAR
MEMPERJUANGKAN NEGARA ISLAM MELALUI DARUL ISLAM DI
WILAYAH SULAWESI SELATAN DAN PERDESAAN
TERJADI PERTENTANGAN ANTARA DAERAH KABUPATEN OTONOM
SEBAGAI SELF-GOVERNING REGENCIES DAN DAERAH SWAPRAJA
YG DIKUASAI OLEH ARISTOKRAT LOKAL
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA LUWU 1950






PADA BULAN APRIL 1950 ANDI JEMMA DIKUKUHKAN KEMBALI
KEDUDUKANNYA SEBAGAI DATU/PEJUANG LUWU DENGAN WILAYAH
SEPERTI SEDIAKALA.
AFDELING LUWU MELIPUTI LIMA ONDER AFDELING PALOPO:
MASAMBA, MALILI, TANATORAJA ATAU MAKALE, RANTEPAO DAN
KOLAKA.
ANDI JEMMA MENYATAKAN "KERAJAAN LUWU ADALAH BAGIAN DARI
WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".
PEMERINTAH PUSAT MENGELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO.34/1952 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN
BENTUKAN BELANDA/JEPANG TERMASUK DAERAH YANG
BERSTATUS KERAJAAN. PERATURAN PEMERINTAH NO.56/1951
TENTANG PEMBENTUKAN GABUNGAN SULAWESI SELATAN
DENGAN DEMIKIAN DAERAH GABUNGAN TERSEBUT DIBUBARKAN
DAN WILAYAHNYA DIBAGI MENJADI 7 TUJUH DAERAH SWATANTRA.
SATU DI ANTARANYA ADALAH DAERAH SWATANTRA LUWU YANG
MEWILAYAHI SELURUH DAERAH LUWU DAN TANA TORAJA DENGAN
PUSAT PEMERINTAHAN BERADA DI KOTA PALOPO.
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA LUWU 1998-SEKARANG
(1)





TAHUN 1999, ANDI KASO PANGERANG MEMULAI KEMBALI SATU
GERAKAN LANJUTAN RAKYAT LUWU KEARAH PEMBENTUKAN
PROVINSI LUWU
PANGERANG MENGETUAI PERJUANGAN PEMBENTUKAN PROVINSI
LUWU MENDAPAT TATANGAN DARI PIHAK PANITIA PEMEKARAN
KABUPATEN LUWU UTARA
PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENJADI KORBAN, DIKORBANKAN
DARI SEMACAM BARTER LAHIRNYA KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2001 BANGKIT LAGI SATU PANITIA PERJUANGAN PROVINSI
LUWU YANG DI PELOPORI OLEH DUA TOKOH CENDEKIAWAN ASAL
TANAH LUWU: PROF DR H. M. ISKANDAR DAN PROF DR MANSYUR
RAMLI
PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU, KEMBALI TUMBANG TERHAMBAT
DENGAN ADANYA PEMEKARAN DARI KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK LUWU TIMUR DAN PENINGKATAN STATUS KOTA
ADMINISTRATIF PALOPO YANG SEJAK TAHUN 1986 MENJADI KOTA
OTONOM
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (2)





PERJUANGAN PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU KANDAS LAGI UNTUK
KESEKIAN KALINYA, DIDUGA, KARENA ADANYA KOMITMENT ANDI
HASAN OPU TO HATTA DENGAN H.M.AMIN SYAM SELAKU KETUA
GOLKAR PROVINSI YANG KINI MENJADI (GUBERNUR SULSEL) DENGAN
ADANYA PEMEKARAN KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI LUWU
HARUS DIKUBUR
SEJAK BULAN FEBRUARI 2004, SATU PANITIA KORDINASI YANG
DIKETUA OLEH RAKHMAT SUJONO SH, BELIAU TERPILIH MENJADI
KETUA BADAN KOORDINASI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU
DALAM PERJUANGANYA, BAKOR (BADAN KORDINASI) YANG DIPIMPIN
BELIAU AKAN MELAKUKAN KORDINASI DAN MENGAMBIL INISIATIF
SEPERLUNYA UNTUK MENDESAK DUA DPRD LUWU UTARA DAN LUWU
TIMUR YANG BELUM MAU MENANDATANGANI REKOMENDASI TANDA
PERSETUANNYA UNTUK MEMBENTUK PROVINSI LUWU
KOTA PALOPO DAN KAPATEN LUWU SUDAH MENANDATANGANI
REKOMENDASI PERSETUJUAN DIMAKSUD
PADA TAHUN 1999, BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH (PP 129 TAHUN
1999) MENSYARATKAN HANYA 3 KABUPATEN/KOTA SAJA DAPAT
MEMBENTUK SATU PROVINSI, TETAPI DENGAN UU NO.32 TAHUN 2005
YANG BERLAKU SEKARANG, TELAH MENSYARATKAN 5
KABUPATEN/KOTA.
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
LUWU 1998-SEKARANG (3)





TEKANAN GUBERNUR SULSEL H.M.AMIN SYAM YANG TIDAK
MENYETUJUI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU
SELURUH BUPATI/WALIKOTA SE TANA LUWU DITANDASKAN TIDAK
BOLEH BERANI MENGAMBIL LANGKA LEBIH JAUH TENTANG
PROVINSI LUWU, TERLEBIH LAGI KETUA DPRD LUWU UTARA DAN
KETUA DPRD LUWU TIMUR
BUPATI LUWU DRS H. BASMIN MATTAYANG MENCANANGKAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TENGAH, YANG TERDIRI DARI
WALENRANG & LAMASI, MEMEKARKAN LUWU DARI 2 KECAMATAN
MENJADI 6 KECAMATAN, DIHARAPKAN KABUPATEN LUWU TENGAH
AKAN TERBENTUK PALING LAMBAT TAHUN 2010
PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENURUT PIHAK PANITIA, DIMASA
MENDATANG ADA DITANGAN ANDI HASAN OPU TO HATTA SELAKU
KETUA DPRD LUWU TIMUR YG TANPA MENYADARI PERJALANAN
MASA DAN WAKTU TIDAK AKAN BERPUTAR BALIK DARI
PEREDARANYA.
ATAU HANYA DENGAN MANUVER POLITIK, MASIH MENGHENDAKI
DAERAH ISTIMEWA LUWU, NAMUN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN
2005 TIDAK MENGATUR TENTANG TATA CARA MENGENAI
PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA, UNDANG-UNDANG INI HANYA
MENGATUR PEMBENTUKAN PROVINSI.
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (1)

PENGATURAN MENGENAI STRUKTUR KELEMBAGAAN DI DAERAH
SUDAH MENGALAMI PERGANTIAN BEBERAPA KALI:
– PERTAMA PP 84/2000,
– KEDUA PP 8/2003, DAN
– KETIGA PP 41/2007
 PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT LAHIR DIBIDANI OLEH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI (DEPDAGRI) MENGINGAT SUDAH
SAATNYA DAERAH TIDAK MELULU DISETIR PEMERINTAH PUSAT DALAM
MENENTUKAN LINGKUP STRUKTUR DAN KERJA BIROKRASINYA
SENDIRI.
 LEWAT PERATURAN BARU TERSEBUT, DAERAH MEMILIKI
KEWENANGAN PENUH UNTUK MENENTUKAN JENIS DAN JUMLAH
KANTOR BADAN, DAN DINAS.
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA
PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (2)

LAHIRNYA PP 41/2007 MENGGANTIKAN PP 8/2003 TIDAK
MENJADIKAN PP BARU LEBIH MUDAH DIIMPLEMENTASIKAN DARI
YANG LAMA. PP BARU LAHIR DI TENGAH KONDISI INTERNAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI MASIH DIDERA KEGALAUAN DI
TENGAH KETIDAKPASTIAN KEPEMIMPINAN PUNCAK, M. MA’RUF,
YANG TERBARING SAKIT
 PEMBAHASAN PP 41/2007 TERKESAN SANGAT TERBURU-BURU
SEHINGGA GAGAL MEMBUAT PERUNDANGAN YANG
KOMPREHENSIF, DETAIL, DAN MEMENUHI ASPIRASI DAERAH
 KEGAGALAN MEMENUHI ASPIRASI DAERAH TERLIHAT DARI
SEMANGAT MERUBAH PP DILANDASI OLEH PEMIKIRAN BAHWA
STRUKTUR ORGANISASI DAERAH SUDAH TERLALU GEMUK
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (1)




STRUKTUR ORGANISASI KLASIK SANGATLAH KAKU, HIRARKIS,
SANGAT BERORIENTASI PADA PENGENDALIAN,
GAYA INTERAKSI DIARAHKAN PADA HUBUNGAN-HUBUNGAN
PEMISAHAN ANTARA ATASAN-BAWAHAN DENGAN ASPEK
KEPATUHAN DAN KETAATAN PADA PERINTAH,
IKLIM LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MASIH
KURANG KONDUSIF,
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MASIH BELUM MAMPU
MELAKUKAN REFORMASI MENYANGKUT ATURAN
KEPEGAWAIAN
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN
ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI
1998-SEKARANG (2)







PENGEMBANGAN SDM APARATUR SEKEDAR FORMALITAS,
KESALAHAN MELAKUKAN REKRUTMEN PEGAWAI BERLANJUT
SAMPAI KETIDAKKOMPETENAN MELAKUKAN PEKERJAAN,
KEKURANGSERIUSAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN
DAN PENGETAHUAN PEGAWAI KE JENJANG LEBIH TINGGI,
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PEGAWAI MASIH RENDAH,
INDIVIDU APARATUR YANG TIDAK MEMILIKI BUDAYA BELAJAR,
KEBERADAAN TIM ATAU UNIT YANG BERSEBERANGAN DENGAN
INDIVIDU YANG TIDAK MAU BERUBAH,
INDIVIDU MENDUDUKI JABATAN MEMERINTAH DENGAN GAYA
TRADISIONAL, OTORITER ATAU SEMI-OTORITER