Transcript SITUASI PERBURUHAN di INDONESIA
SITUASI PERBURUHAN di INDONESIA
Disampaikan pd WORKSHOP Serikat Buruh & Sosial Dialoq di Perusahaan Multi Nasional GRAND Htl ,Cikarang : 7 Mei 2012 Nikasi Ginting/ Sekjen DPP FPE SBSI
Globalisasi gerakan telah buruh menyebabkan terus karena investor mengalihkan dengan lokasi melemah mudah negara lain, kata Kepala Penasihat Teknis Proyek International Labour Organization (ILO) Indonesia.
produksi Better ke Work
Daya saing global di antara negara-negara yang rendah.
menyediakan tenaga kerja dapat menuju pada penekanan upah yang lebih Hal tersebut membuat kondisi kerja menjadi tidak layak.
"Banyak pekerjaan baru dalam manufaktur dan jasa yang tidak layak, tidak aman, tidak terjamin, tidak ada kontribusi sosial, upah rendah, tidak ada serikat, dan kondisi kerja yang bidang buruk,"
Di sisi lain, dieksploitasi, pekerja yaitu yang anak-anak, riskan untuk perempuan, pekerja sektor informal, dan pekerja paruh waktu, yang sering kali tidak berserikat ataupun di dukung oleh serikat pekerja serikat buruh.
Untuk meningkatkan kapasitas dan kekuatan buruh, maka gerakan pekerja/buruh harus membangun aliansi dengan organisasi-organisasi pekerja/buruh yang rentan. Advokasi untuk globalisasi yang bertanggung jawab sosial dan membangun aliansi yang luas dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama juga harus dilakukan.
Data dari Organisasi Pekerja Internasional (International Labour Organization-ILO) menunjukkan bahwa : Ada 90 federasi buruh nasional, Enam konfederasi besar, Sekitar 11.000 serikat pekerja dan serikat buruh yang telah dibentuk dan didaftarkan sejak 2011.
Sementara untuk konflik perburuhan, ILO mencatat ; Sebanyak 192 pemogokan yang melibatkan 125.784 pekerja dan 812.131 jam kerja hilang di tahun 2010.
Jumlah total perselisihan pada tahun 2010 adalah 612 kasus.
Tahun 2011 lalu Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengadaptasi PAKTA LAPANGAN KERJA GLOBAL ILO dalam konteks Indonesia, yang diadopsi dari Konferensi perburuhan Internasional ke-98 di Jenewa tahun 2009 Ada tujuh (7) langkah yang dicanangkan oleh Pemerintah RI di sidang Konferensi ILO ke 100 di Jenewa,Swiss ihwal situasi ketenagakerjaan global yang membutuhkan kerja sama internasional a.l :
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Mempromosikan pro growth, pro job, & pro poor Kebijakan & strategis penciptaan lapangan kerja harus dipandu o/ visi pembangunan berkelanjutan (pro environment) Kehormatan pekerja/buruh harus dilindungi & dipromosikan Kebijakan pembangunan harus menyediakan peluang bagi pekerja/buruh u/ terlibat Kerjasama global harus menjamin bahwa keuntungan global dibagi secara seimbang Pelaksanaan ratifikasi konvensi secara terpadu Bahu membahu u/ membangun era baru keadilan sosial.
Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,oleh & untuk buruh.yang
bersifat bebas, terbuka, mandiri,demokratis.
Bertujuan memperjuangkan,membela,melindungi hak & kepentingan buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh & keluarganya.
Masalah yang dihadapi SP/SB : Anggota Sp/SB & buruh non anggota masih berjuang sendiri-sendiri Menyerahkan seluruh masalah pada organisasi (pucuk pimpinan) Lemah pendanaan Kapabilitas mengembangkan organisasi masih kurang Visi yang masih belum menyatu
Masalah yang dihadapi pihak perusahaan : Belum mengakui sepenuhnya keberadaan serikat Tidak menempatkan mitra yang sejajar dgn SP/SB Perundingan PKB sangat sulit Enggan membentuk LKS Bipartit Kalau ada LKS hanya formalitas,yang cendrung u/ penyelesaian PHI.
Lebih senang mempekerjakan yg terikat dgn PKWT a/ menyerahkan pekerjaan pd pihak lain by pemborongan pekerjaan a/ pengerah jasa tenaga kerja.
Perlindungan sosial spt upah jaminan sosial ; kesehatan;hari tua;sangat minim bahkan hampir tidak ada Kepastian kerja tidak terjamin ,karena memperkenalkan PKWT & sub-contracting system
Dari sisi kebijakan ketenagakerjaan : Penerapan system “flexible labour market” Masalah pengangguran belum terpecahkan Pelatihan ketrampilan kerja masih terabaikan Koordinasi antar dep.kementrian,pemerintah pusat & daerah belum sinkron Program jaminan sosial belum tertata dgn baik
Dari sisi kebijakan global : Tekanan kebijakan ekonomi pasar bebas Dominasi lembaga ekonomi & keuangan International (IFI) CSR yang baik masih menjadi persoalan perusahaan Tekanan MDG’s dirasakan berat bagi pemerintah Dorongan bagi ILO u/ melaksanakan kerja layak (decent work) belum terurai & dijalankan secara terpadu & terukur.
Bentuk dan forum Sosial dialoq : Di tingkat perusahaan : Perundingan penyelesaian sengketa & perundingan PKB Keputusan yg diambil adalah mengikat, Forum LKS Bipartiet ; wajib dibentuk > 50 anggota.
Forum komunikasi & konsultasi mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Forum membahas masalah hubungan industrial dlm meningkatkan produktifitas & kesejahteraan Keputusannya bersifat rekomendasi u/ penetapan kebijakan perusahaan Rekomendasi yang ditetapkan sebagai kebijakan o/ perusahaan dgn demikian sifatnya mengikat.
Tingkat Wilayah ; LKS tripartit pusat/nasional LKS tripartit Propinsi LKS tripartit Kab./ kota LKS tripartit sektoral nasional,propinsi,kab./Kota Keanggotaan : Triparit ( Pem. Pengusaha & SP/SB) Tugas : memberi pertimbangan,saran & pendapat pd pemerintah bersangkutan dlm menyusun kebijakan & masalah ketenagakerjaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TUGAS & PERJUANGAN SP/SB yang tergabung dalam wadah MPBI : Jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat per 1 Januari 2014 (termasuk para guru bantu,honorer,kontrak ) berhak dibiaya jaminan kesehatannya seumur hidup melalui penerima bantuan iuran Jalankan jaminan pensiun wajib untuk buruh per 1 Juli 2015 Tolak kebijakan upah murah dengan merevisi permenakertrans no 17 tahun 2005 tentang KHL,termasuk upah guru yang diberikan upah layak (upah guru bantu,honorer,kontrak) yang dananya diambil dari APBN/APBD Hapuskan system outsourcing tenaga kerja yang bersifat eksploitatif Berikan subsidi buruh & keluarganya melalui APBN/APBD (perumahan,pendidikan,kesehatan & transportasi) Jadikan 1 mei menjadi hari buruh & libur nasional (agenda dari May day 2012)