Transcript Masukan Kebijakan Strategis Nasional IPTEK 2015-2019

Dr. Ir. Marzan A. Iskandar
KEPALA BPPT
Jakarta, 3 Juni 2013
I. KONDISI SAAT INI
1. Rendahnya Daya Saing Nasional
2.Rendahnya Tingkat Kewirausahaan
3. Rendahnya Perolehan Paten Nasional
4.Rendahnya Kesiapan Teknologi Nasional
40
Perkembangan Jumlah Paten Baru Tiap
Tahun
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2
II. PERMASALAHAN
1. Regulasi Yang Menghambat
2. Daya Dukung Inovasi yang
belum Kuat
3. Interaksi Iptek dan Industri
yang Masih Lemah
Skor Linkage Iptek-Industri
Rasio Anggaran IPTek
4. Rendahnya Budaya Inovasi
5. Kelemahan dalam
pengembangan Rantai Nilai
Nilai Skala 1-7
No
Negara
6. Kemampuan Memenuhi
Tantangan Global Rendah
Rangking
(dari 142 negara)
2010
2011
2010
2011
1
Sigapura
5.3
5.3
10
10
2
Malaysia
4.8
4.8
20
23
3
Indonesia
4.4
4.4
26
29
4
Thailand
4.1
4.1
37
36
5
Philipina
3.7
3.6
59
67
6
Vietnam
3.4
3.1
76
101
3
III. MASUKAN POKOK
3.1. UMUM
1. Nomenklatur Iptek disesuaikan menjadi Iptek dan
Inovasi
2. Landasan legal untuk Jakstranas Iptek & Inovasi 2015 –
2019 : Peraturan Presiden (UU No. 18/202, Pasal 18,
Ayat 2)
3. Jakstranas Iptek menjadi acuan penyusunan Rencana
Strategis bagi semua lembaga iptek yaitu. Perguruan
tinggi, Lembaga litbang (organisasi yang berdiri sendiri,
atau bagian dari organisasi pemerintah/ pemerintah
daerah, organisasi masyarakat), Badan usaha, Lembaga
penunjang
4. Penguatan komitmen berinvestasi di bidang Iptek &
Inovasi (dimulai dengan peran pemerintah :
penganggaran untuk Iptek & Inovasi > 2% dari total
APBN dan/atau GERD ≥ 1% dalam kurun 5 tahun
III. MASUKAN POKOK
3.2. ARAH
a. Memperkuat sistem inovasi dalam rangka mendorong
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis
pengetahuan (sejalan dengan UU No. 17/2007 – RPJPN 2005 –
2025; dan Perpres 32/2011 – MP3EII
b. Tujuan pokok iptek & inovasi 2015 – 2019 : mendukung
pembangunan nasional yang progresif dan berkualitas,
inklusif, dan berkelanjutan
c. Orientasi yang saling memperkuat untuk :
1. Memenuhi kebutuhan dasar rakyat & perlindungan
masyarakat (basic needs/security & public interests)
2. Meningkatkan daya saing dan kohesi sosial
(competitiveness & social cohesion)
3. Mendukung kemandirian Bangsa dan menjaga kedaulatan
Negara (souvereignity)
5
3.2. ARAH
d. Merealisasikan isi PP No. 35 tahun 2007 tentang
Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk
Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan
Difusi Teknologi.
e. Mendukung dan mendorong Kemenko Perekonomian
(melalui Deputi Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan
Ekonomi) agar mensinergikan penguatan SINas antar
Lembaga Iptek, Kementerian/lembaga pengguna iptek
(antara lain Kementerian Perhubungan), Badan Usaha dan
Kementerian Keuangan terkait insentif pengembangan
iptek.
f. Mengupayakan terus berjalannya inkubasi teknologi dan
modal ventura dan sejenisnya untuk memperkuat aktor
inovasi dalam memasuki persaingan pasar.
6
3.3. PRIORITAS
3.3. Penetapan “Prioritas” :
a.
b.
c.
d.
e.
Menata ekosistem yang kondusif bagi iptek & inovasi di seluruh
wilayah (secara nasional & daerah) (Amanat UU No. 18/2002 & UU
No. 17/2007)
Mendorong pengembangan klaster tekno-industri yang kompetitif
(keunggulan kompetitif) berdasarkan potensi keungguan komparatif
(Amanat UU No. 18/2002 & UU No. 17/2007)
Memperkuat jejaring iptek & inovasi dan mendinamiskan pemajuan
dan pemanfaatan iptek & inovasi (Amanat UU No. 18/2002)
Meningkatkan perkembangan bisnis-bisnis/industri inovatif &
ramah lingkungan (Amanat UU No. 18/2002, Pasal 19, Ayat 3b)
Memperkuat pilar-pilar iptek & inovasi tertentu :
• Amanat UU No. 18/2002, Pasal 19, Ayat 3a: Penguatan Ilmu Dasar;
Penguatan Iptek strategis; Peningkatan Kapasitas Litbang; Penguatan
Ilmu Sosial & Budaya; dan
• Amanat UU No. 17/2007 : Teknologi pangan, kesehatan & obat,
energi baru & terbaruan, transportasi, informasi & komunikasi,
pertahanan & keamanan, material maju.
7
3.3. PRIORITAS
f.
g.
h.
i.
Program Kemitraan antara Badan Usaha dengan Universitas dan atau
Lembaga Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kebutuhan
Badan Usaha (demand pull), dengan insentif sesuai PP No.35/ 2007
pasal 6 (1), (2) dan (3)
Koordinasi Program, berkaitan dengan Penguatan SINas oleh Kemenko
Perekonomian dalam mensinergikan penguatan SINas antar Lembaga
Iptek, Kementerian/lembaga pengguna iptek (antara lain Kementerian
Perhubungan), Badan Usaha dan Kementerian Keuangan terkait
insentif pengembangan iptek
Program promosi dan utilisasi HAKI dalam bentuk insentif bagi industri
dan hak royalti bagi inventor
Program penguatan Pembangunan berbasis Iptek dan inovasi di
daerah dengan:
a) Memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan industri
di daerah
b) Memperkuat kompetensi/ spesialisasi universitas di daerah, sesuai
dengan potensi utama daerah ybs.
c) Membangun pusat unggulan/ S&T Park di daerah-daerah
8
3.4. KERANGKA KEBIJAKAN
3.4. Kerangka Kebijakan : Dasar Pertimbangan
a. “Kebijakan” dirancang untuk menjawab “isu-isu
kebijakan” iptek & inovasi
b. “Isu kebijakan” dirumuskan sesuai dengan
“kegagalan/kelemahan yang sangat penting dalam
sistem iptek & inovasi” (systemic failures)
c. “Kerangka kebijakan” (policy framework) merupakan
segi-segi penting yang menjadi acuan bagi perancangan
instrumen/alat-alat kebijakan yang lebih operasional
9
Agenda Peningkatan Kemampuan Iptek
Untuk Penguatan Sistem Inovasi
Kelembagaan & Daya Dukung
Isu
2 Iptek serta Absopsi oleh Industri
Kebijakan
Interaksi &
Pelayanan
3
Fokus &
5 Keterpaduan Rantai
Nilai
Permintaan (Demand)
Konsumen (permintaan akhir)
Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan
Litbangyasa
Pemerintahan
Pendidikan dan
Pelatihan Profesi
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Standar dan
Norma
Sistem Industri
Perusahaan Besar
Intermediaries
Lembaga Litbangyasa
Brokers
UKM “Matang/
Mapan”
Global
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Isu
Kebijakan
1
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi &
Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Kebijakan Industri/ Sektoral
SDA dan Lingkungan
Lingkungan /
Kerangka Umum
4 Budaya
Inovasi
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan
• Kecenderungan terhadap
Inovasi dan kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
6
Keselarasan dengan
Tantangan Global
10
3.4. KERANGKA KEBIJAKAN
3.4. Kerangka Kebijakan : Elemen penting
a. Bagaimana memperbaiki iklim yang lebih kondusif bagi
perkembangan iptek & inovasi dan bisnis yang inovatif
b. Bagaimana memperkuat daya dukung kelembagaan dan
sumber daya iptek & inovasi, serta meningkatkan
kemampuan bisnis memanfaatkan iptek & inovasi
c. Bagaimana meningkatkan kemitraan antarpihak dan
pemanfaatan iptek & inovasi, khususnya karya Indonesia
sendiri (di instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
d. Bagaimana mendorong perkembangan budaya inovasi
e. Bagaimana meningkatkan koherensi kebijakan
f. Bagaimana meningkatkan kemampuan dan penyelarasan
dalam menghadapi tantangan global
11
3.4. KERANGKA KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Peringkat Daya Saing Bangsa
3. Kontribusi Total Factor Productivity
4. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
5. Penyerapan tenaga kerja terampil
• Pembangunan Berbasis Iptek artinya mendasarkan
semua aspek pembangunan pada Iptek, bahwa
pertimbangan Iptek merupakan dasar dalam
melaksanakan pembangunan nasional.
12
3.4. KERANGKA KEBIJAKAN
IDEALISASI
Input
Proses
Kinerja
2%
Investasi
6
Kerangka
Kebijakan
Inovasi
• Mencapai >2% rasio anggaran Iptek &
Inovasi/APBN
• Mencapai 1% rasio Litbangyasa/PDRB (GERD/GDP)
① Mengembangkan iklim yang kondusif bagi
inovasi dan bisnis
② Memperkuat kelembagaan dan daya dukung
iptek/litbangyasa dan mengembangkan
kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya
UKM
③ Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi
dan meningkatkan difusi inovasi, serta
meningkatkan pelayanan berbasis teknologi
④ Mendorong budaya inovasi
⑤ Menumbuhkembangkan dan memperkuat
keterpaduan pemajuan sistem inovasi
⑥ Penyelarasan dengan perkembangan global
• 12 Ekonomi Dunia
• Among STI hubs in APEC
5
Program
Prioritas
① Penguatan sistem inovasi
daerah
② Pengembangan klaster
industri
③ Pengembangan jaringan
inovasi
④ Pengembangan teknoprener
⑤ Pengembangan pilar-pilar
tematik
• Among top 3 in ASEAN STI
• 0,4 Technopreneurs
13
IV. CATATAN PENUTUP
1. Pengarusutamaan iptek & inovasi dalam
pembangunan nasional 2015 - 2019
2. Perbaikan kebijakan iptek & inovasi (regulasideregulasi; insentif), termasuk UU No. 18/2002
3. Diskresi kebijakan : Komitmen berinvestasi dalam
iptek & inovasi (pembiayaan untuk iptek & inovasi)
4. Affirmative actions : untuk pemanfaatan iptek &
inovasi karya Indonesia
5. Dimensi penting : daerah, gender, dan usia muda
6. Pembangunan iptek & inovasi menjadi “gerakan
nasional”.
14
Terimakasih
www.bppt.go.id