Transcript DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Jogjakarta, Nov 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REVIEW PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN ADVANCE © Copyright.

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Jogjakarta, Nov 2010
1
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
REVIEW PELAKSANAAN
P2KP- PNPM MANDIRI
PERKOTAAN DAN ADVANCE
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Periode P2KP & PNPMM Perkotaan
1999
2000
2001
2002
2003 2004
2005
2006
2007
2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
P2KP 1.1
P2KP 1.2
Delay
P2KP 2
Perluasan P2KP=2
(PNPM 2007/PNPM Urban-I)
P2KP 3
Pilot P2KP Peduli NAD-Rehab
PNPM Urban II (2008-2011)
PNPMIII (2010-2013)
P2KP Rehab Rekon –
PNPM IV (2011-2014)
Housing NAD
P2KP Rehab Rekon – Housing
DIY & Jateng
P2KP Peduli
Padang
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
3
Pengembangan Lingkup Program P2KP :
P2KP-1
TUJUAN
KEMANDIRIAN MASY.
(GERAKAN MASY.)
SASARAN
UTAMA
KOMUNITAS
KOMPONEN
PROYEK
PENANGANAN
KEMISKINAN
PENGEMBANGAN
KOMUNITAS
BLM
DIDASARKAN USULAN
KSM-KSM
P2KP-2
KEMANDIRIAN MASY.
KEMITRAAN MASY &
PEMDA (GERAKAN
KEMITRAAN)
KOMUNITAS & PEMDA
PENGEMBANGAN
KOMUNITAS & PEMDA
BLM
PAKET
DIDASARKAN PADA PJM
PRONANGKIS
P2KP-3
GOOD GOVERNANCE
MELALUI:
 KEMANDIRIAN MASY
 KEMITRAAN MASY, PEMDA &
KLPK. PEDULI
 PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN
YANG BERKELANJUTAN
KOMUNITAS & PEMDA
PEMERINTAH KELURAHAN
LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
PENGEMBANGAN
KOMUNITAS & PEMDA
BLM
PAKET
PENATAAN LINGK
PERMUKIMAN BERBASIS
KOMUNITAS
DI DASARKAN PADA PJM
PRONANGKIS & RENCANA
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
KELURAHAN
TAHAP PEMBERDAYAAN
(Tahun 2007-2009)
TAHAP KEMANDIRIAN
(Tahun 2010-2012)
• Pembelajaran Pembangunan
partisipatif
• BLM sbg Stimulan
• Integrasi Perencanaan
partisipatif dg Sistem Perencanaan pemb. regular.
• Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan/Desa tertinggal.
• Kemitraan Masyarakat, pemda
dan Kelompok Peduli
• BLM sbg salah satu akses
channelling program,
• Masyarakat mampu mengakses
berbagai sumber dana yang ada
(pemda, lembaga, swasta, dll)
• Perencanaan partisipatif sebagai
peraturan daerah
• PNPM supervisi dan penguatan
kapasitas untuk mampu mandiri
memfasilitasi kegiatan
masyarakat di wilayahnya
REPLIKASI MANDIRI
OLEH MASY & PEMDA
PHASE PNPMM
PERKOTAAN
TAHAP KEBERLANJUTAN
(Tahun 2013-2014)
TAHAPAN EXIT
• Masyarakat mampu membangun
STRATEGY
kemitraan dg berbagai pihak.
• Kebijakan dan Penganggaran
(Tahun 2015)
Pemda Pro poor
• Keberadaan fasilitator/konsultn
atas permintaan masyarakat sesuai • Manajemen Pemb.
partisipatif secara
yang dibutuhkan.
mandiri oleh Warga
• Kemitraan masyarakat, pemda dan
•
Fasilitasi & pembinaan
kelompok peduli secara sinergis
sepenuhnya oleh
merupakan faktor utama penggerak
pemerintah kota/kab
pembangunan di wilayahnya
• Replikasi & pengembangan Program lebih
lanjut oleh pemda &
Masyarakatnya
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
5
Aset Program Yang Dihasilkan dari P2KP-PNPM
Berdasarkan Data SIM (Tahun 1999-2009)
•
•
•
•
•
Jumlah Relawan yang tergabung 701.489 Orang
Jumlah Relawan yang dilatih 361.729 Orang
Jumlah Anggota BKM yang dilatih 148.774 Orang
Jumlah BKM yang terbentuk 13.416 BKM
Jumlah KSM terbentuk 480.707 KSM terdiri dari :
KSM Lingkungan
KSM Sosial
KSM Ekonomi
= 252.758
= 71.916
= 156.053
KSM
KSM
KSM
• Jumlah Anggota KSM 3.973.055 Orang
Anggota Laki-Laki
Anggota Perempuan
= 2.603.521 Orang
= 1.369.534 Orang
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Lanjutan…
• Total Dana BLM Cair:
Rp.5.023.886.354.443:
APBN = Rp. 4.573.667.041.543
APBD = Rp. 450.219.312.900
Dana Kegiatan Infrastruktur:
Rp. 3.957.595.073.335
APBN
APBD
Swadaya
Swasta
Lainnya
=
=
=
=
=
Rp. 2.209.393.514.509
Rp. 267.354.187.481
Rp. 886.045.553.019
Rp.
240.960.038
Rp. 594.560.858.288
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Lanjutan…
Dana Kegiatan Ekonomi:
Rp. 914.897.549.062
APBN
APBD
Swadaya
Swasta
Lainnya
=
=
=
=
=
Rp. 536.329.854.915
Rp. 32.341.000.513
Rp. 321.466.263.307
Rp. 215.850.000
Rp. 63.570.271.221
Dana Kegiatan Sosial
Rp. 593.098.582.181
APBN
APBD
Swadaya
Swasta
Lainnya
=
=
=
=
=
Rp. 452.696.779.105
Rp. 29.662.599.750
Rp. 78.529.930.135
Rp. 87.154.000
Rp. 71.147.810.085
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Lanjutan…
Penerima Manfaat KK Miskin
• Kegiatan Infrastruktur = 15.930.935 KK
• Kegiatan Ekonomi
= 2.124.115 KK
• Kegiatan Sosial
= 4.243.160 KK
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
LESSON LEARNED PELAKSANAAN
P2KP- PNPM MANDIRI
PERKOTAAN DAN
P2KP ADVANCE
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Pendanaan dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan
sangat penting untuk peningkatan dampak program. Kenyataannya,
Pemerintah Daerah yang menyediakan DDUB sesuai kebutuhan hanya
sebanyak 128 dari 268 Kabupaten/Kota (47,76%)
1
2
Pelayanan program terhadap masyarakat miskin masih belum optimal.
3
Belum ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan BKM sebagai
lembaga masyarakat yang representatif dan akuntabel
4
Diperlukan adanya upaya-upaya untuk men-chanellingkan antara
pemberian dana bergulir untuk masyarakat pra sejahtera dengan
peningkatan kapasitas ‘usaha kecil’
5
Tenaga pendamping masyarakat, Korkot-Askot-Faskel, yang berkualitas
baik akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pelaksanaan
program
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
11
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGIC PLAN
PNPMM PERKOTAAN
2010-2014
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
TRANSFORMASI SOSIAL P2KP
MANDIRI
BERDAYA
MISKIN
BELAJAR
MELAKUKAN
PERBAIKAN
SIKAP/ PRILAKU/
CARA PANDANG
BELAJAR
BERSINERGI
DIANTARA
MASYARAKAT
BELAJAR
MEMBUAT
PROGRAM
KEGIATAN
TUJUAN
BELAJAR
APLIKASI
RENCANA KEMITRAAN
KEGIATAN MASYARAKATPEMDA
BELAJAR
MAMPU
MENGAKSES
SUMBER DAYA
DISEKITAR
MADANI
BELAJAR
MEMBANGUN
WILAYAH SECARA
TERPADU
BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM
LEMBAGA
PENELADANAN MASYARAKAT YANG PEMBUATAN
PRINSIP DAN NILAI REPRESENTATIF
PJM
LUHUR UNIVERSAL DAN MENGAKAR PRONANGKIS
(BKM)
PNPMM PERKOTAAN
PEMANFA
ATAN
DANA BLM
PAKET
CHANNELING
/REPLIKASI
NEIGHBORHOOD
DEVEVELOPMENT
P2KP ADVANCE
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
13
Arah Kebijakan Program-program pemberdayaan masyarakat
Di Bidang Ke-Cipta Karya-an
Program SektorDJCK
BLM, fasilitasi & bantuan teknis
sesuai TUPOKSI di Bidang KeCipta Karya-an
Dan Lain-lain
PNPM-Perkotaan
Penguatan Kelembagaan
Masyarakat (BKM), Perencanaan
Partisipatif, dan Sistem
Informasi Manajemen (SIM)
KSM KSM KSM KSM KSM Klpk
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
FASILITASI PENGUATAN
PEMDA:
Peran BKM untuk
Channeling Program
DEPSOS, DEPKES, DEPDIKNAS
Program
Kartu SehatBea siswa Anak
“RASKIN”
Sekolah Program PKH, dll
Penyaluran Program
Pemberdayaan
Sosial
Sos
DEP PU,
MENPERA
Pembangunan
Prasarana
Lingkungan
Permukiman
Program
Perumahan
Swadaya
Perbaikan
Lingkungan
Permukiman
Kumuh &
Squatter
LKM
Penyaluran
Program
Pemberdayaan
Lingkungan
Lingk
Ek
Penyaluran
Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Penyaluran
Kredit UKM
/Koperasi
Kredit UKM
Perbankan
Kerjasama
Modal
Ventura
PAMSIMAS, dll
MENKOP-UKM, DEPNAKER, Pelatihan2
LK/Perbankan, DEPERIN Inkubasi
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,
2010
Bisnis, dll
Strategi PNPMM Perkotaan 2010-2014
No
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPMM
Pembelajaran
(2007-2009)
Kemandirian
(2010-2012)
Keberlanjutan
(2013-2014)
Exit Strategy
(2015-..)
1
Penyiapan
Kelembagaan
Masyarakat (BKM)
Penguatan
Kelembagaan BKM
Handling Over
pembinaan BKM
oleh Pemda
BKM menjadi asset
Pemda
2
BLM setiap tahun
max 3 th
Channeling Program
Sektoral, CSR dan
KUR serta BLM
Capacity Building dan
Koordinasi chanelling
program
Pemberian program
program sektor oleh
Pusat dan DAK
Kemiskinan
DAK Kemiskinan,
Program Sektoral &
Program Pemda
3
Penyusunan
Perencanaan
Masyarakat (PJM
Pronangkis)
Integrasi perencanaan
Masyarakat dengan
Mekanisme
Musrenbang
Proses Musrenbang
berbasis
perencanaan
masyarakat
Pelembagaan
Musrenbang
secara partisipatif
4
Peran Pemda dalam
DDUPB dan
Monitoring PNPMM
Penguatan aparat
Pemda melalui
pelatihan-pelatihan
Alih Kelola PNPMM Pemda sbg
ke Pemda termasuk executing Agency
pengelolaan Faskel
PNPMM dan
Good Governance
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Peran Pemda pada PNPM Perkotaan
Peran Pemda Pada Phase Pelaksanaan PNPMM Perkotaan
Pembelajaran
(2007-2009)
Peran Pemda
dalam
DDUPB dan
Monitoring
PNPMM
Kemandirian
(2010-2012)
DDUB,
Monitoring
dan Penguatan
aparat Pemda
melalui
pelatihanpelatihan
Keberlanjutan
(2013-2014)
Alih Kelola
PNPMM ke
Pemda
termasuk
pengelolaan
Faskel
Exit Strategy
(2015-..)
Pemda sbg
executing
Agency
PNPMM
dan Good
Governance
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
TERIMA KASIH
© Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010