Transcript TRANSFORMASI BPJS

Monitoring dan Evaluasi SJSN:
Persiapan
Menuju Universal Coverage
Jaminan Kesehatan
Dewan Jaminan Sosial
Nasional
1
2
3
4
Implementasi SJSN
Universal Coverage JK
Transformasi BPJS
Langkah Persiapan Menuju UC JK
2
1
Implementasi SJSN
3
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Amanat Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945:
Program Negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Diwujudkan melalui
UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
3 Asas, 9 Prinsip, 5 Program
Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan
hilang/berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami
kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun
4
1
Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh
beberapa badan penyelenggara jaminan sosial
2
Bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya
3
Untuk penyelenggaraan SJSN maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial
Nasional yg terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja, Pemberi Kerja, dan
Tokoh/Pakar
4
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UU
5
UU SJSN
Kelembagaan:
DJSN
BPJS
Program Jaminan Sosial:
5 Program, JK menjadi prioritas
6
2
Universal Coverage JK
7
3
MANFAAT JK
Direct Cost:
PEMBIAYAAN
Reduce cost sharing
and fees
PESERTA
Extend to Non-Covered
Proportion of the cost
covered.
Include
other
services
Current Pooled
Funds
2
1
Services:
which services are
covered ?
Population:
Who is covered ?
Resources : WHO, The World Health Report.
Health System Financing; the Path to Universal
Coverage, WHO, 2010, p.12
8
1
2
Aspek Kepesertaan
Aspek Manfaat
4
Aspek Fasilitas Kesehatan
Aspek Pembiayaan
5
Aspek Kelembagaan
3
9
SAAT INI
• Penduduk miskin & tdk
mampu: 76,4 juta jiwa
?
• JPK Jamsostek: 4,4 juta
jiwa
116, 4 jt
jiwa
• Askes PNS : 16,8 juta jiwa
• TNI, POLRI : 3,5 juta jiwa
• Jamkesda/PJKMU: 11,3
juta
• Askes Komersial: 8,8 juta
KEDEPAN
2010:
237,6 Juta jiwa
Tambahan:
+/- 3-4 juta/thn
• TOTAL: 121,2 juta
10
SAAT INI
SANGAT BERVARIASI:
• Ada yg kurang memenuhi
kebutuhan medis dasar,
ada yg melebihi
kebutuhan medis dasar.
Ada yg parsial, ada yg
komprehensif.
• Cost sharing/excess claim
besar
• Utilisasi review & case
management blm optimal
?
KEDEPAN
STANDAR:
• Sesuai Kebutuhan Medis
• Komprehensif: promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif (Psl 22 ayat 1)
• Cost Sharing hanya utk cegah
penyalahgunaan (Psl 22 ayat
2)
11
SAAT INI
SANGAT BERVARIASI:
• Ada yg hanya sampai PPK
II kab, ada yg sampai PPK
III Propinsi tapi ada yg
sampai luar negeri. Ada yg
melibatkan PPK Swasta
disemua jenjang, ada yg
hanya PPK Pemerintah
?
KEDEPAN
JUMLAH MENCUKUPI
KUALITAS MEMADAI
• Faskes pemerintah & swasta
(Ps 23 : 1)
• Ada kompensasi bila faskes
tak tersedia (Ps 23:3)
• Kelas standar (Ps 23: 4)
• Ada yg memenuhi prinsip
portabilitas, ada yang
tidak
12
SAAT INI
• IURAN:
sangat bervariasi (besaran,
cara pengumpulan)
• PEMBAYARAN PPK:
bervariasi. Ada yg kapitasi,
DRG, ada yg reimburment
• SKEMA:
sebagian besar msh bantuan
sosial. Yg collecting premi
msh sedikit
• COST CONTAINMENT:
belum optimal
?
KEDEPAN
• IURAN STANDAR:
Persen & Nominal (Ps 17)
• PEMBAYARAN:
POLA YG SAMA – Prospective
Payment
• SKEMA:
Asuransi Sosial (PBI), dan iuran
(Non PBI)
• COST CONTAINMENT:
Optimal dg UR (Ps 24)
13
SAAT INI
KEDEPAN
• Bervariasi, belum
terkoordinasi
menunggu regulasi
• TERKOORDINASI:
SESUAI REGULASI
• POLA PENGELOLAAN:
berbeda-beda
• POLA YG SAMA:
Sesuai Regulasi
• KAPASITAS
ORGANISASI: sangat
bervariasi
• STANDAR YANG
SAMA: Sesuai SOP
• Prosedur operasi tidak
sama
14
1. Strategi sinkronisasi dan integrasi
pengelolaan kepesertaan /peserta;
2. Strategi penyempurnaan pengelolaan JK dari
aspek keuangan;
3. Strategi optimalisasi paketmanfaat
pelayanan kesehatan;
4. Strategi pemantapan dan pengembangan
aspek kelembagaan (dan ladasan hukum)
5. Strategi memperkuat koordinasi dan
monitoring
Roadmap UC Jaminan Kesehatan:
116 UPAYA!!!
15
3
Transformasi BPJS
16
PT. Askes
• JK
BPJS Kesehatan
• JK
PT. Jamsostek
• JK, JKm, JKK, JHT
PT. Asabri
• Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata RI
PT. Taspen
• Program tabungan hari
tua dan pensiun
BPJS Ketenagakerjaan
•
•
•
•
JKK
JKm
JHT
JP
17
Tugas
Fungsi
Menyelenggarakan
program JK, JKK,
JKm, JHT, JP
 Melakukan dan/atau menerima
pendaftaran Peserta
 Memungut dan mengumpulkan iuran
dari Peserta dan Pemberi Kerja
 Menerima Bantuan Iuran dari
Pemerintah
 Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk
kepentingan Peserta
 Mengumpulkan dan mengelola data
Peserta program jaminan sosial
 Membayar manfaat dan/atau membiayai
pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan program jaminan sosial ; dan
 Memberikan informasi mengenai
penyelenggaraan program jaminan sosial
kepada Peserta dan masyarakat
18
• Mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014
• Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan:
– Kemkes tidak lagi menyelenggarakan program
Jamkesmas
– Kemhan, TNI dan POLRI tidak lagi
menyelenggarakan program pelayanan kesehatan
kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yg
berkaitan dengan kegiatan operasionalnya
– PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan
program jaminan pemeliharaan kesehatan
– PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi
19
• PT Jamsostek berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014
• Sejak berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan:
– PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi
– BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK
JHT, dan JKm yg selama ini diselenggarakan oleh PT.
Jamsostek, sampai dengan beroperasinya BPJS
Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Psl 29
s.d Psl 38 dan Psl 43 s.d Psl 46 UU SJSN , paling lambat
1 Juli 2015
– Pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS
Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029
20
1 Januari 2014
PT ASKES
PT
Jamsostek
1 Juli 2015
2029
BPJS Kes
Jkes
BPJS
Ketenagakerjaan
JKK, Jkem, JHT, JP
BPJS
Ketenagakerjaan
BPJS
Ketenaga
kerjaan
PT
TASPEN
PT TASPEN
PT ASABRI
PT ASABRI
21
4
Langkah Persiapan
22
Peraturan Pelaksana UU BPJS terdiri dari:
• 8 Peraturan Pemerintah
• 7 Peraturan Presiden
• 1 Keputusan Presiden
Peraturan Pelaksana ditetapkan paling lama:
• 1 (satu) tahun untuk peraturan yg
mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan
• 2 (dua) tahun untuk peraturan yg mendukung
beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
23
PerPres tentang Jaminan Kesehatan
• Paket Manfaat
• Iuran
• Mekanisme Pelayanan
• dll
PP tentang Penerima Bantuan Iuran
• Kriteria dan Pendataan PBI
• Pendaftaran
• Mekanisme Pembiayaan
• dll
24
BPJS Kesehatan
• Diketuai oleh
Wamenkes
• Membentuk 5
Pokja
BPJS Ketenagakerjaan
• Diketuai oleh
Sekjen
Kemnakertrans
• Membentuk 3
Pokja
25
UU SJSN
• Untuk penyelenggaraan SJSN
dibentuk DJSN
• DJSN bertanggung jawab
kepada Presiden
• DJSN berfungsi merumuskan
kebijakan umum dan
sinkronisasi penyelenggaraan
SJSN
• DJSN bertugas :
 Melakukan penelitian &
kajian
 Mungusulkan kebijakan
investasi
 Mengusulkan anggaran PBI
• DJSN berwewenang melakukan
Monev
UU BPJS
• DJSN menyampaikan hasil
monitoring dan evaluasi SJSN
setiap 6 bulan
• Mengusulkan PAW anggota
Dewan Pengawas dan Direksi
• Menerima tembusan Laporan
Pengelolaan Program dan
Keuangan BPJS
• Memberikan konsultasi kepada
BPJS tentang Bentuk dan Isi
Laporan Pengelolaan Program
• DJSN sebagai pengawas eksternal
26
1
2
Penyelesaian regulasi JK dan BPJS
Implementasi Roadmap UC JK
4
Transformasi Kelembagaan BPJS
Koordinasi Pemda dan stakeholders
5
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
3
27
28