REVIEW ON PUBLIC FINANCE ASPEK KEUANGAN PUBLIK 1. POLITIK: • MEMPELAJARI ORGANISASI DAN PROSES YANG HARUS DILALUI OLEH SETIAP PEMBUATAN KEPUTUSAN 2.
Download ReportTranscript REVIEW ON PUBLIC FINANCE ASPEK KEUANGAN PUBLIK 1. POLITIK: • MEMPELAJARI ORGANISASI DAN PROSES YANG HARUS DILALUI OLEH SETIAP PEMBUATAN KEPUTUSAN 2.
REVIEW ON PUBLIC FINANCE ASPEK KEUANGAN PUBLIK 1. POLITIK: • MEMPELAJARI ORGANISASI DAN PROSES YANG HARUS DILALUI OLEH SETIAP PEMBUATAN KEPUTUSAN 2. EKONOMI: • MEMPELAJARI MEKANISME PASAR DENGAN BERBAGAI KELOMPOK HAMBATAN YANG SPESIFIK KEUANGAN PUBLIK 3. KEUANGAN NEGARA • MEMPELAJARI APA YANG INGIN DICAPAI OLEH SUATU PEMERINTAHAN DAN BAGAIMANA EFISIEN USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT • BAGAIMANA SUATU INSTITUSI YANG DIORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA MEMPENGARUHI PERILAKU DAN KONDISI INDIVIDU DALAM PASAR BEBAS KEUANGAN NON-PUBLIK • PEREKONOMIAN SWASTA= PERPUTARAN BARANG DAN JASA YANG DIBUTUHKAN KONSUMEN • KAPASITAS DAN KEMAMPUAN UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN MENGHASILKAN KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN • MONOPOLI KEGIATAN BISNIS MENYEBABKAN INEFISIENSI PERTUMBUHAN EKONOMI • KETIDAK STABILAN PERMINTAAN (PERUBAHAN NILAI ATAS KEBUTUHAN) MENYEBABKAN UMUR BISNIS YANG PENDEK PENGANGGURAN • PERTUMBUHAN PERKONOMIAN JANGKA PANJANG KEUANGAN PUBLIK • PERKONOMIAN PUBLIK = PENYEDIAAN BARANG BERDASAR PILIHAN (KEBUTUHAN) BERSAMA • EFISIENSI DALAM PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM SUATU NEGARA • EFISIENSI DALAM DISTRIBUSI BARANG DAN JASA DALAM SUATU NEGARA • MENJAMIN PERSAMAAN (KEPEMILIKAN DAN PEROLEHAN) • MENJAMIN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SUBYEK KEUANGAN NEGARA • MENGANALISA DARIMANA DAN APA SUMBER PENDAPATAN NEGARA • MENGANALISA BAGAIMANA PENDAPATAN NEGARA ITU DIHABISKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PILIHAN • MENGANALISA BAGAIMANA INDIVIDU DAN DAERAH BERPATISIPASI DALAM PROSES POLITIK • MENGANALISA BAGAIMANA PENGARUH PERILAKU PEMERINTAH PADA INDIVIDU DAN PERUSAHAAN 1. LAPANGAN DAN KONDISI KERJA, KONSUMSI, DAN INVESTASI 2. PENGARUH PAJAK PENGHASILAN PADA KEMAUAN UNTUK BEKERJA DAN MENABUNG BARANG DAN JASA PUBLIK • PERTAHANAN DAN KEAMANAN • HUKUM DAN KETERTIBAN • KONTROL LINGKUNGAN • KESTABILAN MONETER • PERATURAN • BATASAN POLITIK ANTAR NEGARA • KEUANGAN UNTUK OPERASI (BARANG & JASA) PUBLIK • BUKAN MURNI BARANG PUBLIK TAMAN • KEBUTUHAN BERSAMA • LAIN2: SUBSIDI, BUMN DAN BUNGA PINJAMAN PERKEMBANGAN SEKTOR PUBLIK • PEMERINTAH SEBAGAI WASIT • PEMERINTAH SEBAGAI PENYEDIA BARANG PUBLIK • PENGUKURAN ATAS: 1. NILAI BARANG PUBLIK 2. HARGA PELAYANAN PUBLIK 3. MEKANISME KEPUTUSAN BERSAMA MENGGANTIKAN KEPUTUSAN INDIVIDU/ SWASTA 4. MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DAYA OLEH SWASTA ATAU PEMERINTAH PERKEMBANGAN SEKTOR PUBLIK • PENGELUARAN PEMERINTAH DITENTUKAN OLEH PERTUMBUHAN POPULASI PENDUDUK PENYERAPAN SUMBER DAYA; PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA ALASAN PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK • PERANG • KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH • KEBUTUHAN TRANSFER ANTAR PEMERINTAH • ADOLF WAGNER: PERMINTAAN AKAN BARANG PUBLIK; HARGA BARANG PUBLIK YANG MAHAL; HARGA UNTUK MENGELOLA PERTUMBUHAN PENDUDUK; PEMBIAYAAN KEPUTUSAN BERSAMA NETRALITAS FISKAL DAN EFISIENSI EKONOMI • GEOMETRIC ANALYSIS: HARGA BARANG PUBLIK DITENTUKAN DARI AKUMULASI TINGKATAN PAJAK YANG BERBEDA • PENENTUAN EFISIENSI EKONOMI: PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DITENTUKAN OLEH PEMBUATAN KEPUTUSAN OLEH INDIVIDU: 1. PROPORSI PAJAK PENGHASILAN 2. PAJAK PENJUALAN 3. PENGELUARAN DITENTUKAN OLEH KEBUTUHAN BERSAMA • EFISIENSI SEBAGAI DASAR ATAS DISTRIBUSI PENGELUARAN REDISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH • ETIKA UNTUK MEMPRIORITASKAN PENDUDUK YANG TERMARGINALKAN DARI PEREKONOMIAN • PRIORITAS DISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH DISESUAIKAN DENGAN BESARAN SEKTOR PEMERINTAH (SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK KEBUTUHAN) • REDISTRIBUSI PENDAPATAN SEBAGAI BARANG PUBLIK MENGURANGI KEMISKINAN • PENDISTRIBUSI PENDAPATAN DAPAT MENJADI TIDAK IDEAL APABILA DIPENGARUHI PROSES POLITIK REDISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH • PENGELUARAN PEMERINTAH DITUJUKAN UNTUK MERATAKAN KESEMPATAN MENDAPAT PENGHASILN & MENGAKUMULASI KEMAKMURAN • REDISTRIBUSI MELALUI CARA NON-FISKAL: PENETAPAN UPAH MINIMUM PRINSIP KEUANGAN NEGARA • KESENJANGAN FISKAL • PERSAMAAN HORISONTALPAJAK YANG SAMA UNTUK INDIVIDU DENGAN SITUASI YANG SAMA • PERSAMAAN VERTIKALREDISTRIBUSI PENGELUARAN BERDASAR PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR • REDISTRIBUSI UNTUK MENIKMATI BARANG PUBLIK DIDASARKAN PADA KESESUAIAN DENGAN KEUNTUNGA YANG DITERIMA>< TOTAL KEUNTUNGAN YANG DITERIMA PERMASALAHAN KLASIK DALAM PEREKONOMIAN • INFLASI • PERTUMBUHAN PEMERINTAH ASPEK DALAM INFLASI 1. INFLASI RINGAN KENAIKAN HARGA BERADA DI BAWAH ANGKA 10% SETAHUN; 2. INFLASI SEDANG ANTARA 10%—30% SETAHUN; 3. INFLASI BERAT ANTARA 30%—100% SETAHUN; 4. DAN HIPERINFLASI ATAU INFLASI TAK TERKENDALI TERJADI APABILA KENAIKAN HARGA BERADA DI ATAS 100% SETAHUN ASPEK DALAM INFLASI BARRO, ROBERT J. (1997) MACROECONOMICS. 5TH ED. • INFLASI ADALAH SUATU PROSES MENINGKATNYA HARGA-HARGA SECARA UMUM DAN TERUS-MENERUS BERKAITAN DENGAN MEKANISME PASAR YANG DAPAT DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FACTOR: 1. KONSUMSI MASYARAKAT YANG MENINGKAT, INFLASI MENINGKAT HARGA: PERTEMUAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN 2. BERLEBIHNYA LIKUIDITAS DI PASAR YANG MEMICU KONSUMSI ATAU BAHKAN SPEKULASI, 3. ADANYA KETIDAKLANCARAN DISTRIBUSI BARANG ASPEK DALAM INFLASI: KONSUMSI MASYARAKAT BADAN PUSAT STATISTIK • INFLASI: KENAIKAN HARGA BARANG DAN JASA SECARA UMUM DIMANA BARANG DAN JASA TERSEBUT MERUPAKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT ATAU TURUNNYA DAYA JUAL MATA UANG SUATU NEGARA • INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK): MENGHITUNG RATA-RATA PERUBAHAN HARGA DALAM SUATU PERIODE, DARI SUATU KUMPULAN BARANG DAN JASA YANG DIKONSUMSI OLEH PENDUDUK/RUMAH TANGGA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU. INFLASI MENINGKAT: KONSUMSIMENINGKAT Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Tingkat Inflasi 2010 IHK Inflasi 118,01 0,84 118,36 0,3 118,19 -0,14 118,37 0,15 118,71 0,29 119,86 0,97 121,74 1,57 122,67 0,76 123,21 0,44 123,29 0,06 124,03 0,6 125,17 0,92 6,96 2011 IHK Inflasi 126,29 0,89 126,46 0,13 126,05 -0,32 125,66 -0,31 125,81 0,12 126,5 0,55 127,35 0,67 128,54 0,93 128,89 0,27 128,74 -0,12 129,18 0,34 129,91 0,57 3,79 2012 IHK Inflasi 130,9 0,76 130,96 0,05 131,05 0,07 131,32 0,21 131,41 0,07 132,23 0,62 133,16 0,7 134,43 0,95 134,45 0,01 134,67 0,16 134,76 0,07 135,49 0,54 4,3 2013 IHK Inflasi 136,88 1,03 137,91 0,75 138,78 0,63 138,64 -0,1 138,6 -0,03 140,03 1,03 144,63 3,29 146,25 1,12 145,74 -0,35 145,87 0,09 146,04 0,12 146,84 0,55 8,38 20142) IHK Inflasi 110,992) 1,07 111,28 0,26 111,37 0,08 111,35 -0,02 111,53 0,16 112,01 0,43 113,05 0,93 113,58 0,47 113,89 0,27 114,42 0,47 116,14 1,5 119,00 2,46 8,36 ANGGARAN PEMERINTAH (MILYAR RP) Rincian Pendapatan dan Hibah Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan pajak Penerimaan bukan pajak Hibah Pengeluaran Pengeluaran Pemerintah Pusat BELANJA PEMBAYARAN BUNGA Subsidi Belanja hibah Bantuan sosial Belanja lainnya Pengeluaran untuk Daerah Dana perimbangan Dana otonomi khusus dan penyeimbang Keseimbangan Primer Surplus/Defisit Anggaran Pembiayaan Bersih Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Luar Negeri Catatan: 1 Angka RAPBN Sumber: Kementerian Keuangan 2010 949656 948149 742738 205411 1507 1047666 725243 349630 115595 157820 7192 64291 30715 322423 306023 2011 1104902 1101162 850255 250907 3740 1229558 836578 454529 115209 187624 771 63184 15261 392980 334324 2012 1311387 1310562 1032570 277992 825 1435407 964997 555839 122217 208850 1797 47764 28530 470410 399986 2013 1529673 1525189 1192994 332195 4484 1683011 1154381 626705 113244 317219 3621 73609 19983 528630 444798 2014 1 1 662 500 1 661 100 1 310 200 350 900 1 400 1 816 700 1 230 300 686200 119500 336 300 3 500 55 900 28 900 586 400 481 800 16400 17585 -98010 98010 107891 -9881 58656 -9447 -124656 124656 125266 -610 70424 -1802 -124020 124020 125912 -1892 83832 -40094 -153338 153338 172792 -19454 104 600 34 700 - 154 200 154 200 173 200 - 19 000 ANGGARAN DAN KEBIJAKAN MONETER PENGATURAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR (BASRI & SUBRI 2003): 1. KEBIJAKAN RASIO KAS 2. KEBIJAKAN TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT 3. KEBIJAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO 4. KEBIJAKAN PASAR TERBUKA 5. TIGHT/ EASY MONEY POLICY: BI MEMINJAMKAN UANG KEPADA BANK UMUM 6. PENAMBAHAN HUTANG BARU (LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI) 7. PENCETAKAN UANG BARU QUIZ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. APA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN? MENGAPA PERAN PEMERINTAH BERKEMBANG? APA PRINSIP DALAM PENDISTRIBUSIAN PENGELUARAN MENGAPA PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MEMPRIORITASKAN PEMERATAAN KESEMPATAN PEROLEHAN PENDAPATAN DAN AKUMULASI KEMAKAMURAN BAGAIMANA PEMERINTAH MENJAMIN PENDISTRIBUSIAN FISKAL YANG NETRAL? MENGAPA INFLASI SELALU TERJADI? APA SAJA PRINSIP DESENTRALISASI BAGAIMANA PROSES PEMBAGIAN DAU UAS: 1. MENGAPA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN SANGAT SIGNIFIKAN? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. 2. DAPATKAH PERAN PEMERINTAH BERKURANG? PILIH TEORI PERAN PEMERINTAH DAN JELASKAN DENGAN CONTOH. 3. APA SAJA PRINSIP DALAM PENDISTRIBUSIAN PENGELUARAN? 4. APA AKIBAT DARI PROGRAM PEMERINTAH YANG MEMPRIORITASKAN PEMERATAAN KESEMPATAN PEROLEHAN PENDAPATAN DAN AKUMULASI KEMAKAMURAN PADA KESEMPATAN DAN KONDISI KERJA, INVESTASI, DAN KONSUMSI? BERIKAN CONTOHNYA DI INDONESIA 5. BAGAIMANA PEMERINTAH MEMPENGARUHI INFLASI? BERIKAN CONTOHYA DI INDONESIA 6. BAGAIMANA DESENTRALISASI MENINGKATKAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH. 7. BAGAIMANA PEMERINTAH MENGURANGI KETIMPANGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL? JELASKAN DENGAN TEORI DAN CONTOH.