Transcript analisis dana talangan haji

ANALISIS DANA TALANGAN HAJI
HANIFAH _ 20120730005
NURUL LINAWATI _ 20120730016
MENGHALALKAN DANA TALANGAN
HAJI
• Pihak yang menghalalkan mendasarkan produk ini kepada fatwa DSN
(Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal
26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga
Keuangan Syariah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan
dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad al-qardh dan al-ijārah sebagai
akad yang menjadi komponen produk ini. Fatwa tersebut berisikan sebagai
berikut :
– Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa
(ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor
9/DSN-MUI/IV/2000.
– Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH
nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor
19/DSN-MUI/IV/2001.
– Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan
pemberian talangan haji.
– Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan alQardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
•
•
•
•
•
permasalahan dua akad dalam satu transaksi atau yang lebih populernya yaitu dengan istilah
two in one. Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi (Muslim 3/1565, Nasa’i
7/4674, Ibnu Majah 2/2477) karena di dalamnya terdapat suatu kesamaran, tipuan, kelaliman,
aib, kerancuan pada ungkapan penawaran dan besar kemungkinan terjadinya kecurangan.
Diriwayatkan Ahmad dalam kitabnya Musnad, dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah
Saw melarang dua akad dalam satu transaksi. Ada tiga buah hadits Nabi Saw yang
menunjukkan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan :
Pertama, larangan bay’ dan salaf, (Imam Malik:tt: II:657).
‫• ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نهى عن بيع وسلف‬
Kedua, larangan bai’ataini fi bai’atin (at-Tirmidzi: 1999: III: 533).
‫ نهى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن بيعتين في بيعة‬: ‫• عن أبي هريرة قال‬
Ketiga, larangan shafqataini fi shafqatin (al-Bashri: 1998: V: 384)
َّ ‫صلَّى‬
‫ص ْفقَة‬
َ ‫ص ْفقَتَ ْي ِن فِي‬
َ ‫هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ع َْن‬
َ ِ‫• نَهَى َرسُو ُل هللا‬
Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang
larangan two in one. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus,
karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda. Al-“Imrani
dalam buku Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah mendefinisikan hybrid contract yaitu
“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau
lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf
(penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dst. Sehingga semua akibat hukum akad-akad
yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu
akad.”
MENGHARAMKAN DANA TALANGAN
HAJI
Di antara hujjah dan dalil tentang haramnya dana talangan haji ini
karena pada hakikatnya uang pinjaman itu mengharuskan adanya
bunga. Dan bunga pinjaman itu adalah riba yang telah diharamkan.
a.
Bukan Ujrah Tetapi Bunga Pinjaman
Menurut pihak yang mengharamkan akad ini, meski bunyi akadnya
bukan pinjam uang pakai bunga, namun secara subtantif yang
terjadi sebenarnya tidak bisa lepas dari transaksi pinjam uang pakai
bunga. Adapun akad ujrah atau upah atas jasa pengurusan yang
disebut-sebut itu, tidak lain hanya sekedar 'hilah' atau alibi yang
dibuat-buat. Karena 'jasa pengurusan' itu memang tidak pernah
dilakukan oleh pihak bank. Sebab dalam undang-undang dan
ketentuannya, bank tidak dibenarkan melakukan 'jasa-jasa
pengurusan',
b. Tidak Punya Uang 25 Juta Berarti Tidak Mampu dan Tidak Wajib
Haji
Upaya bank meminjamkan calon haji uang sebesar 25 juta tentu
sebuah niat baik. Namun karena sifatnya pinjaman, tetap saja ada
kewajiban untuk mengembalikannya, itupun masih harus dengan
tambahannya. Maka pihak yang dipinjamkan itu pada hakikatnya
bukan orang yang mampu untuk berangkat haji. Kalau pun mereka
berangkat haji dan menjalankan semua syarat dan rukunnya,
memang hukumnya sah. Tetapi kalau dilihat dari sisi syarat wajib,
sebenarnya mereka ini belum termasuk kelompok yang wajib
melaksanakan ibadah haji. Sementara Al-Quran dengan tegas
mensyaratkan bahwa hanya mereka yang mampu saja yang
diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan mereka
yang tidak mampu, tidak diwajibkan bahkan bisa gugur
kewajibannya.
Flowchat Dana Talangan Haji,
Permohonan Qard ,
nasabah memberikan fee
ujrah dan tabungan
mabrur, dan data diri
NASABAH
Mendaftarkan
seat nasabah
menggunakan
akan ijarah
KEMENAG
BANK
Bank
sebagai
informator
Memberikan
informasi
Penjelasan flowchart
• Nasabah datang ke bank untuk memohon pinjaman dana
talangan haji dengan membawa tabungan mabrur, FC KTP
Pemohon, FC KTP Calon Haji, FC KK dan surat nikah, Asli slip
gaji terakhir, Asli surat keterangan kerja, Copy
rekeningkoran 3 bulan terakhir, Pas foto berwarna 3×4
@1lembar.
• Pihak bank mendaftarkan nasabah ke KEMENAG untuk
menyewa seat haji.
• KEMENAG mengurus segala sesuatu berknaan dengan haji
kemudian memberikan informasi kepada bank.
• Bank memberikan informasi kepada nasabah. (dengan ini
nasabah memberikan upah sewa jasa kepada bank sebagai
penjembatan antara nasabah dengan KEMENAG).
CONTOH APLIKASI PERBANKAN
Bank Syariah Mandiri 1 skripsi Nur uyun,UIN MALANG “Analisis manajemen pembiayaan dana talangan haji pada PT. BSM cabang Malang”
Didalam Bank syaraiah Mandiri aplikasinya tidak sesuai dengan fatwa DSN karena semakin tinggi dan qard
maka semakin tinggi pula fee ujrah sedangkan seharusnya fee ujrah tidak mengalami perubahan walaupun
jumlah dana qard berbeda-beda anatar nasabah. Syarat yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk
mendapatkan dana talangan haji sangat mudah, hanya melampirkan copy KTP suami/isteri, copy kartu
keluarga, copy Akta Nikah dan membuka Tabungan Mabrur.
Contoh A:
Permohonan pembiayaan:
Pemohon : Ibu Nur
Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid A-7
Malang
Perihal : Permohonan dana talangan
haji
Dana talangan : Rp. 10.000.000.
Tanggal pengajuan : 03-Mei-2010
Batas pembayaran : 04-April-2011
Biaya-biaya:
Modal : Rp. 10.000.000
Fee ujroh : Rp. 1.000.000
Tabungan mabrur : Rp. 500.000
Total biaya : Rp. 11.500.000
Contoh B:
Permohonan pembiayaan:
Pemohon : Pak Jufri
Alamat : Jl. Mujair No:19 Pasuruan
Perihal : Permohonan dana
talangan haji
Dana talangan : Rp. 18.000.000.
Tanggal pengajuan : 08-Agustus2011
Batas pembayaran : 06-Juli-2012
Biaya-biaya:
Modal : Rp. 2.000.000
Fee ujroh : Rp. 1.500.000
Tabungan mabrur : Rp. 500.000
Total biaya : Rp. 4.000.000
Contoh C:
Permohonan pembiayaan:
Pemohon : Pak Lukman
Alamat : Jl. Mawar No:19 Batu
Perihal : Permohonan dana talangan
haji
Dana talangan : Rp. 15.000.000.
Tanggal pengajuan : 08-Agustus-2011
Batas pembayaran : 06-Juli-2012
Biaya-biaya:
Modal : Rp. 5.000.000
Fee ujroh : Rp. 1.300.000
Tabungan mabrur : Rp. 500.000
Total biaya : Rp. 6.800.000
•
•
Bank Negara Indonesia Syariah 2skripsi Zainal Arifin, UIN Jakarta,” analisis ijarah pada pembiayaan talangan BPIH pada BNI Syariah”.
Berbeda dengan BSM, di BNI Syariah ada simulasi Dana Talangan Haji dengan angsuran tetap, mulai
dari 1 tahun sampai 5 tahun, besarnya angsuran dimulai dari Rp. 564.063 sampai dengan Rp.
2.147.396,- dan jumlah dana awal yang harus dimiliki oleh calon jamaah juga sangat bervariasi
sesuai dengan dana yang dimiliki oleh calon jamaah dan tentu saja dana talangan yang diperoleh
adalah selisih dari dana awal. Dana talangan yang akan diperoleh calon jamaah adalah mulai dari
Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 23.750.000,- sedangkan dana awal yang harus dimiliki calon
jamaah adalah mulai dari Rp. 2.600.000,- sampai dengan Rp. 16.750.000,- dan waktu pengembalian
dana tersebut adalah 1-5 tahun dengan angka yang tetap (sudah ditentukan). Dana awal
dipergunakan untuk : Uang muka setoran awal BPIH, Setoran awal THI, Biaya administrasi + materai
dan cadangan 1x angsuran
• Syarat yang ditentukan oleh Bank BNI Syariah untuk mendapatkan dana Talangan adalah :
FC KTP Pemohon
FC KTP Calon Haji
FC KK dan surat nikah
Asli slip gaji terakhir
Asli surat keterangan kerja
Copy rekeningkoran 3 bulan terakhir
Pas foto berwarna 3×4 @1lembar
KESIMPULAN
Sebenarnya dana talangan haji itu dihalalkan
hanya saja bagaimana aplikasi dalam
perbankan itu sendiri diterapkan. Apabila
dilihat dari penggunakan akad sebenarnya
dana talangan haji menggunakan satu akad
yang dapat menimbulkan hukum akad yang
lain bukan dua akad dalam satu transaksi.
Dan mengenai fatwa DSN tentang besarnya
qard tidak akan mengubah besarnya ujrah
atau fee.