SOSIALISASI EDUKASI SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA Tahun 2014 PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU ASPEK KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG KLASIFIKASI KELAS HOTEL PERMEN NO.
Download ReportTranscript SOSIALISASI EDUKASI SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA Tahun 2014 PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU ASPEK KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG KLASIFIKASI KELAS HOTEL PERMEN NO.
Slide 1
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 2
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 3
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 4
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 5
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 6
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 7
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 8
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 9
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 10
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 11
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 12
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 13
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 14
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 15
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 16
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 17
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 18
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 19
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 20
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 21
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 22
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 23
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 24
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 25
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 26
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 2
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 3
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 4
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 5
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 6
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 7
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 8
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 9
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 10
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 11
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 12
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 13
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 14
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 15
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 16
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 17
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 18
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 19
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 20
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 21
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 22
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 23
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 24
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 25
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]
Slide 26
SOSIALISASI EDUKASI
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Tahun 2014
0
PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
ASPEK
KM 03/HK.001/MKP.02 TENTANG
KLASIFIKASI KELAS HOTEL
PERMEN NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG SERTIFIKASI USAHA
RUANG LINGKUP Mengatur :
Penggolongan kelas hotel
Mengatur :
- Standar Usaha hotel
- Penggolongan kelas Hotel
MASA BERLAKU
SERTIFIKAT
3 tahun
3 Tahun
JENIS /
KELAS HOTEL
-
-
JENIS KRITERIA
Hotel bintang 5 Golongan kelas
Hotel melati tdk ada
penggolongan
Hanya ada satu kriteria
-
-
Hotel bintang 5 golongan
kelas
Hotel non bintang
Kriteria Standar Usaha Hotel
Kriteria Untuk 5 Golongan
kelas Bintang
Lanjutan PERBEDAAN SISTIM LAMA - BARU
PENEKANAN
Kepuasan Konsumen
-
Pemilik/Investor dan Pengelola
Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
-
Self assessment
Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI
Penilaian persyaratan dasar dilakukan oleh
Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
Sertifikat golongan kelas hotel ditetapkan oleh
PHRi dengan saran pertimbangan Gubernur
-
Self Assesessment
Dilakukan oleh Auditor pada
lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
Penutupan sementara operasional oleh
Pemda (bila tidak memenuhi persyaratan
dasar)
Pencabutan sertifikat kelas hotel oleh
PHRI(bila tidak memenuhi persyaratan kelas
hotelnya)
Pembatalan TDUP bidang usaha hotel
oleh Pemda diusulkan oleh LSU, bila
tidak menerapkan standar usaha hotel.
-
SANKSI
-
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA
DI BIDANG PARIWISATA
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISATA
MANDAT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
BAB XII Pasal 53, 54 dan 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI USAHA DI
BIDANG PARIWISATA
(PP NO 52 THN 2012)
4
STRUKTUR LINGKUP KELUARAN SERTIFIKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN USAHA
DI BIDANG PARIWISATA (PP 52 TAHUN 2012)
TUJUAN DAN FUNGSI
RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI KOMPETENSI
ACUAN SERTIFIKASI :
• UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• UU 20/2003 TTG SISDIKNAS
• UU 39/2004 TTG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LN
• UU 10/2009 TTG KEPARIWISATAAN
• PP 102/2000 TTG STANDARDISASI
NASIONAL
• PP 23/2004 TTG BNSP
• PP 31/2006 SITLAKERNAS
• KEPPRES 78/2001 TTG KAN
• PERPRES 2/2007 TTG PENGESAHAN
ASEAN TOURISM AGREEMENT
• PERPRES 25/2009 TTG PENGESAHAN
ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY
SECTORS
• PERPRES 8/2012 TTG KKNI
SERTIFIKASI USAHA
5
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI
TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
1.
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2.
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
6
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
• Penyusunan Standar Usaha untuk setiap bidang
usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha pariwisata
mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha.
• Sertifikasi Usaha dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata. LSU adalah lembaga mandiri yang
berkedudukan di wilayah NKRI.
7
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA
•
Menteri menunjuk dan menetapkan LSU
Bidang Pariwisata.
•
Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang
Pariwisata secara objektif , kredibel dan transparan.
sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.
•
Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki
Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha
Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
8
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
•
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha
Pariwisata menjadi tanggung jawab
Pengusaha Pariwisata / Hotel yang
disertifikasi.
9
PENGAWASAN SERTIFIKASI
•
Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui
Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
10
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
USAHA PARIWISATA
LATAR BELAKANG
• Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang
Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara
obyektif, kredibel dan transparan.
• Pedoman ini merupakan adopsi dan adaptasi dari Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI ISO/IEC 17021:2011).
• Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan
independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha
pariwisata:
• Sesuai dengan standar yang ditentukan;
• Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang
ditetapkan secara konsisten; dan
• Diimplementasikan secara efektif dan efisien.
*Selanjutnya disebut LSU Enhaii Mandiri 186
PRINSIP
LSU Enhaii Mandiri 186 memegang teguh Pedoman
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
menerapkan prinsip :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ketidakberpihakan;
kompetensi;
tanggung jawab;
keterbukaan;
kerahasiaan;
cepat tanggap terhadap keluhan.
TANGGUNG JAWAB
Usaha pariwisata memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki
tanggung jawab untuk mengaudit
bukti objektif yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan
sertifikasi dan penerbitan sertifikat
usaha pariwisata.
WEWENANG
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang:
1. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan
sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah
NKRI.
PENGERTIAN UMUM
Pelanggan adalah usaha pariwisata yang wajib
mengikuti sertifikasi.
Pelanggan Tersertifikasi adalah usaha pariwisata
yang dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan
jenis usahanya dan telah menerima sertifikat
usaha pariwisata.
Audit Pihak Ketiga adalah audit yang
dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara audit
yang independen terhadap pelanggan dan
pengguna untuk tujuan sertifikasi standar usaha
pariwisata yang mencakup audit awal, audit
surveilen, audit sertifikasi ulang dan dapat juga
mencakup audit khusus.
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
PERSYARATAN AUDITOR
A. Sertifikat Keikutsertaan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata
dengan materi mencakup
•
•
•
Peraturan Perundang-undangan di
bidang Kepariwisataan yang
diselenggarakan oleh Kementerian;
Standar Usaha Pariwisata; dan
Penyelenggaraan LSU Bidang Pariwisata.
B. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh institusi yang berwenang dengan materi
mencakup :
• teknik audit;
• praktek audit;
• presentasi; dan tes tertulis
C. Memiliki pengalaman bekerja di bidang pariwisata minimum 4 (empat)
tahun sesuai dengan bidangnya dan/atau memiliki pengalaman audit magang
standar usaha pariwisata minimum 4 (empat) kali.
LINGKUP
SERTIFIKASI
persyaratan umum
audit dan sertifikasi awal
kegiatan survailen
sertifikasi ulang
audit khusus
pembekuan, pencabutan, atau
pengurangan ruang lingkup sertifikasi;
banding
keluhan
rekaman pemohon dan pelanggan
TATA CARA
SERTIFIKASI
A. Persyaratan Dasar
•
•
•
•
Tanda Dasar Usaha Pariwisata
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan)
Kelaikan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
B.Pelanggan mengajukan aplikasi untuk awal sertifikasi
•
•
•
•
•
Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri
Pertukaran Informasi antara pelanggan dan LSU
Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi
Permintaan Informasi Tambahan
Pengembangan Program Audit
Lanjutan TATA CARA
SERTIFIKASI
C. Sertifikasi Awal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1
Rencana Audit Tahap 1
Melaksanakan Audit Tahap 1
Informasi Tambahan, jika diterapkan
Menunjuk/Konfirmasi Tim Audit Tahap 2
Rencana Audit Tahap 2
Melaksanakan Audit Tahap 2
Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian
Kesimpulan Audit
Keputusan Audit Sertifikasi Awal
Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Lingkup AUDIT
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar
usaha pariwisata yang meliputi:
1. produk,
2. Pelayanan,
3. Pengelolaan
Unsur Penilaian :
Persyaratan Dasar
Kriteria Mutlak ( 25 unsur )
Kriteria Tidak Mutlak ( 208 unsur)
* Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, sertifikasi tidak akan
dilanjutkan.
KELUHAN
• Menyediakan penjelasan proses penanganan
keluhan yang dapat diakses oleh publik
• Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan
tersebut dengan kegiatan sertifikasi yang
menjadi tanggung jawab LSU
• Memiliki proses terdokumentasi untuk
menerima, mengevaluasi dan membuat
keputusan terhadap keluhan
• Memiliki proses yang mensyaratkan
kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak
yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
PENGGUNAAN
SERTIFIKAT
• Yang telah memperoleh Sertifikat, harus
memasang Sertifikat LSU di tempat yang
mudah dilihat oleh umum.
• Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan.
• Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang
masa berlakunya telah berakhir.
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
• Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali
• Pembatasan kegiatan usaha dengan
pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar
Usaha Pariwisata)
• Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI DAN APLIKASI :
Lembaga Sertifikikasi Usaha Pariwisata
PT. Enhaii Mandiri 186
Jl. Dr. Setiabudhi No. 186
Bandung 40141
Phone : 022 2010684
022 2031482
Fax : 022 2011934
E-mail : [email protected]