Transcript Paparan Penguatan DRD_Bengkulu

I. PENDAHULUAN
Status Sumber Daya Alam Indonesia
Keindahan alam
Batu Bara No.2 di
Dunia
CPO Exportir
Terbesar di dunia
Medicinal Plants
Cacao No. 2 di dunia
Daya Beli
Kesejahteraan
Input Produksi
Re-investasi
Infrastruktur
Naker/
SDM
USAHA
Teknologi
(Alat & Metode)
Rp
Naker/
SDM
Produk
PRIMER
PROSESING
(Value add)
Pemanfaatan
limbah
PRINSIP PENINGKATAN
NILAI TAMBAH
Rp ++..
Re-investasi
PASAR
SDA
Sarana
Produksi
Kesejahteraan
PASAR
Produk
SEKUNDER
Teknologi
(Alat &
Metode)
PROSESING
(Value add)
Produk
TERSIER
PASAR
Kesejahteraan
Re-investasi
Naker/
SDM
Rp ++++..
Teknologi dan Nilai Tambah
Natural
Resouces
Accounting
Catatan:
Amanat UU 4/2009 tentang
Minerba  setelah 2014 tidak
lagi diperbolehkan ekspor
dalam bentuk bahan baku 
diolah
Sumber : Menko Perekonomian
TUNTUTAN PERUBAHAN PARADIGMA
PEMBANGUNAN
• Tumpuan pada “melimpahnya” SDA semata vs.
Semakin berbasis pengetahuan, Kreativitaskeinovasian, Kewirausahaan
• Konvensional vs. Terobosan
• Sektoral – parsial vs. Sistemik - holistik
• Individual - terfragmentasi vs. Terpadu – Koheren
• dsb…
Kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama
(common platform) bagi koherensi dan sinergitas
kebijakan dan tindakan implementasi yang
pragmatis.
INDONESIA’S COMPETITIVENESS PROFILE IN 2011 AND 2012 (WEF)
2012
2011
46
36
41
• National Competitiveness
• Innovation
• Innovation and Sophistication
Factors
50
39
40
• National Competitiveness
• Innovation
• Innovation and Sophistication
Factors
DAYA SAING
 Daya Saing diperlukan:
 untuk menghadapi tantangan dan persaingan global
 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat.
 Kata kunci dalam daya saing: inovasi.
Inovasi: - cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada ke dalam produk atau
proses produksi (UU no.18 tahun 2002).
6
II. PEMBANGUNAN IPTEK
RPJPN
RPJMN
MP3EI
• UU No. 17/2007 :
• IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PJP 2005 – 2025
• IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JP 2005 – 2025, IV.1.2
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING, Butir C
Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi ) :
• penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong
pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.
• Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010 - 2014 :
• Periode peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta penguatan daya saing perekonomian.
• Buku I : Prioritas nasional (11) ~ kebudayaan, kreativitas, dan
inovasi teknologi.
• Buku II Bab IV : Penguatan sistem inovasi nasional.
• Perpres No.32/2011 tentang MP3EI
• “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan
kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada
tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif
dan berkelanjutan”
• 3(tiga) strategi utama dalam MP3EI yakni :
• Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi,
• Penguatan konektivitas nasional, dan
• Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional.
7
Strategi
Strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui:
1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas)
yang berfungsi sebagai wahana
pembangunan Iptek menuju visi
pembangunan Iptek dalam jangka panjang;
2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang
dilaksanakan sesuai dengan arah yang
digariskan dalam RPJPN 2005-2024.
8
Fokus Kebijakan
Fokus kebijakan pembangunan Iptek diarahkan untuk
membangun sistem inovasi nasional (SINas) dalam
rangka meningkatkan kontribusi IPTEK terhadap
pembangunan nasional:
1. menciptakan ruang yang berfungsi sebagai
“panggung inovasi”, agar terjadi interaksi dan
kolaborasi yang baik antar aktor-aktor inovasi
nasional dalam suasana yang kondusif;
2. mempercepat koordinasi dan intermediasi
3. antara penyedia dan pengguna teknologi,
mendorong pemanfaatan hasil litbang guna
menyelesaikan permasalahan pembangunan,
meningkatkan daya saing, memberikan
layanan kepada masyarakat serta mencapai
kemandirian bangsa.
9
Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
Indonesia bertekad mempercepat transformasi
ekonomi, dengan menyusun MP3EI yang
mengedepankan pendekatan tidak business as
usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan
dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan
terukur.
Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian
yang integral dalam system perencanaan
pembangunan nasional yang telah ada.
Strategi Pelaksanaan MP3EI
Tiga strategi utama pelaksanaan MP3EI adalah:
1. pengembangan potensi ekonomi pada enam
koridor pembangunan, dengan cara
mendorong investasi BUMN, swasta nasional,
dan Foreign Direct Investment (FDI) pada 22
kegiatan ekonomi utama;
2. memperkuat konektivitas nasional melalui
sinkronisasi rencana aksi untuk revitalisasi
kinerja sektor riil; dan
3. pengembangan center of excellence di setiap
koridor ekonomi, yang didorong melalui
pengembangan SDM dan iptek yang sesuai
untuk peningkatan daya saing.
11
III. SISTEM INOVASI
TAHAPAN INOVASI (ILUSTRASI)
Penemuan
Invensi
Difusi
Sumber : www.siks.nl/map_IO_Archi_2006/ocallaghan2.PDF
Inovasi
Regulasi Penguatan Sistem Inovasi
1.
UU No. 18/2002 :
Tujuan pengembangan Sisnas P3Iptek : Memperkuat daya dukung iptek untuk
mempercepat pencapaian tujuan negara; Meningkatkan daya saing;
Meningkatkan kemandirian.
2.
UU No. 32/2004 :
Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan
Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain:
memajukan dan mengembangkan daya saing daerah(Pasal 27, Ayat 1,butir g).
Lihat juga : PP No. 6/2008 tentang PEPPD (Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah).
UU No. 17/2007 :
(IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JP 2005 – 2025 : IV.1.2 MEWUJUDKAN BANGSA YANG
BERDAYA-SAING , Butir C Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi ) : penguatan sistem inovasi dalam rangka
mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.
3.
Peraturan Bersama Mendagri-Menristek April 2012 : Mewajibkan
Pemerintah Daerah untuk Menerapkan Sistem Inovasi Daerah
Agenda Pokok Penguatan SIDa
1. Kerangka Umum
2. Kapasitas Lembaga
Iptek (sumber daya)
3. Jaringan
4. Budaya Inovasi
5. Kohernsi kebijakan
6. Perkembangan
Global
IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH :
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar
bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana
penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan
sistem inovasi nasional.
Indikator:
1.
Tersusunnya dokumen-dokumen strategis pembangunan daerah (yang
sudah diwarnai isu kerangka heksagon), meliputi (tergantung kondisi
daerah):
a. RPJPD,
b. RPJMD,
c.
Dokumen Strategi Inovasi Daerah (ada aspek legal)
2.
Terbentuknya kelembagaan inovasi daerah :
a. Dewan Riset Daerah (DRD) atau DPDS; (atau dengan nama lain yg
memiliki fungsi pengawal SID)
b. Komite-Komite Teknis
3.
Tersusunnya Agenda prioritas kebijakan inovasi ( kerangka heksagon) dalam
bentuk program/ kegiatan yang terjadwal, jangka pendek dan jangka
menengah.
4.
Penataan dan penghimpunan data terkait sistem inovasi daerah.
CONTOH KERANGKA STRATEGI PENTAHAPAN UMUM BAGI DAERAH
Memprakarsai
Pengembangan
Klaster-klaster
Industri Spesifik
dan SID
Menjadi “Pemain
Khusus” dalam
Pasar Nasional,
Regional dan/atau
Internasional
Bersaing Atas Dasar
Murahnya Tenaga
Kerja dan/atau SDA
di Daerah
Pengembangan Posisi
Spesifik dalam “Relung”
Ekonomi tertentu:
Segmen “Antardaerah
dan Nasional dan/atau
Regional/Internasional”
Membangun
Klaster-klaster
Industri Spesifik
dan SID yang Kuat
Menjadi “Pemain
Utama” dalam Pasar
Global
Perluasan Produksi
dalam Sektor Lain
yang Memiliki Biaya
Rendah atau
Melimpahnya SDA
Daerah
Penghimpunan,
Pemanfaatan, dan
Pengembangan
Potensi Spesifik
Terbaik Setempat
(Sosial, Ekonomi
Budaya)
Perluasan
Pelayanan Pasar
Nasional, Regional
(Antarnegara)
dan/atau
Internasional
Memperkuat
Klaster-klaster
Industri Spesifik
dan SID dalam
Konteks Global
Posisi Saat Kini
Tahap Awal
Tahap Pengembangan
Tahap Ekspansi
Tantangan Sistem Inovasi Daerah
– Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai
prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan
sistem inovasi dapat ditingkatkan;
– Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar
sistem inovasi berkembang dan kemajuannya
dapat dipercepat;
– Rendahnya kepeloporan untuk melakukan
perbaikan dalam jangka panjang; dan
– Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang
IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011)
 Percontohan SID Provinsi  Percontohan SID Kawasan Khusus  Percontohan SID Otonom
1 Provinsi Jateng
1 Kabupaten Pelalawan
1 Kabupaten Kep.
2 Provinsi Riau (2012)
2 Kabupaten Way Kanan
Anambas
3 Provinsi Jambi
3 Kota Cimahi 
2 Kabupaten Kapuas Hulu
4 Provinsi Sumsel (T)
4 Kota Pekalongan 
5 Provinsi Jatim
5 Kota Surakarta
6 Provinsi Bali
6 Kabupaten Tegal
7 Provinsi Kalimantan
7 Kabupaten Banyumas
Barat
8 Kota Semarang (2012)
8 Provinsi Sulawesi
9 Kabupaten Gunungkidul
Selatan
10 Kabupaten Bantul
9 Provinsi Papua
11 Kabupaten Madiun
12 Kabupaten Trenggalek
13 Kabupaten Blitar
Koridor
14 Kabupaten Gresik
Koridor
1
Sumatera
Kalimantan
15 Kabupaten Bangli
16 Kabupaten Jembrana
2
2
7
17 Desa Mlatiharjo – Kab. Demak
Koridor
3
Sulawesi
8
4
2
5
1
2
3
9
6 1
Koridor Jawa
4
8
7
1
3
5
6
4
9
1
0
11
1
2
1
4
1
5
1Koridor
1
3
6
Bali
Nusa
Tenggara
Koridor Papua
9
KITA SETTING THE BENCHMARK ...
“... menjadi negara maju ...kekuatan 12
besar dunia di tahun 2025 melalui
pertumbuhan ekonomi tinggi ,
inklusif dan berkelanjutan”
2025
2014
PDB: US$ 3,8 – 4,5 Trilyun
Pendapatan/kap:
PDB: US$ ~ 1,2 triliun
13.000 – 16.100 US$
(high income country)
Terbesar ke-12 dunia
Pendapatan/kap:
US$ ~ 4.800
2010
Kekuatan ekonomi 14 besar dunia
RPJMN 2010-2014
PDB ~ US$ 700 Milyar
Pendapatan/kap US$ 3,005
Terbesar ke-17 besar dunia
Rata-rata 6,3 – 6,8 persen per tahun
Pertumbuhan Ekonomi
Sebelum 2014 tumbuh 7 persen, tahun 2014
berkisar 7- 7,7 persen.
Inflasi
Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
Tingkat Pengangguran
5 – 6 persen pada akhir tahun 2014
Tingkat Kemiskinan
8 – 10 persen pada akhir tahun 2014
19
MENGAPA KOLABORASI DIBUTUHKAN OLEH SEMUA
INDIKATOR INCOME PER KAPITA MASYARAKAT DALAM KORIDOR (P3EI SIMULATION)
PROVINSI
DALAM
KORIDOR
PENDUDUK PDRB 2010 PER CAPITA PENDUDUK EXPECTED
PENDUDUK EXPECTED PDRB
2010
IN US$
NOMINAL
2015
PDRB 2014
2025
2025 (US$
BILLION 2010 IN US$
(US$ 4702 PER
14900 PER
CAPITA)
CAPITA)
US$ BILLION
US$ BILLION
9,588,198
95,6
9,969 10,273,362
48,3 11,794,074
175,7
Jabar
43,021,826
83,4
1,939 47,243,999
222,1 56,972,106
848,9
Jawa Tengah
32,380,687
49,4
1,524 32,984,179
34,225,115
509,9
Yogyakarta
3,452,390
5,0
4,020,039
59,9
Jawa Timur
37,476,011
86,4
2,305 38,921,911
183,0 41,983,220
625,5
KORIDOR JAWA
125,919,11
2
319,8
133,055,54
2
625,6 148,994,554
2,220,0
DKI Jakarta
Catatan
1,465
2,540
3,632,091
155,1
17,1
Angka per kapita 2010 adalah angka PDRB per capita atas harga berlaku
2010. Asumsi nillai tukar US$ = Rp. 9000
Angka PDRB Per Kapita 2015 dan 2025 menggunakan benchmark indikator
MP3EI dengan asumsi nilai tukar tetap (2010).
Belum memperhitungkan dinamika P3EI
20
PERCEPATAN TRANSFORMASI INOVASI DALAM EKONOMI
ROAD MAP: MASTER PLAN (MP)-2025
Road Map Transformasi Inovasi Ekonomi
 Pengembangan modal
manusia berbasis ilmu
pengetahuan, teknologi,
dan inovasi secara
terencana dan sistematis
 Memasukkan unsur Sistem
Inovasi Nasional (SINAS)
dan berbagai upaya
transformasi inovasi dalam
kegiatan ekonomi
Inisiatif Strategik:
1. Revitalisasi Puspitek sebagai science and technology park
2. Pengembangan industrial park
3. Pembentukan klaster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan
4. Pengembangan industri strategis pendukung konektivitas
5. Penguatan aktor inovasi (SDM dan inovasi)
IV. PERAN PEMDA DALAM IPTEK
Landasan Legal Iptek Daerah
 UU No. 32/2004: Peran Litbang dalam pembinaan pengawasan
sebagai dasar review seluruh kebijakan dan program pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 UU No. 18/2002 SisNas P3 Iptek memberikan peran besar kepada
Pemda dalam urusan Iptek.
Tujuh pasal berkaitan dengan peran Pemda dalam Iptek:
 mengembangkan instrumen kebijakan iptek (Pasal 21:1),
 alokasi dana untuk Iptek di APBD (Pasal 27:1),
 mempromosikan HKI (Pasal 13:4),
 memberikan penghargaan kepada Inventor (Ps 24:2)
 membangun sarpras Iptek (Pasal 14)
 mendorong proses Alih Teknologi (Ps 16:1&2)
 membentuk DRD (Pasal 20:4)
22
DEWAN RISET DAERAH
• Dewan Riset Daerah merupakan lembaga yang
kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan
ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang
bersangkutan.
• Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk
mendukung pemerintah daerah melakukan
koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di
Dewan Riset Nasional.
(UU no 18 tahun 2002 : penjelasan pasal 21:4)
23
Hubungan DRN-DRD (UU No. 18/2002)

Pada dasarnya masing-masing lembaga bersifat independen;

Tidak merupakan hubungan “hierarkis vertikal”, melainkan
hubungan “koordinatif fungsional”;

DRD merupakan “agen” pembangunan iptek di daerah, dan
menjadi “penghubung” antara kebijakan iptek pusat dan
kebijakan iptek daerah; share informasi dan knowledge.
Sebaliknya kepentingan daerah dalam rangka pembangunan
iptek nasional bisa disampaikan melalui perwakilan DRD yang
menjadi anggota DRN.
24
Hubungan DRD dan Pemda
- Fasilitas
- Dana
Pemerintah
Daerah
KONSULTATIF
DRD
- Hasil monitoring & Evaluasi Iptekda
- Masukan Kebijakan Pembangunan
Kebijakan
Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Monitoring dan
Evaluasi
Perencanaan
25
Mekanisme Koordinasi DRN-DRD
Regional C
DRD
Prop
DRD
Prop
DRD
DRD
DRD
Prop
DRN
DRD
Prop
DRD
DRD
Prop
Regional A
DRD
Kab
DRD
Kab
DRD
Kab
Regional B
26
V. LESSON LEARNED
PENGEMBANGAN IPTEK DI DAERAH
27