Transcript llmu pemerintahan

Pengertian Ilmu Pemerintahan
Secara etimologis, pemerintahan berasal dari
kata pemerintah. Sedangkan pemerintah berasal
dari kata perintah.
Menurut kamus kata tersebut mempunyai arti
perintah adalah perkataan yang bermaksud
menyuruh melakukan sesuatu.
Pemerintah : Kekuasaan memerintah suatu
Negara (daerah- daerah) atau badan yang tertinggi
yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet)
merupakan suatu pemerintah.
ILMU PEMERINTAHAN
adalah ilmu yang mempelajari bagaimana
melaksanakan koordinasi dan kemampuan
memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi,
dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga
serta antara yang memerintah dengan yang
diperintah.
Dengan demikian sekaligus dapat dibedakan pengertian ilmu
pemerintahan dengan ilmu politik, ilmu administrasi negara,
ilmu hukum tata negara, ilmu negara yang kesemuanya
merupakan ilmu-ilmu sosial yang tergabung dalam ilmu-ilmu
kenegaraan.
TUJUAN
Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan
secara umum adalah agar dapat memahami
teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses
pemerintah, serta mampu menempatkan diri
serta ikut berperan serta di dalam keseluruhan
proses penyelenggaraan pemerintahan
terutama pemerintahan dalam negeri.
Jenis Ilmu Pemerintahan
• Menurut Soewargono (1995), dilihat dari sifatnya,
ilmu pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) macam yaitu :
Ilmu Pemerintahan Eklektis
Ilmu Pemerintahan Integratif
Ilmu Pemerintahan Terapan
Ilmu Pemerintahan Eklektis
• Sebagian besar bahannya berasal dari ilmuilmu pembantu seperti ilmu politik, sosiologi,
ilmu hukum dlsb, kemudian disusun secara
berdampingan dan berurutan menampilkan
informasi2 yg bersifat paradigmatik
konseptual, teoretis ataupun normatif.
Ilmu Pemerintahan Integratif:
Informasi yang dipetik dari berbagai disiplin
ilmu yang berbeda-beda, disaring dan
dipertimbangkan kemudian diintegrasikan
menuju ke arah yang terpadu. Pengetahuan
baru yang terintegrasi secara paradigmatik
maupun secara teoretis berbeda sama sekali
dengan disiplin ilmu yang semula merupakan
induknya.
• Ilmu Pemerintahan Terapan :
Ilmu pemerintahan terapan berkaitan erat
dengan praktek pemerintahan, dengan fungsi
memperbaiki praktek-praktek
penyelenggaraannya menuju pemerintahan
yang baik. Ilmu pemerintahan terapan
merupakan pengetahuan yang bersifat
empiris, dengan memperhatikan aspek
normatif. Ilmu pemerintahan terapan sangat
terikat pada nilai-nilai setempat
Ruang Lingkup
– Di bidang peraturan perundang yang banyak
ditulis oleh para pakar ilmu hukum, yaitu :
• Pembahasan Konstitusi (tertulis maupun tidak tertulis).
• Hukum Kewarganegaraan dan azas pemakaiannya.
– Di bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis
oleh para pakar Ilmu administrasi, yaitu:
• Administrasi Pemerintahan Pusat
• Administrasi Pemerintahan Daerah
Di bidang kekuasaan yang banyak ditulis
oleh para pakar ilmu politik, yaitu:
Kebijaksanaan Internasional dan Politik
luar Negeri
 Di bidang kenegaraan yang banyak
ditulis oleh para pakar ilmu Negara, yaitu:
Tugas, Hak dan kewenangan
Pemerintahan
 Di bidang pemikiran hakiki yang banyak
ditulis oleh para pakar ilmu filsafat, Yaitu:
Seni Pemerintahan
 Di bidang ilmu ilmu pemerintahan yang
banyak ditulis oleh para pakar ilmu
pemerintahan sendiri, yaitu:
Hubungan antar kekuasaan (lembaga
tinggi Negara)
Pengertian Hukum Tata
Pemerintahan
Dalam ilmu hukum, hukum tata pemerintahan
disebut juga sebagai hukum tata usaha negara
atau hukum adminitsrasi negara. Hukum tata
pemerintahan mempunyai pengertian/ definisi
antara lain:
Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,
S.H:Hukum yang mengatur negara dalam
keadaan bergerak, yaitu hubungan yang
timbul dari kegiatan administrasi antara
bagian- bagian negara dan antara negara
dengan masyarakat
Pengertian Administrasi Negara
Administrasi adalah sebuah istilah yang
bersifat generik, yang mencakup semua
bidang kehidupan.
Tugas Peranan administrasi Negara
• Dalam proses pembangunan sebagai
konsekuensi dari pandangan bahwa
administrasi Negara merupakan motor
penggerak pembangunan, maka administrasi
Negara membantu untuk meningkatkan
kemampuan administrasi.
Fungsi Administrasi Negara
• Dalam pengertian umum, menurut Budiono
fungsi hukum adalah untuk tercapainya
ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum
adalah suatu keadaan yang menyangkut
penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai
kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum
menyiratkan suatu keteraturan yang diterima
secara umum sebagai suatu kepantasan minimal
yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak
berubah menjadi anarki.
•
KONSEP ILMU PEMERINTAHAN
(KEKUASAAN)
Pengertian Kekuasaan Dahl (1957)
menyatakan bahwa ”A memiliki kekuasaan
atas B sehingga A dapat meminta B melakukan
sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut
tidak akan dilakukan B”. Definisi ini
menyempitkan konsep kekuasaan, juga
menuntut seseorang untuk mengenali jenisjenis perilaku khusus.
SUMBER KEKUASAAN DALAM
ORGANISASI

Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa
kelompok sumber kekuasaan berdasarkan
kedudukan akan berlimpah pada orang-orang
yang secara hirarki mempunyai kedudukan
dalam organisasi. Pengaruh potensial yang
melekat pada keunggulan individu terdiri
dari: Kekuasaan keahlian (expert power),
Kekuasaan kesetiaan (referent power), dan
Kekuasaan karisma.
• Kekuasaan keahlian (expert power)
merupakan kekuasaan yang bersumber dari
keahlian dalam memecahkan masalah tugastugas penting. Semakin tergantung pihak lain
terhadap keahlian seseorang, semakin
bertambah kekuasaan keahlian (expert power)
orang tersebut.
• Kekuasaan kesetiaan (referent power)
merupakan potensi seseorang yang
menyebabkan orang lain mengagumi dan
memenuhi permintaan orang tersebut.
Referent power terkait dengan keterampilan
interaksi antar pribadi, seperti pesona,
kebijaksanaan, diplomasi dan empati.
• Kekuasaan karisma merupakan sifat
bawaan dari seseorang yang mencakup
penampilan, karakter dan kepribadian yang
mampu mempengaruhi orang lain untuk
suatu tujuan tertentu.
PEMBAGIAN KEKUASAAN
Secara vertikal
• yaitu pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya. Maksudnya pembagian kekuasaan
antara beberapa tingkat pemerintahan,
misalnya antara pemerintah pusat dengan dan
pemerintah daerah dalam negara kesatuan,
atau antara pemerintah federal dan
pemerintah negara bagian dalam suatu suatu
negara federal.
Secara horizontal
• yaitu pembagian kekuasaan menurut
fungsinya. Dalam pembagian ini lebih
menitikberatkan pada pembedaan antara
fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif,
eksekutif dan yudikatif.