Transcript KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MEKANISME PENCAIRAN DANA Eks. AKUN BANSOS PADA KEMENTERIAN AGAMA INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA Eks. AKUN
BANSOS PADA KEMENTERIAN AGAMA
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran :
Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial. Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak
dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh
K/L dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial.
Tumpang Tindih:
Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan
baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada K/L (dalam satu K/L)
yang bersangkutan atau diantara K/L yang direviu (antar K/L).
Tidak Transparan dan Tidak Akuntabel:
Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan :
1.Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas;
2.Program, Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas;
3.Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka.
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
(dalam Miliar Rupiah)
No
Kementerian/Lembaga
Tidak Tepat
Sasaran
Tumpang
Tindih
Tidak
Transparan/
Akuntabel
Total
1
Kementerian Pertanian
2
Kementerian Pendidikan & Kebud
3
Kementerian Kesehatan
4
Kementerian Agama
5
Kementerian Tenaga Kerja &
Trans
6
Kementerian Kelautan &
Perikanan
7
Kementerian Pekerjaan Umum
25,80
25,80
8
Kementerian Pariwisata & Ek
49,00
49,00
9
Kementerian Koperasi & UKM
6,89
6,89
10
Kementerian Pemb Daerah
Tertinggal
4,60
10,00
14,60
11
Kementerian Perumahan Rakyat
36,00
36,00
72,00
1.544,68
9.994,32
TOTAL
7.274,96
57,50
7.332,46
5,00
5,00
973,11
1.487,18
2.460,29
16,76
11,50
28,26
-
8.392,14
57,50
Bantuan uang
Pemberi
Bantuan
(KPA/
PPK)
KPPN
BO I
Rekening
Penerima
Bantuan
Bank/Pos
Penyalur
tunai
Penerima
Bantuan
Bantuan barang/jasa
Pemberi
Bantuan
(KPA/PPK)
KPPN
BO I
Penyedia
Barang/
Jasa
Penerima
Bantuan
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas
Reviu BPKP
a. Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih
dibatalkan/direvisi/ditunda bila belum dilaksanakan/dicairkan;
b. Belanja Bansos yang sedang/sudah dilaksanakan/dicairkan agar
ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban
serta auditnya.
c. Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel, K/L agar
memperjelas dan mempublikasikan secara luas program, kegiatan,
pedoman penyaluran, serta penerima dan jumlahnya.
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk :
1. Bea Siswa Berprestasi
2. Tunjangan Guru
3. Dana Operasional Lembaga/Adminstrasi
(BOS/BOP)
4. Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria
sebagai Dana Bansos
526XXX
Belanja
Barang
Satker
Pusat
521XXX
Klasifikasi ke
Jenis Belanja
yang sesuai
Pengadaan
Barang &
Jasa
Mekanisme
UP
Dengan SK
Penetapan
Belanja
Pegawai
Satker
Pusat
Dengan SK
Penetapan
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG
(Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014)
No.
Kegiatan/output/komponen/uraian
I
Beasiswa/BSM
II
III
Akun saat ini
Akun yg
seharusnya
1. Beasiswa & Mahasiswa Berprestasi
573111 (Bansos
521219
dalam bentuk uang)
2. Bantuan Siswa & Mahasiswa Miskin untuk
MI/MTs/PTA Negeri/Swasta
572111 Bansos
dalam bentuk uang
574111
Tunjangan
1. Tunjangan Profesi Guru/Dosen Non PNS
572111 (Bansos
511521
dalam bentuk uang)
2. Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS
572111 (Bansos
511522
dalam bentuk uang)
Operasional Lembaga/Administrasi
1. BOS Madrasah/PTA Swasta
573111 (Bansos
521219 untuk
dalam bentuk uang) bantuan
operasional
dan/atau 526xxx
untuk bantuan
dalam bentuk
barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG
(Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014)
No. Kegiatan/output/komponen/uraian
Akun saat ini
Akun yg seharusnya
2. Layanan Penyelenggaraan Pendidikan
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
3. Operasional Lembaga Keagamaan
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
4. Operasional Sekber Kerukunan Umat
Beragama
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
5. Pelayanan Nikah
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG
(Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014)
No.
Kegiatan/output/komponen/uraian
Akun saat ini
Akun yg seharusnya
6. Penelitian Siswa/Mahasiswa Swasta
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
7. Sertifikasi Tanah Wakaf
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
8. Akreditasi Madrasah Swasta
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
9. Pendidikan Terpadu Anak Terapan
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG
(Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014)
No.
IV.
Kegiatan/output/komponen/uraian
Akun saat ini
Akun yg seharusnya
10. Event Keagamaan
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
526xxx sesuai dengan
peruntukannya
2. Peralatan
573111 (Bansos dalam
Laboratorium/Perpustakaan/Meubelair bentuk uang)
526xxx sesuai dengan
peruntukannya
3. Pembangunan Sekber Kerukunan Umat 573111 (Bansos dalam
Beragama
bentuk uang)
526xxx sesuai dengan
peruntukannya
4. Bantuan Sarana Prasarana Sekolah/PT
Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
526xxx sesuai dengan
peruntukannya
5. Bantuan Rumah ibadah
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
6. Asrama Pondok Pesantren
573111 (Bansos dalam
bentuk uang)
521219 untuk bantuan
operasional dan/atau
526xxx untuk bantuan
dalam bentuk barang
Pengadaan Fisik
1. Pembangunan/Rehab Ruang Kelas
MI/MTs/MA Swasta
PA
KPA
BP
PPK KHUSUS
BPP KHUSUS
6
Pedoman
Umum
1
Pedoman
Teknis
2
5b
4a
2a
4
3b
3
Seleksi dan
Penentuan
SK
Penerima
Bantuan
PP SPM
SPM
5a
3a
Penyedia B/J
Penerima
Bantuan
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS
(PMK No. 190/PMK.05/2012)
LS
UP
Pejabat Perbendaharaan:
KPA, PPK, PPSPM
Pejabat Perbendaharaan:
KPA, PPK, BP/BPP, PPSPM
1. Pembuatan Komitmen antara PPK
dengan Pihak Ketiga :
(Perjanjian/Surat Keputusan)
2. Pengajuan tagihan disertai
kontrak/kuitansi/bukti pengeluaran
1. Permintaan besaran UP untuk BP/BPP
- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)
- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)
2. BP/BPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan
oleh PPK berdasarkan bukti
pemngeluaran/Surat Keputusan
3. Penggantian UP/Revolving setelah UP
dipergunakan minimal 50% oleh BP/
masing-masing BPP
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional
Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak:
a.
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
b.
Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan
melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
c.
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
d.
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
o
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika
sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan
yang mendesak/ tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP :
 Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan
 Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LS
o KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai :
 Rincian rencana penggunan TUP
 Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
o Ka. KPPN melakukan penilaian terhadap :
 Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan
pembayaran LS
 Ketersediaan dana dalam DIPA
 TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya
 Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam
hal
TUP
sebelumnya
belum
dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum
disetor, KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah
mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi
waktu 1 (satu) bulan, Ka. KPPN dapat memberi
persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan
dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu)
bulan
o Persetujuan Ka. KPPN atas TUP bisa sebagian atau
seluruhnya
o Ka. KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi
ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling
lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu)
bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan
belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban
TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada
KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas
Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas
waktu
o Permohonan
persetujuan
perpanjangan
pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan
dapat diajukan KPA kepada Ka. KPPN
o Persetujuan
perpanjangan
diberikan
dengan
pertimbangan :
 KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP
 Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
1.
2.
3.
4.
Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan
Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang
disetujui dan ditandatangani oleh PPK.
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan
uang muka kerja, SPBy dilampiri:
– rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
– rincian kebutuhan dana; dan
– batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja;
Berdasarkan SPBy yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran/BPP
melakukan:
– pengujian atas tagihan pada SPBy; dan
– pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara.
Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran dan rincian
kebutuhan dana, Bendahara Pengeluaran/ BPP melakukan pengujian
ketersediaan dana.
5.
Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran, BP/ BPP melakukan
pembayaran, bila tidak memenuhi persyaratan maka BP/ BPP harus menolak
SPBy.
7. Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka
kerja sesuai batas waktu berupa kuitansi.bukti pembelian yg disahkan PPK
beserta faktur pajak dan SSP serta nota/ bukti penerimaan barang/ jasa atau
dokumen pendukung lain yg disahkan PPK. Berdasarkan
pertanggungjawaban tsb, BP/ BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran.
8. Dalam hal sampai batas waktu, penerima uang muka kerja belum
menyampaikan bukti pengeluaran, BP/ BPP menyampaikan permintaan
tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan
uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9. BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP
10. BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUP/GUP Nihil.
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS
No.
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Identifikasi Pencairan

Pembelian buku/perabot Perpustakaan

Akses internet

Pengembangan database perpustakaan

Peningkatan kapasitas Pustakawan

Pembelian AC perpustakaan
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam
rangka penerimaan peserta didik baru.
Pengadaan barang/jasa
dengan nilai s.d. Rp 50 juta
untuk setiap penerima
pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
Pengadaan barang dengan
nilai s.d. Rp 50 juta untuk
setiap penerima pembayaran
dapat dilaksanakan melalui UP
 Penerbitan SK Honor
 Pengadaan barang dengan
nilai s.d. Rp 50 juta untuk
setiap penerima
pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
 Penerbitan SK Honor
 Pengadaan barang dengan
nilai s.d. Rp 50 juta untuk
setiap penerima
pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
Pengadaan barang dengan
nilai s.d. Rp 50 juta untuk
setiap penerima pembayaran
dapat dilaksanakan melalui UP
1.
Pengembangan
Perpustakaan
2.
Kegiatan dalam rangka
penerimaan peserta didik
baru
3.
Kegiatan pembelajaran
dan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar,
transportasi, pembelian peralatan
4.
Kegiatan Ulangan dan
Ujian



ATK
Honor pengawas dan koreksi hasil ujian
Transportasi
5.
Pembelian bahan-bahan
habis pakai



ATK
Suku cadang alat kantor
Alat kebersihan
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS
No.
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Identifikasi Pencairan
6.
Langganan daya dan jasa
Listrik, Air, Telepon
Akses internet
Pembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
7.
Perawatan madrasah
Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta
8.
Pembayaran honorarium
bulanan guru honorer dan
tenaga kependidikan
honorer.


Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP

Penerbitan SK Honor

Pengadaan barang dengan
nilai s.d. Rp 50 juta untuk
setiap penerima
pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
9.
Pengembangan profesi
guru dan tenaga
kependidikan
10
Membantu siswa miskin







Guru honorer
Pegawai administrasi (termasuk administrasi
BOS untuk MI)
Pegawai perpustakaan
Penjaga Madrasah
Satpam
Pegawai kebersihan
Biaya akomodasi seminar
Fotocopy
Transportasi


Transportasi
Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS
No.
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Identifikasi Pencairan
11.
Pembiayaan pengelolaan
BOS



ATK
Penggandaan
Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
12.
Pembelian perangkat
komputer



Dekstop
Laptop
Proyektor
13.
Pembiayaan asrama dan
pembelian peralatan
ibadah


Pembelian kitab kuning
Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
14.
Biaya lainnya jika seluruh
komponen 1 s.d 13 telah
terpenuhi pendanaannya
dari BOS



Alat peraga pendidikan
UKS
Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai
s.d. Rp 50 juta untuk setiap
penerima pembayaran dapat
dilaksanakan melalui UP
PERMASALAHAN DALAM PENYALURAN Eks AKUN BANSOS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
No.
Permasalahan
Penyebab
1.
Penggunaan dana BOS di tiap
Madrasah/Pondok Pesantren Salafiah (PPS)
beragam
Dana BOS digunakan untuk 14
segmen kebutuhan . Jumlah
Madrasah/PPS yang memperoleh
dana BOS sangat banyak.
2.
Kemampuan Madrasah/PPS tidak memadai
apabila harus menggunakan sistem
penggantian (melakukan terlebih dahulu
pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya
diganti dengan dana BOS)
Mekanisme pencairan dana
dengan UP/LS belum dipahami
secara utuh
3.
Kesulitan transportasi dari Madrasah/PPS ke Kondisi lokasi Madrasah/PPS di
Kabupaten/Kota untuk menyampaikan
beberapa tempat sulit dijangkau
bukti-bukti pengeluaran.
4.
Petugas pengelola keuangan belum terbiasa Tidak dialokasikan dana untuk
dengan mekanisme pencairan dana bantuan kegiatan Bimtek
menggunakan mekanisme UP/LS
5.
Keterbetasan SDM pada Kantor
Kementerian Agama Kab/Kota
Diperlukan banyak BPP dan PPK
yang khusus menangani dana
bantuan (BOS)
Sekian dan terima kasih