Transcript - Denni Sasmita

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
KEBIJAKAN RENCANA AKSI NASIONAL/DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
SEKTOR TRANSPORTASI
Disampaikan pada acara sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi
Gas Rumah Kaca
Imam Hambali
Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Surabaya, Februari 2014
•LATAR BELAKANG
2
Beberapa Tren
di Wilayah Perkotaan Saat
Ini
Kecenderungan
• Kepemilikan dan penggunaan
kendaraan tumbuh pesat
• Penurunan pangsa penggunaan
angkutan umum, pejalan kaki dan
pesepeda.
• Penurunan kualitas pusat kota;
pemekaran kota yang pesat menjadi
penyebaran tak-terkendali berbasis
mobil
Beberapa Dampak
• Polusi udara dan suara yang semakin
parah (lebih dari 2 juta org
meninggal/tahun)
• Keselamatan jalan yang buruk dan terus
menurun kualitasnya (lebih dari 1 juta
org meninggal/tahun)
• Kemacetan yang semakin parah
• Kondisi operasi angkutan umum yang
memburuk
• Pejalan kaki dan pesepeda terus
terpinggirkan oleh kendaraan pribadi
3
> Kota yang kurang layak huni
PERMASALAHAN TRANSPORTASI SAAT INI
KOTA
RASIO JALAN
RATA- RATA
KECEPATAN
(km/h)
VCR
JABODETABEK
1.92%
19
0.84
DKI Jakarta
5.42%
10-20
0.85
Bogor
0.54%
15.32
0.86
Tangerang
1.21%
22
0.82
Bekasi
0.72%
21.86
0.83
Depok
2.62%
Surabaya
9.47%
21.4
21
0.83
0.83
Bandung
14.63%
14.3
0.85
Medan
11.24%
23.4
0.76
Palembang
7.30%
28.54
0.61
Semarang
10.09%
27
0.72
Makasar
10.04%
24.06
0.73
Contoh di DKI Jakarta: Daya Dukung
Infrastruktur Jalan DKI Hanya Mampu
Menampung 1,05 juta Mobil dari 1,55
juta yang Kini Terdaftar
PERAN ANGKUTAN UMUM (%)
Contoh: DKI Jakarta
0%
% PER
TAHUN
-1 %
-3 %
Reformasi
Stabilisasi
MODAL
SHARE %)
55%
52%
28%
2000
2002
2010
Do
Nothing
FENOMENA SEPEDA MOTOR
1. Kondisi angkutan umum dan infrastruktur
yang kurang memadai, membuat orang
cenderung memilih sepeda motor
2. Sepeda motor merupakan gap filler atau
pengisi celah kebutuhan transportasi yang
tidak bisa dilayani moda lain
3. Pertumbuhan sepeda motor di Jakarta
mencapai 11% dengan total jumlah
perjalanan 17 juta perjalanan perhari,
sementara pertumbuhan ruas jalan hanya
1% pertahun, sehingga menimbulkan
kemacetan dan kesemrawutan. Tentunya
akibat perilaku pengguna sepeda motor
dapat mengancam keselamatan user.
KONDISI TRANSPORTASI PERKOTAAN SAAT INI
1. Tingginya tingkat
penggunaan kendaraan
pribadi mengakibatkan
penggunaan ruang jalan tidak
efektif & efisien sehingga
mengakibatkan kemacetan
lalu lintas (traffic
congestion).
2. Belum memadainya kualitas
pelayanan angkutan umum
(public transport).
6
KONDISI TRANSPORTASI PERKOTAAN SAAT INI
3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya
kemacetan lalu lintas (environment).
7
8
KERUSAKAN LINGKUNGAN
Source: Ministry of Environment, 2008
•KEBIJAKAN SEKTOR TRANSPORTASI
10
Arah Pembangunan Daya Saing Bangsa
Sarana dan Prasarana Yang Memadai dan
Maju
VISI INDONESIA 2025
1.
Peran pemerintah difokuskan pada
perumusan kebijakan dimana peran swasta
semakin ditingkatkan terutama untuk
sarana dan prasarana yang sudah layak
secara komersil
2.
Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air untuk
mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber
daya ekonomi yang seimbang
Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan pendekatan
pengembangan wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi,
membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional dan
memantapkan pertahanan dan keamanan
Pembangunan pos dan telematika untuk mendorongterciptanya
masyarakat berbasis informasi
Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan
adalah untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen
terhadap energi
Memenuhi kebutuhan hunian dan mewujudkan kota tanpa
pemukiman kumuh
Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan
untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan
kebutuhan sektor lain
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL,
DAN MAKMUR
• Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan
kekuatan sendiri
3.
MAJU
• Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum
4.
ADIL
• Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu,
gender, maupun wilayah
MANDIRI
5.
6.
MAKMUR
• Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup
7.
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
Arah kebijakan utama dari pengembangan transportasi perkotaan yang
secara garis besar dapat dikelompokkan dalam aspek peningkatan
pelayanan angkutan umum, optimalisasi angkutan rel, pengendalian lalu
lintas, dan transportasi berwawasan lingkungan.
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Angkutan Umum
Pengendalian Lalu Lintas
Pengembangan Transportasi Berwawasan
Lingkungan
12
TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE TRANSPORT)
KESINAMBUNGAN
PELAYANAN JASA
TRANSPORTASI
KETERSEDIAAN
INFRASTRUKTUR
SARANA DAN
PRASARANA
TRANSPORTASI
YANG RAMAH
LINGKUNGAN DAN
HEMAT ENERGI
TRANSPORTASI
YANG
BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE
TRANSPORT)
SUSTAINABLE URBAN
TRANSPORTATION
Sustainability on social, economic, and environmental. There
is a need for safe, clean, and energy-efficient transport in
order to achieve green growth and energy security.
3 PILAR SUSTAINABILITY
15
KOMPREHENSIF STRATEGI: A S I
AVOID
AVOID trips
REDUCE km
SHIFT/
Public Transp.
Priority
SHIFT modes
IMPROVE
Fuel quality  CNG/
Car technology
16
Pendekatan Dorong (Push) dan Tarik (Pull)
Kebijakan Efek Dorong (PUSH):
Manajemen Parkir pd Area Tertentu,
Pembatasan Ruang Parkir pd Wilayah dgn
Sistem Zona, Zona Pembatasan Mobil Pribadi,
Pelarangan Mobil Pribadi atau Waktu Tertentu,
Pajak penggunaan jalan (road pricing)
Kebijakan dgn Efek Tarik (PULL)
Memberikan prioritas untuk bus dan trem,
frekuensi pelayanan , penyediaan tempat henti
yang nyaman dan mudah diakses oleh
penumpang, park n ride, bike n ride, jaringan
jalur sepeda yg lebih luas, jalur pejalan kaki
yang menarik dan mudah diakses.
Kebijakan dgn Efek Dorong dan Tarik
Retribusi, Pembagian ruang jalan untuk menyediakan jalur sepeda, Jalur pejalan kaki, Jalur hijau,
Jalur Bus, Retribusi Pembagian siklus waktu pada APILL untuk lebih memprioritaskan pada moda
angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor, Pemasaran dan keterlibatan/partisipasi masyarakat,
Penegakan dan penindakan hukum
Sumber: Müller, P., Schleicher-Jester, F., Schmidt, M.-P. & Topp, H.H. (1992): Konzepte flächenhafter Verkehrsberuhigung in17
16 Städten”, Grüne Reihe des Fachgebiets Verkehrswesen der Universität Kaiserslautern No. 24.
PERBANDINGAN PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI, ANGKUTAN UMUM DAN PEJALAN
KAKI
PERTIMBANGAN UNTUK MEMILIH MODA TRANSPORTASI
YANG DAPAT MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN JUMLAH YANG BANYAK
DI PERKOTAAN
19
Karakteristik Moda Kereta Api dibandingkan dengan Moda
Transportasi Lain
(KA dengan Kapal Udara, Laut dan Bus serta Taxi)
Kendaraan
580
Taxi
1.295
Bus
247
Kereta Api
100
Sumber : Japan Transport Economy Reseach Center
Kcal/Penump.Km
Konsumsi
Energi
Kcal/Ton.Km
Truk
616
Kapal/Ferry
295
Kereta Api
114
Kapal Udara
394
Kapal Laut
120
Kapal Udara
5250
Kendaraan
44,6
Taxi
89,3
Bus
19,4
c.g/Penump.Km
Emisi Gas
Buang (CO2)
Daya Angkut
(Ton/Satu Kali)
c.g./Ton.Km
Truk
48,3
Kereta Api
4,7
Kereta Api
5,9
Kapal/Ferry
23,9
Kapal Laut
9,7
Kapal Udara
30,2
Kapal Udara
402,4
Truk
0,264
Kereta Api
2,225
Kapal
3,712
Volume Barang
(Juta Ton.Km/Buruh)
Volume Barang
(Ton/Satu Kali)
Truk
5 - 10
Kereta Api
500 - 650
Kapal
3000 - 5000
harboed.pkkpjt | 201220
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)
1. GRK adalah jenis-jenis gas yang apabila terakumulasi di
atmosfer akan mengakibatkan bumi semakin panas  jadi
efeknya seperti di dalam rumah kaca. Pemanasan atmosfer
ini mengakibatkan iklim dan cuaca berubah (perubahan iklim).
2. Jumlah/emisinya harus diturunkan karena apabila dibiarkan
akan terus mengakibatkan pencairan es di kutub (permukaan
air
laut
naik)
dan
pemanasan
bumi
akan
menganggu/mengubah siklus udara danair di dunia ini.
KEGIATAN
RAN PENURUNAN
EMISI DARAT
GRK (Perpres 61/2011)
SUBINTI
SEKTOR
: PERHUBUNGAN
-
Pemanfaatan Teknologi Lalu Lintas untuk
Kelancaran Lalu Lintas di Jalan Nasional
(Inteligent Transport System)
-
Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas
di Jalan Nasional (Traffic Impact Control/TIC)
-
Penerapan Manajemen Parkir di Jalan Nasional
-
Peningkatan Manajemen Lalu Lintas untuk Kelancaran
Lalu Lintas
-
Mendorong Pembinaan dan Pengembangan
Sistem transit – Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT
-
Pembinaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
-
Pembangunan budaya berkendara yang lebih baik
-
Pembinaan Pengembangan Prasarana Kendaraan
Tidak Bermotor dan Pejalan Kaki (Non Motorized Transport)
22
RAN GRK Sub Sektor Transportasi
RAN GRK Tranp Udara
RAN GRK Tranp Laut

Penurunan emisi karbon dioksida, sulfur oksida dan nitrogen
(Pemakaian Bahan Bakar di Kapal)

Modernisasi Kapal (KAPAL BARU)

Pengembangan Ecoport (Green Port)

Efisiensi manajemen operasional pelabuhan

Peningkatan Pengawasan Lingkungan Laut

Pelayanan Telekomunikasi Pelayaran (Pemberian Informasi
Cuaca)

Rute lintasan pendek dan aman (Short Sea Shipping)
RAN GRK Perkeretaapian
-
Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
-
Pembangunan Monorail Jakarta
-
Pembangunan Akses Jalur Kereta Api (KA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peremajaan Armada Angkutan Udara
Konservasi energi bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan
untuk pesawat udara
Penyempurnaan sistem dan prosedur pengoperasian serta perawatan
pesawat udara kategori transport untuk angkutan udara penumpang
Pembuatan Prosedur Pelayanan Navigasi Continous Climb and
Descent Operation (STAR-SID-RNAVI)
Membuat dan mengimplementasikan jalur penerbagan langsung (
Direct Routes, RNAV5, RNP 10)
Pembuatan Procedur RNP Approach ( RNP 0.3, RNP 0.1)
Pemanfatan Energi Baru dan Terbarukan
Penghijauan Lingkungan Bandar udara
Konservasi energy bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan
untuk GSE dan kendaraan di Bandar udara
Penggunaan lampu tipe Light Emitting Diode (LED) untuk penerangan
Bandar udara dan rambu navigasi penerbangan
Bandara Soekarno-Hatta
-
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa
-
Pengembangan Jaringan dan Layanan
KA Perkotaan Bandung
-
Pengembangan Jaringan dan Layanan
KA Perkotaan Surabaya
-
Pembangunan KA Perkotaan Jabodetabek
-
Pembangunan Jalur KA Kawasan Sei Mangke
Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP. 201 TAHUN 2013 Tentang
Penetapan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perhubungan (RAN-GRK
Perhubungan) Dan Inventarisasi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2020
PROGRAM AKSI PENURUNAN EMISI CO2
SEKTOR TRANSPORTASI
Besar penurunan emisi CO2e sektor transportasi pada tahun 2013
yang dilakukan oleh Kemenhub mencapai 0,2769 Mega ton dengan
rincian :
1. Sub Sektor Perhubungan Darat sebesar 86.348 ton atau setara
dengan 0,086 MT
2. Sub Sektor Perkeretaapian sebesar 190.551 ton atau setara
dengan 0,191 MT
3. Sub Sektor Perhubungan Udara sebesar 2.056.084 ton atau
setara dengan 2,056 MT
24
 Laporan PEP RAN GRK
Kementerian
Perhubungan
LATAR BELAKANG RAN dan RAD
PENURUNAN EMISI GRK
2009
KOMITMEN PRESIDEN
MENURUNKAN EMISI
GRK 26% - 41% DI
TAHUN 2020
KOMITMEN UNTUK
HIDUP LEBIH RENDAH
EMISI TANPA
MENGURANGI
PERTUMBUHAN
2010-2011
RAN GRK DISUSUN
SEJAK 2009
2012
PEDOMAN RAD GRK- 3
BULAN
PERPRES NO. 61/2011
TENTANG PENURUNAN
EMISI GRK
PENYUSUNAN RAD GRK
SELESAI 2012
PENJABARAN
KOMITMEN KEPADA
KEGIATAN KONKRIT
SECARA NASIONAL
MELALUI 5 SEKTOR
UTAMA
PENJABARAN
KOMITMENT
PENURUNAN EMISI DI
DAERAH 
PENURUNAN EMISI SCR
NASIONAL TERCAPAI
26
Landasan hukum penyusunan RAD-GRK
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework
Convention on Climate Change.
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
g. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
27
SUBSTANSI RAD-GRK
3.Usulan
Rencana
Aksi Mitigasi
4. Skala
Prioritas
Usulan Aksi
Mitigasi
2.BAU Baseline
Emisi GRK
1. Sumber ,
Potensi dan
Karakteristik
Emisi GRK
Substansi
RAD GRK
5. Kelembagaan
dan Pendanaan
28
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RAD GRK
a) RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan
Provinsi (dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota) yang berkelanjutan dan
disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan rencana strategis daerah
b) RAD-GRK tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan
kemiskinan dan tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan
c) RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan
bidang yang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek
pembangunan berkelanjutan seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
perencanaan tata ruang dan peruntukan penggunaan lahan
d) RAD-GRK merupakan komitmen dan kontribusi daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam
menurunkan emisi GRK demi mencapai hidup lebih bersih, rendah emisi dan
pembangunan berkelanjutan
e) RAD-GRK merupakan rencana aksi daerah dengan pendekatan baru dalam
pembangunan yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK.
29
RAD GRK SEKTOR TRANSPORTASI
Propinsi Jawa Timur









Eco Driving
BRT
Peremajaan Angkutan Umum
Manajemen Parkir
ITS
Pemasangan Converter Kit
Non Motorized Transport
Car Free Day
Program Lainnya
30
Langkah Strategi Pembangunan
Transportasi dalam Mendukung
Pelaksanaan Pembangunan yang
Berkelanjutan
 Pembangunan sektor transportasi diarahkan agar dapat
tumbuh sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonominya
secara efisien dan tepat guna
 Pembangunan transportasi ke depan, dituntut perubahan
paradigma dari pembangunan transportasi yang lebih inovatif,
terintegrasi dengan pembangunan wilayah dan lintas sektor
lainnya secara efisien dan efektif serta menerapkan prinsip
prinsip pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam
merespon isu perubahan iklim
31
Harapan Tindak Lanjut dan
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
 Arah kebijakan dan strategi
 Prioritas program pembangunan dan upaya
penanganan perubahan iklim
 Peningkatan kapasitas dan manajemen
pembangunan
 Perubahan Pola pikir dan budaya
 Koordinasi yang efektif
 Isu transport dan perubahan iklim
32
33
KEBUTUHAN RUANG UNTUK
JALUR KENDARAAN BERMOTOR
34
35
KEBUTUHAN RUANG UNTUK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
36
BAGAIMANA MENGANGKUT JUMLAH PENUMPANG
YANG BANYAK DI PERKOTAAN ?
37
BAGAIMANA MENGATASI KEMACETAN
DAN MENGANGKUT PENUMPANG DALAM JUMLAH BANYAK ?
38
39