Transcript ILO, ILS and Social Dialogue
Standar Perburuhan International (ILS) dan FPRW
ICEM/FNV Asia MNCs “Trade Union and Social Dialogue” Serang-Banten, March 2010
Soeharjono (Yono) National Programme Officer ILO ACTRAV – Jakarta Kantor ILO untuk Indonesia & Timor Leste Menara Thamrin Lt. 22. Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat Telp. 021-3913112, Faksimile.: 021-3100766 Email: [email protected]
Poin Utama Sesi ini adalah:
Mengenalkan apa itu ILO…?
ILS (International Labour Standard) Social Dialogue Membangun/memperkuat kebijakan, strategy & program SP/SB SP/SB Melaksanakan Amanat Konstitusi (AD/ART) Dan UU 21/2000
Merupakan salah satu organisasi multilateral dibawah naungan PBB dan sebagai forum unik bagi para pemerintah dan mitra-mitra sosial. ILO bersifat unik karena struktur tripartit yang dimilikinya.
The International Labour Organization is the UN specialized agency which seeks the promotion of social justice and internationally recognized human and labour rights. It was founded in 1919 and is the only surviving major creation of the Treaty of Versailles which brought the League of Nations into being and it became the first specialized agency of the UN in 1946.
APINDO PEMERINTAH DEPNAKER ILO PEKERJA/BURUH SP / SB
Apa dan Bagaimana ILO 5
ILO (2)
Mengapa ILO Berdiri?
“ Untuk meningkatkan perdamaian ” “ dengan mempromosikan keadilan sosial ” International Labour Conference KEADILAN HAK ASASI MANUSIA SOSIAL
ILO (3)
Apa yang dilakukan ILO untuk meningkatkan keadilan sosial?
Mengadopsi Standard Perburuhan International (ILS) Membantu negara anggota untuk meratifikasi & menerapkan (ILS)
ILO (4)
Bagaimana ILO mengadopsi dan mempromosikan ILS?
Melalui “ Tripartit ” = bekerja sama dengan Pemerintah , Pengusaha ’ dan perwakilan Pekerja/Buruh
Bagaimana ILO Bekerja The International Labour Office The Governing Body International Labour Conference
Fungsi dari Badan-badan ILO
Konferensi Perburuhan Internasional (ILC)
“Parlemen Perburuhan Internasional”
Mensahkan Konvensi dan Rekomendasi Mensahkan program kerja dan anggaran ILO Membahas masalah-masalah yang penting secara global berdasarkan laporan Dir. Jen. Resolusi
Badan Pimpinan (GB)
“Kabinet”
Menetapkan kebijakan, program dan anggaran melalui komite dan kelompok-kelompok kerja, serta memandu Kantor ILO Menetapkan agenda ILC
Kantor Perburuhan Internasional (Kantor)
“Departemen Ketenagakerjaan dan Sosial Internasional”
Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang konkrit dipandu oleh GB Membantu ILC dalam membuat Konvensi dan Rekomendasi 10
Keanggotaan Badan-badan ILO: Konferensi Perburuhan Internasional Anggota Pemerintah
Konferensi Perburuhan Internasional (ILC)
2 Delegasi Penasihat Pengusaha 1 Delegasi Penasihat Pekerja 1 Delegasi Penasihat
x 183 negara
11 The Republic of Maldives has become the 183rd member State of the International Labour Organization (ILO)
Keanggotaan Badan-badan ILO: Badan Pimpinan
Badan Pimpinan (GB) 28 Wakil Pemerintah
(tmsk 10 negara industri yang sangat penting)
Dipilih oleh Delegasi Pemerintah di ILC 14 Wakil Pengusaha 14 Wakil Pekerja Dipilih oleh Delegasi Pengusaha di ILC Dipilih oleh Delegasi Pekerja di ILC
12
Keanggotaan Badan-badan ILO: Kantor Perburuhan Internasional
Kantor Perburuhan Internasional (Kantor) Badan Pimpinan Menunjuk & Memimpin Direktur Jenderal Menunjuk & Memimpin Staf
13
ILO di Asia Pasifik
Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik (Bangkok) Kantor Sub-Regional Bangkok Kantor Sub-Regional Manila Kantor Sub-Regional New Delhi ILO-Hanoi ILO-Beijing Yangon (Penghubung) ILO-Jakarta Dili ILO-Suva ILO-Dhaka ILO-Colombo ILO-Katmandu ILO-Islamabad
14
Apakah “ Tripartit ” itu?
Tripartit
Pemerintah
Tripartit
Pekerja Buruh (SP/SB) Pengusaha / APINDO Adopsi, pelaksanaan dan mengawasi Standar Perburuhan Internasional
Prasarat untuk Tripartite
Mereka harus pengusaha & organisasi pekerja/buruh pada semua tingkatan
Jamian Kebebasan Berserikat merupakan kondisi mendasar untuk Tripartit
International Labour Standards (ILS)
Standar Perburuhan Internasional
Apakah ILS itu ?
1 2 3 4 Perundingan & Persetujuan Insternasional Dengan perwakilan Tripartit “Pemerintah Pekerja and Pengusaha” Aturan, standar dan petunjuk pada isu ketenagakerjaan / perburuhan Semua negara anggota ILO wajib untuk menghormati & melaksanakanya
Hukum International & National
Standar Perburuhan International Hukun-hukum National /Standards Konstitusi UU Perburuhan Aturan Perburuhan UU lainnya
Dua bentuk utama ILS
Konvensi
•
Perlakuan Internasional
•
Perlu untuk di ratifikasi
•
Mengikat ketika di ratifikasi
Rekomendasi
•
Menyediakan petunjuk secara detil
•
Tidak terbuka untuk diratifikasi
•
Tidak mengikat
Konvensi ILO akan mengikat (hanya) ketika diratifikasi
Konferensi ILO Ratifikasi adalah komitmen formal untuk komunitas internasional Ratifikasi Wajib untuk dilaksanakan Adopsi konvensi Negara Anggota (otoritas yg kompeten) Mengirimkan Pengiriman adalah kewajiban konsitusional bagi negara-2 anggota Tdk meratifikasi Tidak wajib (kecuali Art.19-5e)
Kewajiban untuk melaksanakan
Dalam UU
Peraturan nasional harus mengkonfirmasikan secara utuh terhapad konvensi yang di ratifikasi
Didalam Prakteknya Secara keseluruhan cakupan harus dipastikan efektif ditegakkan dan dilaksanakan Internasional Mengacu pada mekanisme pengawasan ILO:
Wajib membuat laporan tahunan
Langkah hukum akan dikakukan bila terjadi pelanggaran atau tidak memenuhi
Konvensi yg diratifikasi Indonesia C. 19 Konvensi tentang Perlakuan yang sama (Kompensasi Kecelakaan), 1925 (No.19) 1950 C. 27 Konvensi tentang Marking of Weight (Paket Transport dengan Kapal), 1929 (No.27) 1950 C. 29 Konvensi tentanf Kerja Paksa, 1930 (No.29) 1950 C. 45 Konvensi tentang Pekerja dibawah tanah (Wanita), 1935 (No.45) 1950 C. 69 Konvensi tentang Sertifikasi Juru masak di Kapal, 1946 (No.69) 1992 C. 81 Konvensi tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 (No.81) 2004 C. 87 Konvensi ttg Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak untk mengorganisir, 1948 (No.87) 1998 C. 88 Konvensi tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, 1948 (No. 88) 2002 C. 98 Konvensi ttg Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, 1949 (No. 98) 15.07.1957
C. 100 Konvensi tentang Persamaan atas Remunerasi, 1951 (No. 100) 1958 C. 105 Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105) 1999 C. 106 Konvensi tentang Istirahat Mingguan (Perdagangan dan Perkantoran), 1957 (No. 106) 1972 C. 111 Konvensi tentang Diskriminasi (Perekrutan and Kesempatan), 1958 (No. 111) 1999 C. 120 Konvensi tentang Hygiene (Perdagangan dan Perkantoran), 1964 (No. 120) 1969 C. 138 Konvensi tentang Usia Minimum, 1973 (No. 138) [ Usia Minimum spesifik: 15 tahun] 1999 C. 144 Konvensi tentang Konsultasi Tripartite (ILS), 1976 (No. 144) 1990 C. 182 Konvensi tentang Kondisi Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182) 2000
Konsep Konvensi Utama Hak Fundamental/Mendasar di Tempat Kerja
Kunci Instrumen ILO
Deklarasi ILO mengenai Prinsip Mendasar dan Hak di tempat kerja.
(F.P.R.W)
Deklarasi ILO F.P.R.W.
Seluruh Negara Anggota, dengan keanggotaan pada ILO, mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan dan melaksanakan fundamental prinsip-prinsip dan hak haknya.
Standar Perburuhan Utama
Collective Bargaining, Ō
SP/SB dapat berbeda
Pemerintah
Pelanggaran Kebebasan berserikat Serikat Pekerja / Serikat Buruh Art.22 Laporan Pelaporan pada CFA atau Ratifikasi Konvensi Lainnya ILO
CFA: Committee Freedom of Association
Kunci Utama
1 ILSs mempromosikan keadilan sosial melalui upaya-upaya international dan komitmen 2 Indonesia sudah meratifikasi semua Konvensi utama / Core ILO Convention 3 SP/SB harus bersatu untuk ikut mengawasi dengan serius terhadap pelaksanaan atas ratifikasi konfensi tersebut dan memastikan penegakannya.
Dialog Sosial
Beberapa Aspek dari Dialog Sosial Semua bentuk NEGOSIASI, KONSULTASI atau PERTUKARAN INFORMASI , diantara perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja mengenai isu-isu kepentingan yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan sosial
Dialog Sosial: Instrumen Demokrasi
Konperensi Perburuhan Internasional Tripartit dan Bipartit Perundingan bersama Dewan Kerja Konsulatasi informal Komite ad hoc Penyelesaian perselisihan
Director-General’s report, 1999
« Tripartit dan dialog sosial adalah dua tujuan yang memiliki hak, menjamin partisipasi dan proses demokratis, dan sebagai cara untuk mencapai tujuan strategis ILO lainnya. »
Instrumen Standard Perburuhan Internasional Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949 (No. 98) Konsultasi Tripartit (No. 144) Prosedur yang menjamin konsulatsi yang efektif mengenai isu-isu di ILO Rekomendasi Konsultasi (Tingkat Industrial dan Nasional) (No. 113) Mempromosikan konsultasi dan kerjasama yang efektif mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan para pihak
QUALITY “begins with people, extends to work relations, and results in quality performance”
“Quality”
In
Persons
In
Work Relations
In
Products and Services