Transcript Pemanfaatan SIMPEG Dalam Mendukung PelaksanaanSAPK

PEMANFAATAN SIMPEG DALAM MENDUKUNG
PELAKSANAAN
SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
(SAPK)
Oleh
Rini Silvianti
Kepala Bagian Mutasi
BIRO KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
APRIL 2013
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN MUTASI
SESUAI PERMEN NOMOR:PER.15/MEN/2010
MELAKSANAKAN PENYIAPAN
PENETAPAN URUSAN
PENGANGKATAN DAN
KEPANGKATAN,
PEMBERHENTIAN,
PEMENSIUNAN, DAN
PEMINDAHAN PEGAWAI.
SEDANGKAN FUNGSINYA ADALAH :
PENYIAPAN PENETAPAN URUSAN
PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN
STRUKTURAL DAN NON
STRUKTURAL;
PENYIAPAN PENETAPAN URUSAN
PEMBERHENTIAN, PENSIUN DAN
PEMINDAHAN PEGAWAI;
PENYIAPAN PENETAPAN URUSAN
KEPANGKATAN FUNGSIONAL.
PEMBINAAN MUTASI KEPEGAWAIAN
PENGANGKATAN CPNS;
 PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS;
 KENAIKAN PANGKAT (STRUKTURAL & FUNGSIONAL);
 PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL;
 PENINJAUAN MASA KERJA;
 PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN;
 PEMINDAHAN;
 PEMBERHENTIAN;
 PENSIUN;
 CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA.

PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS
KETENTUAN :
 PELAMAR YG DITETAPKAN DITERIMA, WAJIB
MELENGKAPI DAN MENYERAHKAN
KELENGKAPAN ADM KPD MEN KP
 PEMBERIAN NIP, GOL RUANG
 PEMBERITAHUAN KPD YBS
 PLG LAMBAT 1 BLN STLH SURAT
PEMBERITAHUAN DITERIMA HRS BERANGKAT
MENUJU TEMPAT TUGAS
LANJUTAN PENGANGKATAN SBG
CPNS









PERMASALAHAN :
NAMA ----TDK SESUAI DG IJAZAH, INGIN MENAMBAH NAMA ORANG TUA,
SELURUH SK SBG TENAGA HONOR/TENAGA KONTRAK BERBEDA DG NAMA PD
IJAZAH DG ALASAN SPY AMAN BEKERJA DI NEGARA ASING, PENULISAN NAMA
PADA SELURUH IDENTITAS ( KTP, IJAZAH, SKCK, SUKET KESEHATAN, DLL) TIDAK
SAMA.
TEMPAT LAHIR ---- KAMPUNG, DUKUH, DESA, SESUAI DATA BASE BKN
SEKURANG-KURANGNYA KABUPATEN/KOTA.
TANGGAL DAN TAHUN LAHIR -- MSH ADA YG TIDAK SESUAI ANTARA IJAZAH DG
AKTA KELAHIRAN.
STATUS --- MENIKAH DI USIA 13 TAHUN, MAKA DATA BASE TDK DAPAT
MENGAKSES KRN DIBAWAH UMUR.
UNIT ORGANISASI --- DARI AWAL BEKERJA DI LAMPUNG, PADA SAAT VALIDASI
DATA OLEH TIM MENPAN DAN RB SERTA BPKP DITETAPKAN DI LAMPUNG,
SETELAH BERKAS DIPROSES AKAN DIANGKAT SBG CPNS PINDAH KE KRAWANG,
BERAKIBAT SULIT PENETAPAN KPPN.
CPNS USIA 53 TAHUN----> KP PERTAMA SDH USIA 57 TH, APABILA KEBIJAKAN BUP
SAMA DG SAAT INI YAITU 56 TH, MAKA BLM KP SDH PENSIUN.
ALAMAT TEMPAT TINGGAL NO TELP ---- HRS LENGKAP DAN JELAS KEL YG DAPAT
DIHUBUNGI, TTERMASUK YANG SERING PINDAH
FOTO
PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
KETENTUAN :
CPNS YANG TELAH MENJALANKAN MASA PERCOBAAN DIANGKAT MENJADI PNS
DALAM JABATAN DAN PANGKAT TERTENTU DGN KEPUTUSAN MENTERI.
UTK DIANGKAT MENJADI PNS HARUS MEMENUHI SYARAT :
A. SETIAP UNSUR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SEKURANG-KURANGNYA
BERNILAI BAIK;
B. SEHAT JASMANI DAN ROHANI YANG DINYATAKAN DGN SUKET DOKTER
PENGUJI ATAU TIM PENGUJI KESEHATAN;
C. TELAH MENGIKUTI DAN LULUS DIKLAT PRAJAB;
D. TGL BERLAKUNYA SK MENJADI PNS TDK BOLEH BERLAKU SURUT;
E. CPNS YG MENJALANKAN PERCOBAAN LEBIH DARI 2 THN DPT DIANGKAT
MENJADI PNS APABILA ALASANNYA BUKAN KARENA KESALAHAN YANG
BERSANGKUTAN;
f. CPNS YG TEWAS DIANGKAT MENJADI PNS TMT SATU BULAN SETELAH
DINYATAKAN TEWAS;
G. CPNS YG CACAT KARENA DINAS OLEH TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN
TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DLM SEMUA JABATAN NEGERI DIANGKAT
MENJADI PNS. SETELAH DIANGKAT PNS DIBERHENTIKAN DGN HORMAT &
DIBERIKAN HAK2 KEPEGAWAIAN.
LANJUTAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
o
o
o
o
PERMASALAHAN :
NILAI PELAKSANAAN PEKERJAAN TH 2014 SDH HRS MENGIKUTI PP 46 TH 2011,
MAKA SEGERA DIBUAT PROGRAM BARU PD DATA SIMPEG;
MENDERITA SAKIT YG CUKUP PARAH, NAMUN TIDAK BEROBAT SEBELUM DIKLAT
PRAJAB, SHG PADA SAAT PRAJAB HRS MENGULANG KRN TIDAK MEMENUHI SYARAT
KESEHATAN, MK DLM PROGRAM SIMPEG HRS MENAMBAHKAN KOLOM KETERANGAN
ALASAN PENGANGKATAN LEBIH DARI 1 TAHUN;
DATA JABATAN CPNS PADA SIMPEG HRS SESUAI DG DATA PADA SK CPNS DAN SK
PNS , MAKA OPERATOR JANGAN BERINISIATIF MERUBAH DATA JABATAN DG
HANYA MELIHAT SK PNS SAJA TETAPI JUGA HRS MELIHAT SK CPNS.
MISAL : DARI CALON PENGAWAS PENANGKAPAN MENJADI FUNGSIONAL UMUM, KRN
AKAN BERAKIBAT PADA RENCANA PENGEMBANGAN KARIR.
o
o
DATA PENDIDIKAN HARUS LENGKAP CONTOH : SARJANA PERIKANAN JURUSAN
BUDIDAYA PERAIRAN DARI UNIVERSITAS DIPONEGORO LULUS TAHUN 2008.
DATA AGAMA----- KRISTEN PROTESTAN/KATOLIK HARUS JELAS, JGN HANYA
MENULIS KRISTEN, HAL INI BERDAMPAK PADA UPACARA PELANTIKAN ATAU
PENGAMBILAN SUMPAH PNS
KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL
(PP.100 THN.2000 sebagaimana telah diubah dengan
PP.12 THN.2002)
KETENTUAN :
 KENAIKAN PANGKAT ADALAH PENGHARGAAN YG DIBERIKAN
ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP
NEGARA

MERUPAKAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA DAN
PENGABDIANNYA SERTA SEBAGAI DORONGAN AGAR PNS YBS LEBIH
MENINGKATKAN PRESTASI KERJANYA.
SISTEM KENAIKAN PANGKAT ada 2 JENIS :
1. KENAIKAN PANGKAT REGULER;
2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.
KP ANUMERTA DAN PENGABDIAN



DI SAMPING KE DUA JENIS KP TERSEBUT ADA KENAIKAN
PANGKAT YG BERLAKU DI LUAR KETENTUAN BERLAKUNYA
YAITU :
1. KP ANUMERTA YAITU KP YG DIBERIKAN KPD PNS YG
DINYATAKAN TEWAS YG BERLAKU SEJAK YBS TEWAS
2. KP PENGABDIAN YAITU KP YG DIBERIKAN KPD PNS
YG MENINGGAL DUNIA ATAU AKAN DIBERHENTIKAN
DNG HORMAT DNG HAK PENSIUN.
KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT
AGAR MEMILIKI NILAI PENGHARGAAN,
MAKA KENAIKAN DIBERIKAN KEPADA
PNS YANG TEPAT, DALAM ARTI TEPAT
ORANG DAN TEPAT WAKTU.
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH :
KENAIKAN
PANGKAT
PENYESUAIAN
IJAZAH
DAPAT
DIBERIKAN APABILA DIANGKAT DALAM JABATAN/DIBERI
TUGAS YANG MEMERLUKAN PENGETAHUAN/KEAHLIAN
YANG SESUAI DENGAN IJAZAH YANG DIPEROLEH.
LANJUTAN KENAIKAN PANGKAT
PERMASALAHAN :
TEMPAT LAHIR TIDAK SESUAI DG DATA SAPK ---- KAMPUNG, DESA, DUSUN MENJADI
KAB/KOTA;
 UNIT ORGANISASI TIDAK LENGKAP DAN TIDAK
JELAS, SERING MENGGUNAKAN SINGKATAN YG
MEMBINGUNGKAN. CONTOH : PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
BUDIDAYA DISINGKAT P4 BUDIDAYA (?)
 PANGKAT DAN GOL RUANG YANG BARU TDK
LANGSUNG DIMASUKKAN DLM DATA SIMPEG.


PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL
SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL :
(PP NO.100 TH.2000 YG DIUBAH DGN PP NO.13 TH.2002)
1. PNS;
2. SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT SATU
TINGKAT DI BAWAH JENJANG PANGKAT YG DITENTUKAN;
3. MEMILIKI KUALIFIKASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN YG
DITENTUKAN;
4. DP3, DUA THN TERAKHIR BAIK;
5. MEMILIKI KOMPETENSI JABATAN YG DIPERLUKAN;
6. SEHAT JASMANI DAN ROHANI;
JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL SESUAI PP
100/2000 SBGMN TLH DIUBAH DG PP 13/2002
JENJANG PANGKAT/GOL.RUANG
NO ESELON
TERENDAH
TERTINGGI
PANGKAT
GOL.
RUANG
PANGKAT
GOL.
RUANG
1
Ia
Pembina Utama
Madya
IV/d
Pembina Utama
IV/e
2
Ib
Pembina Utama Muda
IV/c
Pembina Utama
IV/e
3
IIa
Pembina Utama Muda
IV/c
Pembina Utama Madya
IV/d
4
IIb
Pembina Tk.I
IV/b
Pembina Utama Muda
IV/c
5
IIIa
Pembina
IV/a
Pembina Tk. I
IV/b
6
IIIb
Penata Tk. I
III/d
Pembina
IV/a
7
IVa
Penata
III/c
Penata Tk. I
III/d
8
IVb
Penata Muda Tk. I
III/b
Penata
III/c
9
Va
Penata Muda
III/a
Penata Muda Tk. I
III/b
JENJANG KARIER PNS DI KKP
ES.I.a
J
A
B
A
T
A
N
IV/d-IV/e ES.I.b
IV/c-IV/e
ES.II.a
IV/c – IV/d
ES.II.b
IV/b – IV/c
ES.III.a
IV/a-IV/b
ES.III.b
III/d – IV/a
ES.IV.a
III/c – III/d
ES.IV.b
III/b – III/c
ES.V.a
III/a – III/b
F
U
N
G
S
I
O
N
A
L
PERPINDAHAN JABATAN DAPAT DILAKUKAN SECARA :
Horizontal (Perpindahan jabstruk pada Eselon yang
sama, Contoh :Eselon III.a DJPB ke Eselon III.a
BRKP)
 Vertikal (Perpindahan jabstruk dari Eselon yg lebih
rendah ke Eselon yg lebih tinggi, Contoh :Eselon
IV.a DJPB ke Eselon III.a DJPB/Unker lain)
 Diagonal (Perpindahan dari jabstruk ke jabfung
atau sebaliknya, contoh : Kabag.Kepegawaian DJPB
diangkat menjadi Widyaiswara)

LANJUTAN PENGANGKATAN DLM
JABSTRUK
PERMASALAHAN :
 RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
TERTENTU ( BILA ADA) BLM LENGKAP;
 RIWAYAT PENDIDIKAN HANYA DITULIS YG TERAKHIR,
DATA YG DIBUTUHKAN ADALAH DARI D3 S/D S3;
 ESELONERING YG SDG DIJABAT SAAT INI TIDAK
LENGKAP, MIS HANYA DITULIS ESELON IV, ESELON II,
SEHRSNYA DITULIS ESELON IV.B, ESELON II.A, DST;
 KOMPETENSI KEAHLIAN/KETERAMPILAN YG DIMILIKI
BLM ADA;
 DIKLAT YG PERNAH DIIKUTI SERING TDK DICATAT.

PENINJAUAN MASA KERJA
CPNS YG MEMILIKI PENGALAMAN KERJA PD PEMERINTAH /
SWASTA, YG BERBADAN HUKUM, YG BLM DIPERHITUNGKAN SBG
MASA KERJA GOLONGAN DPT DITINJAU / DIPERHITUNGKAN UTK
PENETAPAN GAJI POKOK PNS.
- DASAR HUKUM :
1. PP NO. 6 THN 1976 TTG PENGADAAN PNS
2. PP NO. 98 THN 2000 TTG PENGADAAN PNS SEBAGAIMANA
TLH DIUBAH DGN PP NO. 11 THN 2002
3. KEPUTUSAN KEPALA BKN NO. 11 THN 2002 TTG KETENTUAN
PELAKSANAAN PP NO. 98 THN 2000 TTG PENGADAAN PNS
SEBAGAIMANA TLH DIUBAH DGN PP NO. 11 THN 2002
PENCANTUMAN GELAR
PERSYARATAN PENAMBAHAN GELAR
AKADEMIK
USULAN DR ES. I YBS;
 SK KP TERAKHIR;
 SK IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR;
 FC. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI YG
DILEGALISIR OLEH PEJABAT YBW;


BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI DR LN HRS
DILENGKAPI DGN SK PENILAIAN IJAZAH LN YG
DIKELUARKAN OLEH KEMDDIKBUD;

DAPAT DIUSULKAN BERSAMAAN DGN USUL KP,
PEMINDAHAN PEGAWAI
PEMINDAHAN PEGAWAI DAPAT DILAKUKAN BAIK UNTUK
KEPENTINGAN DINAS MAUPUN KARENA ATAS PERMOHONAN
PEGAWAI YBS, NAMUN DEMIKIAN PADA DASARNYA ADALAH
UNTUK KEPENTINGAN DINAS.
ARTINYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PEGAWAI, OLEH
KARENANYA HARUS DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ATAS
DASAR BEBAN KERJA.
PERMASALAHAN :
ALASAN PINDAH SERING KURANG DAPAT DITERIMA,
MISALNYA MENGIKUTI SUAMI, SUDAH SEKIAN LAMA
BERTUGAS DISUATU UNIT KERJA, DSB.
KETENTUAN PEMINDAHAN
(PEDOMAN KEPEGAWAIAN TH.2003)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Status PNS;
Telah bekerja pada unker lama sekurang-kurangnya 5
thn;
Memiliki kompetensi yg diperlukan utk pelaksanaan
tugas pd unker tujuan;
Tdk meninggalkan permasalahan di unker lama;
Setiap unsur penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 thn terakhir;
Tdk sedang dlm TB atau IB;
Tdk sedang CLTN;
Telah diambil sumpah sbg PNS
Catatan : Ketentuan pemindahan sbgmn angka 1 & 2
dikecualikan bg pemindahan utk kepentingan dinas
SE SEKJEN DKP NOMOR SE.171/SJ-KP.427/III/2009 TGL.173-2009
TTG PNS YG BEKERJA PD BADAN-BADAN INTERNASIONAL
INFOFISH, FAO, NACA, COFI, SEAFDEC,DLL
PNS HRS DPB, GAJI MNJD BEBAN ANGGARAN LEMBAGA
INTERNASIONAL TMT SEJAK AKTIF MELAKSANAKAN
TUGAS PADA LEMBAGA INTERNASIONAL TSB.
CONTOH : AKTIF DI FAO TMT 1-3-2013, SK PERBANTUAN
DISAHKAN BKN 1-5-2013, BERARTI GAJI TIDAK
DIBAYARKAN OLEH UNKER ES.I YG TERKAIT TMT 13-2013.

LANJUTAN TTG PEMINDAHAN
PERMASALAHAN :
 MSH DLM PROSES PINDAH KELUAR KKP
TETAPI DATA SIMPEG SDH TIDAK
TERCATAT;
 PNS DG STATUS DPB SDH DICATAT SBG
PNS KKP, PADAHAL SK PINDAH INSTANSI
BLM ADA;
 UNKER YG DITUJU BELUM MENYIAPKAN
FORMASI BERDASARKAN ANJAB DAN ABK

PEMBERHENTIAN
e
g
Atas Permintaan
Sendiri
Karena
Hal-hal lain
Meninggal Dunia/
Hilang
Mencapai BUP
PP No. 44 Th 2011 ttg
Perub ke 3 PP No. 32 Tahun 1979
Ttg :
Pemberhentian PNS
Penyederhanaan
Organisasi
Lakukan Pelanggaran/
Tindak Pidana/
Penyelewengan
Tidak Cakap jasmani/
Rohani
LANJUTAN PEMBERHENTIAN
PERMASALAHAN :
 SEBAIKNYA KAPAN DATA PNS YG
MENINGGAL DUNIA DIHAPUS ???
 PNS TIDAK MASUK KANTOR DALAM
WAKTU YG LAMA ---
PEMBERHENTIANNYA MINTA
DISESUAIKAN SEJAK PNS TSB TIDAK
MASUK ???? TLG DISELESAIKAN DG PP
NO 53 TH 2010 TTG DISIPLIN PNS

PENSIUN
KETENTUAN :
FORMAT DPCP-PNS
INSTANSI INDUK : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI
:
KAB/KODYA
:
UNIT KERJA
:
PEMBIAYAAN
:
BUP
:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PNS
1. KETERANGAN PRIBADI
A.
NAMA
:
B.
NIP
:
C.
TEMPAT/TGL.LAHIR
:
D.
JABATAN/PEKERJAAN
:
E.
PANGKAT/GOLONGAN
:
F.
GAJI POKOK TERAKHIR
:
G.
MASA KERJA GOLONGAN
:
H.
MASA KERJA PENSIUN
:
I.
MASA KERJA SEBELUM DIANGKAT SEBAGAI PNS
:
J.
PENDIDIKAN SBG DASAR PENGANGKATAN PERTAMA :
K.
MULAI MASUK PNS
:
L.
KP. PENGABDIAN
:
B. NAMA ANAK-ANAK
NO
NAMA
TGL.
LAHIR
ANAK
A.K
A.T
KET
A.A
3. ALAMAT : **)
2. KETERANGAN KELUARGA
A. NAMA ISTRI/SUAMI
NO
NAMA
TGL.LAHIR
A.
TGL.KAWIN
ISTRI
MENGETAHUI
UNIT KERJA ESELON I
KABAG KEPEGAWAIAN
B.
ALAMAT SEKARANG
:
KELURAHAN/KECAMATAN
:
ALAMAT SESUDAH PENSIUN :
(dilengkapi dgn no.telp/HP)
KELURAHAN/KECAMATAN
:
4. DENGAN INI SAYA MENYATAKAN TELAH MENGEMBALIKAN
SELURUH BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA
PEMOHON
LANJUTAN PENGISIAN DPCP
PERMASALAHAN :
 TIDAK SEMUA DATA ANAK DITULIS;
 BELUM SEMUA DATA ISTERI DITULIS,
SEHINGGA APABILA TERDAPAT ISTERI LEBIH
DARI 1 YANG MENDAPAT BAGIAN GAJI AKAN
SULIT DALAM PENETAPAN PENSIUN JANDA;
 ALAMAT RUMAH DAN NO TELP SETELAH
PENSIUN BELUM DIISI LENGKAP, AKAN
MEMPERSULIT DLM PEMBUATAN DATA
PENSIUNAN;
