Transcript MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENYULUHAN • Mengembangkan Kebijakan • Membangun Prosedur dan Standar Kerja • Mengimplementasi di Lapangan dan Membangun Jejaring.

MEMBANGUN KELEMBAGAAN
PENYULUHAN
• Mengembangkan Kebijakan
• Membangun Prosedur dan
Standar Kerja
• Mengimplementasi di Lapangan
dan Membangun Jejaring
LEMBAGA PENGEMBANG KEBIJAKAN
• Berdasar filosofi (plus visi dan misi) dibentuk kelembagaan yang tupoksinya adalah membuat kebijakan-kebijakan pokok; kalau perlu menyusun
naskah rencana UU, PP, Kepres, dan Kepmen.
• Kelembagaan ini bisa berlokasi di Pusat, atau Propinsi, atau Kabupaten/Kota, tergantung pada cakupan program penyuluhan yang akan dilakukan.
• TUPOKSI :
1. Membangun struktur organisasi mulai dari pusat
(pembuat kebijakan), tingkat menengah (pembuat
prosedur dan standar kinerja), dan tingkat pelaksana.
LEMBAGA
TUGAS DAN FUNGSI
OUTPUTS ?
INPUTS ?
PROSES ?
2. Merancang tupoksi dari masing unit dari struktur.
3. Merancang kualifikasi/kompetensi personil yang
akan menduduki jabatan-jabatan dalam struktur.
4. Merancang adanya lembaga-lembaga penunjang
utama beserta struktur dan tupoksinya. Termasuk
lembaga penelitian & pengembangan/pengkajian,
lembaga pendidikan & pelatihan aparat dan masyarakat.
5. Merancang dan merencanakan sistem kerja utama dari pembuat kebijakan sampai pelaksana.
6.Menetapkan kebijakan tentang prosedur perencanaan program penyuluhan: top  down, atau
bottom  up atau kombinasi dari keduanya.
7. Menetapkan wewenang dan tanggung-jawab
masing-masing unit.
8. Menetapkan tujuan-tujuan pokok dari program
penyuluhan, tolok ukurnya, dan cara evaluasinya  kriteria evaluasi personil/aparat.
9. Menetapkan sistem kompensasi, Insentif, dan
reward and punishment untuk menjamin adanya
motivasi kerja yang tinggi dari seluruh personil.
10. Menjabarkan filosofi penyuluhan pembangunan ke dalam tahap-tahap kerja/kegiatan, dan
perkembangan dan perubahan masyarakat dapat diamati dan dievaluasi.
MEMBANGUN PROSEDUR DAN
STANDAR KINERJA
• Perlu ada unit kerja di bawah unit pembuat kebijakan yang tugas pokoknya adalah membuat atau
membangun prosedur kerja dan standar kinerja.
• Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat perlu dijabarkan menjadi cara-cara mengimplementasikan,
atau menjadi prosedur-prosedur kerja.
• Prosedur kerja yang sudah diuji keefektifannya lalu ditetapkan sebagai standar prosedur kerja atau
standard operasional procedure (SOP) .
• Kalau ditetapkan sebagai SOP  harus diikuti.
• Prosedur kerja itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
• Tidak perlu semua cara melaksanakan sesuatu
kegiatan ditetapkan SOP-nya; ada yang justru
harus fleksibel  memerlukan inisiatif dan kreativitas.
• Yang menjadi pegangan pokok adalah : efektivitas dan efisiensi kerja. Untuk ini proses
kegiatan harus mudah diawasi / dipantau dan
dievaluasi.
• Bagaimana prosedur-prosedur itu akan disosialisasikan sampai ke pelaksana ybs, dan
apakah perlu ada training atau tidak.
• Standar Kinerja adalah mutu kinerja yang harus dicapai. Standar kinerja (hasil kerja) ini ada
yang bersifat “pasti”, ada yang sifatnya
“minimal”.
• Standar kinerja bisa menyangkut mutu (quality),
bisa juga menyangkut jumlah (quantity).
• Tercapai atau tidaknya standar kinerja itu bisa
dipakai untuk menilai aparat / petugas ybs.
• Sistem kompensasi, insentif, dan reward &
punishment juga disusun oleh “eselon” ini dan
ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
• Filosofi Penyuluhan Pembangunan tetap dijadikan pedoman dalam pembuatan prosedur kerja.
MENGIMPLEMENTASI DI LAPANGAN
DAN MEMBANGUN JEJARING
• Dilakukan oleh lembaga yang merupakan
unit pelaksana. Unit ini berinteraksi langsung
dengan sasaran penyuluhan pembangunan,
ialah masyarakat.
• Lembaga ini harus menjabarkan prosedurprosedur kerja menjadi metoda-metoda kerja
yang relevan dan sesuai dengan keadaan di
lapangan.
• Aparat di lembaga inilah yang harus mengimplementasikan proses pemberdayaan masyarakat, dan memberi umpan balik ke eselon di
atasnya.
• Personil di unit pelaksana ini harus mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberdayaan
masyarakat.
• Hubungan kerjasama institusional dengan
lembaga-lembaga yang relevan di tingkat
lapangan perlu dibangun sehingga membetuk
jejaring kerja yang bersifat sinergis.
• Mengusahakan adanya fasilitas kerja secara
memadai yang dapat mendukung efektivitas
dan efisiensi kerja. Semua fasilitas kerja harus
dapat dimanfaatkan secara optimal dan
dipelihara secara maksimal.
• Perlu dilengkapi dengan personil yang memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas
penyuluhan.