Transcript 2. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Bapak Sugeng

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh :
Sugeng Priyanto
Asisten Deputi Bidang Pengaduan dan Penaatan Hukum
Administasi Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Bekasi, 11 Juli 2012
1
LH yg baik & sehat merupakan HAM yg diamanatkan Ps. 28H UUD
1945
Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan
prinsip pembangunan berkelanjutan yg berwawasan lingkungan
Semangat OTDA membawa perubahan hubungan kewenangan
antara Pemerintah & Pemda, termasuk PPLH
2
….lajutan
Kualitas lingkungan semakin menurun telah
mengancam perikehidupan, sehingga perlu dilakukan
PPLH yg sungguh2 & konsisten
Lebih menjamin kepastian hukum & memberikan
perlindungan terhadap hak setiap untuk mendapat LH
yg baik & sehat
3
17
Bab
127
Pasal
4
PENGERTIAN
Pencemaran LH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam LH oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui BMLH yg telah
ditetapkan.
1.Adanya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain yg
masuk atau dimasukannya ke media lh sehingga lh tercemar
2.Adanya BML yg dilanggar berdasarkan hasil uji lab
3.Kegiatan dilakukan karena “kelalaian” (masuk) atau sengaja
(dimasukannya)
4.Kejelasan siapa yg melakukan atau subyek hukum pelaku
5.Sifat dampak yg ditimbulkan.
5
Ruang Lingkup
Psl. 4
perencanaan
pemanfaatan
pengendalian
Penegakan
hukum
Pengawasan
Pemeliharaan
6
Perencanaan (Psl 5)
Dilakukan melalui tahapan:
Inventarisasi lingkungan
hidup (Psl 6)
Penetapan wilayah
ekoregion (Psl 7)
Penyusunan RPPLH (Psl 9)
7
8
9
BAKU MUTU LINGKUNGAN
HIDUP (PSL 20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BM air
BM air limbah
BM air laut
BM udara ambien
BM emisi
BM gangguan
BM lain sesuai dengan
perkembangan IPTEK
10
AMDAL (Psl 22 s/d Ps 33)
Setiap usaha
dan/atau
kegiatan yang
berdampak
penting
terhadap LH
wajib memiliki
amdal
Dokumen
amdal
merupakan
dasar
penetapan
keputusan
kelayakan LH
Penyusun
amdal wajib
memiliki
sertifikat
kompetensi
penyusun
amdal dari
MENLH
Komisi penilai
amdal wajib
memiliki lisensi
dari Menteri,
Gubernur atau
Bupati/Walikota
sesuai
kewenangannya
11
•Jenis usaha dan/atau
kegiatannya ditetapkan oleh
Gubernur, Bupati/Walikota
•Tidak termasuk dalam
kategori berdampak penting
•Kegiatan usaha mikro &
kecil
12
PERIZINAN (PS 36 S/D 41)
Keputusan Kelayakan LH
atau Rekomendasi UKLUPL
Izin
Lingkungan
Izin Usaha dan/atau
Kegiatan
Izin lingkungan dicabut
Izin usaha dan/atau
kegiatan dibatalkan
13
Penyusunan
PUU Nasional
Memperhatikan:
 Perlindungan
fungsi LH
 Prinsip
perlindungan & PLH
Penyusunan
PUU Daerah
14
ANGGARAN BERBASIS LH (PS 45)
Pemerintah
+
DPR
Mengalokasikan anggaran untuk :
- Kegiatan PPLH
- Program pembangunan yang
berwawasan LH
Pemda
+
DPRD
Pemerintah
Pemerintah
+
Pemda
Alokasi DAK LH
Kinerja Pemda
yg baik dalam
PPLH
Mengalokasi anggaran untuk
pemulihan LH yg tercemar
dan/atau rusak
15
Setiap orang yang
menghasilkan limbah B3
Setiap orang yang
memasukkan,
menghasilkan,
mengangkut,
mengedarkan, menyimpan,
memanfaatkan membuang,
mengolah, dan/atau
menimbun B3
Setiap orang dilarang
melakukan dumping B3 &
limbah B3 tanpa izin (Ps
60)
Pengelolaan
B3 &
Limbah B3
(Ps. 58 s/d
59)
16
SUMBER KEWENANGAN
Penerapan sanksi administrasi oleh pejabat di dasarkan atas tiga sumber
kewenangan yaitu :
1. Atribusi : (wewenang) atau kewenangan yang langsung
berdasarkan perintah undang-undang.
2. Delegasi : wewenang atau kewenangan yang diperoleh atas dasar
penyerahan dari badan/organ yang lain, dimana sifat delegasi yaitu
penyerahan bersumber dari wewenang atribusi. Akibat
hukum dari delegasi adalah kewenangan menjadi tanggung
jawab penuh penerima delegasi (delegataris).
3. Mandat : pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam
hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang
secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Adapun
tanggung jawab hukum dan tanggung gugat tetap berada pada
pemberi mandat (mandataris).
17
Tugas dan Wewenang (Ps 63 s/d 64)
Pemerintah
Pasal 63 ayat (1)
Pemerintah
Provinsi
Pasal 63 ayat (2)
Pemerintah
Kab./Kota
Pasal 63 ayat (3)
18
Hak setiap orang
Mendapat LH yg baik & sehat sebagai bagian dari HAM
Mendapat pendidikan LH, akses informasi, akses pertisipasi,
dan akses keadilan
Usul dan/atau keberatan thdp rencana usaha/atau
kegiatan yg diperkirakan dpt menimbulkan dampak
thdp LH
Berperan dlm PPLH sesuai dgn PUU
Mengadu akibat dugaan pencemaran dan/atau
perusakan LH
19
Kewajiban (Ps. 67 s/d 68)
Setiap orang yg melakukan usaha
dan/atau kegiatan :
Setiap orang:
Melestarikan fungsi LH
Memberikan informasi yg terkait
dg PPLH secara benar,
akurat, terbuka, dan tepat waktu
Menjaga keberlanjutan fungsi LH
Menaatati ketentuan ttg baku
mutu LH dan/atau kriteria baku
kerusakan LH
20
Larangan
Ps.69 (1)
a+b
Ps. 69 (1)
c+d
Ps. 69 (1)
e+f
•Melakukan pencemaran dan/atau perusakan LH
•Memasukkan B3 yg dilarang ke wilayah NKRI
•Memasukkan limbah yg berasal dr luar NKRI
•Memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI
•Membuang limbah ke media LH
•Membuang B3 dan Limbah B3 ke media LH
21
…lanjutan
Ps. 69 (1)
g+h
Ps. 69 (1)
i+j
• Melepaskan produk rekayasa genetika ke media LH yg
bertentangan dgn PUU atau izin LH
• Melakukan pembukaan lahan dgn cara membakar.
• Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi
penyusunAMDAL
• Memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau
memberikan keterangan yg tidak benar
22
DASAR HUKUM PENGAWASAN
1. Bab XII Bagian Kesatu “Pengawasan” Pasal 71 – 75 UU 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Menteri,
Gub/Bupati/
Walikota
Melakukan
pengawasan
DAPAT
mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada
pejabat/instansi teknis yang
bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. (psl 71 (2))
menetapkan PPLH yang
merupakan pejabat
fungsional. (Psl 71 (3))
tata cara pengangkatan dan pelaksanaan
PPLH diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(Psl 75) (Kepmen 7 Thn 2001)
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap UU LH dan terhadap izin
lingkungan serta yang izin lingkungannya diterbitkan
oleh pemerintah daerah jika Pemerintah
menganggap terjadi pelanggaran yang serius di
bidang LH (Psl 71, 72,73)
Berwenang:
• melakukan pemantauan;
• meminta keterangan;
• membuat salinan dari dokumen
dan/atau membuat catatan yang
diperlukan;
• memasuki tempat tertentu;
• memotret;
• membuat rekaman audio visual;
• mengambil sampel;
• memeriksa peralatan;
• memeriksa instalasi dan/atau
alat transportasi; dan/atau
• menghentikan pelanggaran
tertentu.
(Psl 74)
dapat melakukan
koordinasi dengan
pejabat PPNS. (Psl
74 (2)
Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dilarang
menghalangi pelaksanaan
tugas PPLH. (Psl 74 (3)
23
Tugas Pejabat Pengawas
Melakukan
pemantauan
Memeriksa
peralatan
Memeriksa
instalasi
dan/atau alat
transportasi
Meminta keterangan
Mengambil
sampel
Menghentikan
pelanggaran
Membuat salinan dari
dokumen dan/atau
membuat catatan yg
diperlukan
Memasuki
tempat
tertentu
Membuat rekaman
audio visual
Memotret
Dalam
melaksanakan
tugas, PPLH/D
dpt melakukan
koordinasi dgn
PPNS
24
DASAR HUKUM
Bab XII Bagian Kedua “sanksi administratif” Pasal 76 – 83 UU 32 Tahun
2009 tentang PPLH :
Menteri,
Gub/Bupati/
Walikota
1.
Menerapkan
sanksi adm
2.
a.
b.
c.
d.
teguran tertulis;
paksaan pemerintah;
pembekuan izin lingkungan; atau
pencabutan izin lingkungan.
1. berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pemulihan LH akibat
pencemaran dan/atau perusakan LH yang dilakukannya.
2. berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan LH akibat pencemaran dan/atau
perusakan LH yang dilakukannya atas beban biaya
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran
terhadap izin lingkungan dan tidak membebaskan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung
jawab pemulihan dan pidana
jika Pemerintah menganggap pemda secara sengaja tidak
menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran
yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. (psl 77, Secon line adm law enforcement)
Paksaan Pemerintahan :
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran
dan tindakan memulihkan fungsi LH.
Dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi
manusia dan LH, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
dan/atau kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
25
Jenis Paksaan
Pemerintah (Ps 80)
• Penghentian sementara
kegiatan
• Pemindahan sarana
produksi
• Penutupan saluran
pembuangan air
limbah/emisi
• Pembongkaran
• Penyitaan thdp barang/alat
yg berpotensi menimbulkan
pelanggaran
• Penghentian sementara
seluruh kegiatan
• Kegiatan lain utk
menghentikan pelanggaran
& tindakan pemulihan LH
Penjatuhan Paksaan
Pemerintah tanpa
didahului teguran
• Ancaman sangat serius
bagi manusia & LH
• Dampak lebih besar &
lebih luas jika tdk segra
dihentikan pencemaran
dan/atau perusakannya
Setiap PJU/K yg tdk
melaksanakan paksaan
pemerintah (Psl 81)
• Dapat dikenai denda atas setiap
keterlambatan pelaksanaan
paksaan pemerintah
26
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (PS 84
S/D 86)
Di Luar
Pengadian
Utk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya GR, tindakan
pemulihan, tindakan tertentu, tindakan
pencegahan dampak negatif thdp LH
Melalui
Pengadilan
Ditempuh jika upaya PSL
di luar pengadilan
dinyatakan tdk berhasil
PMH
Tidak berlaku thdp tindak pidana LH
Dpt digunakan jasa mediator dan/atau arbiter
Masyarakat dpt membentuk LPJ2SLH
Pemerintah & PEMDA dpt memfasilitasi
pembentukan LPJ2SLH
Pemindahtanganan,
pengubahan
sifat & bentuk badan usaha
dan/atau kegiatan dr suatu badan
usaha yg melanggar hukum tdk
melepaskan tanggung jawab hukum
dan/atau kewajiban badan usaha
tersebut
Tanggung jawab mutlak
Hak gugat (Pemerintah & PEMDA,
27
masyarakat, OLH
Hak Gugat (Ps 91)
Pemerintah & PEMDA
Hak gugat
Masyarakat (class
Action) (Ps 91)
Organisasi LH
(legal standing) (Ps
92)
28
Gugatan Administratif (Ps 93)
Izin lingkungan
diterbitkan
tanpa
dilengkapi dgn
dokumen
AMDAL
(usaha/kegiat
an wajib
AMDAL)
Izin lingkungan
diterbitkan
tanpa
dilengkapi
dokumen UKLUPL
(usaha/kegiat
an wajib UKLUPL)
Izin
usaha/kegiata
n diterbitkan
tanpa
dilengkapi izin
lingkungan
29
PENYIDIKAN (PS 94 S/D 95
30

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang;

Melakukan pemeriksaan atas pembukuan,catatan dan
dokumen lain;

Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen
lain;
31
... LANJUTAN

Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti;

Meminta bantuan ahli dalam rangka tugas penyidikan;

Menghentikan penyidikan;

Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat
rekaman audio visual;

Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian,
ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan
tempat dilakukannya tindak pidana;

Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana 
Berkoordinasi dengan penyidik POLRI.
32
WUJUD KOORDINASI ANTARA PENYIDIK
POLRI DENGAN PPNS
33
Jenis Sanksi
Pidana
Denda
UU 23/1997
UU 32/2009
MINIMUM
Tidak Ada
1 tahun
MAKSIMUM
15 tahun
15 tahun
MINIMUM
Tidak Ada
500 juta rupiah
750.000.000
15 miliar rupiah
MAKSIMUM
34
Ketentuan Pidana
Jenis
Pelanggaran
Sengaja
Lalai
Akibat
Pidana
Minimum Maksimum
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
> BM
3 tahun
10 tahun
3 millir
10 miliar
Orang Luka
4 tahun
12 tahun
4 miliar
12 miliar
Orang Mati
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
> BM
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Orang Luka
2 tahun
6 tahun
2 miliar
6 miliar
Orang Mati
3 tahun
9 tahun
3 miliar
9 miliar
35
36
KETENTUAN PIDANA UNTUK
PELANGGARAN LAINNYA
Jenis Pelanggaran
Pidana
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Melepaskan/mengedar
kan produk rekayasa
genetika
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Mengelola limbah B3
tanpa izin
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Tidak mengelola limbah
B3 yang dihasilkannya
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
-
3 tahun
-
3 miliar
Memasukkan limbah
4 tahun
12 tahun
4 miliar
12 miliar
Memasukkan limbah
B3
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
Dumping
37
... LANJUTAN
Jenis Pelanggaran
Pidana
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Memasukkan B3
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
Membakar lahan
3 tahun
10 tahun
3 miliar
10 miliar
Melakukan usaha
dan/atau kegiatan
tanpa izin
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Menyusun AMDAL
tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun
AMDAL
-
3 tahun
-
3 miliar
Menerbitkan izin
lingkungan tanpa
dilengkapi AMDAL atau
UKL-UPL
-
3 tahun
-
3 miliar
38
... LANJUTAN
Jenis Pelanggaran
Pidana
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Menerbitkan izin usaha
tanpa dilengkapi izin
lingkungan
-
3 tahun
-
3 miliar
Tidak melakukan
pengawasan
-
1 tahun
-
500 juta
Memberikan informasi
palsu
-
1 tahun
-
1 miliar
Tidak melaksanakan
perintah paksaan
pemerintah
-
1 tahun
-
1 miliar
Menghalang-halangi
pejabat pengawas
dan/atau PPNS
-
1 tahun
-
500 juta
39
Tindak pidana korporasi  tuntutan
& sanksi pidana dijatuhkan kepada:
Badan usaha; dan/atau
Orang yang memberi perintah
atau yang memimpin
40





Perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana;
Penutupan seluruh atau
sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan;
Perbaikan akibat tindak pidana;
Pewajiban mengerjakan apa
yang dilalaikan tanpa hak;
dan/atau;
Penetapan perusahaan di
bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) tahun.
41
Peraturan Pelaksanaan yang telah dikeluarkan
Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin
Lingkungan
42
Sekian – Terima Kasih
43