Transcript BPJS Ketenagakerjaan Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA - KARIMUNJAWA JL KARIMUNJAWA NO 6 Telp. 503 2701 ext 130-143 Date : 11 Maret 2014

BPJS Ketenagakerjaan
Jembatan Menuju
Kesejahteraan Pekerja
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG UTAMA
SURABAYA - KARIMUNJAWA
JL KARIMUNJAWA NO 6
Telp.
503 2701 ext 130-143
Date : 11 Maret 2014
Jaminan sosial ketenagakerjaan
merupakan hak azasi bagi setiap tenaga kerja
dalam menjaga kemandirian dan harga diri
TIDAK
TERGANTUNG
ORANG LAIN dalam
Pembiayaan perawatan,
hari
tua,
maupun
meninggal dunia
Jaminan yg diterima
MERUPAKAN HAK,
bukan
dari
belas
kasihan orang lain
DASAR HUKUM
•
•
•
•
UU No 40 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (2)
UU No 24 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat (3)
PP 86 Tahun 2013
Perpres 109 Tahun 2013 Perihal
Penahapan Kepesertaan
3
TRANSFORMASI JAMSOSTEK
Transformasi
01 Januari 2014
Jaminan Perlindungan
Sakit
Opname
Hamil
Melahirkan /
Persalinan
Klaim Kacamata
dsb
Bukan yang akan kita bahas , dan bisa diikuti secara Mandiri lewat Kantor BPJS
Kesehatan
Jaminan Perlindungan
BPJS KETENAGAKERJAAN
JHT
JKK
Jaminan
Kecelakaan
Kerja
JK
Jaminan
Kematian
 AKTIFITAS PEKERJAAN
ANTARA PEMBERI KERJA
DAN PENERIMA
PEKERJAAN
 KHUSUS DI DESIGN BAGI
SETIAP PELAKU USAHA
BAIK SEKTOR FORMAL
MAUPUN INFORMAL
PENJELASAN MANFAAT
PER PROGRAM
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berkelas Dunia Yang
Unggul Dalam Operasional Dan Pelayanan
Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK)
Mulai perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, selama dilokasi pekerjaan dan
dalam perjalanan kembali pulang ke rumah termasuk perjalanan pulang pergi ke lokasi dinas luar
melalui jalur yang biasa dilalui
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berkelas Dunia Yang
Unggul Dalam Operasional Dan Pelayanan
Cacat Dalam Kecelakaan Kerja
11
Ilustrasi Cacat
CACAD TOTAL TETAP
MISALNYA PUTUS PAHA KAKI KANAN DAN KIRI
- 70% X 80 X 2.710.000,=
- S. BERKALA 200.000,-X 24 BL =
TOTAL
=
151,760,000.00
4,800,000.00
156,560,000.00
CACAD SEBAGAIAN
MISALNYA PUTUS SALAH SATU PAHA KANAN / KIRI
- 35% X 80 X 2.710.000,=
75,880,000.00
CACAD FUNGSI
BERKURANGNYA FUNGSI DARI KET DOKTER 50 % UNTUK KAKI KANAN/KIRI DARI PAHA KE BAWAH
- 50%X35%X80X 2.710.000,=
37,940,000.00
SANTUNAN KEMATIAN OLEH KRN KEC.KERJA
- 60%X80X 2.710.000 ,=
- S.BERKALA 200.000,X 24 BLN =
- S.BIAYA PEMAKAMAN
=
TOTAL
=
130,080,000.00
4,800,000.00
2,000,000.00
136,880,000.00
12
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berkelas Dunia Yang
Unggul Dalam Operasional Dan Pelayanan
Prosedur Pemanfaatan JKK
Maksimal 2x 24 jam melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila
terjadi resiko kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan Pekerjaan
(form 3/Pelaporan JKK Tahap 1)
Membawa pada pelayanan kesehatan terdekat (Rumah Sakit , Klinik,
Puskesmas, Balai Pengobatan) berijin resmi, misal tidak ke Sangkal
Putung yang Tidak berijin Resmi dari instansi berwenang
Penggantian Upah selama tidak masuk kerja adalah yang didasarkan
pada Surat Keterangan Istirahat dari Dokter yang menangani.
Kuitansi pengobatan harus ASLI dan dilengkapi copy resep
14
15
16
PERSYARATAN KLAIM JKK
Form 3, 3a, 3b dilampiri dengan :
Kartu Peserta Jamsostek FC 1 lbr
KTP/SIM Tenaga Kerja FC 1 lbr
Kronologis Kejadian Kecelakaan dari perusahaan
(kecelakaan di dalam perush) diatas kertas kop, stempel dan
TTD pimpinan perusahaan.
Kronologis Kec Lalu Lintas + Berita Acara Polisi (BAP).
Absensi sejak kejadian kecelakaan sd masuk kerja kembali.
Surat Keterangan istirahat dokter jika ada (asli)
Kuitansi pengobatan asli + rincian biaya + copy resep + copy
hasil la-boratorium
Surat Tugas / Perintah Lembur ( kasus dinas Luar/lembur)
17
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berkelas Dunia Yang Unggul Dalam
Operasional Dan Pelayanan
JAMINAN KEMATIAN
Pengertian :
Jaminan yang dibayarkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia
bukan karena kecelakaan kerja, Tidak ada batasan waktu dan tempat, jaminan
diberikan selama tenaga kerja masih aktif terdaftar sebagai peserta sampai 6
bulan setelah non aktif
Manfaat :
1. Santunan Kematian
: Rp. 14.200.000,-
2. Santunan Berkala (2 Thn)
: Rp.
3. Biaya Pemakaman
: Rp. 2.000.000,-
200.000,- /Bln
Total : Rp. 21.000.000,-
PERSYARATAN KLAIM JK
Formulir Pengajuan Klaim JK yang telah ditandatangani dan
distempel oleh Pemberi Kerja dan Ahliwaris dilampiri dengan:
Kartu Peserta Jamsostek Asli
Akte Kematian dari Dispenduk/Surat Kematian dari kelurahan FC
legalisir 1 (SATU) lbr
Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan FC legalisir 1 lbr
KTP/SIM Tenaga KerjaFC 2 lbr
KTP/SIM Ahli Waris FC 2 lbr
Kartu Keluarga FC 1 lbr
Surat Nikah FC 1 lbr (ahli waris suami/istri)
Akte Kelahiran FC 1 lbr (ahli waris anak/orang tua)
Surat Keterangan berhenti kerja dari perusahaan FC 1 lbr
NPWP FC 1 lbr (bagi yg saldonya > 50juta)
Rekening Tabungan FC 1 lbr (Utk pembayaran transfer bank
19
ILUSTRASI IURAN
No
UPAH
JKK (0.24%)
JKM (0.3%)
Total
1
Rp. 2.710.000
Rp 6.504
Rp. 8.130
Rp 14.634
Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, Dengan Minimal
yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang berlaku (PERGUB No
72 Tahun 2014)
20
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2013
SANKSI
SANKSI ADMINISTRASI dan PIDANA
ADMINSITRASI :
* Teguran Tertulis
* Denda; dan/atau
* Tidak mendapat pelayanan publik
PIDANA : Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00
(satu miliar rupiah)
Tata cara dalam pengenaan sanksi di atur dalam Peraturan Pemerintah RI
Nomor 86 Tahun 2013
Pasal 6 : 1. Sanksi teguran tertulis paling banyak 2 kali dan jangka waktu paling
lama 10 hari kerja
2. Sanksi dimaksud di kenai oleh BPJS
Pasal 7 : 1. sanksi denda di berikan utk jangka waktu paling lama 30 hari sejak
berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis.
2. sanksi denda di maksud di kenai oleh BPJS
3. denda di maksud menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial
Pasal 8 : Pengenaan sanksi tdk mendapat pelayanan publik tertentu di lakukan
oleh
Pemerintah, pemda/pemprov atas permintaan BPJS.
Pasal 9 : 1. Sanksi tdk mendapatkan pelayanan publik di berikan kepada pemberi
kerja selain penyelenggara negara :
a. perijinan terkait usaha
b. ijin yang di perlukan dalam mengikuti tender proyek
c. ijin mempekerjakan tenaga asing
d. ijin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
e. ijin mendirikan bangunan / IMB
2. Sanksi tdk mendapatkan pelayanan publik di berikan kepada setiap
orang selain pemberi kerja, PBI yang memenuhi syarat :
a. ijin mendirikan bangunan / IMB
b. surat ijin mengemudi / SIM
c. sertifikat tanah
d. pasport atau
e. surat tanda nomor kendaraan / STNK
Transformasi Kartu Peserta
Generasi Pertama
Generasi Kedua
Kartu Kertas
Laminasi
Kartu PVC Show Card
(security printing)
Generasi Transformer
Smart Card
KAMI SIAP MELINDUNGI APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM MENJALANKAN
TUGAS DAN KEWENANGANNYA
Date : 11 Maret 2014