Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia Atiek Koesrijanti Soeryo Adiwibowo
Download ReportTranscript Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia Atiek Koesrijanti Soeryo Adiwibowo
Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia Atiek Koesrijanti Soeryo Adiwibowo Triarko Nurlambang Environmental Sector Program (ESP) 1 Indonesia State Ministry of the Environment and DANIDA APA KLHS? DEFINISI Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA: Strategic Environmental Assessment) MENGAPA PERLU KLHS? Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. In some cases sustainability remains an implicit background policy. In other cases sustainability issues are used as (Partidário, 1996b): (i) benchmarks against which objectives and criteria in SEA can be measured; or (ii) a strong policy that helps to shape new forms of decision-making in support of sustainable development. SEA contribution towards sustainability 1. Provides broader environmental vision 2. Ensures early consideration of environmental issues 3. Anticipates environmental impacts 4. Facilitates environmentally-oriented chain of actions 5. Contributes to integrated policy-making and planning (Partidario, 2003) Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. PRINSIP-PRINSIP ● ● ● ● ● ● ● ● Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness) KARAKTERISTIK Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]: ◊ Nasional provinsi kabupaten/kota ◊ Kebijakan rencana program instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga menjawab distorsi pemahaman OTDA Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik. Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK.. BEDA DENGAN AMDAL [1] POSISI SIFAT JANGKAUAN LIPUTAN KEPUTUSAN AMDAL KLHS Studi kelayakan proyek [HILIR] Perumusan kebijakan, rencana, dan program [HULU] Wajib Kontekstual (masih dalam proses pembahasan) Areal proyek, dsk Wilayah Definisi yg jelas saat dimulai & berakhirnya proyek Kajian dapat bersifat tiering (berjenjang): kebijakan, rencana, program; nasional, provinsi, kebupaten/kota Kelayakan lingkungan proyek pembangunan Fokus pada upaya mitigasi dampak Mengarahkan keberlanjutan pembangunan BEDA DENGAN AMDAL [2] AMDAL PRODUK Dokumen ANDAL, RKL, RPL KLHS Dokumen KLHS Dokumen KRP PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000 Rekomendasi Kebijakan Apapun definisi KLHS yang akan dikonstruksikan definisi tersebut tidak boleh eksklusif, tidak boleh menjadi rujukan tunggal dan tidak boleh menegasikan definisi lain yang kemungkinan akan timbul dan dikonstruksikan oleh para akademisi, praktisi atau institusi tertentu. Definisi KLHS setidaknya perlu mengandung 4 komponen: – Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana atau program KRP); – Menelaah dampak lingkungan dari KRP – Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi – Mempertimbangkan aspek keberlanjutan Definisi KLHS untuk Indonesia Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan (A systematic and comprehensive process to evaluate environmental impact, social and economic consideration, as well as sustainability assurance of proposed development policy, plan or programs) Atribut AMDAL KLHS Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cencerung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Dampak kumulatif Amat terbatas Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif Titik berat telaahan Mengendalikan dan meminimumkan Memelihara keseimbangan alam, dampak negatif pembangunan berkelanjutan Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif Kedalaman Sempit, dalam dan rinci Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Deskripsi proses Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu Fokus pengendalian dampak Menangani simptom kerusakan lingkungan Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan, Tujuan KLHS Tiga macam tujuan KLHS (Sadler 2005: 20): ● Instrumental ● Transformative ● Substantive Rekomendasi Kebijakan ● ● Dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu disebutkan bahwa tiga macam tujuan KLHS merupakan pilihan terbuka Pengguna perlu memahami konsekuensi yang dihadapi bila yang dipilih adalah KLHS tujuan transformative atau subtantive Manfaat KLHS ● ● ● ● ● ● ● Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan, Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia, Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi, Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan. Manfaat KLHS Dua manfaat utama KLHS: ● Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL ● Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan lebih efektif Rekomendasi kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan macam manfaat KLHS Prinsip, Nilai Dasar & Mutu KLHS Nilai dasar (diperoleh dari hasil pilot project KLS) Keterkaitan (interdependency) Keberlanjutan (sustainable) Keadilan sosial dan ekonomi (socio-economic just) Mutu KLHS: SEA performance criteria (IAIA 2002) Rekomendasi Kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan prinsip, nilai dasar dan mutu KLHS Pendekatan KLHS Ada 4 macam pendekatan KLHS ● KLHS dengan pendekatan menyerupai AMDAL (EIA mainframe) ● KLHS sebagai instrumen penilaian lingkungan (appraisal style) ● KLHS sebagai kajian terpadu (sustainability appraisal) ● KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Rekomendasi Kebijakan 1. Hindari untuk mengharuskan menggunakan pendekatan yang seragam untuk aplikasi KLHS. 2. Mendorong pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk mengembangkan pendekatan/kelembagaan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia dgn mempertimbangkan: – Sumber daya manusia dan kapasitas institusi – Kompleksitas aplikasi dan pembahasan KLHS – Peluang untuk menerbitkan kebijakan, rencana atau program – Peluang penguatan birokrasi 3.7. Macam Aplikasi KLHS 7 Macam Aplikasi KLHS di Indonesia KLHS Tata Ruang KLHS Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN) KLHS Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD) KLHS Regional (Daerah Aliran Sungai, Kawasan Ekonomi Khusus) KLHS Program Pengembangan Kota KLHS Sektor KLHS Pengelolaan Sumber Daya Alam (Nasional, Provinsi, Kabupaten, Pulau) Macam Aplikasi KLHS Ruang SEA Natural Resource (SENRA) Nasional Provinsi Kabupaten SEA Urban Dev (NUES) Kota Proyek KLHS Rencana Pembanguna n KLHS Tata Ruang AMDA L Waktu Proyek Program Rencana Kebijakan Rekomendasi Kebijakan KLHS Tata Ruang KLHS Sektor KLHS Rencana Pembanguna n KLHS Regional KLHS Kebijakan Pengelolaan SDA Pedoman Teknis KLHS Perlu ditetapkan peraturan perundangan ttg KLHS Peraturan Pemerintah tentang KLHS Rekomendasi Kebijakan ● Amalgamasi atau Integrasi Pertimbangan Lingkungan Proses amalgamasi (merging) Proses Integrasi KRP KLHS SISTEM PERENCANAAN & KLHS PERENC. PEMB. NAS PERENC. SEKTOR NAS PERENC. TATA RUANG NAS KLHS BAPPENAS BKTRN DPU SEKTOR DDN P’RNC. PMB. Daerah/ Prop Nasional KLH Propinsi PERENC. SEKTOR - Prop BAPPEDA BKPRD DINAS P’RNC.TAT’ RUANG - Prop BAPEDALDA KLHS Kab/ Kota P’RNC. PMB. Daeran/ Kab BAPPEDA BKPRD DINAS PERENC. SEKTOR - Kab P’RNC. TAT’ RUANG Kab KLHS BAPEDALDA KLHS Prosedur & Metode KLHS menyerupai AMDAL KLHS Penilaian Lingkungan KLHS Tipe Analisis Terpadu SDA Penapisan Penapisan Penilaian awal Pelingkupan Analisis efek lingkungan Analisis Terpadu Sumber Daya Alam Laporan KLHS Lingkup dan karakter efek lingkungan Final Analisis Terpadu Sumber Daya Alam Partisipasi Masyarakat Pencegahan efek lingkungan Konsultasi Lingkup dan karakter efek residual Pengambilan Keputusan Tindak lanjut dan pemantauan efek lingkungan Pemantauan Kepedulian masyarakat dan stakeholders Sadler (2005: 18) Rekomendasi Kebijakan Buku Pegangan dan Pedoman KLHS harus memuat: ● KLHS adalah “marga” konsep, pendekatan dan instrumen ● Mendorong pengembangan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia Sukarela dan Wajib ● Wajib vs Sukarela: perdebatan ● Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, rencana, atau program tertentu yang wajib KLHS tanpa melalui proses penapisan ● Kebijakan, rencana, atau program tertentu wajib KLHS setelah menempuh proses penapisan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Proses penapisan dapat dilakukan oleh – Pemerintah pusat – Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota Proses Penapisan KLHS Tanpa proses Penapisan Proses Penapisan Perilaku Dampak Lingkungan Karakter Kebijakan, Rencana & Program Kemungkinan potensi dampak penting ● Dampak kumulatif ● Resiko terhadap keberlanjutan ekosistem ● Kemungkinan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan ● Kemungkinan kerusakan sumber daya alam ● Daftar Uji, Matrik Ya Wajib KLHS Keputusan Tidak Tidak Wajib Contoh Simplifikasi Model Kajian Integrasi Pembangunan dan LH (KLHS) Sistem Lingkungan Hidup Kejadian ekstrim (bencana) Perubahan pada emisi dan tutupan lahan Tekanan Ekonomi Perubahan pada pola produksi dan konsumsi KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Kerentanan Tekanan LH Naiknya permukaan air laut Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Perubahan pada SD Air, Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan produktifitas Dampak pd Ekonomi Dampak pd LH Perubahan Iklim dan Variasinya Sistem Ekonomi Policy recommendation for SEA Guideline SEA Institution/Approach Factor EIA mainframe EIA Modified Integrated Assessment Capacity of institution and human resource requirements M M H H Level of difficulty of SEA application and review L M H H Opportunity to develop better PPP M M H H Opportunity to increase bureaucracy H M L L Sustainable Resource ROAD-MAP RENCANA APLIKASI KLHS TUJUAN Merancang garis besar rencana penerapan KLHS pada proses perumusan, pelaksanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • 3 aspek mendasar: capacity building (lembaga, SDM, Sistem) • Persiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah a. Persyaratan substansi b. Persyaratan pelaksanaan perencanaan • Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah a. Tata laksana dan koordinasi b. Kriteria kinerja perumusan • Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah a. Kriteria kinerja pelaksanaan b. Sistem pengendalian OUTPUT TUGAS Berupa penjelasan singkat identifikasi permasalahan di atas dan dapat dengan menggunakan skema ataupun butir-butir penjelasan. Masing-masing kelompok dimohon untuk mempresentasikan output ini pada sesi I hari Jumat tgl 1 Agustus 2008. Terima kasih Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Penetapan Prioritas Pembangunan Relatif lebih mudah Pengang guran Pertmbhn eko. rendah REGION Relatif lebih sulit Tabungan terbatas Jabodetabekcur Keluarga besar Pendapatan /kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Sedikit input modern Kurang modal Daya beli rendah Laju kelahiran tinggi Produktifi tas rendah Kesehatan buruk Pendidikan kurang Perumahan tak layak Ouput pertanian kecil Diet jelek Kemiskinan Output/ pekerja kurang Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektorsektor Kondisi hidup tak sehat Kurang gizi Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan B e r b a s i s R e g i o n a l Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Krisis Ekologi Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan A k t i f i t a s P e m b a n g u n a n Kondisi Pembangunan mengarah kritis perlu perlakuan khusus Ambang batas Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Kondisi Pembangunan sudah kritis Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Kondisi pembangunan yg aman perlu/ dapat dipertahankan kelangusngan nya Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Ambang batas A k t i f i t a s M a s y a r a k a t Waktu Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan gud ang Hutan Sawah/ tegalan Perumahan T0 Commercial Area Pelab uhan tn Hutan gud ang t0 Perumahan Housing allocation gud ang Pelab uhan Commercial Area gud ang Sawah/ tegalan Tn • Ketimpangan kesejahteraan sosial • Akses tidak merata terhadap fasum/ fasos • Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi (pidana dan perdata) • Masih terjadi ketimpangan/ disparitas pembangunan ekonomi (wilayah hilr dan hulu) • Pembangunan sektor sekunder (manufaktur/ industri) dan sektor tersier (jasa) semakin mendominasi • Pembangunan Infrastruktur terkonsentrasi di wilayah perkotaan (hilir) Sosial Pembangunan Berkelanjutan • Sumberdaya Air menjadi sangat sensitif ketersediaannya dibandingkan kebutuhan yang meningkat pesat (di sektor industri dan pemukiman baru di wilayah perkotaan) • Pencemaran air dan udara berpotensi menjadi semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan • Sumberdaya alam lainnya belum tergali optimal • lintas sektoral • lintas wilayah Adm. Ekonomi SDA/ LH • Masih ada keluhan dari pelaku pembangunan swasta nasional/ asing dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (good governance dan layanan publik) • Masyarakat dan pelaku pembangunan belum menyatu dalam proses pembangunan • Mendambakan Civil Society / Masyarakat Madani – Parisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan Motif Perda SDA yang Diatur Di P. Jawa Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA Tindakan kolaboratif pengelolaan dan pemanfaatan SDA Hak masyarakat untuk akses, pemanfaatan dan kontrol atas SDA Dg kriteria dunia Dg khas Indonesia tanpa pengelolaan sampah &CO2 Dg khas Indonesia dg pengelolaan sampah dan CO2 Overshoot : - 462.832.500 ha Overshoot - 71.113.436 ha Overshoot - 139.695.000 ha Total (%) Air 28 16 2 46 (39%) Tanah 11 1 0 12 (10%) Hutan 15 10 7 32 (27%) Tambang 17 0 0 17 (14%) Baku Mutu Lingkungan 0 9 3 12 (10%) Total (Persentase) 71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%) Perda di P. Jawa per Tingkat Wilayah Jika jejak ekologi diturunkan 90% maka lahan di P Jawa mencukupi Motif Perda Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA Tindakan kolaboratif pengelolaan & pemanftan SDA Hak masyarakat untuk akses, pemanftan dan kontrol atas SDA Total (%) Provinsi 16 18 3 37 (31%) Kabupaten 46 15 8 69 (58%) Kota 9 3 1 13 (11%) 71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%) Total (Persentase) Kehidupan dan Pembangunan Lingkungan Hidup Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1) Ruang Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1) • Hampir semua kegiatan kehidupan dan Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ lokasi/ ruang. • Konsep Ruang identik dengan Lingkungan PENGURANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI (Zone JABODETABEK (Zone B3 & B4) (Zone B5) (Zone B2) (Zone B1 N2 & N2) (Zone & B4) B1 (Zone & B4) (Zone N2) (Zone N2) N2) Sumber: Citra Landsat 30-07-1992 Oleh :Ditjen Penataan Ruang dan LAPAN 1992 2001 Sumber: Citra Landsat 17-07-2001 Oleh :Ditjen Penataan Ruang dan LAPAN Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan Pembangunan Lingkungan Hidup OUTPUT: Peningkatan Kesejahteraan • Pro growth • Pro-poor • Sustainability Dari Ide menjadi Realita Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Konsep/ Ide KLHS : “is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations” (Sadler dan Verheem, 1996). Visi & Misi Tujuan Pembangunan Strategi Pembangunan Kajian Lingkung an Hidup Strategis KLHS: “It is an integrative tools to support cross-sectoral approaches, which are needed to achieve long term Sustainability Objectives” Arah Kebijakan Program Prosedur/ Peraturan Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Realita KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika) Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan Kebijakan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Analisa Dampak Lingkungan Perencanaan Program Proyek- Proyek Kontribusi SEA bagi Penguatan Penataan Ruang Arah Kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan Perlu lokasi untuk ekeskusi kegiatan pembangunan Penataan Ruang berwawasan Lingkungan dan berbasis Pembangunan Berkelanjutan RPJM/D RTRW B K P R N / D KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek