Transcript 13. Pengembalian Restitusi BPHTB

UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
(UU BPHTB)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
1
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 21
karena permohonan WP,
antara lain dalam hal:
- kelebihan bayar
- terlanjur bayar tetapi
perolehan haknya batal
karena pengajuan
pengurangan yang
diterima
SKBLB
karena Keberatan/
Banding yang
dikabulkan sebagian
atau seluruhnya
SKBLB
+ bunga 2%/bln
maks. 24 bln.
(Pasal 19)
dilakukan pemeriksaan
(Pasal 22)
SKBLB
SKBN
+ bunga 2%/bln
apabila pengembalian
lewat 2 bln (Ps. 22)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
2
Pembagian Hasil Penerimaan
Pasal 23
 BPHTB merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan
20% untuk Pemerintah Pusat 80% untuk Pemerintah Daerah.
 Bagian penerimaan Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh
Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.
 80% bagian penerimaan Pemerintah Daerah dibagi dengan
imbangan 20% untuk Pemerintah Propinsi dan 80% untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Prop
Kab/Kt
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
3
Ketentuan Bagi Pejabat
Pasal 24
Syarat :
Bukti
Pembayaran
BPHTB
PPAT/Notaris/Pejabat Lelang
Kakan Pertanahan Kab/Kota
- Penandatanganan Akta/
Risalah Lelang
- Pendaftaran hak/peralihan hak
Sanksi (Pasal 26):
PPAT/Notaris/Pejabat lelang = Denda Rp 7,5 juta
Kakan Pertanahan Kab/Kota = PP 30/1980
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
4
Kewajiban Melapor Bagi Pejabat
PPAT/Notaris/
Kepala KLN
Pasal 25
Batas waktu pelaporan
kepada Ditjen Pajak
Pembuatan Akta/
Risalah Lelang
Bulan ini
Tgl. 10
Bulan berikutnya
Sanksi (Pasal 26):
Lewat waktu denda Rp250 ribu
untuk setiap laporan
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
5
Ketentuan Penutup
Pasal 27
Dengan berlakunya UU BPHTB
(1 Januari 1998)
Ditunda menjadi
Tgl 1 Juli 1998
Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 beserta perubahannya,
sepanjang mengenai pungutan BBN atas pemindahan
harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan
dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan pengenaan pajak atas akta
pendaftaran dan pemindahan kapal
berdasar Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291
masih tetap berlaku
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
6
Pasal 27A dan 27B
 Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU BPHTB,
berlaku ketentuan dalam UU KUP.
 Dengan berlakunya UU No 20 Th 2000, peraturan
pelaksanaan yang telah ada di bidang BPHTB
berdasarkan UU No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan
belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang
baru.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
7
PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB
No
PERATURAN
PELAKSANAAN
TENTANG
PELAKSANAAN ATAS
UU NO.20 TH 2000
1
PP Nomor 34 Tahun
1997
Pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan
Pasal 25
2
Kep.Menkeu Nomor
636/KMK.04/2000
Tata cara pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak
atas tanah dan bangunan
Pasal 25
3
SKB Meneg Agraria/Ka
BPN dan Dirjen Pajak
Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT dan
pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan Kab/Kota
Pasal 25
4
PP Nomor 111 Tahun
2000
Pengenaan BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat
Pasal 3 ayat (2)
5
PP Nomor 112 Tahun
2000
Pengenaan BPHTB Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Pasal 3 ayat (2)
6
PP Nomor 113 Tahun
2000
Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
Pasal 7 ayat (2)
7
Kep.Menkeu Nomor
516/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
Pasal 7 ayat (2)
8
PP Nomor 114 Tahun
2000
Pencabutan PP No.33 Th 1997 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 23 ayat (3)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
8
PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB
No
PERATURAN
PELAKSANAAN
TENTANG
PELAKSANAAN ATAS UU
NO.20 TH 2000
9
Kep.Menkeu Nomor
87/KMK.03/2002
Pemberian Pengurangan BPHTB
Pasal 20 ayat (2)
10
Kep.Menkeu Nomor
517/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran
BPHTB
Pasal 10 ayat (2) dan
ayat (3)
11
Kep.Menkeu Nomor
519/KMK.04/2000
Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 23 ayat (3)
12
SKB Dirjen Anggaran
dan Dirjen Pajak
Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan
BPHTB Bagian Pemerintah Pusat
Pasal 23 ayat (3)
13
Kep.Menkeu Nomor
514/KMK.04/1997
Pencabutan KMK No.637/KMK.04/1997 tentang Tata
Cara Pengenaan BPHTB karena Hibah Wasiat
Pasal 3 ayat (2)
14
Kep.Menkeu Nomor
515/KMK.04/2000
Pencabutan KMK No.638/KMK.04/1997 tentang Tata
Cara Pengenaan BPHTB karena Pemberian Hak
Pengelolaan
Pasal 3 ayat (2)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
9
Soal
• Aku membeli sebidang tanah kavling dari
pengembang yang mendapat ijin pembangunan
RSh bersubsidi, seluas 300 meter persegi secara
tunai pada tahun 2007
• NJOP 335 rb, NPOPTKP 20 jt NPOPTKP rumah
sederhana 55 jt, Berapa BPHTB?
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
10
Soal
• Aku membeli sebidang tanah kavling dari
pengembang yang mendapat ijin pembangunan
RSh bersubsidi, seluas 300 meter persegi secara
tunai pada tahun 1997
• NJOP 335 rb, NPOPTKP 20 jt NPOPTKP rumah
sederhana 55 jt, Berapa BPHTB?
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
11
Soal
• Pak Heru mempunyai anak 2, Si simin dan Si siman,
masing masing mempunyai anak semata wayang A dan B.
Pak Heru mempunyai tanah seluas 8.000 m2 yang akan
diwariskan kedua anaknya. dengan kelas NJOP A11 (Rp
1.573 rb). tetapi apa hendak dikata Si simin tewas karena
kecelakaan, Hitung BPHTB yang harus dibayar bila tnh
tersebut akan diserahkan oleh Pak Heru:
• 1. untuk si A dan si B
• 2. untuk si A dan si siman
• jika NPOPTKP Waris dan Hibah Wasiat sebesar Rp 200 jt
dan NPOPTKP biasa 20 jt.
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
12
Soal
• Aku membeli sebidang 1 ha tanah di pelosok desa
tahun 2005 dengan harga 50 jt dari Pak joyo, tnh
tersebut belum bersertifikat masih berupa girik.
NJOP th 2005 10 rb / m2, th 2009 aku mengajukan
sertifikat melalui notaris ppat, njop 2009 27 rb /m2
• NPOPTKP 2005 10 jt NPOPTKP 2009 20 jt,
Berapa BPHTB?
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
13
• Pada tahun 2000 Andri membeli sebuah rumah di
perumahan Ijen Nirwana dengan dokumen
kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan
dengan jangka waktu 15 tahun. Sepuluh tahun
kemudian Andri mengajukan peningkatan Hak atas
tanah menjadi Hak Milik. Berdasarkan ketentuan
UU BPHTB, bagaimana perlakuan BPHTB atas
transaksi tersebut ? Kapankah Andri memiliki
kewajiban membayar BPHTB?. Pada saat proses
pengajuan peningkatan Hak atas tanah menjadi Hak
Milik, apakah dikenakan BPHTB ? Jelaskan
pendapat saudara !
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
14
Kisi-kisi
•
•
•
•
•
•
1. Close book
2. Waris
3. Hibah
4. Saat terhutang
Ojek & Subjek
Bukan objek
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
15
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal Pajak
16