Transcript Indonesia pada Awal Kemerdekaan - asmarahistory

Proklamasi.flv
Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi
bangsa-bangsa yang dikuasainya
termasuk Indonesia agar mereka
membantu Jepang melawan Sekutu
 Untuk mempelajari dan menyelidiki halhal penting yang berhubugan dengan
pembentukan negara Indonesia
merdeka, Jenderal Kumakichi Harada
mengumumkan pembentukan BPUPKI
pada 28 Mei 1945

Dalam sidang pertama 29 Mei 1945 BPUPKI
merumuskan dasar negara yang diusulkan
oleh Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno
 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan
Pancasila yang kemudian diperingati
sebagai Hari Lahir Pancasila
 Sidang I BPUPKI tidak menghasilkan suatu
kesimpulan atau rumusan, maka
dibentuklah Panitia Kecil yang kemudian
berhasil membuat rumusan gambaran
maksud dan tujuan pembentukan
Indonesia merdeka yang disebut dengan
Jakarta Charter pada 22 Juni 1945






Pada 10 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang
II merumuskan rancangan UUD negara.
Jakarta Charter menjadi mukadimah UUD
negara tetapi ada perubahan pada sila
pertama karena keanekaragaman
masyarakat Indonesia.
7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI menggantikan
BPUPKI dan diresmikan pada 9 Agustus 1945.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki
landasan dasar agar kelak di kemudian hari
dapat dipertahankan.
Landasan dasar nasional: Pembukaan UUD
1945: landasan dasar internasional: Atlantic
Charter dan Piagam San Fransisco.
Dengan landasan dasar tersebut Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia memiliki kedudukan
yang kuat baik secara nasional maupun
internasional.
14 Agustus 1945 setelah Hirosima dan
Nagasaki dibom atom Jepang
menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
 Mendengar berita tersebut para
pemuda segera bereaksi agar
proklamasi dilaksanakan secepatnya.
 Terjadi perbedaan pendapat antara
golongan tua dan golongan pemuda
mengenai mekanisme kemerdekaan
Indonesia.

Golongan Pemuda berpendapat bahwa
kemerdekaan Indonesia merupakan hak
dan masalah rakyat Indonesia yang tidak
perlu bergantung pada negara/bangsa
lain
 Golongan Tua berpendapat bahwa
kemerdekaan harus dilaksanakan melalui
revolusi secara terorganisir, untuk itu perlu
dibicarakan dalam rapat PPKI 18 Agustus
1945.
 Perbedaan pendapat inilah yang
mendorong golongan pemuda membawa
Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok karena
golongan tua tidak bersedia segera
memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia sesuai desakan golongan muda.

Soekarno-Hatta terpaksa dibawa ke
Rengasdengklok untuk mengamankan
mereka dari pengaruh Jepang.
 Rengasdengklok dipilih untuk
mengamankan mereka karena letaknya
yang terpencil dan meruupakan markas
tentara PETA
 Golongan Tua akhirnya sepakat dengan
golongan pemuda untuk segera
memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia tetapi dengan syarat mereka
kembali dulu ke Jakarta.
 Atas jaminan dari Ahmad Subardjo dari
golongan tua bahwa kemerdekaan akan
diproklamasikan pada esak hari 17 Agustus
1945 akhirnya mereka kembali ke Jakarta
dan merumuskan teks proklamasi di rumah
Laksamana Tadashi Maeda di Jl. Imam
Bonjol No. 1




Dengan bantua Moh. Hatta dan Ahmad
Subardjo, Soekarno menyiapkan teks yang
ditulis dengan pensil pada sehelai kertas.
Setelah melalui perdebatan kecil antara
golongan tua dan golongan pemuda akhirnya
disepakati teks proklamasi yang kemudian
diketik oleh Sayuti Melik.
Atas usul Sukarni teks proklamasi
ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas
nama bangsa Indonesia.
Direncanakan proklamasi akan dibacakan di
Lapangan Ikada (Lap. Monas) tetapi karena
rencana tersebut sudah terdengar oleh
Jepang dan mereka menjaga ketat Lapangan
Ikada maka untuk menghindari bentrokkan fisik
akhirnya proklamasi dibacakan di depan
kediaman Soekarno Jl. Pegangsaan Timur No.
56 jakarta pusat.
Berita proklamasi disebarkan ke seluruh
penjuru tanah air dan dunia melalui
berbagai media seperti:
 Surat kabar (Djahaja dan Soeara Asia)
 Selebaran
 Stasiun kereta
 Radio
 Utusan dari daerah-daerah yang
menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan
langsung pelaksanaan proklamasi
Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia
menghadapi berbagai permasalahan
domestik dalam penerapan kebijakan
perekonomian dan keuangan, diantaranya:
 Tingginya inflasi karena masih beredarnya
mata uang Jepang secara tak terkendali
 Kondisi kas negara yang kosong karena belum
dapat ditarik pajak dan bea masuk
 Status perdagangan ekspor yang macet
karena blokade laut Belanda dan maklumat
panglima AFNEI yang tetap memberlakukan
mata uang NICA di wilayah yang diduduki
Sekutu.
Pada 5 Juli 1946 menetapkan peraturan
tentang pembentukan Bank Negara
Indonesia (BNI’46). Berdasarkan PP
pengganti UU No. 2 tahun 1946, Bank
Negara 1946 menjadi bank umum pertama
milik pemerintah RI.
 Pada 1 Oktober 1946 mengeluarkan UU No.
17 tahun 1946 tentang pemberlakuan ORI
yang diperkuat dengan UU No. 19 tahun
1946 tentang penukaran mata uang
Jepang terhadap ORI

Pemerintah mengeluarkan peraturan
tentang kewajiban menabung bagi seluruh
penduduk Jawa dan Madura
 Pada 15 Desember 1951 pemerintah
mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951
tentang nasionalisasi de Javasche Bank N.V.
menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi
sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di
Indonesia. UU ini diperkuat dengan UU No.
11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang
berisi tentang restrukturisasi tatanan pejabat
keuangan dan moneter Indonesia.
 Pada 19 Januari 1947 Pemerintah
meresmikan pembentukan Badan
Perancang Ekonomi yang bertugas
menyusun rencana pembangunan
perekonomian selama dua sampai 3 tahun.

Menteri Urusan Bahan Pangan
menggulirkan rencana untuk melakukan
swasembada beras pangan beras yang
dikenal dengan Kasimo Plan.
 Pemerintah menyusun kebijakan
perekonomian Sistem Ekonomi Gerakan
Benteng yang digagas oleh Dr. Sumitro
Djojohadikusumo dan diterapkan pada
masa Kabinet Natsir. Program ini
dimaksudkan untuk menghidupkan industriindustri kecil sebagai kekuatan utama
ekonomi nasional.
 Program Benteng tidak berhasil mencapai
tujuannya dilanjutkan dengan kebijakan
Indonesianisasi

Pada awal kemerdekaan permasalahan
utama yang dihadapi pemerintah
Indonesia dalam menerapkan kebijakan
ekonomi-keuangan internasional adalah
adanya blokade laut oleh Belanda yang
membuat aktivitas ekonomi dan diplomasi
internasional menjadi terhambat.
 Untuk mengatasi permasalahan tersebut
pemerintah menerapkan strategi diplomasi
melalui jalur politik dan ekonomi


Melalui jalur politik pemerintah Indonesia
memberikan bantuan kepada India
yang sedang dilanda bencana
kelaparan. Strategi ini memiliki makna
politis, yaitu telah menunjukkan kepada
dunia internasional bahwa blokade laut
Belanda tidak memiliki implikasi apa-apa
terhadap jalur lalu-lintas pelayaran
internasional Indonesia. Selain itu juga
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki
strategi yang jitu untuk mendapatkan
dukungan dari India dalam berbagai
forum internasional untuk memaksa
Belanda mencabut aksi blokade lautnya
terhadap Indonesia.




Melalui jalur ekonomi, pemerintah membuat
sebuah kontak dagang langsung dengan
negara asing seperti Singapura, Malaya dan
Amerika Serikat
Indonesia mendirikan badan perdagangan
Banking and Trading Corporation (BTC)
Indonesia membentuk sebuah lembaga
perwakilan dagang di Singapura yang
bernama Indonesia Office (Indoff) yang
bertugas menjalankan diplomasi ekonomi
untuk kepentingan luar negeri Indonesia
Dengan strategi ekonomi ini Indonesia
mendapatkan dukungan dari negara-negara
patner dagang untuk mencabut blokade laut
Belanda dengan alasan kelancaran
kepentingan ekonomi dan perdagangan
mereka


1.
2.
3.
Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah
pada awal kemerdekaan di bidang birokrasi
adalah membentuk sistem birokrasi Indonesia
agar dapat menjalankan good govermance.
Maka pada 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan
sidang yang pertama dan menghasilkan
kesepakatan:
Menetapkan dan mengesahkan UUD RI 1945
(UUD 1945) yang berisi 37 pasal.
Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai
Presiden RI dan Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden RI
Membentuk Komite Nasional Indonesia (MPR
& DPR) untuk membantu tugas Presiden.
Pada keesokan harinya, 19 Agustus 1945
PPKI melaksanakan sidang yang kedua
dan berhasil membentuk 12 departemen
dan 4 menteri negara tanpa portofolio
sebagai badan eksekutif, serta membagi
wilayah administratif pemerintahan
menjadi 8 propinsi beserta gubernurnya.
 Kebijakan lainnya adalah dikeluarkannya
maklumat pada 16 Oktober 1945 yang
menetapkan bahwa KNIP memiliki
kewenangan eksekutif dan legislatif, serta
memiliki hak menyusun GBHN
 Pemerintah kemudian mengeluarkan
Maklumat Politik 3 November 1945 tentang
pembentukan partai-partai politik di
Indonesia.




Untuk memelihara keselamatan negara dan
bangsa, pemerintah membentuk Badan
Keamanan Rakyat (BKR) yang beranggotakan
mantan pasukan rekrutan Jepang seperti
Heiho, Peta, Seinendan dan Keibodan.
Karena dinilai BKR tidak cukup solid
menghadapi provokasi pasukan Belanda,
pada 5 Oktober 1945 pemerintah
mengeluarkan maklumat tentang berdirinya
TKR.
Pada Januari 1946 TKR diubah menjadi TRI dan
kemudian pada 3 Juni 1947 dirubah lagi
menjadi TNI dengan Jend. Sudirman sebagai
Panglima Tertingginya.





Perkembangan politik Indonesia pada awal
kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh
pembentukan KNIP dan dikeluarkannya Maklumat
Politik 3 Nopember 1945
Dikeluarkannya Maklumat Politik 3 Nopember 1945
mendorong munculnya partai-partai politik dengan
berbagai ideologi yang mempunyai arah dan
metode pergerakan yang berbeda-beda.
Partai politik berhaluan nasionalis: PNI, SRI dan GRI
Partai politik berhaluan agama: Masyumi, NU,
Parkindo dan PKRI.
Partai politik berhaluan sosial-komunis: PKI, Permai,
PBI, PSI, PRS dan PRJ.



4 januari 1946 ibu kota negara untuk sementara
waktu dipindah ke Yogyakarta karena Jakarta
rawan teror dan intimidasi pihak asing.
Yogyakarta dipilih karena terdapat markas besar
tentara pasukan Laskar Hizbullah Sabilillah dan
Laskar Mataram pimpinan Sri Sultan HB IX yang
siap tempur bila keadaan genting. Selain itu
Yogyakarta juga memiliki letak strategis untuk
perjuangan diplomasi dan bersenjata.
Tugas KNIP adalah membantu dan menjadi
pengawas kinerja Presiden dalam melaksanakan
tugas pemerintahan dan mempunyai
wewenang memberikan usulan kebijakan
kepada Presiden.
KNID bertugas membantu dan mengawasi
jalannya kinerja pemerintahan di tataran yang
lebih rendah dari presiden seperti gubernur dn
bupati.