Transcript PP tugas Bu Nunuk
STANDAR KOMPETENSI: Memahami usaha mempertahankan Republik Indonesia KOMPETENSI DASAR: Mendeskripsikan strategi nasional peristiwa Madiun / PKI, DI / TII, G 30 S/PKI dan konflik-konflik internal lainnya
Setelah Indonesia mengumandangkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi, ada beberapa golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan tersebut. Sehingga mereka melakukan pemberontakan.
A. PERISTIWA MADIUN/PKI DAN CARA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA
C. KEADAAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA SEBELUM TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI
B. PERISTIWA DI/TII DAN CARA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA
D. PEMBERONTAKAN G 30 S/PKI DAN CARA PENUMPASANNYA`
Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain: 1. melancarkan propaganda anti pemerintah 2. mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.
3. melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juli 1948, Komandan
Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara Back
tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13
MUSO Amir Syarifuddin
SOEKARNO – HATTA
Atau
MUSO
Madiun Affairs diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh PKI yang didukung oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin.
Presiden Soekarno bertindak cepat dan berpidato melalui RRI Yogyakarta yang disiarkan secara sentral agar rakyat memilih Soekarno-Hatta atau ikut Muso dengan PKI-nya. Setelah mempelajari dengan seksama rakyat ternyata memilih Soekarno-Hatta, maka TNI segera digerakkan untuk melakukan penumpasan. Pasukan yang digerakkan itu terdiri dari Brigade Sadikin, Brigade Surakhmat, Brigade Kusno Utomo, dan lain-lain. Pemberontakan PKI Muso di Madiun berhasil ditumpas dalam waktu yang tidak begitu lama, TNI mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat. Akhir September 1948 Madiun berhasil dikuasai dan awal Desember 1948 seluruh penumpasan berhasil dan berakhir.
Pemberontakan DI / TII di Jawa Barat Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah Pemberontakan DI/TII di Aceh Pemberontakan di Sulawesi Selatan Pemberontakan di Kalimantan Selatan
Pengaruh PKI yang sangat besar dalam bidang politik berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang. Dalam bidang sosial budaya semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah.
Para seniman yang tergabung dalam kelompok (Manikebu) Maniesto Kebudayaan dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1964.
Badan Pendukung Sukarno (BPS) juga dibubarkan oleh pemerintah menentang PKI.
Sebelum melakukan pemberontakan,PKI melakukan berbagai cara agar mendapat dukungan yang luas di antaranya sebagai berikut: 1. PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat serta berjanji akan menaikkan gaji dan upah buruh, pembagian tanah dengan adil, dan sebagainya.
2. Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan “Aksi Sepihak” terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara.
3. PKI juga mencari pendukung dari berbagai kalangan mulai dari para petani, buruh kecil, pegawai rendahan baik sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI.
Lanjutan...
4. Pengaruh PKI yang besar dalam bidang politik sehingga memengaruhi terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, semua organisasi yang anti komunis dituduh sebagai anti pemerintah.
Manifesto Kebudayaan (Manikebu), sebagai organisasi para seniman dibubarkan pemerintah pada bulan Mei 1964.
Kebijakan politik luar negeri RI pada waktu itu lebih condong ke Blok Timur yakni dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking.
5. Memasuki tahun 1965 PKI melempar desas-desus adanya “Dewan Jenderal” dari dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI bahwa Dewan Jenderal ini akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat. Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat, sebaliknya PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan.