KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Oleh:

Armida S. Alisjahbana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

Disampaikan dalam Acara:

Rapat Koordinasi Bank Indonesia – Pemerintah Pusat dan Daerah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Manado, 11 Agustus 2014

KERANGKA PAPARAN



Lanskap Pembangunan Ekonomi Regional



Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, 2015–2019

  Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di masing-masing Koridor Ekonomi Percepatan Pembangunan Konektivitas dan SISLOGNAS Antar Wilayah Pertumbuhan di Koridor Ekonomi 

Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman

Slide - 2

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LANSKAP PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

POTRET KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

Nasional 2012



Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta Wilayah Sumatera

Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran 23,77% 8.21% 30,53 12,07 % 6.177,20 5,66%

Wilayah Kalimantan

Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran 9,30 % 4,83 % 43,70 6,69 % 932,90 5,30%

Wilayah Sulawesi

Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran

Wilayah Maluku

Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran 4,74 % 8,67% 17,86 13,99 % 2.045,60 5,23 % 0,27 % 7,33 % 6,80 16,42% 427,20 6,37 %

Sumber : BPS 2012 (diolah) Wilayah Jawa-Bali

Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran 58,87% 6.58% 27,61 11,36 % 15.983,60 6,65 %

Wilayah Nusa Tenggara

Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran 1,26 % 1,54 % 8,97 19,79% 828,30 4,06 %

Wilayah Papua

Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran 1,79 % 6,38 % 30,43 30,50% 1.199,60 3,97% Slide - 4

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)

PULAU

Sumatera Jawa Kalimantan

1982

29,3 51,0 9,8 Sulawesi Bali dan Nusa Tenggara Maluku dan Papua Total Sumber: BPS 4,7 2,9 2,3 100,0

1987

26,7 56,0 8,7 4,0 3,0 1,7 100,0

1992

23,9 58,2 8,9 4,0 3,1 2,0 100,0

1997

21,5 60,1 8,9 4,1 3,2 2,1 100,0

2002

22,3 59,9 8,9 4,1 2,9 1,9 100,0

2007

22,7 59,0 9,4 4,1 2,7 2,1 100,0

2012

23,8 57,6 9,3 4,7 2,5 2,1 100,0

2013

23,8 58,0 8,7 4,8 2,5 2,2 100,0 Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (

stagnant

) Slide - 5

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)

Pulau 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2013

Jawa dan Sumatera Kalimantan dan Sulawesi Bali dan Nusa Tenggara 80,3 14,5 2,9 Maluku dan Papua Jumlah Sumber: BPS 2,3 82,7 12,6 3,0 1,7 82,1 12,8 3,1 2,0 81,6 13,1 3,2 2,1 82,2 13,0 2,9 1,9 81,8 13,4 2,7 2,1 81,4 14,0 2,5 2,1 81,8 13,5 2,5 2,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan, berkisar antara 80 – 82 % Slide - 6

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, 2015–2019

ARAH KEBIJAKAN

PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Mengingat terbatasnya sumber daya pembangunan, pengurangan kesenjangan wilayah antar wilayah dilakukan dengan:  Mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri.  Investasi pemerintah dan swata perlu secara bijak dioptimalkan bagi pembangunan klaster-klaster industri di wilayah ini untuk memicu dampak pengganda (

multiplier effect

) pada daerah sekitar, khususnya di daerah tertinggal.  Percepatan keterkaitan pertumbuhan antar industri dan spasial, melalui pengembangan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik.  Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik laut maupun udara serta pasokan energi. Slide - 8

STRATEGI

PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

      Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI) terutama di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, melalui: pengembangan klaster-klaster industri pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja; Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih; Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek;

Debottlenecking

peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi; Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; dan Pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Slide - 9

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASING-MASING KORIDOR EKONOMI

TEMA PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI

Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-Masing Wilayah

"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional" Koridor Kalimantan Koridor Sumatera "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" Koridor Jawa "Pendorong Industri dan Jasa Nasional" ''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional'' Koridor Sulawesi Koridor Bali - Nusa Tenggara ''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional'' 6 Koridor Papua – Kep. Maluku “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”

6 Slide - 11

DISTRIBUSI 22 KEGIATAN EKONOMI UTAMA DALAM SETIAP KORIDOR EKONOMI Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali - NT Papua – Kep. Maluku Kelapa Sawit Karet Batubara Perkapalan Besi Baja KSN Selat Sunda Textil Makanan- Minuman Peralatan Transportasi ICT Kelapa Sawit Perkayuan Migas Besi Baja Bauksit Batubara Pertanian Pangan Kakao Perikanan Nikel Migas Pariwisata Peternakan Perikanan Pertanian Pangan Perikanan Tembaga Nikel Migas

Slide - 12

RENCANA PENGEMBANGAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah KTI

No

1

Lokasi

Palu, Sulawesi Tengah 2 Bitung, Sulawesi Utara 3 4 Mandalika, NTB Morotai, Maluku Utara 5 Papua bagian barat

Fokus Pengembangan KEK

Industri pengolahan pertambangan mineral, industri agro, industri manufaktur, dan logistik Industri Agro, Industri Perikanan (kelautan), dan logistik Pariwisata Industri perikanan (kelautan), pariwisata, dan logistik Industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral Slide - 13

PETA SEBARAN

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Api-api

Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel

KEK Palu

Kota Palu, Prov. Sulteng

KEK Bitung

Kota Bitung, Prov. Sulut

KEK Morotai

Kab. P. Morotai, Maluku Utara

KEK Sei Mangkei

Kab. Simalungun, Prov. Sumut

KEK Tanjung Lesung

Kab. Pandeglang, Prov. Banten

Lokasi KEK yang telah ditetapkan Lokasi usulan KEK yang akan ditetapkan Tahun 2014 KEK Mandalika

Kab. Lombok Tengah, NTB Industri berbasis hasil tambang Industri berbasis SDM & Teknologi Slide - 14

PERKIRAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Rp Miliar)

No

1

KEK

Sei Mangkei

Jalan

662 2 Tanjung Lesung 4.804 *)

Rel KA

624

Pelabuhan Listrik

679 136 3 4 5 6 Palu Bitung Morotai Mandalika 7 Tanjung Api-api 1.785 4.550 *) 353 102 288 250 1.115 **) 204 6.375 771

TOTAL Rata-rata Investasi

12.544 6.999 3.019 *) Termasuk Pembangunan Jalan Tol **) Termasuk pembagunan Pelabuhan hub Internasional 39 26 22 20 5.182 5.424

Gas

2.010 2.010

Air Bersih Bandara

35 280 2.158 463 15 84 2.067 1.343 3.022 150 2.308

Total

4.146 7.242 2.537 5.706 813 2.189 13.959 35.326

5.047

Slide - 15

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN SISLOGNAS ANTAR WILAYAH PERTUMBUHAN DI KORIDOR EKONOMI

VISI KONEKTIVITAS NASIONAL

Slide - 17

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS

 Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui

inter-modal supply chains systems

.  Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (

hinterland

).  Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan. Slide - 18

KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS

Slide - 19

STRATEGI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS

 Percepatan pembangunan konektivitas dan SISLOGNAS:  meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi,  menurunkan biaya logistik,  mengurangi ekonomi biaya tinggi,  mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan  mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.  Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di Wilayah KTI (Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).  Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan, melalui

security and prosperity approach

.  Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Slide - 20

OPTIMALISASI ( DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BARU (

value creation asset creation

)

) Optimalisasi (

Value Creation

)

   Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster Industri. Pengembangan upaya-upaya

debottlenecking

melalui reformasi kebijakan dan regulasi. Peningkatan produktivitas prasarana yang sudah tersedia/dibangun (eksisting).

Pembangunan Infrastruktur Baru (

Asset Creation

)

  Pengembangan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Pembangunan proyek-proyek

debottlenecking.

Ensure the support for connectivity needed by the investors Establish safe, reliable, and efficient goods, people, and services mobilization

Locally integrated, globally connected.

Slide - 21

SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2015-2019

ISU STRATEGIS KEBIJAKAN & STRATEGI PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

• • • • Peningkatan bauran energi (

diversifikasi energi

), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Optimalisasi neraca air domestik

PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

• • • • • • Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan

fixed/wireline broadband

infrastruktur

broadband

di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan • • • • Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air

SASARAN RPJMN 2015-2019

          Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014) Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014) Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014) Akses perumahan layak mencapai 100% Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014)

Fixed broadband

populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan

mobile broadband

100% populasi Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014) Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik Slide - 22

PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (1/2)

Slide - 23

PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (2/2) Membangun Pelabuhan Hub Internasional

 Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat Indonesia  Bitung untuk Kawasan Timur Indonesia Pengembangan

short sea shipping

untuk mengurangi beban angkutan jalan di sisi utara Pulau Jawa

Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional

• Pelabuhan Kuala Tanjung (selesai 2017) • • • Pelabuhan Bitung Pelabuhan Maloy (selesai 2017) (selesai 2018) Pelabuhan Pontianak Baru (selesai 2018)

Pengembangan Perkeretaapian Nasional:

 Menyelesaikan Kereta Api Selatan Pulau Jawa   Membangun Jalur KA Pulau Sumatera (Aceh, Riau, dan Lampung) Membangun KA Kalimantan dan Sulawesi. • •

Pembangunan Jalur Kereta Api

• Sumatera 1.308 km • Jawa 2.224 km Sulawesi 213 km Kalimantan 93 km Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun Slide - 24

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH KALIMANTAN, 2015–2019

Slide - 25

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH SULAWESI, 2015–2019

Slide - 26

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2015–2019

Slide - 27

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH MALUKU, 2015–2019

Slide - 28

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH PAPUA, 2015–2019

Slide - 29

PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ENERGI

Million tCO2 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2010 2012 2013 Biomass 2014 HSD 2015 MFO 2016 LNG 2017 Gas 2018 2019 Batubara 2020

HEPP development could reduce generation of CO 2 emission

Potency for HEPP development 2021 Hydro Potency for Utilize in Indonesia

NO

1 2 3 4

Energy

Hydro Energy Solar Energy Wind Energy HYBRID

T O T A L Unit

910 178.099 54 19

179.082 Capacity (MW)

7.572

Usage for Housing/Public Facility

16.869.266 42,78 1,33 63.537 1.483

7.616,652

Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)

0,54 805

16.935.090 NO Island

1 Sumatra 2 Jawa 3 Kalimantan 4 Sulawesi 5 Bali,NTT,NTB 6 Maluku 7 Papua

TOTAL Potency (MW)

15.600 4.200 21.600 10.200 620 430 22.350

Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)

%

20,8% 5,6% 28,8% 13,6% 0,8% 0,6% 29,8% • •

Sejak 1998 – 2012

, potensi 75000 MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013)

239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang

besar untuk pembangkit listrik. Slide - 30

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

       

KEBIJAKAN

Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Mendorong pembangunan

broadband

termasuk di daerah perbatasan negara antara lain melalui transformasi USO . Mempercepat implementasi

e-government

dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan

cost effective

. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI

STRATEGI

Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb. Transformasi USO . Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah. Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK. Slide - 31

PEMBANGUNAN BROADBAND, KHUSUSNYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

1. Aspek Infrastruktur

    Pembangunan infrastruktur pasif Proyek Ring Palapa Penataan ulang spektrum frekuensi Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan spektrum (

digital dividend

)

2. Aspek Adopsi dan Utilisasi

  Peningkatan literasi TIK Fasilitasi dukungan

broadband

untuk lima sektor prioritas: e-pemerintah, e pendidikan, e-kesehatan, e-logistik, e pengadaan

3. Aspek Pendanaan

   Penyusunan ICT Fund Optimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USO Konsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional

4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

 Penyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Slide - 32

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN

Percepatan pembangunan kelautan dengan mengedepankan peran ekononomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional:  Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional;  Meningkatkan peran transportasi laut sebagai penunjang utama pengembangan SISLOGNAS dan konektivitas nasional;  Meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut;  Mengembangkan potensi industri kelautan;  Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan;  Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut. Slide - 34

Koridor Barat ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM BERBASIS KEWILAYAHAN (1/2) Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)

Industri perkapalan perikanan IORA Pemberdayaan ALKI I (Selat Sunda)

Cadangan stok perikanan untuk era perubahan iklim

Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa) Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan dan pasar ikan modern) Kluster perikanan budidaya Revitalisasi tambak udang Teknopark budidaya tuna lepas pantai Tujuan cruise wisata bahari (semacam Carribean) Slide - 35

Koridor Timur ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM BERBASIS KEWILAYAHAN (2/2) Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait) Poros baru maritim (Asia Timur-Pasifik Rim (termasuk Australia) di ALKI III serta industri tuna Cadangan stok perikanan untuk era perubahan iklim

Industri perkapalan perikanan Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa) Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan dan pasar ikan modern) Kluster perikanan budidaya Teknopark budidaya tuna lepas pantai Tujuan cruise wisata bahari (semacam Carribean) Slide - 36

PRIORITAS WILAYAH PEMBANGUNAN KELAUTAN TERPADU

  Dengan mempertimbangkan sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain, wilayah laut yang dapat dikembangkan meliputi wilayah pengembangan kelautan : (1) Sumatera bagian Barat, (2) Malaka, (3) Sunda/Selatan Jawa, (4) Jawa, (5) Natuna, (6) Makassar-Buton, (7) Banda-Maluku, (8) Sawu, dan (9) Papua Sulawesi. Membangun pusat pengolahan hasil perikanan tangkap di KTI. Beberapa pilihan lokasi yang paling strategis adalah di Bitung, Morotai, Ambon atau Biak. Hal ini perlu segera dilakukan, mengingat saat ini hampir semua produk perikanan tangkap, baik legal maupun illegal, dibawa ke kota General Santos di Filipina. Salah satu cara untuk mengurangi hal ini adalah membuat magnet baru di KTI. Slide - 37

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TERIMA KASIH