Transcript POKOK BAHASAN 1. TIPE PROPERTY RIGHTS 2. HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI 3.

POKOK BAHASAN
1. TIPE PROPERTY RIGHTS
2. HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI
3. DINAMIKA KEPEMILIKAN
4. PROPERTY RIGHT DAN EFISIENSI EKONOMI
TIPE ROPERTY RIGHTS
Tipe
Pemilik
Pemilik/pemegang akses
Hak
Kewajiban
Mencegah
pemanfaatan yang
merugikan sosial
Individu
Akses, pemanfaatan,
kontrol
Kepemilikan Bersama
Kolektif
Akses, pemanfaatan,
kontrol (pengecualian Merawat, mengatur
kepada non pemilik)
tingkat pemanfaatan
Kepemilikan Negara
Negara/warga
negara
Akses, pemanfaatan,
kontrol (menentukan
aturan)
Menjaga
tujuan/manfaat sosial
Tidak ada
Pemanfaatan
Tidak ada
Kepemilikan private
Akses terbuka (tanpa
kepemilikan)
REZIM KEPEMILIKAN
Bromley (1991) membagi rezime kepemilikan menjadi empat :
1. Rezime kepemilikan individu/pribadi (private property regime),
yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu
tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan
dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk
pemiliknya.
2. Rezim kepemilikan bersama (common property regime), yakni
kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban
dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut
3. Rezim kepemilkan oleh negara, hak kepemilikan dan aturanaturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya
4. Rezim akses terbuka, tidak ada aturan yang mengatur mengenai
hak dan kewajiban
HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi dunia di dominasi oleh tiga:
1. Sistem Ekonomi Kapitalis
•
Seluruh kepemilikan diserahkan kepada swasta. Sistem ekonomi ini
percaya, penyerahan kepemilikan kepada swasta yang diatur oleh
mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang
efisien.
•
Hal ini karena setiap pemilik memiliki kepastian atas kepemilikannya
sehingga menjadi insentif untuk melakukan aktivitas transaksi.
•
Namun, pencapaian efisiensi pemerataan akan terhambat karena
kepemilikan atas asset tidak merata, adanya eksternalitas, informasi
yang tidak merata, dll sehingga aset hanya akan menumpuk pada
segelintir orang.
•
Setiap individu memiliki insentif untuk mengambil manfaat atas
sumberdaya langka yang ada pada domain publik sehingga akan
menyebabkan sumberdaya tersebut over used.
HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI ………
2. Sistem Sosialis
Hak kepemilikan diserahkan kepada negara dimana negara berhak
memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada.
Penganut sistem ini yakin bahwa dengan menyerahkan hak
kepemilikan pada negara efisiensi distribusi akan mudah dicapai.
Namun faktanya, efisiensi itu sulit dicapai karena :

ekonomi dikendalikan oleh birokrat yang umumnya tidak reponsif
terhadap kebutuhan masyarakat,

penempatan kaum usahawan pada perusahaan publik kurang
termotivasi (kurang insentif) untuk mencari keuntungan;

kontrol negara atas faktor produksi menyebabkan kekuasaan
politik berada ditangan orang yang ditunjuk negara;

ketiadaan pasar menempatkan perencanaan ekonomi secara
terpusat dimana supply, demand, preferensi konsumen ditentukan
oleh negara.
HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI ………
3. Sistem Ekonomi Campuran
•
Kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya tetapi negara juga berhak
memiliki dan mengelola sumberdaya strategis yang menyangkut
kepentingan umum, seperti sumberdya air, lahan, laut, hutan dll.
•
Sistem ini muncul karena baik kapitalis maupun sosialis memiliki
kelemahan dan kelebihan masing-masing.
•
Sistem campuran ini dikenal dengan welfare economic system/social
market economy dimana peran kelembagaan sangat dominan dalam
mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat.
•
Dalam welfare state, hak kepemilikan diserahkan kepada swasta
sepanjang hal tersebut memberikan insentif ekonomi bagi pelakunya dan
tidak merugikan secara sosial, namun kepemilikan dapat pula diserahkan
kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami
kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
•
Penyerahan kepemilikan pada swasta pada saat pasar tidak reponsif atas
sumberdaya tersebut hanya akan menimbulkan kesejangangan
kesejahteraan. Disinilah peran negara diperlukan untuk mengintroduksi
kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.
PROPERTY RIGHTS DAN EKONOMI KELEMBAGAAN
Masih ingat eksternalitas?
Keberadaanya diakui oleh ekonomi klasik/neoklasik, pasar tidak
dapat menyelesaikannya sehingga diperlukan intervensi pemerintah.
Ronald Coase menolak kehadiran intervensi pemerintah dalam
menyelesaikan persoalan eksternalitas. Menurutnya, eksternalitas
dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar asalkan hak
kepemilikan telah diatur dengan baik. Artinya, semua komoditas dan
jasa telah memiliki status kepemilikan yang jelas.
Contoh: jika industri akan membuang limbah ke sungai maka ia
harus membayar/memberikan kompensasi kepada pihak yang
dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa
lingkungan sungai telah mendapatkan pengakuan. Peran
pemerintah mempertegas/menjamin hak-hak masyarakat atas jasa
lingkungan tersebut
Perbandingan Kelembagaan Kapitalis antara AS,
Jerman dan Jepang
Kriteria
AS
Jerman
Jepang
Institusi Politik
Demokrasi liberal
Demokrasi sosial
Demokrasi pembangunan,
birokrasi kuat, reciprocal
consent antara negara pasar
Institusi
Ekonomi
Desentralisasi,
pasar terbuka,
pasar modal yang
tdk terkonsentrasi,
tradisi antitrust,
kepemilikan
swasta, tidak ada
ruang bagi BUMN
Pasar yang
terorganisir,
pasar modal
terpusat pada
bank, ada
kepemilikan
negara untuk SD
ekonomi
strategis
Pasar terpimpin, sulit melakukan
penetrasi ke pasar, jaringan
bisnis ketat (jika ada
perusahaan yang kurang efisien
pemerintah turun tangan).
Kebijakan pemerintah
mempengaruhi pasar, negara
mengadakan kordinasi integratif
dengan pihak swasta. Ada
kepemilikan negara
Ideologi
Ekonomi
Dominan
Kebebasan usaha
(free enterprise
liberalism)
Kemitraan sosial
(social
partnership)
Technonationalism
(paham/keyakinan bahwa
negara harus dikelola oleh para
teknokrat)
DINAMIKA PROPERTY RIGHTS
• Dinamis:
mengalami
perubahan
seriring
dengan
perubahan sistem politik, sosial, budaya dan teknologi.
• Ketika jumlah manusia masih sedikit sementara
sumberdaya masih melimpah tidak perlu adanya kepemilikan,
tidak perlu adanya aturan main yang mengatur kepemilikan.
• Kepemilikan bersama yang secara tradisional hidup dan
efektif menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya
alam mengalami tekanan hebat seiring dengan meningkatkan
jumlah populasi manusia sehingga kepemilikan individu
menjadi alternatif yang dipilih.
PERUBAHAN PROPERTY RIGHTS
Common Property Regime
Kepemilikan
Kepemilikan privat dan
negara
kepemilikan
lain
Open
access
regime (no
ownership
claim)
Open group:
voluntery
membership
Closed group:
compulsary
membership
PROPERTY RIGHTS DAN EFISIENSI EKONOMI
Efisiensi: upaya untuk memperoleh output yang lebih banyak
dengan input yang sama
Dapat ditempuh melalui tiga cara:
1. Meningkatkan spesialisasi tenaga kerja
2. Meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi
3. Meningkatkan kepastian status kepemilikan
1. Pemberian status/perlindungan hak kepemilikan atas
temuan teknologi atau produksi barang baru, berimplikasi
terhadap peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi.
2. Ketidakjelasan kepemilikan terhadap SDA menyebabkan
terjadinya kecenderungan eksploitasi besar-besaran yang
dalam jangka panjang akan menurunkan efisiensi ekonomi