Transcript perihal wewenang pemerintah

OLEH:
AGUS NGADINO, S.H.,M.H.
HP. 081329006684
Email: [email protected]


Setiap pejabat administrasi negara dalam
bertindak
(menjalankan
tugas-tugasnya)
harus dilandasi wewenang yang sah, yang
diberikan peraturan perundang-undangan
Secara
umum
wewenang
merupakan
kekuasaan untuk melakukan semua tindakan
hukum publik.
1.
2.
Hak untuk menjalankan suatu urusan
pemerintahan (dalam arti sempit)
Hak
untuk
dapat
secara
nyata
mempengaruhi keputusan yang akan diambil
oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti
luas)
Kewenangan yang terdiri dari beberapa
wewenang yaitu merupakan kekuasaan
terhadap segolongan orang tertentu atau
kekuasaan
terhadap
suatu
bidang
pemerintahan yang berlandaskan peraturan
perundang-undangan.
 Kewenangan
adalah
kekuasaan
yang
mempunyai landasan hukum, agar tidak
timbul kesewenang-wenangan.




Menurut Bagir Manan WEWENANG dalam bahasa
hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht).
Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat
atau tidak berbuat.
Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan
kewajiban (rechten en plichten)
Example:
Dalam
kaitan
dengan
OTDA
hak
mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur
sendiri
(zelfregelen)
dan
mengelola
sendiri
(zelfbesturen),
sedangkan
kewajiban
secara
horisontal
berarti
kekuasaan
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan
sebagaimana
mestinya.
Vertikal
berarti
kekuasaan
untuk
menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan
pemerintahan negara secara keselutuhan.
1.
2.
3.
Selalu terikat pada suatu masa tertentu
Selalu tunduk pada batas yang ditentukan
Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat
pada hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang
baik)

Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu
masa tertentu ditentukan melalui peraturan
perundang-undangan.
Lama
berlakunya
wewenang disebutkan dalam peraturan yang
menjadi dasarnya. Jadi bila wewenang itu
digunakan
setelah
melampui
waktu
berlakunya, kebijakan (policy) yang dibuat
aparatur pemerintah menjadi tidak sah. Hal
ini tentu dapat berakibat pada pencabutan
keputusan yang dibuat.

Sifat wewenang yang kedua adalah selalu tunduk
pada batas yang ditentukan, yaitu yang
mencakup batas wilayah kewenangannya dan
batas cakupan materi kewenangannya. Mengenai
batas wilayah kewenangan artinya suatu
kewenangan itu berlakunya ditentukan untuk
suatu wilayah tertentu. Selanjutnya mengenai
cakupan materi kewenangan pada dasarnya
sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan
yang
menjadi
dasar
pemberian kewenangan tersebut.

Sifat
wewenang
yang
ketiga
adalah
pelaksanaan wewenang pemerintah terikat
pada hukum tertulis (peraturan perundangundangan/azas legalitas) dan hukum tidak
tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang
baik). Indonesia sebagai negara hukum, tentu
setiap pelaksanaan kewenangan tersebut
harus berdasarkan hukum.
ATRIBUSI
MANDAT
DELEGASI


ATRIBUSI,
yaitu
pemberian
wewenang
pemerintah yang baru oleh suatu peraturan
perundang-undangan
(produk
hukum
legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan,
secara penuh.
Legislator yang kompeten dibedakan atas:
a. Original legislator
b. Delegated legislator


Atribusi menurut HD Van Wijk/ Willem Konijnenbelt
adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh
pembuat
undang-undang
kepada
organ
pemerintahan
Pelekatan secara atribusi merupakan pembentukan
kewenangan baru, yang sebelumnya tidak ada dan
khusus di bidang pemerintahan. Selanjutnya
pengertian
secara
penuh
adalah
pemberian
kewenangan juga termasuk pemberian kewenangan
untuk membuat suatu kebijakan yang dapat
dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan. Hal ini berarti kebijakan demikian berada
di bawah undang-undang karena dalam rangka
pelaksanaan undang-undang.

Dalam hal atribusi penerima wewenang dapat
menciptakan
wewenang
baru
atau
memperluas wewenang yang sudah ada
dengan tanggungjawab intern dan ekstern
pelaksanaan wewenang yang diatribusikan
sepenuhnya berada penerima wewenang
(atributaris).

DELEGASI, yaitu suatu pelimpahan wewenang
yang telah ada yang berasal dari wewenang
atribusi, kepada pejabat administrasi negara,
tidak secara penuh. Oleh karena itu, delegasi
selalu
didahului
oleh
suatu
atribusi
wewenang. Bila tidak ada atribusi wewenang,
pendelegasian tidak sah (cacat hukum). Hal
ini dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk
mencabut keputusan pendelegasian.


Delegasi menurut HD Van Wijk/ Willem
Konijnenbelt adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan dari suatu organ pemerintahan
kepada organ pemerintahan lainnya.
Delegasi yaitu pelimpahan tidak secara penuh,
artinya tidak termasuk wewenang untuk
pembentukan kebijakan, karena wewenang
pembentukan kebijakan tersebut berada di
tangan pejabat yang mendapat pelekatan
secara atribusi

Pada
delegasi
tidak
ada
penciptaan
wewenang namun hanya ada pelimpahan
wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat
yang lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak
lagi berada pada pemberi delegasi (delegans)
tetapi beralih pada penerima delegasi
(delegataris).



Mandat yaitu pemberian tugas dari mandans
(pemberi mandat=menteri) kepada mandataris
(penerima mandat=direktur jenderal/sekretaris
jenderal), untuk atas nama menteri membuat
keputusan administrasi negara
Menurut HD Van Wijk/ Willem MANDAT terjadi
ketika
organ
pemerintahan
mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas
namanya sendiri.
Pada mandat, wewenang tetap berada di tangan
mandans/menteri, sedangkan mandataris hanya
melaksanakan perintah secara atas nama saja
dan tanggung jawab tetap di tangan menteri.

Pada MANDAT penerima mandat (mandataris)
hanya bertindak untuk dan atas nama
pemberi mandat (mandans), tanggungjawab
akhir keputusan yang diambil mandataris
tetap berada pada mandans.
NO
DELEGASI
MANDAT
1
Pelimpahan wewenang
1
Perintah untuk melaksanakan
2
Kewenangan tidak dapat
dijalankan secara insidental
oleh organ yang memiliki
wewenang asli
2
Kewenangan dapat sewaktuwaktu dilaksanakan oleh
mandans
3
Terjadi peralihan
tanggungjawab
3
Tidak terjadi peralihan
tanggungjawab
4
Harus berdasarkan UU
4
Tidak harus berdasarkan UU
5
Harus tertulis
5
Dapat tertulis, dapat pula
secara lisan

Pemberian mandat kepada bukan bawahan, boleh
dilakukan, asalkan memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Mandataris mau menerima pemberian mandat
b. Wewenang yang dimandatkan merupakan
wewenang sehari-hari dari seorang mandataris
c. Ketentuan undang-undang yang bersangkutan
tidak menentang terhadap pemberian mandat
tersebut.
1.
2.
Wewenang PREALABEL, yaitu wewenang
untuk membuat keputusan yang diambil
tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu
dari pihak manapun
Wewenang EX OFFICIO, yaitu wewenang
dalam rangka pembuatan keputusan yang
diambil karena jabatannya, sehingga tidak
dapat dilawan oleh siapapun (yang berani
melawan dikenakan sanksi pidana) karena
mengikat
secara
sah
bagi
seluruh
masyarakat.


Dalam kajian HAN mengetahui sumber dan
cara
memperoleh
wewenang
organ
pemerintahan ini penting karena berkenaan
dengan
pertanggungjawaban
hukum
(rechtelijke
verantwording)
dalam
penggunaan wewenang tersebut
Salah satu Prinsip dalam negara hukum :
“TIDAK
ADA
KEWENANGAN
TANPA
PERTANGGUNGJAWABAN”

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat administrasi negara, perlu ada
ketegasan mengenai pelimpahan dalam
membuat peraturan oleh pejabat administrasi
negara yaitu:
1. Undang-undang harus menetapkan asas yang
tidak dapat dijabarkan atau diinterpretasikan
lebih lanjut
2.Pendelegasian
ditentukan
secara
tegas
dengan menetapkan dalam pasal yang
bersangkutan hal yang dapat didelegasikan;
dan menetapkan dalam pasal undangundang
yang
bersangkutan
semacam
pedoman untuk pejabat administrasi negara.
3. Mensyaratkan dengan undang-undang agar
sebelumnya diadakan studi/penelitian yang
cukup
4. Undang-undang
menetapkan jenis dan
beratnya sanksi hukum bagi pelanggaran
peraturan
5. Pelimpahan hanya dilakukan kepada pejabat
administrasi negara
6. Undang-undang menetapkan diadakannya
badan
untuk
menampung
keluhan,
pengaduan dan gugatan.
RECHMATIGEHEID
DISKRESI (FREIES
ERMESSEN)
WETMATIGEHEID

Bahwa setiap tindakan pejabat administrasi
negara tidak boleh melanggar hukum secara
umum (harus sesuai dengan rasa keadilan
dan kepatutan)


Setiap tindakan pejabat administrasi negara
harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar
yang melandasinya. Apalagi Indonesia adalah
negara hukum, maka asas legalitas adalah hal
yang paling utama dalam setiap tindakan
pemerintah.
Secara historis asas pemerintahan berdasarkan
undang-undang itu berasal dari pemikiran abad
ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan
negara hukum klasik atau negara hukum liberal
dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran
hukum legalistik-positivistik, terutama pengaruh
aliran hukum legisme, yang menganggap hukum
hanya apa yang tertulis dalam undang-undang.


Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan
demokrasi
negara
hukum.
Gagasan
demokrasi menuntut setiap bentuk undangundang dan berbagai keputusan mendapat
persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak
mungkin memperhatikan kepentingan rakyat
Penerapan asas legalitas akan menunjang
berlakunya kepastian hukum dan kesamaan
perlakuan.

Kebebasan
dari
seseorang
pejabat
administrasi
negara
untuk
mengambil
keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri,
asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan
asas legalitas. Jadi penggunaannya tidak
terlepas sendiri dari asas-asas yang lainnya.