Transcript Slide 1

BAHAN JUMPA PERS AKHIR TAHUN 2011
Menjangkau Mereka Yang Tak Terjangkau
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta, 30 Desember 2011
1
AGENDA
I. PENDAHULUAN
II. HAL MENONJOL SEPANJANG 2011
III. RENCANA KERJA SEPANJANG 2012
IV. PERMEN LARANGAN PUNGUTAN
V. MONITORING MEDIA
2
I
PENDAHULUAN
3
Ucapan Terima Kasih
• Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota
• Kementerian dan Lembaga yang terkait
dengan Tupoksi Pendidikan dan Kebudayaan
• Jajaran Internal Kemdikbud
• Organisasi yang bergerak di bid. Dikbud,
Media dan
• Masyarakat
4
Garis Besar Kebijakan Kemdikbud Tahun 2012
Melanjutkan Arah Kebijakan “Keramahan Sosial” yang Terus
diperluas dengan tema:
“Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau”
Beberapa hal dilakukan antara lain:
1. Membangun Infrastruktur Pendidikan di Wilayah 3T (Terdepan,
Terluar, Terbelakang)  Membangun Sekolah Berasrama,
Termasuk Menyiapkan Guru.
2. Memperlus Jangkauan Bantuan bagi Siswa dari Keluarga
Kurang Mampu (Miskin): Bidik Misi dan Subsdidi Siswa Miskin
 Bukan hanya menambah jumlah anggaran, sebesar Rp 3,9
Triliun, tapi juga menambah target sasran sebanyak 6,1 juta
siswa.
5
3. Membangun Dua Institut Teknologi Baru di Sumatera dan di
Kalimantan.
4. Perubahan dari Tender ke Swakelola  Perubahan Besar
yang Diharapkan Bukan Saja Dapat Meningkatkan Kualitas
Bangunan, tapi Juga untuk Mempraktekkan MBS (Manajemen
Berbasis Sekolah).
5. Memilih Percetakan UN Terseleksi dengan Persyaratan
Memiliki Sertifikat “Security Printing”.
6. Menyiapkan Pembangunan Institut Seni dan Budaya 
Bagian dari Menjalankan Tupoksi Kebudayaan.
7. Meninggalkan Pendekatan Proporsional ke arah Pendekatan
Keadilan (justice)
8. Dibentuknya BLU untuk Mengelola Dana Abadi Pendidikan
untuk Keperluan Pengembangan SDM Pendidikan (Beasiswa)
6
KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM MP3EI
UNTUK PEMENUHAN SDM
• Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan (UU 20/2003
pasal 18)
• Pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus membantu peserta didik dalam mempersiapkan
diri memasuki lapangan kerja
Master Plan: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Pengembangan 6 Koridor Ekonomi Indonesia
"Sentra produksi dan
pengolahan hasil bumi"
Koridor Pantai Timur
Sumatra – Jawa Bag. Barat
"Lumbung energi
nasional"
"Lumbung pangan
nasional"
Koridor Kalimantan
Koridor Sulawesi
Koridor Pantai Utara
Jawa
Koridor Jawa Timur-BaliNTB
"Pendorong industri &
manufaktur nasional"
"Pintu gerbang pariwisata
nasional"
Koridor Papua
"Kawasan dengan SDA
melimpah dan SDM yang
sejahtera"
Sumber: Menko Perekonomian, 2010
Penyediaan SDM
Peningkatan Akses & Kualitas Pendidikan Menengah Umum & Relevansi
Pendidikan Vokasi (SMK + Politeknik)
7
Capaian Palaksanaan Inpres
Perkiraan B12
Jumlah
Rencana
Aksi
Inpres
Inpres 3 Tahun 2010
5
1
4*
-
-
Inpres 9 Tahun 2011
1
-
1
-
-
15
1
13
-
1**
Inpres 14 Tahun 2011
Catatan:
*) Termasuk pembangunan PAUD Terpadu sebagai pengganti TK-SD Satu Atap
**) Monitoring DAK
Catatan:
= pencapaian >100%;
= pencapaian 76-100%;
= pencapaian 51-75%;
= pencapaian < 50%;
Anggaran BOS dan Subsidi Siswa Miskin Tahun 2012
(Rp. 000)
No.
Out Put
Sasaran
Satuan Biaya
Anggaran
1.
BOS SD
28.006.000 siswa
580
16.243.480.000
2.
BOS SMP
10.354.000 siswa
710
7.351.340.000
3.
Rintisan BOS SMA
4.105.139 siswa
125
513.142.375
4.
Rintisan BOS SMK
3.800.000 siswa
125
475.000.000
5.
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
106.185 siswa
814
86.413.595
6.
Siswa SD Penerima Subsidi Miskin
3.530.305 siswa
364
1.285.031.000
7.
Siswa SMP Penerima Subsidi Miskin
1.295.450 siswa
600
777.270.000
8.
Siswa SMA Penerima Subsidi Miskin
505.290 siswa
787
397.782.940
9.
Siswa SMK Penerima Subsidi Miskin
617.576 siswa
786
485.414.736
10.
Subsidi Mhs Berprestasi dari Keluarga Tidak
Mampu
180.000 mhs
4.200
756.000.000
11.
Bantuan Beasiswa Bidik Misi
a. Angkatan Baru
- Beasiswa
- Biaya Kedatangan
- Biaya Pendaftaran
30.000 mahasiswa
15.000 mahasiswa
100.000 calon mhs
6.000
1.500
175
180.000.000
22.500.000
17.500.000
b. On Going
50.000 mahasiswa
12.000
600.000.000
TOTAL
29.190.874.666
9
II
HAL MENONJOL SEPANJANG 2011
10
1. Status Disclaimer
11
2. Berubahnya Nomenklatur Kemdiknas
12
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara
Pendidikan, Bahasa, dan Kebudayaan
Alam
-Logika
-Etika
-Estetika
Budaya
Teknologi
Seni
Peradaban
-Pikiran
-Perasaan
Bahasa
Ekspresi
Manusia
Pengetahuan
Eksistensi
Pembelajaran
Abstraksi
Masyarakat
(pengalaman) Interaksi
Tuhan
Internalisasi
Pembudayaan
Aktualisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Membentuk Insan Indonesia yang Beradab
Berpengetahuan
Berbudaya
Internalisasi dan aktualisasi membentuk siklus proses yang menghasilkan perbaikan
berkesinambungan (continuous improvement) sehingga pengetahuan dan budaya menjadi
dinamis dan peradaban menjadi berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman
Rantai Nilai Kebudayaan
Warisan
Budaya dan
Sejarah
•Eksplorasi
•Pemeliharaan
•Perlindungan
•Dokumentasi
•Pendaftaran
•Ratifikasi
•Pemajangan
Nilai Sejarah
dan Budaya
•Perumusan
•Penyerapan
•Penciptaan
•Perlindungan
•Pengukuran
Pembudayaan
•Diseminasi
•Diplomasi
•Promosi
•Internalisasi
•Aktualisasi
Pengembangan
•Produk
•SDM
- Kompetensi
- Sertifikasi
•Sarana dan
Prasarana
DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
DITJEN
DIREKTORAT
PELESTARIAN BUDAYA
DAN LINGKUNGAN
BERSEJARAH
DIREKTORAT
PEMBINAAN NILAI
SEJARAH, BUDAYA,
DAN FILM
DIREKTORAT
PEMBUDAYAAN
MASYARAKAT
DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
BUDAYA
DIREKTORAT
PEMBINAN
KEPERCAYAAN
TERHADAP
TUHAN YME
16
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
17
Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala
dan hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu,
sehingga berdampak pada prinsip pengelolaan
sekolah wajib belajar 9 tahun (semaraknya
pungutan)
SAMPAI
29 DESEMBER
2011
Triwulan ke
Sisa Kab./Kota
Belum Mencairkan
3
4
28
258
18
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011
Triwulan 1
120%
Bulan ke-2
Bulan ke-1
Bulan ke-3
97.80%
100%
92.00%
84.70%
88.10%
80%
70.60%
62.40%
65.80%
60%
2010
43.30%
36.00%
40%
47.90%
38.20%
27.00%
32.20%
25.20%
20%
12.30%
2011
17.30%
12.10%
0%
0%
7.40%
4.60%
0%
0%
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
19
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011
Triwulan 2
120.0%
Bulan ke-2
Bulan ke-1
97.8%
100.0%
Bulan ke-3
97.8%
100.0%
93.6%
2010
88.9%
88.3%
80.5%
83.7%
76.1%
74.8%
80.0%
92.2%
69.2%
66.8%
60.8%
60.0%
2011
50.3%
41.2%
s.d. 5 Desember 2011 masih ada 2 Kabupaten
belum mencairkan BOS Triwulan II
1. Kab. Memberamo Tengah, Papua
2. Kab. Pegunungan Bintang, Papua
36.6%
40.0%
19.5%
20.0%
9.1%
0.0%
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
20
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011
Triwulan 3
120.0%
Bulan ke-2
Bulan ke-1
100.0%
2010
93.0%
95.8%
97.0%
98.0%
Bulan ke-3
99.8%
99.8%
99.8%
99.8%
100.0%
82.5%
76.5%
80.0%
71.0%
67.2%
63.4%
61.8%
66.2%
2011
60.0%
48.3%
46.3%
38.4%
40.0%
30.0%
s.d. 5 Desember 2011 masih ada 44
Kabupaten/Kota belum mencairkan
BOS Triwulan III
20.3%
20.0%
12.3%
5.8%
1.0%
0.0%
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
21
4. Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Rusak Berat
12,3%
110.598
22
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Ruang Kelas
Jumlah Sekolah
% RK
SD Negeri
808.872
130.563
92,42%
SD Swasta
90.144
12.689
Nasional
899.016
143.252
7,58%
100%
SD Negeri 528.239
SD Swasta 77.679
Jumlah 605.918
(58,76 %)
87,18%
(8,64 %)
(67,40 %)
12,82%
100%
Baik
67,4%
605.918
Rusak Sedang
20,3%
182.500
SD Negeri
SD Swasta
Jumlah
168.666
(18,76 %)
92,42%
13.834
182.500
(1,54 %)
7,58%
(20,30 %)
100%
mber Rembuk Nasional Tahun 2011
Rusak Berat
12,3%
110.598
SD Negeri
SD Swasta
Jumlah
103.757
6.841
110.598
(11,54 %)
(0,76 %)
(12,30 %)
93,81%
6,19%
100%
23
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
Ruang Belajar
Jumlah Sekolah
% RB
SMP Negeri
212.740
19.425
71,33 %
SMP Swasta
85.528
11.758
28,67 %
Nasional
298.268
31.183
100 %
SMP Negeri 117.293
(39,32 %)
67,82 %
SMP Swasta
55.655
(18,66 %)
32,18%
Jumlah 172.948
( 57,98 %)
100 %
Baik
57,98 %
172.948
Rusak Sedang
27,79%
82.892
Rusak Berat
14,23 %
42.428
SMP Negeri
31.520
(10,57 %)
74,29 %
SMP Negeri
63.927
(21,43%)
77,12 %
SMP Swasta
10.908
(3,66 %)
25,71 %
SMP Swasta
18.965
(6,36 %)
22,88 %
Jumlah
42.428
(14,23 %)
100 %
Jumlah
82.892
(27,79 %)
100 %
Sumber Rembuk Nasional Tahun 2011 & Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) 2011
24
Distribusi Ruang Kelas Rusak Berat Per Provinsi, Tahun 2010/11
SD
SMP
(negeri dan swasta)
(negeri dan swasta)
NTT
22.2 %
7,652
Sultra
Kalsel
Sulteng
18.7 %
1,186
Lampung
18.5 %
911
Jabar
16.3 %
Sultra
23,415
14.8 %
2,776
34.71 %
27.97 %
Bengkulu
1,094
25.94 %
Kalteng
755
25.24 %
DIY
1,450
762
23.19 %
1,086
22.87 %
1,017
Banten
14.3 %
4,696
Sulut
Sulsel
14.1 %
3,819
Lampung
Pabar
13.9 %
576
Jateng
13.7 %
22,062
Sumbar
17.87 %
1,377
Jatim
13.6 %
17,972
Sulbar
17.51 %
301
Sulbar
13.5 %
898
Papua
17.38 %
586
Sumbar
12.3 %
Maluku
11.6 %
Sumut
10.2 %
21.74 %
Sulsel
2,142
19.88 %
2,209
2,970
Jabar
15.55 %
440
Pabar
14.88 %
171
5,912
Sulteng
14.82 %
544
14.2 %
2,955
6,688
Jambi
9.2 %
1,015
Sumut
Papua
8.9 %
217
Jateng
13.39 %
5,416
Sulut
8.8 %
578
Maluku
13.12 %
398
Sumsel
8.7 %
1,913
Jambi
13.09 %
531
Riau
7.8 %
330
Kalbar
7.7 %
2,622
Malut
7.5 %
120
12.89 %
887
12.68 %
1,336
Kaltim
12.44 %
627
12.24 %
922
7.1 %
1,094
NTT
7%
392
NTB
11.32 %
586
6.5 %
914
Bali
11.19 %
598
DIY
Bengkulu
NTB
Kalbar
Sumsel
14.2%
904
1,050
Aceh
11.18 %
Kalsel
5.9 %
734
Jatim
10.79 %
Gorontalo
5.8 %
281
DKI
8.84 %
992
5.6 %
633
Riau
8.82 %
575
Bali
6%
Aceh
12.3%
Kalteng
5.1 %
936
DKI
5.1 %
2,002
Malut
Banten
7.73 %
6.73 %
4,416
112
732
Kaltim
3.9 %
193
Babel
4.97 %
85
Kepri
3.8 %
148
Gorontalo
4.95 %
91
141
Kepri
Babel
2.3 %
Total = 110.598
4.02 %
83
Total = 42.428
25
Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
Berat SD – SMP TA 2011
(Juta Rupiah)
Total Kebutuhan
Jenjang
SD
SMP
TOTAL
Jumlah Ruang
Kelas Rusak
Berat
Jumlah
Kebutuhan
Anggaran
Rencana Rehabilitasi 2011
Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Anggaran
110.598
14.117.654
18.000
2.297.671
42.428
6.284.430
3.500
518.420
20.402.084
21.500
2.816.090
153.026
APBN-2011
Rp. 0,7 T
DAK-2011
Rp. 2,1 T
26
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tahun 2011(APBN)
A. Sasaran dan Alokasi Dana
No.
Jenjang
1
SD
2
SMP
(Rp. Juta)
Jumlah Sasaran
Sekolah
Jumlah
Ruang
Provinsi
Kab/Kota
Alokasi
Dana
2.991
8.712
29
171
617.192
601
1.401
8
42
128.970
3.592
10.113
29
171
746.162
B. Perkembangan Penyaluran Dana
No.
Sekolah
SD
2
SMP
Jumlah
Dana yang
Disalurkan
Jumlah
Jenjang
1
(Rp. Juta)
Ruang
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah
%
2.991
8.712
29
171
617.192
100
601
1.401
8
42
128.970
100
3.592
10.113
29
171
746.162
100
27
Perkembangan Fisik Rehabilitasi SD dan SMP (persen)
(Status: 22 Desember 2011)
7.4
19.2
35.0
38.4
Kategori perkembangan fisik:
0% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
28
SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor: Kondisi Awal
29
SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor
( Status: 24 Desember 2011)
30
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: Kondisi Awal
31
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG
( Status: 24 Desember 2011)
32
5. Diskriminasi Positif untuk NTT dan Lombok Utara
33
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Tahun 2009
Nasional
PAPUA
64.5
NUSA TENGGARA BARAT
64.7
NUSA TENGGARA TIMUR
Sabu Raijua
66.6
PAPUA BARAT
68.6
MALUKU UTARA
68.6
KALIMANTAN BARAT
68.8
SULAWESI BARAT
69.2
KALIMANTAN SELATAN
69.3
SULAWESI TENGGARA
69.5
GORONTALO
69.8
BANTEN
70.1
SULAWESI TENGAH
70.7
LAMPUNG
70.9
SULAWESI SELATAN
70.9
MALUKU
71.0
JAWA TIMUR
71.1
NAD
71.3
BALI
71.5
JAWA BARAT
71.6
JAWA TENGAH
72.5
BENGKULU
72.5
KEP. BANGKA BELITUNG
72.5
SUMATERA SELATAN
72.6
SUMATERA UTARA
73.4
73.8
KALIMANTAN TENGAH
74.4
KEPULAUAN RIAU
74.5
KALIMANTAN TIMUR
75.1
D I YOGYAKARTA
75.2
RIAU
75.6
SULAWESI UTARA
75.7
DKI JAKARTA
Sumber: BPS (2010)
55.00
77.4
60.00
65.00
70.00
Sumba Tengah
59.8
Sumba Barat Daya
60.5
Sumba Timur
61.4
Sumba Barat
62.9
Belu
63.9
Manggarai Barat
64.9
Manggarai Timur
65.0
Timor Tengah Selatan
65.3
Kupang
65.6
Rote Nda
65.8
Rata-rata NTT
tahun 2009 =
66,6
Ende
72.1
Rata-rata
Nasional = 71,4
54.5
Nageko
JAMBI
SUMATERA BARAT
NTT
Rendahnya IPM Prov NTT
75.00
80.00
66.0
66.6
Manggarai
66.8
Timor Tengah Utara
66.9
Lembata
67.1
Sikka
67.3
Flores Timur
67.8
Alor
68.2
Ngada
69.0
Kota Kupang
76.9
34
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009
Nasional
Rendahnya AHH Prov NTT
61.8
Sumba Timur
NUSA TENGGARA BARAT
KALIMANTAN SELATAN
63.5
BANTEN
Sumba Tengah
64.8
MALUKU UTARA
65.7
SULAWESI TENGAH
66.4
KALIMANTAN BARAT
66.5
GORONTALO
66.5
MALUKU
67.2
NUSA TENGGARA TIMUR
67.3
SULAWESI TENGGARA
67.6
SULAWESI BARAT
67.6
JAWA BARAT
PAPUA BARAT
PAPUA
NAD
Rata-rata
Nasional =
68,6
KEP. BANGKA BELITUNG
68.6
JAMBI
69.0
69.3
LAMPUNG
69.3
SUMATERA UTARA
69.4
JAWA TIMUR
69.4
SUMATERA SELATAN
69.4
BENGKULU
69.7
KEPULAUAN RIAU
69.8
SULAWESI SELATAN
69.8
BALI
70.7
KALIMANTAN TIMUR
71.0
KALIMANTAN TENGAH
71.1
RIAU
71.3
JAWA TENGAH
71.3
SULAWESI UTARA
Ende
64.6
Sumba Barat
64.8
65.2
65.6
66.2
Lembata
66.5
Alor
66.6
Timor Tengah Selatan
66.7
Sabu Raijua
66.9
Ngada
67.0
Manggarai
67.1
Manggarai Timur
67.3
72.1
D I YOGYAKARTA
73.2
60.00
65.00
70.00
67.6
Flores Timur
67.8
Sikka
73.1
75.00
Rata-rata NTT
tahun 2009 =
67,3
Rote Nda
Timor Tengah Utara
DKI JAKARTA
55.00
63.4
68.8
SUMATERA BARAT
Sumber: BPS (2010)
Nageko
Manggarai Barat
68.4
62.6
63.4
Belu
68.2
61.8
Sumba Barat Daya
Kupang
68.0
NTT
Kota Kupang
68.1
68.7
72.3
35
56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0
Presentase Angka Melek Huruf Tahun 2009
Nasional
PAPUA
75.6
NUSA TENGGARA BARAT
Sumba Tengah
71.9
Sumba Barat Daya
72.2
80.2
SULAWESI SELATAN
87.0
BALI
87.2
SULAWESI BARAT
87.6
JAWA TIMUR
87.8
NUSA TENGGARA TIMUR
88.0
Sabu Raijua
89.5
KALIMANTAN BARAT
89.7
D I YOGYAKARTA
90.2
SULAWESI TENGGARA
91.5
PAPUA BARAT
92.3
94.4
BENGKULU
94.9
KALIMANTAN SELATAN
95.4
KEP. BANGKA BELITUNG
95.6
MALUKU UTARA
95.7
GORONTALO
95.8
SULAWESI TENGAH
95.8
BANTEN
96.0
JAWA BARAT
96.0
JAMBI
96.1
96.1
Rata-rata
Nasional =
93,2
NAD
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN TIMUR
96.8
96.9
97.2
SUMATERA SELATAN
97.2
KALIMANTAN TENGAH
97.7
RIAU
98.1
MALUKU
98.1
DKI JAKARTA
98.9
SULAWESI UTARA
99.4
20.0
40.0
60.0
Belu
83.0
Sumba Timur
83.0
Timor Tengah Selatan
84.4
87.7
Manggarai Barat
Rata-rata NTT
tahun 2009 =
88,0
Rote Nda
88.7
88.9
Kupang
89.0
Flores Timur
89.1
Manggarai Timur
89.3
Manggarai
91.1
Sikka
91.3
Lembata
92.8
Ende
93.5
Nageko
94.0
Ngada
94.9
Alor
96.0
96.4
SUMATERA UTARA
0.0
78.4
Timor Tengah Utara
LAMPUNG
KEPULAUAN RIAU
74.4
Sumba Barat
JAWA TENGAH
Sumber: BPS (2010)
NTT
Rendahnya % Angka Melek Aksara Prov NTT
80.0
100.0
Kota Kupang
98.5
36
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009
Nasional
NTT
Rendahnya rata-rata lama sekolah Prov NTT
Sabu Raijua
PAPUA
6.6
NUSA TENGGARA TIMUR
6.6
NUSA TENGGARA BARAT
6.7
KALIMANTAN BARAT
6.8
4.5
Sumba Tengah
5.2
Sumba Barat Daya
SULAWESI BARAT
7.1
JAWA TENGAH
7.1
GORONTALO
7.2
JAWA TIMUR
7.2
5.7
Sumba Barat
6.0
Sumba Timur
6.0
SULAWESI SELATAN
7.4
Timor Tengah Selatan
6.1
KEP. BANGKA BELITUNG
7.4
LAMPUNG
7.5
Sikka
6.1
KALIMANTAN SELATAN
7.5
Manggarai Timur
6.2
Rote Nda
6.2
Belu
6.2
Manggarai Barat
6.3
Timor Tengah Utara
6.4
Lembata
6.5
Flores Timur
6.6
Kupang
6.7
SUMATERA SELATAN
7.7
JAMBI
7.7
JAWA BARAT
7.7
BALI
7.8
Rata-rata
Nasional = 7,9
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
7.9
7.9
PAPUA BARAT
8.0
KALIMANTAN TENGAH
8.0
BANTEN
8.2
BENGKULU
8.2
SUMATERA BARAT
8.5
RIAU
8.6
MALUKU UTARA
8.6
Manggarai
6.7
Nageko
6.7
NAD
8.6
MALUKU
8.6
SUMATERA UTARA
8.7
D I YOGYAKARTA
8.8
SULAWESI UTARA
8.8
KALIMANTAN TIMUR
8.9
KEPULAUAN RIAU
9.0
DKI JAKARTA
Sumber: BPS (2010)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Ngada
7.0
Ende
7.0
Alor
10.9
12.0
Rata-rata NTT
tahun 2009 = 6,6
7.4
Kota Kupang
10.9
37
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Kondisi Papua: UPAYA PERCEPATAN
PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI
99.00
APM SD/MI
97.00
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama
dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
95.13
95.70
95.30
95.20
95.80
95.00
93.00
96.0
SD/MI Papua tertinggal 12,6
Tahun dibanding Rerata
Nasional

91.00
94.7
93.3
92.0
90.7
89.00
87.00
96.00
+ 1,33 % APM  16.845 siswa
86.2
85.00
2009
2010
2011
RPJMN
NO
USIA PENDUDUK
1
USIA 7-12 NASIONAL
2
USIA 7-12 PROV. PAPUA
2012
Papua
Percepatan
2013
2014
Capaian Nasional
JUMLAH 2010
26.515.180
376.609
38
PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS:
SMP/MTs
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama
90
dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
APM SMP/MTS
85
80
75
73.30
74.00
74.70
75.40
76.10
76.80
70
73.2
69.5
65
65.9
60
55
50
45
76.8
62.2

59.1
SMP/MTs Papua tertinggal
15,8 Tahun dibanding Rerata
Nasional
+ 3,65 % APM  16.845 siswa
40
2009
2010
2011
PERCEPATAN
NO
USIA PENDUDUK
1
USIA 13-15 NASIONAL
2
USIA 13-15 PAPUA
2012
RPJMN
2013
Papua
2014
Capaian Nasional
JUMLAH 2010
13.069.509
140.798
39
Kondisi Papua Barat: PERCEPATAN
PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI
105.00
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama
dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
APM SD/MI
100.00
95.70
95.30
95.20
95.13
95.80
95.00
90.00
96.00
96.0
SD/MI Papua Barat tertinggal 24,3
Tahun dibanding Rerata Nasional

93.7
91.3
89.0
85.00
80.00
86.6
+ 2,34 % APM  7.219
siswa
2010
2011
82.3
2009
RPJMN
NO
JUMLAH PENDUDUK
1
USIA 7-12 NASIONAL
2
USIA 7-12 Papua Barat
Papua Barat
2012
Percepatan
2013
2014
Capaian Nasional
JUMLAH
26.515.180
132.480
40
PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS:
SMP/MTs
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama
90
dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
APM SMP/MTS
85
80
75
70
65
73.30
74.00
76.10
76.8
76.80
SMP/MTs Papua Barat tertinggal 17,8
Tahun dibanding Rerata Nasional

64.8
60
55
75.40
74.70
59.7
60.8
72.8
68.8
+ 3,99 % APM 
4.243 siswa
50
2009
2010
2011
PERCEPATAN
NO
JUMLAH PENDUDUK
1
USIA 13-15 NASIONAL
2
USIA 13-15 Papua Barat
2012
RPJMN
2013
Papua Barat
2014
Capaian Nasional
JUMLAH
13.069.509
66.225
41
Latar Belakang
• Kondisi Pembangunan di Provinsi NTT yang relatif tertinggal,
termasuk bidang pendidikan, dibandingkan dengan wilayah lain.
• Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional
• Provinsi NTT mempunyai potensi ekonomi yang dapat mendorong
pembangunan ekonomi yang lebih tinggi
• Pembangunan pendidikan mempunyai peran penting dalam
mendukung pembangunan ekonomi
42
Latar Belakang (lanjutan...)
• Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 tentang RKP 2012
Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur dengan fokus pada:
a) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian,
peternakan serta produksi rumput laut dan garam;
b) pengembangan pariwisata;
c) pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan
komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan infrastruktur
sosial dasar bagi warga pendatang baru (eks Timor-Timur);
d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; serta
e) pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis.
43
Tujuan
1) Diperolehnya pemahaman yang sama diantara para
pemangku kepentingan mengenai identifikasi masalah,
tantangan, sasaran dan langkah-langkah strategis
percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi NTT.
2) Diperolehnya kesepakatan antara Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota dan masyarakat mengenai Rencana Aksi
Percepatan Pembangunan Pendidikan Provinsi NTT.
44
Anggaran Percepatan Pembangunan
Pendidikan Daerah Tertinggal Prov NTT
(ribu rupiah)
NO
OUTPUT
1 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) TK, KB dan TPA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD
Pembangunan RKB SD
Rehab Ruang Kelas Rusak SD
Beasiswa Miskin SD
Pembangunan RKB SMP
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP
Beasiswa Miskin SMP
Pembangunan RKB SMA
BKMM SMA
Pembangunan RKB SMK
BKMM SMK
Peningkatan Kualifikasi guru
Sertifikasi guru
TOTAL
USULAN APBNP 2011
SASARAN
Unit Cost
ALOKASI
40.000
siswa
310
12.400.000
105
200
300
118.600
200
150
20.000
150
10.000
200
10.000
2.000
2.000
Lbg
ruang
ruang
siswa
ruang
ruang
siswa
ruang
siswa
ruang
siswa
guru
guru
9.000
165.000
78.000
182
180.000
88.000
276
205.000
393
205.000
393
3.500
2.500
945.000
33.000.000
23.400.000
21.585.200
36.000.000
13.200.000
5.520.000
30.750.000
3.930.000
41.000.000
3.930.000
7.000.000
5.000.000
237.660.200
45
Anggaran Percepatan Pembangunan
Pendidikan Daerah Tertinggal Kab. Lombok Utara
(dalam ribuan)
NO
OUTPUT
USULAN APBNP 2011
SASARAN
Unit Cost
ALOKASI
1 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) TK, KB dan TPA
3.800
siswa
310
1.178.000
2
3
4
5
6
7
8
9
70
100
9.700
85
5.960
100
1.000
1.270
Lbg
ruang
siswa
ruang
siswa
ruang
siswa
siswa
9.000
165.000
182
180.000
276
205.000
393
393
630.000
16.500.000
1.765.400
15.300.000
1.644.960
20.500.000
393.000
499.110
58.410.470
Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD
Pembangunan RKB SD
Beasiswa Miskin SD
Pembangunan RKB SMP
Beasiswa Miskin SMP
Pembangunan RKB SMA
BKMM SMA
BKMM SMK
TOTAL
46
6. Program Bidik Misi
47
BIDIK MISI
• Program
Bantuan
Dana
Pendidikan
untuk
Lulusan
SMA/SMK/MA/Paket C Memasuki Perguruan Tinggi Negeri di
lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian
Agama yang Berasal dari Keluarga Miskin (Tidak Mampu), Namun
Memiliki Potensi Akademik Baik.
• Selama di Perguran Tinggi Penerima Bidik Misi Bebas dari Uang
Kuliah Selama 4 tahun (Hingga Lulus) dan Tiap Bulan Menerima
Biaya Hidup yang Besarnya Antara Rp 500 Ribu sampai Rp 600 Ribu.
• Pada Tahun 2011, Besar Biaya Hidup Per Mahasiswa Per Bulan
Dinaikkan Minimal Rp 600 Ribu.
KATEGORI CAPAIAN IPS
Nilai IPS
S1 (KEMDIKNAS)
Politeknik
S1 (KEMENAG)
< 2,00
709
(4,34%)
2.832
(17,33%)
9.605
(58,77%)
3.050
(18,66%)
146
(0,90%)
36
(2,59%)
172
(12,40%)
856
(61,72%)
305
(21,99%)
18
(3,30%)
31
(2,19%)
71
(5,03%)
717
(50,81%)
573
(40,61%)
19
(1,36%)
2,00 – 2,74
2,75 – 3,50
3,51 – 3,99
4,00
Ringkasan IPS Penerima Bidikmisi 2010
1.
Hasil studi mahasiswa penerima Bidikmisi 2010 sangat menggembirakan. IPS rata-rata
mahasiswa penerima Bidikmisi yang kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag
adalah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata IPS mahasiswa penerima Bidikmisi yang
kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiknas.
2.
IPS rata-rata mahasiswa perempuan penerima Bidikmisi adalah lebih baik dibandingkan IPS
rata-rata mahasiswa laki-laki penerima Bidikmisi.
3.
IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di UNHAS (3,42) adalah terbaik dibandingkan
dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di lingkungan
Kemdiknas.
4.
IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di IAIN GORONTALO (3,54) adalah terbaik
dibandingkan dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di
lingkungan Kemenag.
5.
Sekitar 70 % dari mahasiswa penerima Bidikmisi di POLITEKNIK PERIKANAN TUAL, IPS rataratanya kurang dari 2.0.
Kesimpulan
1. Program Bidikmisi telah berhasil memberi kesempatan
kepada mahasiswa tidak mampu untuk dapat melanjutkan
pendidikannya ke Perguruan Tinggi.
2. Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa
penerima Bidikmisi tahun 2010 telah memenuhi target
program bidikmisi, yaitu lebih dari 3.0.
3. Perlu ditindak lanjuti terhadap mahasiswa penerima bidik
misi yang mempunyai Indeks Prestasi kurang dari 2.00 agar
keberlanjutan studi dapat dipertahankan sampai akhir
masa studi.
4. Perlu dilakukan peningkatan jumlah penerima Bidikmisi
dengan melibatkan BUMN dan perusahan swasta.
51
7. Formula Ujian Nasional 40:60
52
Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMA berdasarkan Hasil UN Murni
Tahun 2010-2011
% Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010
52.1
NTT
SULTRA
DIY
SULTENG
BABEL
NTB
SULBAR
KEPRI
PAPUA
KALBAR
ACEH
SULSEL
PABAR
BANTEN
MALUKU
SUMBAR
DKI JAKARTA
JATENG
KALSEL
BENGKULU
SULUT
JAMBI
SUMSEL
LAMPUNG
SUMUT
JATIM
RIAU
JABAR
BALI
0.00
BABEL
PAPUA
SULTENG
30.5
23.7
22.2
19.9
19.5
19.4
16.1
14.7
14.3
14.1
12.8
12.4
10.7
10.0
9.2
9.1
8.6
5.8
5.0
4.9
4.9
4.3
4.0
Nasional = 10.07%
3.9
3.2
3.1
2.8
2.8
10.00
20.00
30.00
40.00
26.48
26.45
SUMBAR
41.2
39.3
35.9
MALUT
KALTENG
39.22
NTT
46.2
GORONTALO
KALTIM
% Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011
DIY
KALTENG
KEPRI
KALTIM
ACEH
NTB
MALUT
GORONTALO
KALBAR
PABAR
Turun
1,42%
SULSEL
SULTRA
SULBAR
BANTEN
JATENG
JATIM
DKI JAKARTA
MALUKU
LAMPUNG
RIAU
SUMUT
JAMBI
KALSEL
SULUT
BALI
BENGKULU
SUMSEL
JABAR
50.00
60.00
0.00
19.93
19.92
19.70
18.90
17.13
16.63
15.21
13.92
12.19
11.55
11.25
11.09
11.00
10.71
8.07
7.98
7.46
6.55
6.19
5.93
5.00
4.34
4.09
3.95
3.83
Nasional = 8,65%
3.66
3.32
3.24
2.85
2.42
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMK berdasarkan Hasil UN Murni
Tahun 2010-2011
% Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010
51.9
NTB
MALUT
GORONTALO
MALUKU
KALTENG
BABEL
ACEH
SULBAR
NTT
KALBAR
DIY
PAPUA
SULSEL
KEPRI
RIAU
BENGKULU
JAMBI
KALSEL
PABAR
JATIM
JABAR
BANTEN
LAMPUNG
SUMSEL
BALI
0.00
KALSEL
KALTENG
SULTENG
SUMBAR
SUMUT
KALBAR
SULBAR
BANTEN
22.3
20.8
17.3
17.2
15.5
14.4
14.2
13.5
13.5
10.6
SUMBAR
SULUT
DIY
JATENG
27.8
KALTIM
JATENG
NTB
JATIM
36.9
36.2
35.1
34.6
34.6
34.3
34.0
SULTENG
DKI JAKARTA
ACEH
46.1
44.8
42.5
41.1
SULTRA
SUMUT
% Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011
8.0
7.8
7.7
7.1
6.1
5.9
4.6
3.9
2.9
2.5
10.00
PABAR
KALTIM
KEPRI
LAMPUNG
Turun
3,46%
BABEL
BALI
JABAR
NTT
SUMSEL
PAPUA
DKI JAKARTA
RIAU
SULUT
JAMBI
GORONTALO
Nasional = 10,70%
SULTRA
BENGKULU
MALUT
MALUKU
20.00
30.00
40.00
50.00
41.2
SULSEL
60.00
0.00
29.9
27.06
25.27
22.49
21.06
19.52
19.34
17.71
17.59
16.71
16
14.9
12.66
12.28
12.26
11.54
10.76
10.08
8.97
8.76
5.95
5.72
5.27
5.09
4.99
4.18
3.9
3.54
Nasional = 7,24%
3.08
2.67
1.53
0.96
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
DAMPAK INTERVENSI KEBIJAKAN
Perbandingan rerata nilai UN-Murni dan % kelulusannya
pada 100 Kab/Kota yang mendapatkan intervensi kebijakan pada tahun 2010
RERATA NILAI
UN-MURNI
SEKOLAH
% KELULUSAN
BERDASAR UN MURNI
2010
2011
2010
2011
SMA
6,16
6,78
62,55
76,99
SMK
5,94
6,14
58,2
73,78
SMA
UN Tahun 2010
6,16
SMK
UN Tahun 2010
5,94
UN Tahun 2011
UN Tahun 2011
6,78
6,14
Kesimpulan
1. Intervensi kebijakan pada 100 Kab./Kota yang punya nilai UN terendah
pada TA.2009/2010 membuahkan hasil yang sangat baik. Berdasar nilai
UN-murni, terjadi peningkatan rata-rata kelulusan 14,44% (SMA/MA)
dan 15,58% (SMK).
2. Intervensi kebijakan perlu diteruskan untuk meningkatkan mutu
pendidikan pada daerah-daerah yang nilai UN-nya rendah (berdasar
pemetaan hasil UN).
III
RENCANA KERJA SEPANJANG 2012
57
1. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
58
Keterkaitan Wajib Belajar dengan PDB per Kapita
35000
PDB per Kapita (USD)
30000
Y = -26025,17 + 4251,5 x
25000
R² = 0,87
20000
15000
10000
5000
Indonesia
0
0
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wajib Belajar (tahun)
Wajib belajar
memiliki
korelasi
positif yang
sangat tinggi
dengan nilai
PDB per
Kapita
(koefisien
korelasi r =
0,93)
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
Keterkaitan Wajib Belajar dengan GCI
6.00
Indonesia
Indeks GCI
5.00
4.00
3.00
Y = 2,27 + 0,22 x
2.00
R² = 0,93
GCI: Global Competitiveness Index
1.00
Wajib belajar
memiliki
korelasi
positif yang
sangat tinggi
dengan nilai
GCI (koefisien
korelasi r =
0,96)
0.00
0
1
2
3
4
5 6 7 8 9
Wajib Belajar (tahun)
10 11 12 13 14
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011
Keterkaitan Wajib Belajar dengan Indeks Pendidikan
0.8
Indeks HDI Pendidikan
0.7
0.6
Indonesia
0.5
0.4
0.3
Y = 0,43 + 0,019 x
0.2
R² = 0,95
0.1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wajib belajar (tahun)
10
11
12
13
14
Wajib belajar
memiliki
korelasi
positif yang
sangat tinggi
dengan nilai
Indeks
Pendidikan
(koefisien
korelasi r =
0,97)
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011
Keterkaitan Wajib Belajar dengan IPM
Indeks HDI Total
Kontribusi Pendidikan terhadap IPM Total lebih tinggi dibanding terhadap
IPM Pendidikan saja. Ini menunjukkan Pendidikan memiliki efek pengali
yang1sangat tinggi terhadap kesehatan & pendapatan, dua ukuran IPM
lainnya
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Indonesia
Y = 0,23 + 0,052 x
R² = 0,99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wajib belajar (tahun)
10
11
12
13
Wajib belajar
memiliki
korelasi
positif yang
sangat tinggi
dengan IPM
(koefisien
korelasi r =
0,99)
14
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. Nilai IPM diambil dari Human Development Report 2011
BOMM/Rintisan BOS-SM
1.
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menegaskan bahwa
pendidikan jenjang menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi
kebekerjaan
2.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah maka
kualitas proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan.
3.
Saat ini Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) adalah Rp90
ribu/siswa/tahun dengan cakupan 6,2 juta siswa (76% dari populasi siswa
SMA/SMK).
4.
Dalam APBN Tahun 2012 satuan biaya BOMM dinaikkan menjadi Rp120
ribu/siswa/tahun yang mencakup seluruh siswa SMA/SMK (7,9 juta siswa).
5.
Pemberian BOMM ini diharapkan dapat membantu pembiayaan operasional
pendidikan jenjang menengah sekaligus sebagai Rintisan BOS-SM menuju
Wajar 12 tahun
63
Fokus
2012
• Setiap SMA/SMK memperoleh
biasa rintisan BOS-SM (BOMM)
berdasarkan jumlah siswa, dengan
satuan biaya Rp. 120
ribu/siswa/tahun
• Peningkatan daya tampung
SMA/SMK, melalui pemabanguan
USB dan RKB SMA/SMK
• Penyediaan sarana perpustakaan,
laboratorium dan workshop
• Penyediaan dan peningkatan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan
64
2. Subsidi Siswa Miskin
65
Subsidi Siswa Miskin
1/2
1. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya (UUD 1945).
2. Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan SD sampai SM yang
tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor
ekonomi.
3. Daya tampung pendidikan dari SMP sampai SM perlu ditingkatkan untuk memenuhi
target Wajar 9 tahun dan menyiapkan Wajar 12 tahun
4. APBN Tahun 2012 diarahkan untuk menyediakan subsidi siswa miskin bagi 6,14 juta
siswa, dengan nilai Rp 3,9 Triliun.
1
2
3
4
5
6
Subsidi Siswa Miskin SD
Subsidi Siswa Miskin SMP
Subsidi Siswa Miskin SMA
Subsidi Siswa Miskin SMK
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin PT (Bidik Misi)
Bantuan Pendidikan Calon Guru
3.530.305
1.295.450
505.290
617.576
80.000
2.000
siswa
siswa
siswa
siswa
mahasiswa
mahasiswa
66
Outcome Subsidi Siswa Miskin
2/2
...pemberian subsidi siswa miskin akan menyelamatkan paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan
memberi kesempatan bagi 740 ribu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi...
PT
2011
5,2 juta
PT
2012
5,3 juta
1,3 %
SD/MI
30,58 juta
= % drop out
Kondisi 2009/2010
= % lulusan tidak melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi
SD/MI
SMP/MTs
Sumber: PDSP 2010 /2011 & Dokumen RKP 2012
Drop out
Lulusan Tidak
Melanjutkan
 366 ribu
SMA/MA/SMK
37,4 %
 94 ribu
SD/MI
31,43 juta
 115 ribu
2,2 %
489
465ribu
ribu 
13,44 juta
 183 ribu
0,3 %
12,83 juta
SMP/MTs
7,2 %
1.6 %
SMP/MTs
 53 ribu
4,1 %
 466 ribu
205
228ribu
ribu 
2,2 %
10,34 juta
 1,2 juta
0,4 %
SMA/MA/SMK
10,9 %
9,28 juta
 227 ribu
48.4 %
SMA/MA/SMK
 1,5 juta
4,0%

 489
389 ribu
ribu
= % drop out
4,3%
1,5%
1,8%
(465 ribu)
(228 ribu)
8,6%
24,0%
51,7%
(445 ribu)
(1 juta)
(1,6 juta)
(389 ribu)
= % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih ting
Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin
keberkelanjutan pendidikannya pada jenjang
pendidikan yang lebih tinggi
67
Fokus
2012
• Keberlanjutan dan peningkatan
cakupan pemberian subsidi
siswa/mahasiswa miskin (Pro-Poor
Policy).
• Pengurangan beban pengeluaran
keluarga miskin untuk pendidikan
• Peningkatan angka melanjutkan
siswa antar jenjang pendidikan
• Penurunan angka putus sekolah di
semua jenjang pendidikan
• Penurunan kesenjangan
pendidikan antara kelompok sosial
ekonomi dan antar wilayah.
68
3. Pembangunan Daerah Terdepan
69
Percepatan Pembangunan Pendidikan di Daerah Terdepan
-
Intervensi:
SD-SMP Satu
Atap
USB/RKB
SMK Berasrama
Rehab RK Rusak
Berat
Tunjangan
Khusus
8
Provinsi
KALBAR
KALTIM
Kabupaten
Sambas
Bengkayang
Sanggau
Sintang
Kapuas Hulu
Kutai Barat
Malinau
Nunukan
Provinsi
NTT
PAPUA
Kabupaten
Kupang
TTU
Belu
Rote Ndao
Alor
Merauke
Bovendigul
Peg. Bintang
Keerom
Kota Jayapura
Supiori
Provinsi
NAD
SUMUT
RIAU
KEPRI
Kabupaten
Kota Sabang
Serdang Bedagai
Rokan Hilir
Bengkalis
Indragiri Hilir
Kep. Meranti
Kota Dumai
Natuna
Kep. Anambas
Kota Batam
70
Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama
di Daerah Perbatasan/Terpencil
Asrama Siswa
Kebun Sekolah
SD Kelas 4-6
SD Kelas
4-6
SMP
Kelas 7-9
SatuKelas
Atap 7-9
SMP
Satu Atap
Fasilitas
Olahraga
Perumahan Guru
Sekolah di Tingkat Kecamatan
Asrama
Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau
Kelas 1-3
Paket Atau
A PKBM
Paket A PKBM
Taman Bacaan
Kelompok Bermain
Prasekolah dan APE
Sekolah Kecil
Sekolah di Tingkat Desa
Asrama
Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau
Kelas 1-3
Paket Atau
A PKBM
Paket A PKBM
Taman Bacaan
Kelompok Bermain
Prasekolah dan APE
71
Rencana Pembangunan/Pengembangan Sekolah
Di Daerah Nelayan (Klaster 4)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Aceh
Sumut
Kepri
Sumbar
Kaltim
Riau
Sulut
Kalbar
KABUPATEN
DEMAK
INDRAMAYU
KOTA AMBON
KOTA BANDAR LAMPUNG
KOTA JAKARTA UTARA
KOTA JAYAPURA
KOTA PONTIANAK
KOTA SINGKAWANG
NO
9
10
11
12
13
14
15
KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
MAKASSAR
MALUKU TENGAH
MANOKWARI
PACITAN
PASAMAN BARAT
SITUBONDO
Maluku Utara
Gorontalo
Papua Barat
Jambi
Kalteng
Sulteng
Babel
Sulbar
Kalsel
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Jabar
Papua
Sulsel
DKI
Banten
Maluku
Sultra
Jateng
DIY
Jatim
Bali
NTB
NTT
: Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4)
: Daerah khusus penguatan pendidikan
72
Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama
di Daerah Perbatasan/Terpencil
Asrama Siswa
Kebun Sekolah
SD Kelas 4-6
SD Kelas
4-6
SMP
Kelas 7-9
SatuKelas
Atap 7-9
SMP
Satu Atap
Fasilitas
Olahraga
Perumahan Guru
Sekolah di Tingkat Kecamatan
Asrama
Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau
Kelas 1-3
Paket Atau
A PKBM
Paket A PKBM
Taman Bacaan
Kelompok Bermain
Prasekolah dan APE
Sekolah Kecil
Sekolah di Tingkat Desa
Asrama
Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau
Kelas 1-3
Paket Atau
A PKBM
Paket A PKBM
Taman Bacaan
Kelompok Bermain
Prasekolah dan APE
73
Rencana Pembangunan/Pengembangan Sekolah
Di Daerah Nelayan (Klaster 4)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Aceh
Sumut
Kepri
Sumbar
Kaltim
Riau
Sulut
Kalbar
KABUPATEN
DEMAK
INDRAMAYU
KOTA AMBON
KOTA BANDAR LAMPUNG
KOTA JAKARTA UTARA
KOTA JAYAPURA
KOTA PONTIANAK
KOTA SINGKAWANG
NO
9
10
11
12
13
14
15
KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
MAKASSAR
MALUKU TENGAH
MANOKWARI
PACITAN
PASAMAN BARAT
SITUBONDO
Maluku Utara
Gorontalo
Papua Barat
Jambi
Kalteng
Sulteng
Babel
Sulbar
Kalsel
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Jabar
Papua
Sulsel
DKI
Banten
Maluku
Sultra
Jateng
DIY
Jatim
Bali
NTB
NTT
: Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4)
: Daerah khusus penguatan pendidikan
74
Peta Perguruan Tinggi Baru di Daerah Terdepan
Uni. Tarakan
Poli. Babel
Poli. Batam
Poli. Sorong
Poli. BPapan
Poli. Nusa Utara
Uni. Babel
Uni. Musamus
Umrah
Poli.
Bengkalis
4.486
12.985
2.633
5.543
4.846
Uni.
Teuku
Umar
3.550
1.685
2.266
1.038
4.393
1.035
3.089
2.202
3.626
7.446
1.713
761
4.393
7.596
9.588
32.380
10.644
43.021
ITKalimantan
37.476
8.033
2.231
2.851
1.531
ISB
3.891
3.452
4.496
--- dipersiapkan berdiri
__ sudah berdiri
ITSumatera
Poli.
Sampang Poli.
Banyuwangi
4.679
Uni. Sikka
Legenda
4.273
Jumlah Mahasiswa (ribu)
237.348
Jumlah Penduduk (ribu)
Sumber: PDPT, 2011
75
4. Sertifikasi Guru
76
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru
Upaya meningkatkan mutu sertifikasi guru merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme guru. Kegiatan yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan seleksi
awal dan perbaikan proses PLPG
< 2011
guru
guru
Proses
PLPG
Tidak
Lulus
2012
Ujian
Lulus
Sertifikat
Uji
Kompetensi
Dasar
Lulus
Proses
PLPG
Ujian
Tidak
Lulus
Sistem baru akan
menjamin:
• Peningkatan
kompetensi
• Kesesuaian keahlian
dengan mata pelajaran
yang diampu
Tidak
Lulus
Lulus
Sertifikat
PLPG= pendidikan dan Latihan Profesi Guru
77
5. Pelaksanaan Ujian Nasional 2012
78
Kriteria Kelulusan Tetap 40:60
Evaluasi Komprehensif
40%
60%
Evaluasi Internal
(Guru danSekolah)
Evaluasi Eksternal
(Pemerintah)
(kognitif + afektif + psikomotorik)
Tuntas
KBM
+
Akhlak
Baik
+
Ujian
Sekolah
Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif,
afektif dan psikomotorik siswa secara melekat
dalam keseluruhan proses belajar mengajar
dengan alat ukur yang dibuat oleh guru dan
sekolah pada semua mata pelajaran/kegiatan.
+
(kognitif)
Ujian
Nasional
Mengukur kompetensi dalam
ranah kognitif siswa dengan
alat ukur yang dibuat
seragam secara nasional
pada mata pelajaran khusus.
79
Pelaksanaan & Pengumuman UN 2012
UN SMA/Sederajat
: 16- 19 April 2012
Pengumuman
: 24 Mei 2012
UN SMP/Sederajat
: 23 – 26 April 2012
Pengumuman
: 2 Juni 2012
Fokus
2012
• Naskah Pencetakan UN dilakukan
Terpusat oleh Percetakan Bersertifikat
Security Printing.
• Dilakukan Pengamanan Naskah
dengan Memberikan Kode-kode
Rahasia.
• Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih
Maksimal
• Nilai UN Menjadi Salah Satu Faktor
untuk Penerimaan di Jenjang
Perguruan Tinggi Melalui Jalur
Undangan.
81
6. Pelaksanaan BOS 2012
82
Latar Belakang
1. Jumlah nominal BOS tahun 2012 mengalami kenaikan sekitar 40 % dari
BOS 2011 (Rp 16,3 T  Rp 23,5 T), dengan harapan bisa memastikan
prinsip pengelolaan sekolah Wajib Belajar 9 th berjalan dengan baik
2. Target kita adalah memastikan bahwa, mekanisme penyaluran dan
pemanfaatan BOS 2012 memenuhi prinsip ketepatan: waktu, jumlah,
sasaran dan penggunaannya (peraturan dan tatalaksananya harus
menjamin)
83
Mekanisme Penyaluran Dana Bos Tahun 2012
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012
Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota
SKPD
Pendidikan
Provinsi
Kas Umum
Daerah
Provinsi
Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS
Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota
Sekolah
Negeri/Swasta
Catatan:
Penyaluran dana BOS tahun anggaran 2012 akan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta
dalam bentuk hibah sesuai dengan daftar sekolah dan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan
84
Nasional.
Skema Penyiapan Penyaluran Dana BOS Tahun 2012
Kemdikbud
Data Alokasi BOS per
Kab/Kota/Prov
Kemkeu
Kemdagri
UU APBN 2012
Pedoman Pengelolaan
BOS
Pemprov
Pemkab
DINAS PEND
KAB/KOTA
Nomor Rekening
Sekolah
PMK
Alokasi BOS 2012
SK Dirjen Dikdas Rincian
Alokasi BOS per sekolah
DINAS PEND
PROVINSI
Naskah Hibah
Penetapan Juknis BOS
Penetapan dalam APBD
Kas Umum
Provinsi
SEKOLAH
85
7. Lanjutan Program Rehabilitasi Sekolah
86
Rencana Anggaran Rehabilitasi
Ruang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA 2011-2012
(Juta Rupiah)
Total Kebutuhan
Jenjang
SD
SMP
TOTAL
Jumlah Ruang
Kelas Rusak
Berat
Jumlah
Kebutuhan
Anggaran
Rencana Rehabilitasi 2011
Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Anggaran
Rencana Rehabilitasi 2012*
Jumlah Ruang
Kelas
Jumlah
Anggaran
110.598
14.117.654
18.000
2.297.671
92.598
11.819.983
42.428
6.284.430
3.500
518.420
38.928
5.766.010
20.402.084
21.500
2.816.090
131.526
17.585.994
153.026
APBN-2011
Rp. 0,7 T
* Sesuai RKA Kemdikbud Tahun 2012
DAK-2011
Rp. 2,1 T
APBN-2012
Rp. 8,03 T
DAK-2012
Rp.9 T
87
8. Pembangunan National Language Center
88
Desain Gedung National Language Center
1/4
Perspektif Sisi Kiri Depan
89
Desain Gedung National Language Center
2/4
Perspektif Sisi Tengah Depan
90
9. Reformasi Birokrasi
91
IV
PERMEN LARANGAN PUNGUTAN
92
Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SD
52.0
Seragam Sekolah
46.7
16.2
14.2
Uang Buku/LKS
7.7
Pembangunan/Gedung
4.3
1.5
2.5
1.6
1.9
2.5
1.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.0
Administrasi Pendaftaran
SPP
Uang Ekstra Kurikuler
Uang Laboratorium
Uang Masa Orientasi
Uang Ujian
0
Persentase SD yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS,
pembangunan gedung, dan seragam sekolah pada penerimaan peserta didik baru
tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
10
20
(%)
T.A. 2010/2011
30
40
50
60
T.A 2011/2012
Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup 675 sekolah di 33 Provinsi
pada 84 Kabupaten/Kota
93
Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SMP
53.1
Seragam Sekolah
49.0
14.7
Uang Buku/LKS
9.7
14.0
Pembangunan/Gedung
9.2
3.4
Administrasi Pendaftaran
6.0
5.3
4.4
2.4
0.7
0.5
0.5
2.4
3.6
0.2
0.0
SPP
Uang Ekstra Kurikuler
Uang Laboratorium
Uang Masa Orientasi
Uang Ujian
0
Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS,
pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada penerimaan peserta didik baru
tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
10
20
(%)
T.A. 2010/2011
30
40
50
60
T.A 2011/2012
Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP mencakup 414 sekolah di 33 Provinsi
pada 84 Kabupaten/Kota
94
Ruang Lingkup Permendikbud
A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah (Pasal 3)
B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
menerima BOS (Pasal 4 dan Pasal 5)
C. Sekolah yang bertaraf internasional (Pasal 6)
D. Sekolah yang dikembangkan menjadi bertaraf
internasional (Pasal 6)
Catatan:
Sekolah adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar yang meliputi Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka
(Pasal 1 (1))
Larangan Pungutan
Pungutan
Sekolah
A. Sekolah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
B. Sekolah yang diselenggarakan
oleh masyarakat yang menerima
BOS
: Dilarang
Biaya
Operasional
Biaya
Investasi
Larangan Pungutan (lanjutan)
C. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
yang bertaraf internasional tidak boleh
melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6)
D. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
yang dikembangkan menjadi bertaraf
internasional tidak boleh melakukan pungutan
tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota
atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6)
Larangan Pungutan (lanjutan)
Pasal 5 (2):
Dalam keadaan tertentu jika sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima
bantuan operasional melakukan pungutan biaya operasi, maka sekolah harus:
a) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik;
b) memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah;
c) memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas
pendidikan kabupaten/kota, sesuai kewenangan masing-masing; dan
d) memenuhi persyaratan :
1) perencanaan investasi dan operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis,
rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP;
2) perencanaan investasi dan operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku
kepentingan sekolah;
3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah;
4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang
diterima dari penyelenggara sekolah; dan
5) penggunaan sesuai dengan perencanaan
Sanksi
Pasal 9:
a) pembatalan pungutan;
b) untuk kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah berupa:
1) teguran tertulis;
2) mutasi; atau
3) sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian
c) untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa
pencabutan ijin penyelenggaraan.
V
MONITORING MEDIA 2011
100
Rincian Hasil Monitoring
o
Jumlah Media
: 26 Media
o
Jumlah Pemberitaan
: 7.817 Clips
o
Media Terbanyak Memberitakan
: 1. Harian Pelita (1005 Clips)
2. Pikiran Rakyat (798 Clips)
o
Isu Terbanyak Diberitakan
: 1. UN (1425 clips)
2. Program & Kebijakan (1353 Clips)
o
Unit Utama Terbanyak Diberitakan
: 1. Dikdas (3106 clips)
2. Dikmen (2283 Clips)
o
Nara Sumber Terbanyak Dikutip
: 1. Mohammad Nuh (999 Clips)
2. Taufik Yudhi Mulyanto (301 Clips)
Prosentase Isu yang Diberitakan
Event, Lomba &
Prestasi; 4%
Lainnya; 4%
Tenaga
Pendidik; 7%
Kualitas
Pendidikan; 9%
UN; 18%
Program &
Kebijakan; 17%
SNMPTN &
PPDB; 9%
Fasilitas
Pendidikan;
16%
Anggaran &
Biaya
Pendidikan;
16%
Isu Pemberitaan Per Bulan
1200
• Fasilitas Pend (225)
• Anggaran & Biaya
Pend (172)
1054
• UN (626)
• Anggaran & Biaya
Pend (98)
• SNMPTN & PPDB (219)
• Prog & Kebijakan (193)
1000
871
873
868
823
800
727
619
• Fasilitas Pend (124)
• Prog & Kebijakan (121)
• Fasilitas Pend (123)
• Prog & Kebijakan (92)
• UN (262)
• Prog & Kebijakan
(140)
559
600
• Anggaran & Biaya
Pend (212)
• Prog & Kebijakan
(121)
400
• UN (227)
• SNMPTN & PPDB
(188)
444
254
200
• Fasilitas Pend (134)
• Prog & Kebijakan (133)
449
276
• Prog & Kebijakan (124)
• Fasilitas Pend (91)
• Anggaran&Biaya Pend (88)
• Prog & Kebijakan (53)
• Fasilitas Pend (63)
• Prog & Kebijakan (57)
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Desember
Nilai Objektivitas Terhadap Isu Pemberitaan
UN
288
Program & Kebijakan
388
315
Anggaran & Biaya Pendidikan
266
772
523
Fasilitas Pendidikan
217
548
633
SNMPTN & PPDB
173
Kualitas Pendidikan
171
Tenaga Pendidik
Event, Lomba & Prestasi
749
322
158
347
131
361
250
10
94
27
Lainnya
206
266
84
0%
315
10%
Negatif
80
20%
30%
40%
Netral
123
50%
60%
70%
Positif
80%
90%
100%
Prosentase Pemberitaan Per Unit Utama
PAUDNI; 2,4% Setjen; 2,0%
Itjen; 3,2%
BPPB; 0,2%
BPSDMPPMP;
6,9%
Dikdas; 31,4%
Dikti; 13,9%
Balitbang;
17,1%
Dikmen;
23,1%
TERIMA KASIH
...pendidikan hari esok harus lebih baik
dari hari ini...
Insya Allah
106