Transcript Peralihan dari ORLA ke ORBA

Ada hubungan apa antara
G 30 S/PKI
Supersemar
ORLA
ORBA
…………???
Munculnya peristiwa G 30 S/PKI mendorong
lahirnya Supersemar yang menandai berakhirnya
ORLA dan digantikan dengan ORBA
G 30 S/PKI
Supersemar
ORLA → ORBA
G 30 S/PKI
 Pemberontakan PKI 1948 dengan mudah dapat ditumpas,
tetapi para pemimpinnya yang tidak tertangkap bebas dan
membangun kembali partainya.
 Strategi baru PKI:
Front Persatuan Nasional: yaitu dengan bekerjasama
dengan partai-partai lain yang tidak anti komunis
untuk mencari kawan supaya dosa-dosanya dilupakan.
Dengan strategi ini PKI berhasil mendekati Bung
Karno dan PNI.
2. Membentuk organisasi massa dari berbagai kalangan,
seperti: Buruh (SOBSI), Tani (BTI), Seniman (Lekra),
Pemuda (PR) & Wanita (Gerwani)
1.
3. Propaganda:
yaitu dengan memanfaatkan berbagai keadaan dan
kondisi social yang dihadapi, baik nasional
maupun internasional
Kekuatan baru PKI juga diuntungkan dengan adanya
Nasakom. Karena kepandaiannya PKI berhasil
mengidentikkan nasakom dengan Pancasila “siapa
menerima Pancasila berarti menerima nasakom” .
Dengan begitu PKI mendapat dalih untuk
menasakomkan segala bidang kelembagaan yang
belum ada orang PKI-nya seperti cabinet, universitas
dan ABRI. Tetapi nasakomisasi terhadap universitas
dan ABRI gagal.
Ketegangan sosial politik
 Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi ketegangan
sosial politik yang menjadi-jadi. Antara partai dengan
partai, antara partai dan ABRI serta antara ABRI dan
presiden saling mencurigai dan bersaing untuk saling
mendominasi.
 Pada saat Presiden Sukarno sakit, PKI yang merasa
keselamatannya banyak tergantung pada presiden
merasa cemas.
 PKI berencana merebut kekuasaan tanpa menunggu
kematian presiden. PKI kemudian menyusun
kekuatan fisik dengan latihan militer Pemuda Rakyat
dan Gerwani di Lubang Buaya (Kompleks Halim)
dengan dalih melatih sukarelawan untuk
mengganyang Malaysia.
Dewan Jendral VS Dewan Revolusi
 Awal 1965 Perwira Tinggi AD membentuk kelompok
penasehat yang disebut Dewan Jendral yang terdiri
dari para jendral dan bertugas memberi rekomendasi
kepada pimpinan AD tentang kenaikan kolonel
menjadi jendral.
 Oleh PKI, Dewan Jendral ditafsirkan sebagai badan
yang mempersiapkan perbutan kekuasaan dari
Sukarno.
 PKI kemudian membentuk gerakan tandingan yang
dinamai Dewan Revolusi. Untuk menghindari resiko
kegagalan, pimpinan tidak dipegang oleh tokoh-tokoh
PKI namun oleh sejumlah perwira ABRI sehingga bila
Dewan Revolusi menemui kegagalan PKI tidak
dilibatkan, sebaliknya PKI mengissuekan kegiatan
Dewan Revolusi sebagai kegiatan intern AD/ABRI.
Coup 1 Oktober 1965
 Setelah Dewan Revolusi berdiri, maka disusunlah
rencana untuk mendahului tindakan Dewan Jendral
yang menurut info yang mereka dengar akan
melaksanakan coup pada 5 Oktober 1965 bersamaan
dengan HUT ABRI.
 Dewan Revolusi menetapkan 1 Oktober 1965 sebagai
hari baik yang akan membawa nasib baik (1 Oktober
adalah hari proklamasi RRC). Pada dini hari mereka
bertindak dengan menculik dan membunuh sejumlah
perwira tinggi AD yang anti komunis di Lubang Buaya.
 Dalam waktu yang sangat singkat, percobaan coup
yang didalangi oleh PKI tersebut dapat dihancurkan
oleh kekuatan-kekuatan Pancasilais dan golongan anti
komunis yang semula dipojokkan oleh PKI.
 Menyadari adanya kekosongan pimpinan AD waktu
itu, Mayjen Soeharto (Pangkostrad waktu itu)
memimpin gerakan balasan. Dalam tempo hanya
satu hari kekuatan PKI di Jakarta sudah cerai-berai.
 Bahwa G 30 S adalah gerakan Dewan Revolusi yang
didalangi PKI bukan kejadian intern AD semakin
terbukti dengan pengakuan tokoh-tokoh PKI yang
tertangkap, diantaranya Sudisman, Untung dan
Nyoto. Sementara Aidit dan Lukman ditembak
mati.
Coup 1 Oktober 1965 gagal karena alasan berikut:
1. Perhitungan waktu yang salah (terlalu awal)
2. Terlalu percaya akan kekuatan sendiri dan meremehkan
kekuatan lain
3. Kesatuan komando baik politik maupun militer tidak
ada
4. Keraguan banyak perwira untuk memilih antara setia
kepada PKI atau Presiden
5. Pasukan cadangan PKI tidak bergerak
6. Lolosnya Jendral Nasution menimbulkan kegelisahan di
kalangan Gestapu
7. Sikap golongan-golongan non-komunis yang serentak
tidak membenarkan kekejaman PKI
Dalam situasi ini tiba-tiba nama Soeharto menjadi sangat
terkenal bukan saja sebagai tokoh militer tetapi juga
sebagai tokoh politik, ia disebut sebagai juru selamat
negara Pancasila. Tokoh lain yang tidak kalah populer
adalah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dangan pasukan
RPKAD (Baret Merah)nya.
Soekarno membela Nasakom
 Beberapa waktu setelah 1 Oktober 1965 Jendral Soeharto
dapat mengambil kesimpulan bahwa PKI mendalangi
Gestapu yang tebukti dari pengakuan anggota-anggota PR
dan Gerwani yang tertangkap.
 Bukti-bukti yang terkumpul kemudian menunjukkan
secara lebih meyakinkan bahwa PKI adalah perencana dan
pelaku pemberontakan, karena itu rakyat dan ABRI
menuntut pembubaran partai itu.
 Sukarno menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam
pemberontakan tersebut tetapi ia menolak tuduhan bahwa
PKI terlibat. Ia membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa
(Mahmilub) untuk mengadili tokoh-tokoh yang bersalah
tetapi tidak mau mengutuk PKI.
 Sukarno bahkan terus menerus mempropagandakan
Nasakom. Hal ini oleh rakyat dan ABRI diartikan sebagai
membela PKI, karena itu popularitas Sukarno menurun
dari hari ke hari.
Aksi Tritura
 Pada saat pemberontakan PKI meletus keadaan
ekonomi Indonesia kacau balau, inflasi sangat ganas.
Pemerintah tidak berfungsi secara efisien padahal
jumlah menterinya 100 orang (Kabinet 100 Menteri),
suatu record jumlah menteri di dunia.
 Keadaan ekonomi yang kacau, pemerintahan yang
tidak efisien, pemberontakan PKI dan sikap Sukarno
yang tidak tegas menyebabkan ketidakpuasan meluas.
 Ketidakpuasan tersebut disalurkan lewat aksi-aksi
(demonstrasi) massal yang dimotori oleh KAMI
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang anti
komunis.
 Aksi-aksi tersebut menyampaikan tuntutan rakyat
yang tersusun dalam slogan populer: Tritura, yaitu:
1. Bubarkan PKI!
2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI!
3. Turunkan harga-harga barang!
 Demonstrasi mencetuskan Tritura terjadi pada 10
Januari 1966 di Jakarta. Itulah hari Tritura yang biasa
diperingati setiap tahun.
 Aksi-aksi Tritura berlangsung selama 60 hari, yaitu
sampai dikeluarkannya Supersemar. Menghadapi aksiaksi tersebut Sukarno semakin kehilangan arah
kepemimpinan.
Supersemar
 Pihak AD di bawah pimpinan Suharto, yang sejak 16
Oktober 1965 telah dilantik menjadi Menteri Panglima AD,
semula masih ingin menghormati kewibawaan Presiden.
Tapi setelah nampaknya Sukarno enggan mengutuk PKI
maka AD mulai tertarik bekerjasama dengan KAMI dan
kemudian KAPPI untuk menghadapi Presiden.
 Pada 11 Maret 1966 sidang yang diselenggarakan kabinet
terhenti di tengah jalan karena Presiden diberi tahu
ajudannya bahwa sidang akan dikacau oleh kekuatan
sosial-politik yang menentangnya.
 Kesempatan ini digunakan oleh pimpinan AD untuk
menawarkan jasa-jasa baiknya demi pulihnya keadaan
sehingga kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri.
 Diutuslah tiga Jendral, M Yusuf, Amir Machmud dan
Basuki Rachmat untuk menemui Presiden dan
menyampaikan tawaran itu. Pesannya “Kalau saya masih
dipercaya, saya sanggup mengatasi keadaan”.
 Sebagai hasilnya keluarlah keputusan Presiden yang
berupa Surat Perintah Sebelas Maret (1966) yang
dipopulerkan menjadi Supersemar. Isi pokoknya
“Memerintahkan kepada Letjen Soeharto, Menpangad,
untuk atas nama Presiden, mengambil segala tindakan
yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan
ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan
jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan
kewibawaan pimpinan Presiden”. Keluarnya Supersemar
menandai awal Orde Baru.
 Dengan tindakan tersebut pada hakekatnya Presiden telah
kehilangan sebagian besar kekuasaan yang ada padanya,
yang jatuh ke tangan Soeharto. Namun keadaan ini tidak
dapat dihindari karena parahnya situasi.
Soeharto di awal Orde Baru
 Tindakan pertama yang dijalankan Soeharto selaku
pengemban Supersemar adalah pembubaran dan
larangan atas PKI dan seluruh organisasi bawahannya
di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966.
 Seminggu kemudian tindakan tersebut diikuti dengan
penangkapan atas 15 menteri yang disangsikan itikad
baiknya, diantaranya Subandrio dan Haji Peking. Ia
kemudian juga menyusun Kabinet Dwikora yang baru.
 Tindakan-tindakan Soeharto tersebut setidaknya telah
memuaskan banyak pihak khususnya rakyat dan
KAMI/KAPPI karena Tritura telah terpenuhi.
 Sementara itu nampak kalau Soeharto berkeinginan
agar langkah-langkah politik berikutnya mendapat
landasan yang konstitusional, karena itu MPRS
disidangkan kembali.
 Sidang MPRS 20 Juni-5 Juli 1966 menghasilkan
beberapa keputusan penting:
1. TAP No. IX/MPRS/66 berisi pengukuhan
Supersemar, dengan demikian Sukarno tidak akan
bisa mencabutnya kembali.
2. TAP No. XXV/MPRS/66 berisi pengukuhan atas
pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta
larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme
di Indonesia.
3. TAP No. XVIII/MPRS/66 berisi pencabutan TAP
No. III/MPRS/63 yang berisi pengangkatan Sukarno
sebagai presiden seumur hidup.
4. TAP No. XIII/MPRS/66 berisi pemberian kekuasaan
kepada Jendral Soeharto untuk membentuk
Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma
dan programnya Caturkarya.
Dwidharma ialah menciptakan kestabilan politik
dan ekonomi. Catur Karya ialah: memenuhi
sandang-pangan, pemilu, politik luar negeri
bebas aktif dan melanjutkan perjuangan
melawan kolonialisme dan imperialisme.
 Dalam sidang tersebut pertanggungjawaban Presiden
Sukarno ditolak karena tetap tidak mau mengutuk
Gestapu PKI.
 Sukarno yang merasa kedudukannya dalam bahaya
kemudian untuk melegakan rakyat ia menyerahkan
kekuasaan pemerintahan kepada Jendral Soeharto
tanggal 20 Februari 1967.
 Meski demikian sidang tetap berlangsung. Jendral
Soeharto memenuhi resolusi DPRGR dan permintaan
MPRS, pada pokoknya menerangkan bahwa Sukarno
bukan komunis tetapi karena keyakinan akan ajaran
Nasakomnya ia menjadi pelindung dan pembela PKI.
 Berdasarkan laporan tersebut dan berbagai
kebijaksanaan Presiden Sukarno yang dinilai tidak
memuaskan maka MPRS mengeluarkan TAP No.
XXXIII/MPRS/1967, yang berlaku mulai 22 Februari
1967 yang berisi:
1. mencabut kekuasaan negara dari Presiden
Sukarno
2. melarang Ir. Sukarno melakukan kegiatan politik
sampai pemilu yang akan datang
3. menetapkan Jendral Soeharto menjadi Pejabat
Presiden.
 Jendral Soeharto kemudian ditetapkan sebagai
Presiden RI untuk masa lima tahun (1968-1973)
berdasarkan TAP XLIV/MPRS/1968 hasil sidang MPRS
bulan Maret 1968.
Orde Baru
 Untuk melaksanakan pembangunan nasional,
pemerintah ORBA menggunakan berbagai acuan
untuk merencanakan program pembangunan dan
meningkatkan perekonomian. Salah satu program
kerjanya adalah Trilogi Pembangunan.
 Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan
untuk menanggulangi krisis perekonomian. Di
samping itu pemerintah juga melakukan permintaan
pinjaman dari luar negeri dan tergabung dalam
institusi ekonomi internasional seperti World Bank
(IBRD) dan IMF
 Karakteristik utama kebijakan perekonomian
Pemerintah ORBA adalah berusaha membangun
pembangunan yang terdistribusi secara merata di
seluruh Indonesia.
 Di samping itu juga memusatkan pada sektor
pertanian untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi
dan kesejahteraan rakyat.
 Perbedaan mendasar kebijakan perekonomian ORLA
dan ORBA terletak pada proses pencarian sumber
dana pembangunan. ORBA memusatkan pencarian
sumber dana pembangunan dari sektor pinjaman luar
negeri, sedangkan pemerintahan Soekarno (ORLA)
sangat anti terhadap pinjaman luar negeri.
 Untuk melaksanakan kembali politik luar negeri yang
bebas aktif, pemerintah mengambil beberapa
kebijakan diantaranya:
1. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia
2. Kembali menjadi anggota PBB
3. Ikut memprakarsai berdirinya ASEAN
Landasan operasional pelaksanaan pembangunan
nasional adalah GBHN. Dari GBHN dijabarkan
REPELITA yang berisi program konkret yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.
REPELITA terbagi dalam pelaksanaan PELITA
PELITA KeI
II
III
IV
V
VI
Hasil
Terpenuhinya kebutuhan sandang,
pangan dan papan
Kesejahteraan lebih baik dan kesempatan
lapangan kerja meningkat
Hasil pembangunan melalui delapan jalur
pemerataan meningkat
Proyek swasembada pangan dan KB
berhasil
Pembangunan menurun karena tidak
meratanya distribusi pembangunan dan
tingginya korupsi
ORBA jatuh dan hutang luar negeri
menumpuk
 Dalam hal budaya, apresiasi seni dan sastra,
pemerintah ORBA menerapkan kebijakan yang sangat
ketat. Banyak sastrawan, budayawan dan jurnalis
mengalami pembredelan terhadap karya sastra
mereka.
 Pada pemerintahan ORBA, struktur kinerja dan peran
negara menjadi sangat kuat karena didukung oleh
pemusatan dan penguatan 3 sektor utama, yaitu
militer (dengan memperbaiki kinerja AD), ekonomi
(dengan menambah jumlah dana bantuan luar negeri)
dan budaya (dengan menyebarkan organisasiorganisasi turunan Golkar ke seluruh pelosok
Indonesia).
Nah ini untuk latihan…
1. Jelaskan strategi baru PKI sesudah kegagalan tahun 1948!
2. Mengapa Nasakom menguntungkan PKI?
3. Mengapa pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi ketegangan sosialpolitik?
4. Sebutkan alasan coup yang dilancarkan PKI tahun 1965 gagal!
5. Siapa yang dikenal sebagai tokoh penyelamat negara Pancasila?
6. Sebutkan alasan munculnya Tritura!
7. Apa isi pokok Supersemar?
8. Apa pengaruh Supersemar bagi bangsa Indonesia?
9. Tindakan apa yang dilakukan oleh Soeharto sebagai pengemban
Supersemar?
10. Sebutkan hasil sidang MPRS 20 Juni – 5 Juli 1966!
11. Apa isi TAP No. XXXIII/MPRS/1967?
12. Jelaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ORBA
di bidang ekonomi, politik & seni budaya!
13. Sebutkan keberhasilan-keberhasilan pemerintahan ORBA!
14. Mengapa pada masa ORBA struktur kinerja dan peran negara menjadi
sangat kuat?
15. Apa yang dimaksud dengan coup & gestapu?