File - IskandarPpkia

Download Report

Transcript File - IskandarPpkia

BIODATA
Nama
TTL
Status
Pekerjaan
:Kamal
: Ujung pandang, 28, Februari 1977
: Menikah ( Istri 1 ; Anak 2 )
: Guru SDN No. 018 Tarakan
: Dosen Pancasila / kewarganegaraan STIMIK PPKIA
Alamat Kantor
: Jl. Yos Sudarso RT.10
Alamat Rumah
: Jalan Mulawarman
Telpon / HP
: 08125806515
E-mail
: [email protected]
Jenjang pendidikan : - SDN 018 Tarakan Lulus 1990
- SMP N.2 Tarakan Lulus 1993
- PONPES Assiratal Mustaqim DDI
Baru-baru Tanga PANGKEP Lulus 1998
- UNIV BORNEO Fak. Hukum Lulus 2005
- Pasca Sarjana UNMUL 2012
Pengalaman Organisasi:
-Ketua BEM Fakultas Hukum 2001/2003
-Ketua HMI Tarakan 2001/2002
-Sekjen BEM Universitas 2002/2003
Lembaga Lain
:
- Wakil ketua DPD Knpi kota tarakan
- Pengurus IP Darud Dawah Wal Irsyad Tarakan
- Pengurus PSSI kota Tarakan
Perkenalan dan Pemantapan Rencana Perkuliahan
Mahasiswa dapat mengetahui rencana
perkuliahan selama satu semester
termasuk hak dan kewajiban mahasiswa
serta tugas dan tanggung jawab dosen
selama perkuliahan berlangsung dalam
upaya menjamin tercapainya TIU dari
mata kuliah ini
PENGANTAR
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib
diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk di jenjang perguruan
tinggi sebagaimana tertuang baik di dalam UU UU No. 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UU baru yaitu dalam UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan
tinggi dilakukan atas dasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No.
267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Terakhir diperbaharui
dengan SK Dirjen Dikti No.
43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.
SILABUS
1. Perkenalan
2. Tujuan Perkuliahan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
3. Relevansi mata kuliah ini dengan mata kuliah berikutnya
4. Rencana Perkuliahan
MINGGU .1
5. Kewajiban dan Hak Mahasiswa
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen
7. Aturan Perkuliahan
8. Pengantar Perkuliahan
Minggu 2
• FILSAFAT PANCASILA
Minggu 3
• FILSAFAT PANCASILA
Minggu 4
• FILSAFAT PANCASILA
Minggu 5
• IDENTITAS NASIONAL
Minggu 6
•DEMOKRASI INDONESIA
Minggu 7
• DEMOKRASI INDONESIA
Minggu 8
• UTS (Matri 1 s/d 7)
Minggu 9
• NEGARA DAN KONSTITUSI
Minggu 10
• RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
Minggu 11
•RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
Minggu 12
Minggu 13
• GEOPOLITIK INDONESIA
•GEOPOLITIK INDONESIA
Minggu 14
•GEOSTRATEGI INDONESIA
Minggu 15
•GEOSTRATEGI INDONESIA
Minggu 16
• UAS ( Materi 1 s/d 15 )
TUGAS
MAHASISWA
KOMPONEN
PENILAIAN
METHODE
PERKULIAAN
ATURAN
PERKULIAHAN
SYARAT
MENGIKUTI
UJIAN
TUGAS MAHASISWA
• Mahasiswa wajib mengikuti dan mempersiapkan
kuliah ini sebaik-baiknya.
• Cara sederhana untuk mempersiapkan diri
mengikuti kuliah dengan baik adalah dengan
membaca lebih dulu materi- materi kuliah yang
akan dibahas dalam pertemuan di kelas sesuai
dengan tahapan dan perencanaan di dalam
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) ini.
WAKTU
BUKU
DOSEN
KOMPONEN PENILAIAN
•
•
•
•
•
Presensi 100%
Tugas Pribadi
Tugas Kelompok (Makalah)
Ujian Tengah Semester
Ujian Akhir Semester
•
•
•
•
•
•
•
85,6 - 100 = A
80,6 - 85,5 = A-B
70,6 - 80,5 = B
60,6 - 70,5 = B-C
50,6 - 60,5 = C
40,6 - 50,5 = D
<<< 40,5 = E
= 5%
= 15 %
= 10 %
= 25 %
= 40 %
ATURAN PERKULIAHAN
• Berpenampilan tertib & sopan selama kuliah serta
tidak memakai sandal dan kaos oblong
• HP dimatikan selama kuliah
• Toleransi datang terlambat 15 menit
• Absen kuliah: 20 % tidak hadir dan berarti nilai
presensi 0%
• Pengumpulan tugas baik individu maupun kelompok
dilakukan selama jam kuliah mata kuliah yang
bersangkutan pada hari pengumpulan
• Tidak keluar masuk ruangan selama kuliah berlangsung
SYARAT MENGIKUTI UJIAN
DISERAHKAN KEPADA ATURAN DAN KEBIJAKAN
YANG DIATUR OLEH AKADEMIK
PENDAHULUAN
1. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
LANDASAN ILMIAH
1. DASAR PEMIKIRANPENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
2. OBJEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
3. RUMPUN KEILMUAN
LANDASAN HUKUM
1. UUD 1945
2. KETETAPAN MPR NO.II/MPR/1999 TENTANG
GARIS-GARIS HALUAN NEGARA
3. UU NO.20 THN 1982 TTG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
4. UU NO.20 TAHUN 2003TTG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL