REFORMASI BIROKRASI DAN RUU ASN UNTUK TINGKATKAN KINERJA KEMENDIKBUD

Oleh: Dr. Sofian Effendi Wakil Ketua TI-RBN dan Dosen Universitas Gadjah Mada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Rembuknas, 11 Februari 2013

Prolog

• • • • Tema Rembuknas 2013 “Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013- 2014” punya banyak makna bagi peserta perhelatan yang amat besar ini.

Bagi sebagian dapat diartikan menyelesaikan prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan. Bagi yang lain mungkin berarti bagaimana mengeskalasi pencapaian program prioritas tersebut. Mungkin bagi sebagian besar ahun 2013 menuntaskan berarti barokah karena usulan Reformasi Remunerasi, eh Reformasi Birokrasi, sudah dikabulkan oleh Pemerintah.

Tujuan Program Reformasi Birokrasi Nasional, yang akan saya singgung dalam presentasi ini, bukan dirancang untuk sekedar meningkatkan remunerasi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan prestasi birokrasi K/L dan pemda.

Dari kacamata RBN salah satu tujuan penting Rembugnas 2013 ini adalah untuk bersama-sama merumuskan prioritas nasional bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada 22 bulan ke depan serta sekaligus menyusun pokok-pokok fikiran tentang prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan pada 2015-2019 guna menyiapkan SDM yang diperlukan untuk pembangunan knowledge based economy. Rembuknas © Kemdikbud 2013

2

CAKUPAN PRESENTASI

1

Tujuan Nasional dan Reformasi Birokrasi

3 4 2

RUU ASN: Pilar Reformasi Birokrasi KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD: TIGA FAKTOR PENDUKUNG MENETAPKAN QUICK WINS KEMDIKBUD 3

1

Tujuan Nasional dan Reformasi Birokrasi

4

4

Vision 2045 Indonesia

Rembuknas © Kemdikbud 2013

5

VISI RB NASIONAL

Visi 2025

Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

Visi RB 2025

Terciptanya Aparatur Pemerintahan Kelas Dunia Rembuknas © Kemdikbud 2013

6

Program Reformasi Birokrasi Nasional

PEMERINTAHAN KELAS DUNIA Sasaran 5 Tahun III (2020– 2024) Sasaran 5 Tahun II (2015–2019) Sasaran 5 Tahun I (2010–2014) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dari praktek KKN, kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta dalam akuntabilitas.

Birokrasi pemerintahan memiliki profesionalitas dan integeritas tinggi, bersih praktek KKN, be kinerja tinggi dalam me nyelenggaraan pelayanan publik, semakin imparsial, dan berkemampuan tinggi dalam melaksanakan kebi-jakan pemerintahan. Tercipta Birokrasi Peme-rintahan Kelas Dunia yang profesional, berintegritas tinggi, imparsial, berkiner-ja tinggi, dan memiliki leadership dalam pembangunan nasional

Rembuknas © Kemdikbud 2013

7

KERANGKA FIKIR RBN

Harmonisasi regulasi Penataan organisasi

Percepatan tatalaksana

Manajemen SDM berbasis merit Meningkatkan efektivitas Pengawasan

Outputs:

1. Terwujudnya birokrasi yang berintgeritas, dan bersih dan bebas KKN 2. Meningkatnya kualitas pelaya nan publik 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitias kinerja birokrasi 1

. Manajemen Perubahan: 2. Quick wins; 3 Monitoring dan Evaluasi; 4. Penegakan Hukum; dan 5. Manajemen pengetahuan ttg RB

Rembuknas © Kemdikbud 2013

Kepercayaan Rakyat 8

Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan

Organisasi

Area

Tatalaksana

Hasil yang diharapkan

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (

right sizing)

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip

good governance

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Peraturan Perundang undangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten,

capable

, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Pelayanan publik Pola pikir (

mind set

) dan Budaya Kerja (

culture set

) Aparatur Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan berbudaya kinerja tinggi Rembuknas © Kemdikbud 2013

9

Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Sasaran Indikator

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN IPK*) OPINI BPK (WTP) Pusat Daerah Pusat Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Integritas Pelayanan Publik Daerah Peringkat Kemudahan Berusaha Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Indeks Efektivitas Pemerintahan**) Instansi pemerintah yang akuntabel *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5

Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014 Rembuknas © Kemdikbud 2013

Base line (2009)

2.8

42,17% 2.73% 6,64 6,46 122 - 0,29 24%

Target (2014)

5.0

100% 60% 8,0 8,0 75 0,5 80%

10

STRUKTUR ORGANISASI RBN

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

Ketua : Wakil Presiden Anggota : Menko Perekonomian, Menko Polhukham, Menko Kesra, Menpan RB, Menkeu, Mendagri, Men PPN & Ka Bappenas, Ka. UKP4, Prof. Dr. Ryaas Rasyid

Tim Independen Tim Jaminan Mutu UPRBN

Ketua: Wamenpan Anggota: Wamen PPN, Wamenkeu, dan Wamendikbud Tim Reformasi Birokrasi K/L Rembuknas © Kemdikbud 2013 Tim Reformasi Birokrasi Daerah

11

Quick Wins Nasional

• • • • • RUU ASN, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Revisi UU No 32/2004, RUU Revisi UU SPPN, RUU Revisi UU Keuangan Negara; Revisi PP No 38/2004; Percepatan waktu Perizinan Usaha Baru; Percepatan waktu penyelesaian e-KTP; Percepatan waktu penyelesaian VISAS dan KITAS.

Rembuknas © Kemdikbud 2013

12

2

RUU ASN: PILAR REFORMASI BIROKRASI

13

13

Pembangunan SDM ApNeg

2010 PNS Abdi Negara

• • • • Abdi Negara Monoloyalitas Nepotis Mentalitas silo Pembangunan Aparatur Negara Rembuknas © Kemdikbud 2013

2025 ASN Kelas Dunia

• • • • • • Profesional Berintegritas tinggi Melayani Imparsial Bersih korupsi Adil

14

Tujuan RUU ASN

1. Menciptakan ASN profesional kelas dunia; 2. Menciptakan ASN yang bersih dari intervensi politik; 3. Memantapkan peran ASN sebagai perekat NKRI; 4. Menciptakan Jabatan Eksekutif Senior sebagai korps perwira tinggi ASN; 5. Meningkatkan kesejahteraan ASN melalui Sistem Gaji Skala Tunggal dan Sistem Pensiun Dua Pilar (SJSN Ketenagakerjaan dan PT Taspen); Rembuknas © Kemdikbud 2013

15

SDM APARATUR NEGARA

•

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Total PNS

• Pria • Perempuan : 4.732.472

: 2.560.083 (54%) : 2.172.389 (46%). •

Komposisi Jabatan

• Struktural: 246.993 • Fungsional: 2.051.491 • TU/teknikal: 1.763.370

•

Instansi

• Pemda: • Kementerian: • Komisi/LPND: 2.795.700

737.023

74.709

TNI Polri

: 361.823

: 363.000

BUMN : 726.128 Rembuknas © Kemdikbud 2013

16

APARATUR NEGARA R.I

APARATUR NEGARA

APARATUR SIPIL NEGARA (4,7 jt PNS dan PNPK) PNS (2 jt)

PNPK (2,7 jt) Rembuknas © Kemdikbud 2013

TNI POLRI 17

JENIS PEGAWAI ASN

Jabatan Administrasi

2,19 jt PNS

Jabatan Eksekutif Senior 10-12.000 PNS Jabatan Fungsional/ Teknikal

2,5 jt PTTP

Rembuknas © Kemdikbud 2013

18

Ledakan Pensiun PNS

Laporan Bank Dunia ttg Reformasi Jabatan Publik Indonesia (2010) menunjukkan pada 2015 sebanyak 2,5 juta PNS akan pensiun dalam waktu 10-15 th. Jumlah pensiunan PNS mencapai 4,7 juta.

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI NEGERI 2.2 million J.S. 0,3 jt & J.Adm 1,9 jt 2010 PENSIUNAN PNS 2.4 million Jabatan Fungsional 2.5 juta 2015 PENSIUNAN BARU 2,1 million

4,5 jt

Beban APBN Rp. 165 T

Rembuknas © Kemdikbud 2013

19

3

KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD: TIGA FAKTOR PENDUKUNG

20

20

Dynamic Governance “

Sustained economic and social development takes place when there is leadership intention , cognition and learning which involves continual modification of perceptions, belief structures, and mental models , particularly when confronted with global developments

and technological change,” dalam Pidato

Penerimaan Hadiah Nobel 1993 bidang Ekonomi. Douglas C. North (1993).

Rembuknas © Kemdikbud 2013

21

DYNAMIC GOVERNANCE COMPONENTS

Sumber: Boon Siong Neo dan Geraldine Chen

“Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore,” (

New Jersey, World Scientific. 2007).

Rembuknas © Kemdikbud 2013

22

Imparsial Adil.

Budaya Organisasi

Integritas sebagai inti dari Etika Publik Korupsi adalah dosa besar Manusia adalah kunci Cost efektif (hemat) Berorientasi hasil Rembuknas © Kemdikbud 2013 Meritokrasi

23

BUDAYA THINKING AHEAD

• • Kemajuan yang dicapai negara-negara Asia yang berhasil mencapai kemajuan luar biasa dalam 4 dekade terakhir, misalnya Cina dan Singapura, hanya terjadi karena ada birokrasi yang mampu berfikir jauh kedepan (thinking ahead) sehingga dapat mengambil kebijakan antisipatif yang tepat. Sayangnya di Indonesia para pejabat birokrasi ber-hadapan dengan banyak kelompok pejabat maupun kelompok masyarakat yang menganut budaya berbeda sehingga mempunyai rumusan berbeda tentang bagaimana mengatasi masalah pendidikan yang sedang dihadapi bangsa. Penolakan terhadap RSBI, penolakan kelompok mahasiswa terhadap otonomi PTN, dan penolakan pejabat tertentu terahdap RUU ASN adalah beberapa contoh.

Rembuknas © Kemdikbud 2013

24

KAPASITAS BIROKRASI PUBLIK

23/04/2020 RNKK-2013 25

4

MENETAPKAN QUICK WINS KEMDIKBUD

26

26

Visi dan Misi Kemdikbud

VISI

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat 

MISI

Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan;  Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan kebudayaan;  Meningkatkan KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan;   Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; Menjamin KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan pendidikan;  MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Rembuknas © Kemdikbud 2013

27

Outcomes Program RB Kemdikbud

Meningkatnya keterjaminan dan ketersediaan layanan pendidikan Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan Meluasnya keterjangkauan layanan pendidikan

Kukuhnya dan lestarinya Bahasa Indonesia dan budaya nasional Terwujudnya kesetaraan pelayanan pendidikan Rembuknas © Kemdikbud 2013

28

NO

1

AREA

Manajemen Perubahan

9 Area Perubahan

OUTPUT

O-1: Terbentuknya Tim Internal RB; O-2: Road Map; O-2: Sosialisasi dan Intternakisasi.

2 Penyiapan kerangka legal 3 Penyederhanaan Tatalaksana O-4: Tersedianya Permen dan Kepmen utk dukung RB K/L; 0-5: Hilangkan tumpang tindih regulasi.

O-6: Adanya simplifikasi tatalaksana penyelenggaraan layanan publik; O-7: Gunakan aplikasi TIK e-Gov. 4 Penataan Organisasi 5 Penataan Manajemen SDM O-8: Terstrukturisasnyai organisasi K/L; O-9: Tambah efektifnya organisasi pelayanan O-10: Terlaksananya sistem rekrut-men SDM berbasis merit; O-11: Diterapkannya sistem evaluasi kinerja individual; O-12: Diterapkannya sistem gaji berbasis kinerja: O-13: Dilaksanannya sistem pensiun “fully funded.”; O-14: Tersedianya Diklat.

Rembuknas © Kemdikbud 2013

29

9 Area Perubahan [2]

NO

6

AREA

Penguatan Pengawasan 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8 Peningkatan Pelayanan Publik

OUTPUT

O-15: Diterapkannya Sistem Pengen-dalian Intern Pemerintah (SPIP); O-16: Diperankannya Ittjen sebagai Policy Auditor, dan Monev RB K/L;.

O-17: Meningkatknya mutu LAKIP; O-18: Tersusunnya Indikator Kinerja K/L; O-19: Dikembangkannya akuntabili-tas indiividual pegawai. O-20: Terumuskannya dan diterapkannya SPM; O-21: Meningkat-nya keterlibatan publik dalam penyele-nggaraan pelayanan publik; 0-22: Diterapkannya sanksi pada unit yang gagal laksanakan SPM.

9 Monitoring dan Evaluasi O-23: Meningkatknya ketersediaan dan mutu Laporan Pelaksanaan RB.

Rembuknas © Kemdikbud 2013

30

Quick Wins Kemdikbud

1.

2.

Apa quick wins untuk 5 outputs yang dirumus-kan dari misi Kemdikbud?

a) Meningkatnya KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan; b) Meluasnya KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan kebudayaan; c) Meningkatnya KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan; d) Tewujudnya KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; e) Terjaminnya KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan f) pendidikan; Lestarinya dan Kukuhnya Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Apa quick wins yang lebih terasakan oleh publik, dosen dan tenaga kependidikan?

Rembuknas © Kemdikbud 2013

31

Terima Kasih

32

COMMITTED LEADERS

• • Kalau kita belajar dari negara-negara yang berhasil membangun negaranya menjadi kekuatan ekonomi dunia, misalnya Singapura, Korea Selatan, Cina, atau India, hampir semua punya pemimpin yang visioner dan punya komitmen. Singapura punya Lee Kwan Yew, Korea Selatan punya Park Chung Hee, Cina ada Deng Xio-ping, dan India ada Madmohan Singh. Apakah kita punya kepemimpin visioner yang memiliki komitmen secara berkesinambungan? Rembuknas © Kemdikbud 2013

33

Kapabilitas Birokrasi

• Kapabilitas birokrasi Indonesia memang sudah semakin baik, tetapi masih tertinggal jauh dari kapabilitas birokrasi negara-negara ASEAN.

• Grafik dibagian kiri menun-jukkan Peringkat Efektifitas Kepemerintahan negara-negara Asia Timur. Singapura masuk negara-negara tertinggi, diikuti Korea Selatan, Malaysia, dan Brunai Darussalam. Setelah itu Cina dan Filipina. Indonesia, Vietnam, dan Kambodia masuk Kelompok keempat. Kelompok kelima Laos dan Timor Leste. Yang terbawah adalah Myanmar. Rembuknas © Kemdikbud 2013

34