Mekanisme Budgeting Dalam Program Jaminan Kesehatan

Download Report

Transcript Mekanisme Budgeting Dalam Program Jaminan Kesehatan

1
MEKANISME BUDGETING
DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN
Disampaikan : Kuliah S-2 IKM Minat KMPK
Oleh : Drs. Sugeng Irianto, M.Kes
Program Jaminan Sosial
Sesuai UU 40/2004 tentang SJSN
2

Jaminan Sosial :
1. Jaminan Kesehatan
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas.
2.
Jaminan Kecelakaan Kerja
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
3.
Jaminan Kematian
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
4.
Jaminan Hari Tua
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.
5.
Jaminan Pensiun
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.
Prinsip2 Asuransi Sosial
3

Kegotongroyongan;

Nirlaba;

Keterbukaan;

Kehati-hatian;

Akuntabilitas;

Portabilitas;

Kepesertaan bersifat wajib;

Dana amanat, dan hasil pengelolaan dana dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAAT INI
No
Jenis Jaminan
Penyelenggara
Biaya Iuran/Premi
1
Askes PNS
PT. Askes
Pegawai + Pemerintah
2
Askes Jamsostek
PT.Jamsostek
Pegawai
3
Askes Asabri
PT.Asabri
Pegawai + Pemerintah
4
Askes Swasta
Asuransi Swasta Masyarakat
5
Askes Jamkesmas
Kemenkes RI
Pemerintah Pusat
6
Askes Jamkesda
UPT Jamkesda
Pemerintah Prov/Kab
4
4
PENYELENGGARAAN JAMINAN KES
5
PEMERINTAH
BAPEL
ikatan kerja/kontrak
siklus kendali mutu
pemantauan utilisasi
penanganan keluhan
PESERTA
Pelayanan Kesehatan
PPK
6
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Trias Manajemen :
1.Manajemen Kepesertaan
2.Manajemen Pemeliharaan Kesehatan
3.Manajemen Keuangan

Dokumen Penyelenggaraan
7
Pedoman Pelaksanaan / Petunjuk Tehnis
 Paket Pelayanan Kesehatan
 Daftar Kepesertaan
 Pola Tarif Pemberi Pelayanan Kesehatan

 Pusk/Dokel/Rumah
Sakit/Laboratorium
Daftar Obat
 Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PPK

Premi = Iuran
8
 Premi
= Asuransi Komersial
 Iuran = Asuransi Sosial
 Sejumlah
uang yang dibayarkan oleh
pemegang polis (peserta) kepada Badan
penyelenggara asuransi secara teratur dan
diberikan jaminan atas resiko yang timbul
pada masa waktu tertentu
9
Prinsip-prinsip Perhitungan Premi
Asuransi
1.
2.
3.
4.
Adequacy (kecukupan)
Reasonable (wajar)
Equity
(adil)
Competitiveness (Mampu bersaing)
Komponen Premi
10

Premi = Klaim +Cadangan +Biaya2
+ Margin + Profit –Pendapatan
Investasi
Faktor2 yg Mempengaruhi Premi
11
Disain Paket Pelayanan
 Pola Tarif yang berlaku
 Distribusi Umur dan Jenis Kelamin
 Tingkat Pekerjaan
 Lokasi Geografi
 Akses pada Pelayanan Medis
 Ekonomi dan Inflasi
 Individual Underwriting

Premi sebagai dasar Perencanaan
Anggaran Jaminan Kesehatan
12

Premi Ideal = Rp 40.000 per Jiwa per bulan
(Perhitungan Aktuaris)

Bagaimana kalau Rp 6.000 ?
1.
2.
3.
4.

pembatasan paket pelayanan,
berlaku iur biaya,
perketat rujukan berjenjang
minimal jumlah peserta ditetapkan
RPP Premi BPJS Kesehatan Rp 27.500,- ??
Pengelolaan Anggaran
13
Biaya Yankes
Biaya Operasional

Dibayarkan kepada PPK

Bunga Bank Disetor ke Kasda setiap bulan
Pemeriksaan dan Pengawasan
14

Pemeriksaan Keuangan :
 Inspektorat
Kementerian/Pemerintah Daerah
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
 Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan

Pengawasan Masyarakat
 Masyarakat
(Peserta/Tokoh masyarakat)
 Lembaga Swadaya Masyarakat
 Lembaga Ombusmen Daerah
 Lembaga Ombusmen Nasional
Ketentuan Yang Berlaku
15

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 PP

38 tahun 2007 pembagian urusan kewenangan
UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN
 PP…….. ?

UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS
 PP
……. ?
SKEMA PENYUSUNAN ANGGARAN
JAMINAN KESEHATAN
16
SKPD / UNIT UTAMA
BADAN PERENCANAAN DAERAH/PUSAT
KOMISI DPRD/DPR RI
BADAN ANGGARAN DPRD / DPR RI
DPRD / DPR RI (PENGESAHAN)
SUMBER DANA : a. BANSOS
b. PROGRAM KEGIATAN
PENGELOLA : SKPD / UNIT UTAMA
BAGAIMANA DENGAN BADAN PENGELOLA ATAU BPJS KEDEPAN?
Faktor2 yg Mempengaruhi
Penetapan Anggaran
17
Komitmen Pemerintah Daerah / Pusat)
 Komitmen DPRD / DPR RI
 Persepsi Eksekutif / Legislatif terhadap
Besaran Premi atau Anggaran

 Kecukupan
anggaran biaya pelayanan kes
 Profit atau Not for Profit dalam pengelolaan
 Biaya operasional ?? (10 % atau 40 % )
18