Transcript tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH Pasal 4 BESARNYA TKD Tabel tersendiri sesuai dengan Peringkat Jabatan Pasal 6 BESARNYA TKD sesuai dengan Lampiran III Sebagai berikut.

tentang
TUNJANGAN
KINERJA
DAERAH
Pasal 4
BESARNYA TKD
Tabel tersendiri
sesuai dengan
Peringkat Jabatan
Pasal 6
BESARNYA TKD
sesuai dengan
Lampiran III
Sebagai berikut
NO
PNS JabFung Umum
(Staf)
TKD
(Rp)
1
Gol . IV/c s.d IV/e
4.700.000
2
Gol. IV/a s.d IV/b
4.450.000
3
Gol. III/c s.d III/d
4.200.000
4
Gol. III/a s.d III/b
3.950.000
5
Gol. II/a s.d II/d
3.150.000
6
Gol. I/a s.d
2.900.000
I/d
Pasal 7
TKD  Rp. 2.900.000
1. PNS
yang
bertugas
pada
SKPD/UKPD yang menerapkan PPK
BLUD (kecuali Ka.PKM Kel)
2. PNS yang menduduki JabFung Guru
3. PNS yang menduduki
Widyaswara
JabFung
4. PNS yang menduduki JabFung
Kesehatan
Pasal 8
TKD  Rp. 3.150.000
1. Kepala Sekolah TK Negeri
2. Kepala Sekolah Dasar Negeri
3. Kepala SMP Negeri
4. Kepala SMA & SM Kejuruan Negeri
5. Kepala SLB Negeri
6. Kepala Puskesmas Kelurahan
Pasal 9
diberikan TKD
Pasal 10
Tambahan TKD  Rp. 1.000.000
bagi CPNS & PNS yang bertugas pada
1. Wil Kab Adm Kep.Seribu
2. Petugas Lapangan Damkar & Bencana
3. RSUD Duren Sawit
4. Kantor Kelurahan & Kecamatan
5. Petugas
Programmer
&
DinKomInfo dan Kehumasan
Operator
Pasal 10
Tambahan TKD  Rp. 2.000.000
bagi CPNS & PNS yang bertugas pada
1. Petugas System Programmer & System
Operator DinKomInfo dan Kehumasan
2. SKPD/UKPD yang menduduki JabFung
Khusus
selain
JabFung
Guru
,
Widyaswara dan Kesehatan
Pasal 11
1.
Bagi Gol.I & II pada SKPD/UKPD tertentu yang
sebelumnya mendapat tunjangan lebih besar
dari TKD yang ditetapkan , maka akan
memperoleh TKD yang besarnya sama dengan
TUNJANGAN yang diterima sebelumnya.
2.
TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan s/d besaran TKD Gol.I & II pada
SKPD/UKPD diluar SKPD/UKPD tertentu sama
dengan besaran TKD PNS Gol.I & II pada
SKPD/UKPD tertentu
3.
TKD sebagaimana ayat (1) & (2) tidak berlaku
bagi PNS Gol.I & II yang MUTASI ke dan dari
SKPD/UKPD tertentu
4.
Terhadap PNS Gol.I & II yang Mutasi ke dan dari
SKPD/UKPD tertentu sebagaimana dimaksud
pad ayat (3) berlaku besaran TKD pada
umumnya
Pasal 12
PNS pindahan dari luar
Pemda
DKI
Jakarta
diberikan TKD terhitung
berdasarkan SPMT dari
Kepala SKPD / UKPD
bersangkutan
Pasal 13
PNS yang dikenakan Hukuman Disiplin tidak
diberikan TKD dengan ketentuan sbb :
1. Hukuman Ringan  tidak diberkan TKD
selama 3 Bulan
2. Hukuman sedang  tidak diberikan TKD
selama 1 tahun
3. Hukuman Berat berupa penurunan
pangkat dan pembebasan dari Jabatan
tetapi
yang
bersangkutan
masih
melaksanakan tugas  tidak diberikan
TKD selama 2 tahun
TMT  sejak ketetapan diterima ybs
Pasal 14
PNS yang sedang
menjalankan Tubel
TKD diberikan sebesar selisih
antara TKD dan Tunjangan Tubel
dan apabila Tunjangan Tubel
lebih besar dari TKD , maka TKD
tidak diberikan
Pasal 15
TKD tidak diberikan kepada
1.
PNS yang berstatus MPP
2.
PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu
3.
PNS yang berstatus pegawai titipan didalam
maupun diluar Pemda
4.
PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh
pihak berwajib
5.
PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana
6.
PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan
Negara
7.
PNS yang mengambil Cuti Besar
8.
CPNS yang dikenakan Hukuman Disiplin
9.
PNS & CPNS yang mengambil Cuti persalinan
anak ke tiga dan seterusnya
Pasal 16
1. Belanja TKD dibebankan
pada APBD
2. Belanja TKD dialokasikan
melalui DPA-SKPD/UKPD
Pasal 17
1. KEHADIRAN
1. Ketepatan Waktu Tiba di kantor
2. Ketepatan Waktu Pulang dari kantor
3. Keberadaan di kantor selama Jam Kerja
2. KINERJA
1. B H U
2. B PU
Pasal 17
1. BHU
1. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan
2. Kebenaran hasil pekerjaan
3. Ketepatan dan kebenaran pembuatan
dan penyampaian laporan pelaksanaan
tugas
2. BPU
1. Kejujuran menyampaikan data dan
informasi dalam tugas
2. Kemampuan bekerja sama dalam tim
kerja
3. Kepemimpinan
tentang
JUKLAK
PERGUB No.215 -2009
tentang
TKD
TKD
Tunjangan yang diberikan kepada PNS &
CPNS
dikaitkan
dengan
Penilaian
Kehadiran & Kinerja
NILAI KINERJA
Tingkat atau Nilai Tampilan kerja
menyeluruh yang dicapai oleh PNS dan
CPNS
PENILAIAN KINERJA
Proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja
PNS & CPNS yg didasarkan pada Bidang Hasil
Utama (BHU) dan Bidang Perilaku Utama (BPU)
BHU (Bidang Hasil Utama)
Penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran
SKPD dan/atau setiap PNS & CPNS yang akan
dicapai selama periode penilaian
BPU (Bidang Perilaku Utama)
Perilaku Positif yang dominan setiap PNS dan
CPNS
PEMOTONGAN PER HARI KETIDAKHADIRAN :
1. TANPA KETERANGAN  5 % dari max bruto yg diterima
2. IZIN
 2,5 % dari max bruto yg diterima
3. SAKIT  1 % dari max bruto yg diterima (kecuali sakit
dalam melaksanakan tugas dg dibuktikan surat ket dokter
dan diketahui oleh atasan langsung)
Sakit dalam melaksanakan tugas  suatu keadaan gangguan
kesehatan yg terjadi dan atau akibat pada saat melaksanakan
tugas yg mengakibatkan PNS dan CPNS ybs tidak dapat
melaksanakan tugas pada hari berikutnya.
RUMUS :
N  Akumulasi keterlambatan tiba dan kepulangan
cepat dalam 1 bulan dalam hitungan menit
Perhitungan keterlambatan tiba dan kepulangan cepat
dibuktikan dengan Print Out alat absensi elektronik
PNS & CPNS yg ditugaskan oleh Kepala SKPD /Atasan
Langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar
kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor
dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik
PENUGASAN HARUS DENGAN DISPOSISI ATAU SURAT TUGAS
DARI KEPALA SKPD/ATASAN LANGSUNG
PENUGASAN TSB DIATAS DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT
PENGELOLA KEPEGAWAIAN SKPD YBS
Pengaturan kehadiran ,keterlambatan tiba dan kepulangan
cepat bagi SKPD yg menerapkan Jam Kerja khusus (Shift
dan jaga hari libur) ditetapkan oleh kepala SKPD dan
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BKD
Pengaturan tsb diatas dapat dibatalkan oleh Gubernur melalui
Kepala BKD apabila tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Setiap atasan langsung secara berjenjang pada
masing-masing SKPD  WAJIB membuat dan
menetapkan NILAI KINERJA PNS dan CPNS
bawahannya
Nilai Kinerja PNS & CPNS dibuat dan ditetapkan
sesuai dengan Kedudukan , Tugas , Fungsi dan
Karakteristik / spesifikasi lain dari masing-masing
PNS & CPNS
Bobot : 70 %
Bobot : 30 %
a. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan
b. Kebenaran hasil pekerjaan
c. Ketepatan dan Kebenaran pembuatan dan
penyampaian laporan pelaksanaan tugas
a. Kebenaran menyampaikan data dan
Informasi dalam tugas
b. Kemampuan bekerja sama dalam tim kerja
c. Kepemimpinan
Kepala SKPD mengajukan Kontrak Kinerja tahunan
kepada Gubernur setiap awal tahun
Setiap PNS & CPNS mengajukan Kontrak Kinerja bulanan
kepada atasan langsung secara berjenjang
Kontrak Kinerja  Menetapkan Target Kinerja Bulanan
Penilaian Kinerja  Dilakukan setiap akhir bulan oleh
atasan Langsung dg menggunakan
Formulir sesuai yg ditetapkan
Hasil Penilaian Kinerja ditandatangani oleh Atasan Langsung
PNS & CPNS bersangkutan
Pejabat Pengelola Kepegawaian mencetak Rekapitulasi
Penilaian Kinerja bulanan PNS & CPNS sesuai hasil
kinerja yang diterima dari masing-masing atasan langsung
dengan menggunakan Formulir yg ditetapkan
Disampaikan kepada Kepala SKPD pada akhir bulan berjalan
untuk ditandatangani
Operator menginput data penilaian kinerja bulanan PNS &
CPNS sesuai dengan Rekapitulasi yang telah ditandatangani
oleh Kepala SKPD
Sebelum batas waktu penginputan data penilaian kinerja
PNS & CPNS berakhir  Operator dan Pejabat Pengelola
Kepegawaian WAJIB melakukan Verifikasi data Penilaian
Kinerja Bulanan PNS & CPNS
Pejabat Pengelola Kepegawaian mencetak rekapitulasi
Penilaian Kinerja bulanan PNS & CPNS dan disampaikan
kepada Kepala SKPD
Penetapan Hasil Penilaian Kinerja bulanan PNS & CPNS
oleh kepala SKPD bersifat PINAL dan MENGIKAT
TKD yang diterima = TKD x KH x NK
TKD  TKD dikelasnya
KH  Prosentase kehadiran ( 100% - Alpa – Izin – Sakit –
Akumulasi Keterlambatan Tiba dan kepulangan Cepat)
NH  Prosentase Nilai Kinerja { BHU (70%) + BPU (30%)}
BKD dalam melaksanakan Monitoring pelaksanaan
kebijakan pemberian TKD membentuk TIM yang terdiri
dari : Inspektorat , Bappeda , BKPD , Dinas Kominfomas ,
Biro Hukum dan Biro Ortala serta Pihak terkait lainnya.
Hasil Monitoring dilaporkan oleh Kepala BKD Kepada
Gubernur melalui Sekda
Kepala SKPD Wajib menjatuhkan sanksi terhadap :
Pejabat Struktural dan Pejabat Pengelola Kepegawaian
bertanggung jawab terhadap pengendalian kehadiran dan
penilaian kinerja PNS & CPNS yang tidak melakukan
tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar
Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring
terdapat tidak terbayarnya TKD yang diakibatkan
dan/atau kesalahan Pejabat dan/atau petugas tsb diatas ,
Kepala SKPD bertanggung jawab untuk memproses
pembayaran TKD PNS & CPNS dimaksud dan/atau
dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai PP No.30
tahun 1980
WASALAM
PUSKESMAS KEC.KELAPA GADING