Transcript 1. Akreditasi Bermutu

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
Kompleks Ditjen Dikdas dan Dikmen, Kemdikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon/Fax: 021-75914887
Website: http://www. ban-sm.or.id ; Email: [email protected]
MATERI I
AKREDITASI BERMUTU UNTUK
PENDIDIKAN BERMUTU
Disampaikan pada :
TOT Asesor Akreditasi SD/MI
Bali, 21-25 Oktober 2012
Batam, 28 Oktober – 1 November 2012
Makassar, 5-9 November 2012
1
LINGKUP PRESENTASI
I.
II.
III.
IV.
Latar belakang
Kedudukan, Peran, dan Fungsi BAN-S/M
Capaian dan Prospek Akreditasi
Strategi Penyelenggaraan Akreditasi
2
I. LATAR BELAKANG
3
Kerangka Filosofi
• Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
yang bermutu. [amanat UUD 45]
• Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan
terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
[UU Sisdiknas Pasal 1]
4
Dasar Hukum
1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 60).
2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86
dan 87).
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
4. Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional.
5. Kepmendikbud No. 193/P/2012 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang
Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017.
6. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/ 2008
tentang Akreditasi Madrasah.
5
Akreditasi
UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS
 Akreditasi dilakukan untuk menentukan
kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan
non-formal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan. [Pasal 60 ayat (1)]
 Akreditasi terhadap program dan satuan
pendidikan dilakukan oleh pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
sebagai bentuk akuntabilitas publik.
[Pasal 60 ayat (2)]
6
Pengertian Akreditasi Sekolah/Madrasah
(PP No. 19/2005)
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan [Pasal 1 ayat 21]
Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang dan
satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan. [Pasal 86 ay 1]
Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik
dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan
komprehensif dengan menggunakan instrumen dan
kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan [Pasal 86 ayat 3]
7
Akreditasi S/M
(Permendikbud 59/2012)
• Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu
kegiatan penilaian kelayakan program dan
satuan pendidikan dasar dan menengah
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
untuk memberikan penjaminan mutu
pendidikan sekolah/madrasah.
[Pasal 1 ayat (7)]
• Untuk melaksanakan akreditasi S/M,
pemerintah membentuk BAN-S/M
[Pasal 2 ayat (1a)]
8
PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN SESUAI SISDIKNAS
• PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh
berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan
yang secara formal memiliki tugas dan fungsi
berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik
secara langsung/tidak langsung.
• PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh
masing-masing satuan pendidikan.
Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun
dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu
sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi
eksternal dimaksud.
9
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh
Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP
oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan 77.
2. Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi,
Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat),
PP19/2005 psl 92.
3. Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajatpemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui
penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada
kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl
60, Permendikbud 59/2012 psl 1 AKREDITASI oleh BAN
S/M , PP 19/2005 psl 86 dan 87.
4. Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian
Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian
lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi,
Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005)
10
PERAN BAN-S/M DALAM
PENJAMINAN MUTU
• BAN-S/M, memberikan rekomendasi
penjaminan mutu pendidikan kpd
program dan/atau satuan pendidikan
yang diakreditasi, kpd Pemerintah,
dan Pemerintah Daerah.
PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)
11
PENJAMINAN MUTU OLEH PEMERINTAH
(PP 17 Tahun 2010)
Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan:
 Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi :
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
(Pasal 12 ayat 2)
 Pemerintah provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi
akreditasi program dan satuan pendidikan. (Pasal 23 ayat 3)
 Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi akreditasi program
dan satuan pendidikan. (Pasal 34 ayat 3)
12
II. Kedudukan, Peran, dan Fungsi BAN-S/M
13
VISI BAN-S/M
“Terwujudnya lembaga akreditasi
sekolah/madrasah yang
profesional dan terpercaya”
14
MISI BAN-S/M
1. Mengembangkan sistem penyelenggaraan akreditasi
yang efektif dan efisien sebagai bagian dari
penjaminan mutu pendidikan nasional
2. Mengembangkan perangkat akreditasi dan mekanisme
yang tepat dan bermutu.
3. Mengembangkan integritas dan kompetensi pengelola
dan pelaksana akreditasi.
4. Mengembangkan jejaring akreditasi dengan berbagai
pemangku kepentingan.
5. Mengembangkan sistem informasi akreditasi sebagai
bagian dari akuntabilitas publik dan mendukung
pengambilan keputusan.
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan
institusi akreditasi negara lain.
15
Sifat dan Kedudukan BAN-S/M
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang
selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi
mandiri yang menetapkan kelayakan program dan
satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan
menengah jalur formal dengan mengacu pada standar
nasional pendidikan.
[Permendikbud No.59/2012, Pasal 1 ayat 2]
BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat
nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri
[Permendikbud No.59/2012, Pasal 2 ayat 2]
16
TUGAS BAN-S/M
1. Merumuskan kebijakan operasional
2. Melakukan sosialisasi kebijakan
3. Melaksanakan akreditasi
sekolah/madrasah
(Permendikbud No. 59/2012 Pasal 9 Ayat 1)
17
FUNGSI BAN-S/M
1. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi
sekolah/ madrasah;
2. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi
sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri;
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan
perangkat akreditasi sekolah/madrasah;
4. melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah;
5. mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi
sekolah/madrasah;
6. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil
akreditasi;
7. mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara
nasional;
8. melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada
Menteri; dan
9. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.
18
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madasah (BAP-S/M)
 Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu
oleh BAP-S/M dibentuk oleh Gubernur [PP No.
19/2005, Pasal 87 ]
 Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang
selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan
evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN
S/M dalam pelaksanaan akreditasi [Permendikbud
No. 59/2012, Pasal 1 ayat 3]
 Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh
BAP-S/M [Permendikbud No. 59/2012 Pasal 10)
1919
TUGAS BAP-S/M (1)
1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan BAN-S/M dan
BAP-S/M kepada Pemprov, Kanwil Kemenag, Kankemenag,
S/M, dan masy. pendidikan pada umumnya.
2. Merencanakan program akreditasi S/M yang menjadi sasaran
akreditasi.
3. Menugaskan asesor untuk melakukan visitasi.
4. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh BAN-S/M.
5. Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Pleno
Anggota BAP-S/M.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan
akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dan
kepada Gubernur.
7. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak
lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, dan
LPMP.
20
TUGAS BAP-S/M (2)
8. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak
lanjut kepada Pemerintah Kab/Kota, Kankemenag, dan satuan
pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup
kewenangan masing-masing.
9. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui
pengumuman maupun media massa.
10. Mengelola sistem basis data akreditasi.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap
kegiatan akreditasi.
12. Melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M.
13. Merumuskan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kerangka
tugas pokok BAP-S/M, dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.
21
TUGAS UPA KAB/KOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dengan penugasan dari BAP-S/M, UPA-S/M membantu BAP-S/M
dalam hal:
Sebagai penghubung antara BAP-S/M dengan Dinas Pendidikan
dan Kankemenag.
Mengusulkan jumlah S/M yang akan diakreditasi kepada BAPS/M.
Mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kab/kota
yang bersangkutan.
Menyusun data S/M yang telah dan akan diakreditasi di tingkat
kab/kota
Mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor.
Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor.
Menyiapkan perangkat akreditasi dan adm. bagi asesor.
Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan
Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BAP-S/M.
22
MENAG
MENDIKBUD
DITJEN
PENDIS
DITJEN
DIKDAS
DITJEN
DIKMEN
BADAN
PSDMP & PMP
BALITBANG
BAN-S/M
BSNP
GUBERNUR
KANWIL
KEMENAG
DISDIK
PROVINSI
BUPATI/
WALIKOTA
KANTOR
KEMENAG
MADRASAH
LPMP
BAP-S/M
Asesor
DISDIK
KAB/KOTA
SEKOLAH
Unit Pelaksana
Akreditasi BAP-S/M
KAB/KOTA
Instruksi
Koordinasi
Konsultasi
Alur akreditasi
Koordinasi dan Konsultasi
23
Tujuan Akreditasi S/M
 Memberikan informasi tentang kelayakan S/M
sebagai satuan pendidikan atau program
pendidikan berdasarkan Standar Nasional
Pendidikan.
 Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
 Memberikan rekomendasi tentang
penjaminan mutu pendidikan kepada
program dan/atau satuan pendidikan yang
diakreditasi dan pihak terkait (rekomendasi
tindak lanjut).
24
Manfaat Akreditasi S/M
1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan
rencana pengembangan S/M.
2. Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu
pendidikan secara bertahap, terencana, dan
kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
nasional bahkan regional dan internasional.
3. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan
pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka
menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
dan program S/M.
25
Manfaat Akreditasi S/M
4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program
dalam rangka pemberian bantuan pemerintah,
investasi dana swasta dan donatur atau bentuk
bantuan lainnya.
5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy. belajar
untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah,
masy, maupun sektor swasta dalam hal
profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
26
Fungsi Akreditasi S/M
 Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang
dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah
telah memenuhi harapan atau keinginan
masyarakat.
 Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua
pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai
unsur terkait yang mengacu pada standar minimal
beserta indikator-indikatornya.
 Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai
dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat
dalam upaya peningkatan atau pengembangan
mutu S/M.
27
Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan
(Permendikbud No. 59 Tahun 2012)
1. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs).
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah
(MA).
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK).
5. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari
Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan
Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
6. satuan pendidikan formal lain yang sederajat
28
Persyaratan Mengikuti Akreditasi
Sekolah/Madrasah
1. Memiliki Surat Keputusan Pendirian/
Operasional Sekolah/Madrasah.
2. Memiliki peserta didik pada semua
tingkatan kelas.
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan
6. Telah menamatkan peserta didik.
29
III. Capaian dan Prospek Akreditasi
30
1. Hasil akreditasi sudah mulai diakui oleh berbagai pihak, sebagai
bagian dari mata rantai penjaminan mutu sistem pendidikan
nasional.
a. Berbagai lembaga donor seperti: AusAid, Uni Eropa, Usaid,
dll, mulai menggunakan hasil akreditasi sebagai salah satu
indikator mutu pendidikan.
b. Sejak tahun 2010 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN) melalui jalur undangan telah
menggunakan peringkat akreditasi sebagai salah satu kriteria
bagi sekolah/madrasah.
c. Direktorat di lingkungan Kemdikbud dan Kemenag telah
menggunakan peringkat akreditasi sebagai dasar pemberian
bantuan (hibah) ke sekolah/madrasah
d. Beberapa Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kanwil
Kemenag mulai memperhatikan peta hasil akreditasi dan
analisis hasil akreditasi sebagai bagian penting di dalam
penyusunan program-program pembinaan pendidikan.
31
2. Akreditasi tidak boleh dipandang hanya sebagai pengakuan
dan pemberian peringkat kepada satuan pendidikan tetapi
harus berperan membantu satuan pendidikan dengan
memberi masukan berdasarkan hasil dan analisisnya untuk
memperbaiki kinerja dan mutu layanan serta lulusannya,
sebagaimana lembaga akreditasi di luar negeri, sehingga
satuan pendidikan merasakan manfaat akreditasi
3. Pengembangan akhlak mulia/budi pekerti harus secara
intensif dan terpadu, sehingga harus masuk di dalam salah
satu fokus akreditasi, agar sekolah/madrasah memberikan
perhatian semestinya, mengingat pendidikan budi pekerti
tidak diujikan secara nasional.
4. Sistem akreditasi online perlu dilanjutkan serta
disempurnakan, karena terbukti mendapatkan respon positif
dari kalangan satuan pendidikan menengah. Sesuai rencana,
tahun 2014 seluruh provinsi dapat melaksanakan.
32
IV. Strategi Pelaksanaan Akreditasi
33
34
35
Akreditasi Online
1. Pengertian dan Lingkup Akreditasi Online
Akreditasi online adalah proses akreditasi yangdilakukan
dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
serta jaringan internet secara online yang dilaksanakan
oleh BAN-S/M, BAP-S/M , dan sekolah/madrasah yang
diakreditasi.
Proses akreditasi yang dilaksanakan secara online ini
mencakup:
a. Informasi umum tentang pelaksanaan akreditasi online
b. Pemberian informasi tentang panduan, perangkat dan
prosedur akreditasi dalam website BAN-S/M:
http://ban-sm.or.id
c. Pengunduhan keseluruhan bahan akreditasi online
d. Pengisian instrumen akreditasi oleh sekolah/madrasah
yang akan diakreditasi
e. Pengiriman instrumen akreditasi yang sudah diisi
kepada BAP-S/M
f. Pemberitahuan tentang waktu vistasi oleh BAP-S/M
g. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh BAN-S/M
36
tentang persoalan yang belum jelas
Akreditasi Online
2. Tujuan
a. Mempercepat proses pelaksanaan
akreditasi dengan menggunakan ICT
b. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan
akreditasi
c. Mengikuti perkembangan dan kemajuan
teknologi informasi yang diterapkan
dalam proses akreditasi
d. Mempercepat proses komunikasi antara
BAP-S/M dan sekolah/madrasah dalam
proses akreditasi secara akurat dan
profesional
e. Memanfaatkan SIA-S/M yang telah
dikembangkan oleh BAN-S/M
37
Akreditasi Online
3. Manfaat
a. Meningkatkan kredibilitas dan
profesionalitas BAN-S/M dalam pelaksanaan
akreditasi
b. Untuk mewujudkan badan akreditasi yang
independen, maju, dan modern
c. Meningkatkan kemampuan
sekolah/madrasah dalam menggunakan ICT
dalam proses akreditasi secara cepat, tepat
dan akurat
d. Membawa perubahan di kalangan guru,
siswa, dan orang tua dalam penggunaan ICT
di sekolah/madrasah
38
Akreditasi Online
4. Syarat
a. Memenuhi persyaratan umum untuk
diakreditasi
b. Memiliki fasilitas ICT dan jaringan
internet
c. Memiliki SDM yang terampil untuk
mengoperasikan ICT
39
PROVINSI PELAKSANA
AKREDITASI ON-LINE 2012
•
•
•
•
•
Sumatera Selatan
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Kalimantan Timur
• Sumatera Utara
• Kepulauan Riau
• Bengkulu
• Banten
• D.I. Yogyakarta
• Jawa Timur
• Bali
• Kalimantan Selatan
• Aceh
• Lampung
41