Transcript UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Sebagaimana telah Diubah dengan UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000 disampaikan pada : Property Law Training,

UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997
tentang
BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
Sebagaimana telah Diubah dengan
UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000
disampaikan pada :
Property Law Training, Jakarta 9 Agustus 2006
Maizar Anwar
Direktur PBB & BPHTB-Ditjen Pajak
1
ORDONANSI BEA BALIK NAMA
Stbl. 1924 No. 291
Dipungut antara lain atas
pemindahan hak atas harta
tetap
termasuk pewarisan dan
hibah wasiat
Objek Pajak :
harta tetap
(hak-hak kebendaan atas tanah,
yang pemindahan haknya dilakukan
dengan akta)
 kecuali : Hak Agraris Eigendom
(Pasal 51 ayat 7 Ind. Staatsregeling)
 Objeknya terbatas pada hak-hak atas
tanah dengan titel hukum barat
2
UUPA
UU No. 5/1960
Ordonansi
1924 / 291
(tidak mengenal hak-hak
(Objek pajaknya terbatas
sebagaimana dimaksud
pada hak-hak atas tanah
dengan titel hukum barat) dalam Ordonansi 1924 / 291)
Tidak dapat dipungut sejak th. 1961 s/d sekarang
UU BPHTB
3
UUPA
UU No. 5/1960
PP 10/1961 yang telah diganti dgn PP 24/1997
(Peraturan pelaksanaan UUPA)
Hak-hak atas tanah dengan titel hukum
barat dihapus
Ordonansi BBN 1924 No. 291 atas tanah
tidak dapat dipungut
UU BPHTB
4
Dasar Pemungutan BPHTB
Tanah
Memenuhi kebutuhan
dasar untuk papan
Komoditas
strategis
Alat investasi yg
menguntungkan
keuntungan ekonomis bagi yang
memperoleh hak atas tanah
kontribusi kepada Negara dengan membayar BPHTB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
5
Prinsip-prinsip yang diatur
dalam UU BPHTB
 Pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem “Self Assessment”.
 Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
(NPOPKP).
 Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan pejabat-pejabat umum
yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya.
 Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang
seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
6
OBJEK PAJAK
Pasal 2
PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
G Pemindahan Hak
A Pemberian Hak Baru
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
7
Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 2 ayat (2)
G
Pemindahan Hak, karena :
ujual beli;
whibah;
v tukar-menukar;
x hibah wasiat;
5. waris
zpemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
{pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
|penunjukan pembeli dalam lelang;
}putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10.
A
penggabungan usaha
11. peleburan usaha
12.
pemekaran usaha
13. hadiah.
Pemberian Hak Baru, karena :
 kelanjutan pelepasan hak;
 di luar pelepasan hak.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
8
Jenis hak-hak atas tanah
Pasal 2 ayat (3)

hak milik

hak guna usaha

hak guna bangunan

hak pakai

hak milik atas satuan
rumah susun
Diatur dalam
UU Rumah Susun
(UU No. 16 / 1985)

hak pengelolaan
Diatur dlm PP No.
48 Tahun 1983
Diatur dlm UUPA
(UU No. 5 / 1960)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
9
Objek Pajak
yang tidak dikenakan BPHTB
Pasal 3 ayat (1)
Objek Pajak yang diperoleh :
 Perwakilan diplomatik (asas timbal balik)
 Negara untuk kepentingan umum
 Badan / perwakilan organisasi internasional
 orang pribadi/badan karena konversi hak / perbuatan
hukum lain tanpa perubahan nama
 karena wakaf
 untuk kepentingan ibadah
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
10
OP yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan
pemberian hak pengelolaan diatur dengan PP
Pasal 3 ayat (2)




Pengenaan BPHTB karena
waris dan hibah wasiat,
Pengenaan BPHTB karena
Pemberian hak pengelolaan
(PP 111 Thn 2000)
(PP 112 Thn 2000)
saat pewaris meninggal dunia pada hakikatnya
telah terjadi pemindahan hak dari pewaris
kepada ahli waris
mengingat ahli waris memperoleh hak secara
cuma-cuma, maka adalah wajar apabila
perolehan hak karena waris termasuk objek
pajak
hibah wasiat merupakan penetapan wasiat yg
khusus yg berlaku pada saat pemberi wasiat
meninggal dunia
 hak pengelolaan merupakan hak
menguasai dari negara atas tanah
yang sebagian kewenangannya
dilimpahkan kepada pemegang
haknya
pada umumnya penerima hibah wasiat adalah
orang pribadi yg masih dalam hubungan
keluarga yg tidak mampu atau badan sebagai
penghargaan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
11
SUBJEK PAJAK (Pasal 4)
“Orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan
atau bangunan”
dikenakan kewajiban membayar pajak
Wajib Pajak
12
TARIF PAJAK
Pasal 5
Untuk kesederhanaan dan kemudahan
penghitungan pajak
Tarif Tunggal
5%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
13
DASAR PENGENAAN
Pasal 6
Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP)
Harga
Transaksi
Nilai Pasar
Apabila NPOP tidak
diketahui atau lebih
rendah dari NJOP PBB
- jual beli
- tukar-menukar
- penunjukan pembeli - hibah
dlm lelang
- pemberian hak baru, dll
NJOP PBB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
14
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP)
Pasal 7
Ditetapkan secara regional oleh Kakanwil DJP
dengan mempertimbangkan pendapat Pemda dan
perkembangan perekonomian daerah
paling banyak
Rp 300.000.000,00
untuk waris atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi
dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau ke bawah,
termasuk suami/istri
paling banyak
Rp 60.000.000,00
untuk lainnya
Dapat diubah dengan PP
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
15
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 8
BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif
atau
bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan :
BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
16
Saat Pajak Terutang ( Pasal 9 )









jual beli
tukar-menukar
hibah
pemasukan dlm perseroan/
badan hukum lainnya
pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan
hadiah
penggabungan usaha
peleburan usaha
pemekaran usaha
 lelang
sejak tgl dibuat
dan ditandatanganinya
akta
sejak tgl penunjukan
pemenang lelang
sejak tgl putusan
pengadilan yg tetap
 putusan hakim
 waris
 hibah wasiat
sejak tgl pendaftaran hak
 pemberian hak baru sbg
kelanjutan pelepasan hak
& di luar pelepasan hak
sejak tgl diterbitkannya
surat keputusan
pemberian hak
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
17
TEMPAT TERUTANG
PAJAK
Pasal 9 ayat 2
Di Wilayah:
1. Kabupaten
2. Kota
3. Propinsi
Yang meliputi letak tanah
dan atau bangunan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
18
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
( Pasal 10 )
Wajib Pajak wajib
membayar pajak
yang terutang
dengan tidak
mendasarkan
pada adanya
surat ketetapan
Dibayar ke Kas
Negara melalui
Kantor Pos dan
atau Bank
BUMN atau
Bank BUMD
atau tempat
pembayaran lain
yang ditunjuk
oleh Menteri
Keuangan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
19
Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar
( SKBKB )
Dalam jk. waktu
5 tahun
berdasarkan hasil
pemeriksaan/
keterangan lain
pajak
kurang
dibayar
FISKUS
Pasal 11
+ bunga 2% / bln.
Dasar
penagihan
(Pasal 14)
WAJIB
PAJAK
maks. 24 bln
sejak saat pajak
terutang s.d.
diterbitkan SKBKB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
20
Surat Ketetapan BPHTB
Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )
Pasal 12
Dalam jk. waktu
5 tahun
berdasarkan hasil
pemeriksaan
+ kenaikan 100%
kecuali WP melapor
sebelum
pemeriksaan
Dasar
penagihan
(Pasal 14)
FISKUS
WAJIB
PAJAK
NOVUM
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
21
Surat Tagihan BPHTB ( STB )
Pasal 13
menagih pajak yang
tidak/kurang dibayar
DJP
menagih pajak yang
kurang dibayar karena
salah tulis/hitung
pada SSB
+ bunga
2% / bln.
maks 24 bln
sejak saat
pajak
terutang
menagih sanksi adm.
berupa bunga dan/atau
denda
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
22
K E B E RATAN
Pasal 16
maks 3 bln
sejak diterimanya skp
WAJIB PAJAK
maks
12 bln
KEPUTUSAN
- Ditolak
- Diterima
- Menambah
(Pasal 17)
DIRJEN PAJAK
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
23
Banding
Pasal 18
maks. 3 bln sejak
SK Keberatan
diterima
Banding
WAJIB PAJAK
(Menolak)
BADAN PENGADILAN
PAJAK
Apabila SK Keberatan menambah
jumlah pajak terutang
(merupakan dasar penagihan)
Pasal 14
WAJIB PAJAK
(Menerima)
PEMBAYARAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
24
KEBERATAN/BANDING
YANG DITERIMA
Pasal 19
Keberatan
diterima
Banding
kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2%
sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan dihitung
sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya
Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
25
PENGURANGAN
Pasal 20
Atas permohonan WP,
pengurangan pajak
dapat diberikan karena :
Kondisi tertentu WP
yang ada hubungannya
dengan OP
Kondisi WP yang ada
hubungannya dengan
sebab-sebab tertentu
Tanah dan atau bangunan yang
digunakan untuk kepentingan sosial
atau pendidikan yang semata-mata
tidak untuk mencari keuntungan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
26
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 21
karena permohonan WP,
antara lain dalam hal:
- kelebihan bayar
- terlanjur bayar tetapi
perolehan haknya batal
karena pengajuan
pengurangan yang
diterima
SKBLB
karena Keberatan/
Banding yang
dikabulkan sebagian
atau seluruhnya
SKBLB
+ bunga 2%/bln
maks. 24 bln.
(Pasal 19)
dilakukan pemeriksaan
(Pasal 22)
SKBLB
SKBN
+ bunga 2%/bln
apabila pengembalian
lewat 2 bln (Ps. 22)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
27
Pembagian Hasil Penerimaan
Pasal 23
 BPHTB merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan
20% untuk Pemerintah Pusat 80% untuk Pemerintah Daerah.
 Bagian penerimaan Pemerintah Pusat dibagikan kepada
seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.
 80% bagian penerimaan Pemerintah Daerah dibagi dengan
imbangan 20% untuk Pemerintah Propinsi dan 80% untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Prop
Kab/Kt
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
28
Ketentuan Bagi Pejabat
Pasal 24
Syarat :
Bukti
Pembayaran
BPHTB
PPAT/Notaris/Pejabat Lelang
Kakan Pertanahan Kab/Kota
- Penandatanganan Akta/
Risalah Lelang
- Pendaftaran hak/peralihan hak
Sanksi (Pasal 26):
PPAT/Notaris/Pejabat lelang = Denda Rp 7,5 juta
Kakan Pertanahan Kab/Kota = PP 30/1980
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
29
Kewajiban Melapor Bagi Pejabat
PPAT/Notaris/
Kepala KLN
Pasal 25
Batas waktu pelaporan
kepada Ditjen Pajak
Pembuatan Akta/
Risalah Lelang
Bulan ini
Tgl. 10
Bulan berikutnya
Sanksi (Pasal 26):
Lewat waktu denda Rp250 ribu
untuk setiap laporan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
30
Ketentuan Penutup
Pasal 27
Dengan berlakunya UU BPHTB
(1 Januari 1998)
Ditunda menjadi
Tgl 1 Juli 1998
Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 beserta perubahannya,
sepanjang mengenai pungutan BBN atas pemindahan
harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan
dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan pengenaan pajak atas akta
pendaftaran dan pemindahan kapal
berdasar Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291
masih tetap berlaku
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
31
Pasal 27A
 Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU BPHTB,
berlaku ketentuan dalam UU KUP.
 Dengan berlakunya UU No 20 Th 2000, peraturan
pelaksanaan yang telah ada di bidang BPHTB
berdasarkan UU No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan
belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang
baru.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
32
PERATURAN PELAKSANAAN UU
BPHTB
No
PERATURAN
PELAKSANAAN
TENTANG
PELAKSANAAN
ATAS UU NO.20 TH
2000
1
PP Nomor 34 Tahun
1997
Pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas
tanah dan atau bangunan
Pasal 25
2
Kep.Menkeu Nomor
636/KMK.04/2000
Tata cara pelaporan atau pemberitahuan perolehan
hak atas tanah dan bangunan
Pasal 25
3
SKB Meneg
Agraria/Ka BPN dan
Dirjen Pajak
Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT dan
pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan
Kab/Kota
Pasal 25
4
PP Nomor 111 Tahun
2000
Pengenaan BPHTB Karena Waris dan Hibah
Wasiat
Pasal 3 ayat (2)
5
PP Nomor 112 Tahun
2000
Pengenaan BPHTB Karena Pemberian Hak
Pengelolaan
Pasal 3 ayat (2)
6
PP Nomor 113 Tahun
2000
Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
Pasal 7 ayat (2)
7
Kep.Menkeu Nomor
516/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
Pasal 7 ayat (2)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
33
No
PERATURAN
PELAKSANAAN
TENTANG
PELAKSANAAN ATAS
UU NO.20 TH 2000
PERATURAN
PELAKSANAAN UU BPHTB
Pemberian Pengurangan BPHTB
Pasal 20 ayat (2)
9
Kep.Menkeu Nomor
561/KMK.03/2004
(pengganti Kep.
Menkeu Nomor
87/KMK.03/2002)
10
Kep.Menkeu Nomor
517/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran
BPHTB
Pasal 10 ayat (2) dan
ayat (3)
11
Per.Menkeu Nomor
32/PMK.03/2005
Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 23 ayat (3)
12
SKB Dirjen Anggaran
dan Dirjen Pajak
Tata Cara Pembagian dan Penyaluran
Penerimaan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat
Pasal 23 ayat (3)
13
Kep.Menkeu Nomor
514/KMK.04/2000
Pencabutan KMK No.637/KMK.04/1997 tentang
Tata Cara Pengenaan BPHTB karena Hibah
Wasiat
Pasal 3 ayat (2)
14
Kep.Menkeu Nomor
515/KMK.04/2000
Pencabutan KMK No.638/KMK.04/1997 tentang
Tata Cara Pengenaan BPHTB karena Pemberian
Hak Pengelolaan
Pasal 3 ayat (2)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
34
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 1997
TENTANG
PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN ATAU BANGUNAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
35
PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN
PPAT/
Notaris
Kepala Kantor Lelang/ Pejabat
Lelang
Kepala Kantor
Pertanahan Kab/Kota
PELAPORAN
PEMBERITAHUAN
Pemindahan Hak
Pemberian Hak Baru
kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak
tanah dan atau bangunan
(paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
36
Isi Laporan
atau Pemberitahuan
Laporan atau pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat :
u
u
u
u
u
u
u
u
u
nomor dan tanggal akta/Risalah Lelang/surat keputusan
pemberian hak;
status hak;
letak tanah dan atau bangunan;
luas tanah dan bangunan;
nomor dan tahun SPPT PBB;
NJOP PBB
harga transaksi atau nilai pasar;
nama dan alamat pihak yang mengalihkan
dan yang memperoleh hak;
tanggal dan jumlah setoran
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
37
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT
KMK Nomor 636/KMK.04/1997
Wajib menyampaikan laporan bulanan disertai
fotokopi Surat Setoran BPHTB (SSB)
KP PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah
dan bangunan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
38
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH KARENA
PEMBERIAN HAK BARU
Diberikan oleh :
Badan Pertanahan
Nasional/Kanwil BPN
Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Tidak melalui :
PPAT atau Kantor Lelang
Memberitahukan ke Kepala Kantor Pajak Bumi dan
Bangunan
Dengan disertai bukti SSB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
39
atau
Pemberitahuan
Disampaikan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
40
Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT dan
pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan Kab/Kota
SKB 2 TAHUN 1998 / KEP-179/PJ./1998
POKOK-POKOK YANG DIATUR :
v
v
v
v
v
v
Penyeragaman jenis dan bentuk laporan pembuatan akta oleh PPAT
dan pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan
Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT menggunakan formulir
khusus (telah ditentukan)
Laporan bulanan PPAT disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya kepada Ka Kantor Pertanahan, Kakanwil BPN, Ka
KPPBB, Ka KPP
Instruksi kepada Kepala KPPBB dan KPP
Instruksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota
Instruksi kepada Kepala Kanwil BPN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
41
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2000
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
42
Perolehan hak karena
WARIS dan HIBAH WASIAT
Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris
meninggal dunia
Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah
wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
43
Pengenaan
Perolehan hak karena waris
dan hibah wasiat dikenakan
sebesar 50% dari BPHTB yang
seharusnya terutang.
50 %
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
44
Saat Terutang
Saat terutang BPHTB karena waris dan hibah wasiat
adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan
perolehan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota berdasarkan :
ü Putusan Hakim/Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan
ttg pembagian waris
ü Akta PPAT ttg hibah oleh pelaksana wasiat a.n.
pemberi hibah wasiat
ü Akta pembagian waris
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
45
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2000
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
46
HAK PENGELOLAAN
A
dalah hak menguasai dari Negara atas tanah
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk :
u merencakan peruntukan dan penggunaan tanah;
u menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan
tugasnya;
u menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada
pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak
ketiga.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
47
Besarnya BPHTB
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
karena pemberian hak pengelolaan yg diterima oleh :
- Departemen,
- Lembaga Pemerintah Non
Departemen,
- Pemda Prop dan Kab/Kota
- Lembaga Pemerintah lainnya, dan
- PERUM Perumnas
0%
Pihak-pihak
lainnya
50%
dari BPHTB yang seharusnya terutang
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
48
Saat terutangnya BPHTB atas perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan
karena pemberian hak pengelolaan
Sejak tanggal ditandatangani dan
diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak
pengelolaan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
49
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2000
TENTANG
PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN
OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
50
NPOPTKP
ditetapkan secara regional
Rp300.000.000,00
Besarnya ditetapkan
paling banyak :
dalam hal perolehan hak karena waris, atau
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri
Rp60.000.000,00
dalam hal lainnya.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
51
Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Menteri
Keuangan untuk setiap Kabupaten/Kota
dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah
NPOPTKP dapat diubah dengan
mempertimbangkan perkembangan
perekonomian regional
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
52
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 561/KMK.03/2004
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
JO. Peraturan Dirjen Pajak-16/PJ/2005
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
53
Dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal :
§ Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan
OP
§ Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebabsebab tertentu
§ Penggunaan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan
PANTI ASUHAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
54
Besarnya pengurangan BPHTB :
No.
a.
Dalam hal
Yaitu
1. WP orang pribadi, memperoleh hak baru
Kondisi
melalui program pemerintah di bidang
tertentu Wajib
pertanahan, tidak mampu secara ekonomis
Pajak yang ada
hubungannya
2. WP badan, memperoleh hak baru selain hak
dengan Objek
pengelolaan, telah menguasai tanah dan
Pajak
atau bangunan secara fisik > 20 th,
Besarnya
pengurangan
75%
50%
dibuktikan dg surat pernyataan WP dan
keterangan dari Pejabat Pemda setempat
3. WP orang pribadi memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan RS, RSS, dan
Rumah Susun Sederhana diperoleh
langsung dari pengembang dan dibayar
secara angsuran
25%
4. WP orang pribadi menerima hibah dari
orang pribadi yang mempunyai hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah
50%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
55
No
b.
Besarnya
penguranga
n
Dalam hal
Yaitu
Kondisi
Wajib Pajak
yang ada
hubunganny
a dengan
sebab-sebab
tertentu
1. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang
nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek
Pajak
50%
2. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai
pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh
pemerintah untuk kepentingan umum
50%
3. WP yang terkena dampak krisis ekonomi dan
moneter yang berdampak luas pada kehidupan
perekonomian nasional sehingga WP harus
melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah
75%
4. WP Bank Mandiri yang memperoleh hak atas
tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank
Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia,
dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses
penggabungan usaha (merger)
100%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
56
No
b.
Dalam hal
Yaitu
Kondisi
5. WP Badan yang melakukan Penggabungan Usaha
Wajib Pajak
(merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi)
yang ada
dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan
hubunganny
likuidasi dan telah memperoleh keputusan
a dengan
persetujuan penggabungan atau peleburan usaha
sebab-sebab
dari Direktur Jenderal Pajak
tertentu
6. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti
semula disebabkan bencana alam atau sebabsebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah
longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huruhara yang terjadi dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta
7. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI,
pensiunan PNS, purnawirawan TNI,
purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya
yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan rumah dinas pemerintah
Besarnya
penguranga
n
50%
50%
75%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
57
Tambahan dalam KMK-561/KMK.03/2004
No
b.
Dalam hal
Kondisi
Wajib Pajak
yang ada
hubunganny
a dengan
sebab-sebab
tertentu
Yaitu
Besarnya
pengurangan
8. WP KORPRI yang memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan dalam rangka
pengadaan perumahan bagi anggota
KORPRI/PNS
100%
9. WP Badan anak perusahaan dari perusahaan
asuransi dan reasuransi yang memperoleh
hak atas tanah dan atau bangunan yang
berasal dari perusahaan induknya selaku
pemegang saham tunggal tunggal sebagai
kelanjutan dari pelaksanaan KMK tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi
50%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
58
No
c.
Dalam hal
Tanah dan atau bangunan digunakan untuk
kepentingan sosial atau pendidikan yang sematamata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain
untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu,
sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan,
rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial
masyarakat
Besarnya
pengurangan
50%
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
59
Wajib Pajak
Dapat menghitung
sendiri besar
pengurangan BPHTB
sebelum melakukan
pembayaran dan
membayar BPHTB
terutang sebesar
perhitungan setelah
pengurangan
Wajib
mengajukan
permohonan
pengurangan
BPHTB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
60
Siapa Yang berwenang memberikan Keputusan Pemberian
Pengurangan BPHTB ???
bagi
bagi
-WP Badan terkena
dampak krisis ekonomi
dan moneter;
-WP Bank Mandiri; dan
-WP Badan melakukan
merger/konsolidasi
Dirjen Pajak a.n.
Menteri Keuangan
lainnya
BPHTB
terutang > Rp5
milyar
Rp2,5 milyar <
BPHTB
terutang < Rp5
milyar
Kakanwil DJP a.n.
Menteri Keuangan
BPHTB
terutang <
Rp2,5 milyar
Kepala KP PBB a.n.
Menteri Keuangan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
61
WP
PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB
Selain :- dampak krisis ekonomi dan moneter
- Bank Mandiri
- merger/konsolidasi
-
Tertulis
Dalam bahasa Indonesia
Disertai alasan-alasan yang jelas
Melampirkan:
a.
b.
c.
d.
e.
1
Fotokopi lembar 1 SSB;
Fotokopi SPPT PBB tahun terutang BPHTB
Fotokopi Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak
Baru/Putusan Hakim/Sertifikat Hak atas tanah atau Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun/Dokumen lain;
Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KK/identitas lain;
Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa/Ket. Lain yg terkait
Kepala Kantor Pelayanan PBB
paling lama 3 bulan sejak saat terutang BPHTB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
62
WP
PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB
Dalam hal : - dampak krisis ekonomi dan moneter
- Bank Mandiri
- penggabungan usaha (merger)
- WP Badan menguasai secara fisik > 20 tahun
-
Tertulis
Dalam bahasa Indonesia
Disertai alasan-alasan yang jelas
Melampirkan:
a.
b.
c.
2
SSB;
Fotokopi Akta Penggabungan Usaha/Akta PPAT untuk
penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan
likuidasi/keputusan BPPN atau bukti bahwa telah disetujui oleh
pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan atau utang usaha.
Dokumen lain yg harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Direktur Jenderal Pajak
paling lama 3 bulan sejak saat pembayaran
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
63
Permohonan
pengurangan
BPHTB
Yang tidak
memenuhi
syarat-syarat
Tidak dianggap sebagai
surat permohonan
pengurangan sehingga
tidak dapat
dipertimbangkan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
64
Keputusan Pemberian
Pengurangan BPHTB
Harus diberikan dalam
waktu paling lama 3
bulan (untuk Kepala KP
PBB), 6 bulan (untuk
Dirjen Pajak) sejak
tanggal diterima
permohonan
pengurangan BPHTB
Jika tidak
Permohonan WP
dianggap
dikabulkan
dapat berupa:
Mengabulkan
seluruhnya
Mengabulkan
sebagian
menolak
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
65
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 517/KMK.04/2000
TENTANG
PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
66
TATA CARA PEMBAYARAN
TEMPAT PEMBAYARAN
(BANK/KANTOR POS PERSEPSI)
SSB
(bentuk ditetapkan
Dirjen Pajak)
WP
pusat
propinsi
Kab/kota
membagi
saldo
penerimaan
setiap hari
Rabu atau
hari kerja
berikutnya
apabila
Rabu libur
Melimpahkan
saldo
penerimaan
setiap hari
Jumat atau
hari kerja
berikutnya
apabila Jumat
libur ke BO III
BANKOPERASIONAL III
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
67
TEMPAT PEMBAYARAN :
KANTOR POS/BANK (BUMN/BUMD)/TEMPAT PEMBAYARAN LAIN YANG DITUNJUK
OLEH MENKEU UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN/PENYETORAN BPHTB DAN
MELIMPAHKAN SALDO PENERIMAAN TSB KE BANK OPERASIONAL III
BANK OPERASIONAL III :
BANK (BUMN/BUMD) YANG DITUNJUK OLEH MENKEU UNTUK MENERIMA
PEMINDAHBUKUAN SALDO PENERIMAAN BPHTB DAN MEMBAGI SALDO
PENERIMAAN TSB KE INSTANSI YANG BERHAK
Tempat pembayaran dan BO III ditunjuk oleh Dirjen
Anggaran (pelimpahan wewenang dari Menkeu) atas
usulan Dirjen Pajak
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
68
SANKSI
Tempat pembayaran/BO III yang terlambat/tidak membagi/tidak
memindahbukukan saldo penerimaan sebagaimana ditentukan
dikenakan denda administrasi berupa denda 3% per bulan dari saldo
yang terlambat/tidak dibagi/tidak dipindahbukukan
Dirjen PBn a/n Menkeu MEMBERI PERINGATAN ke Tempat
Pembayaran/BO III yang melanggar ketentuan
3 x peringatan, penunjukan DICABUT
PENGAWASAN dilakukan oleh Dirjen Pajak, Dirjen
Perbendaharaan dan Gubernur BI
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
69
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 32/PMK.03/2005
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
70
HASIL PENERIMAAN BPHTB MERUPAKAN
PENERIMAAN NEGARA
harus disetor seluruhnya ke Kas Negara
20 %
80 %
PENERIMAAN
PEMERINTAH
PUSAT
PENERIMAAN
DAERAH
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
71
PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH
( 80% )
20 %
80 %
PEMERINTAH
PROPINSI
ybs
PEMERINTAH
KAB/KOTA
ybs
merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun
anggaran dicantumkan dalam APBD
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
72
PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT
( 20% )
Dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
73
Perkembangan Penerimaan BPHTB
1998/1999
Rp. 0,309 T
2002
Rp. 1,648 T
2003
Rp. 2,1 T
2004
Rp. 3,182 T
2005
Rp. 3,214 T (APBN)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
74
******TERIMA KASIH******
75